cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andes Fuady
Contact Email
andes@um-tapsel.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.nusantara@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 2541657X     EISSN : 25500813     DOI : -
Core Subject : Economy, Education,
Economics, Econometrics & Finance Education
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial adalah suatu jurnal multidisiplin yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Secara khusus jurnal menaruh perhatian, namun tidak hanya terbatas, pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora termasuk politik, hukum dan ekonomi; pembangungan ekonomi dan perubahan sosial termasuk di dalamnya antara lain pokok-pokok persoalan tentang gender, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan sosial dan pemerintahan dan sistem pengetahuan lokal
Arjuna Subject : -
Articles 3,897 Documents
 377   378   379   380   381 
TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Meilika, Meilika
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 9 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i9.2025.3834-3844

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara kritis efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta regulasi turunannya. Dengan pendekatan yuridis normatif, kajian menemukan paradoks mendasar: meskipun kerangka hukum telah mengadopsi prinsip presumed liability dan mengakui kontrak elektronik sebagai ikatan yang sah, implementasinya tetap gagal memberikan keadilan substantif. Informasi yang direkayasa melalui dark pattern, kontrak baku take-it-or-leave-it yang cacat kehendak, serta ketergantungan pada mekanisme refund berbasis platform swasta menegaskan bahwa posisi tawar konsumen secara struktural lemah. Penegakan hukum yang terfragmentasi, akses terbatas terhadap BPSK, serta belum optimalnya rezim perlindungan data pribadi memperparah kerentanan konsumen terhadap wanprestasi dan penipuan daring. Penelitian menyimpulkan perlunya reformasi mendalam: penguatan beban pembuktian terbalik secara konsisten, pengaturan ulang tanggung jawab platform sebagai gatekeeper, serta pembentukan pengadilan khusus sengketa e-commerce yang cepat dan murah agar perlindungan konsumen tidak lagi bersifat inklusif di era digital
ANALISIS PROFIL PENGOBATAN, BIAYA PERSPEKTIF RUMAH SAKIT DAN HROQoL PADA PASIEN HEMODIALISIS RAWAT JALAN DI RSUP FATMAWATI JAKARTA Rahmani, Neni; Sarnianto, Prih; Ramadaniati, Hesty Utami
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 2 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i1.2022.38-46

Abstract

Latar belakang  :Hemodialisis adalah suatu cara untuk memperbaiki kelainan fungsi ginjal,  dilakukan dengan menggunakan mesin hemodialisis. Terapi hemodialisis membutuhkan waktu yang lama dan biaya mahal yang dapat mempengaruhi kualitas hidup.Tujuan Penelitian Mengetahui manajemen profil pengobatan Eritropetin, biaya perspektif rumah sakit, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pasien hemodialisis rawat jalan di RSUP Fatmawati.Metode Penelitian : Metode yang digunakan adalah analisis Cross-Sectional  dengan rentang penelitian 2 bulan, pada pasien dewasa yang minimal 12-36 bulan menjalani hemodialisis Pengumpulan data dilakukan dengan retrospektif dari dokumen, untuk menilai kesesuaian manajemen profil pengobatan Eritropoetin dan secara prospektif dari pengisian kuesioner EQ-5D-5L dan VAS (Visual Analogue Scale) kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif dan menggunakan analisis Regresi linier berganda untuk mendapatkan korelasi antara karakteristik terhadap kualitas hidup (VAS dan Utility).Hasil Penelitian : Selama periode 2 bulan jumlah pasien sebanyak 100 orang. Jumlah laki-laki lebih banyak (57 pasien), usia 50-59 tahun sebanyak 30%, 55% bekerja sebagai karyawan, 50% pendidikan SMA, 54% pendapatan kurang Rp 2.000.000,-. Hasil kesesuaian terapi Eritropoetin sudah 100% sesuai menurut pernefri. Biaya riil untuk tindakan hemodialisis sebesar Rp910.570,- lebih kecil dibanding biaya INA-CBGs Rp 982.400,- . Analisis regresi linier VAS menunjukan 3 variabel yang signifikan : depresi (p= 0,003), jenis kelamin (p=0,028), lama hemodialisis (p=0,035). Analisis regresi linier utility ada 1 variabel yang signifikan yaitu pendapatan tiap bulan (p = 0,023).Kesimpulan  : kesesuaian terapi untuk menejemen anemia di sesuai dengan standar terapi menurut pernefri. Biaya persepektif rumah sakit lebih kecil daripada biaya INA-CBGs. Ada tiga variabel yang mempengaruhi kualitas hidup VAS yaitu depresi, jenis kelamin dan lama hemodialisis sedangkan kualitas hidup dari aspek utility hanyak dipengaruhi faktor pendapatan per bulan.  
PUTUSAN HAKIM TENTANG BEBASNYA TERDAKWA DARI SEMUA DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Safrin Candrasari, Iusti Arsista
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 2 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i1.2022.36-376

Abstract

Asas legalitas adalah untuk melindungi hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa, di samping kekuasaan pemerintah untuk menjatuhkan sanksi pidana. Sebaliknya pula asas praduga tak bersalah juga merupakan perlindungan warga negara terhadap terdakwa yang telah mendakwanya. Terdakwa harus mengajukan tuntutan tertulis kepada pengadilan dengan cara yang sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan surat dakwaan. Sebenarnya, pembebasan pada dasarnya disebabkan oleh keyakinan bahwa terdakwa telah dinyatakan tidak cakap secara hukum dan bahwa ia telah melakukan kejahatan, seperti yang ditegaskan oleh penuntut dalam penuntutan. Upaya hukum jaksa untuk pembebasan hakim tingkat pertama dapat dibatalkan dengan alasan bahwa aturan hukum tidak diterapkan atau telah diterapkan secara tidak tepat, dan dapat diajukan ke Mahkamah Agung. Benarkah cara berperkara tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang Benarkah pengadilan telah melampaui kewenangannya. Adanya fakta yang ditemukan di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang merupakan teman-teman Terdakwa yang ditangkap oleh polisi, yang menerangkan bahwa pada saat teman-teman Terdakwa membeli, manyimpan narkotika Terdakwa tidak mengetahuinya. Demikian pula pada saat teman-teman Terdakwa sedang menkonsumsi narkotika, pada saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam mobil dan Terdakwa tidak mengetahui apapun yang dilakukan oleh teman-teman Terdakwa. Dari keterangan saksi yang merupakan anggota polisi yang ikut menangkap Terdakwa menerangkan bahwa pada saat saksi anggota polisi tersebut menangkap Tedakwa dan kawan-kawannya, pada saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam mobil, dan Terdakwa baru terbangun setelah terdakwa dibangunkan oleh saksi yang merupakan anggota polisi. Keterangan saksi-saksi tersebut merupakan dasar pertimbangan hakim yang menyatakan seluruh unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti, dan Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung memutuskan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Judex Facti (hakim tingkat pertama) tidak bertentangan dengan hukum maupun undang-undang, yang tetap membebaskan Terdakwa.
ANALISIS KONTEN VIDEO MAKANAN, RATING PELANGGAN DAN INFORMASI HARGA DALAM CAPTION TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI DESA KLAMBIR V Harianto, Harianto; Astuti, Desi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 11 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i11.2025.2544-2552

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana konten video makanan, rating pelanggan, dan informasi harga yang ditampilkan dalam caption media sosial mampu memengaruhi keputusan pembelian masyarakat di Desa Klambir V.penelitian ini di lakukan di desa klambir lima dengan populasi 30 responden para pelaku UMKM yang menggunakan platform di gital atau e-commerce.penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang merujuk pada model smart PLS, dari hasil yang di dapat dalam melaksankan penelitian ini, kita melihat hasil data yang di berikan bahwa dengan uji validitas dinyatakan valid ada beberapa indikator yang di hilangkan karena data terbut masih belum masuk pada hasil data smart PLS, Nilai dari AVE masing masing variabel adalah informasi harga (0,802), Konten video (0.550), Rating Pelanggan (0,768) dan Keputusan Pembelian (0,787) dan ke 4 variabel tersebut memiliki nilai lebih besar dari 0,50, nilai chronbach alpha untuk variabel informasi harga 0,896, konten video 0,818 dan rating pelanggan 0,713 serta variabel keputusan pembelian 0,831 memiliki nilai dari 0,70.
PENERAPAN MARKETING MIX 5P DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM: STUDI KASUS TOKO ASWIN SIKUMBANG DI MANDAILING Halim Harahap, Abdul; Rasyid, Arbanur; Batubara, Sarmiana
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 11 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i11.2025.4536-4543

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan etika bisnis Islam dalam strategi bauran pemasaran 5P pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan studi kasus Toko Aswin Sikumbang di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara semi-terstruktur dengan pemilik serta lima pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Toko Aswin Sikumbang secara konsisten mengintegrasikan prinsip etika Islam dalam seluruh dimensi bauran pemasaran: produk (menjamin barang halal dan berkualitas), harga (menerapkan penetapan harga yang adil dan transparan), lokasi (memilih tempat yang mudah diakses dan sesuai dengan norma sosial), promosi (membangun kepercayaan melalui komunikasi jujur dan pendekatan relasional), serta sumber daya manusia (menjunjung integritas, empati, dan profesionalitas dalam pengelolaan SDM). Kesesuaian dengan etika Islam ini tidak hanya memperkuat strategi pemasaran, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang mendalam, meningkatkan keberlanjutan dan daya saing bisnis. Studi ini menyimpulkan bahwa integrasi etika bisnis Islam ke dalam praktik pemasaran dapat menjadi kerangka kerja bermakna bagi UMKM untuk beroperasi secara etis dan meraih kesuksesan jangka panjang dalam konteks masyarakat Muslim.
PENGARUH PERILAKU ORGANISASI DALAM KONTEKS MANAJEMEN RUMAH SAKIT: TINJAUAN LITERATUR Prayogi Suyono, Jonathan; Angeline Christianto, Maria
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 6 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i6.2025.%p

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pengaruh perilaku organisasi dalam konteks manajemen rumah sakit melalui kajian literatur. Studi ini mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber ilmiah terakreditasi yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2025, dengan fokus pada hubungan antara perilaku organisasi dan efektivitas manajemen rumah sakit. Hasil kajian menunjukkan bahwa budaya organisasi yang kuat, motivasi tinggi, disiplin kerja, serta komunikasi dan interaksi yang efektif antar anggota organisasi berperan signifikan dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan, efisiensi operasional, dan kepuasan pasien. Sebaliknya, perilaku organisasi yang kurang efektif dapat menjadi hambatan dalam inovasi dan penurunan mutu layanan. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya, dan perbedaan kepentingan antarprofesi. Strategi yang direkomendasikan meliputi penguatan pelatihan SDM, pembangunan budaya organisasi inklusif, kepemimpinan transformasional, serta optimalisasi teknologi informasi. Dengan demikian, perilaku organisasi yang positif dan terarah sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan manajemen rumah sakit secara menyeluruh.
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN ELEKTRONIK PADA PINJAMAN ONLINE Urbanisasi, Urbanisasi; Daniel Batara, Surya
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.4297-4316

Abstract

Perkembangan layanan pinjaman online (pinjol) di Indonesia memberikan kemudahan akses pembiayaan, namun juga menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan kontrak elektronik, perlindungan data pribadi, serta praktik penagihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian kontrak elektronik yang digunakan oleh penyelenggara pinjol dengan ketentuan hukum positif, khususnya UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), POJK, dan KUHPerdata. Selain itu, penelitian ini mengkaji kepatuhan praktik penagihan pinjol terhadap standar etika dan regulasi, serta menilai terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak kontrak elektronik pinjol masih memuat klausula baku yang merugikan konsumen dan melanggar prinsip keadilan, termasuk akses data pribadi yang berlebihan. Praktik penagihan oleh sebagian penyelenggara juga terbukti melanggar UU ITE, UU PDP, dan ketentuan etik POJK, seperti intimidasi, penyebaran data pribadi, serta menghubungi pihak selain debitur. Tindakan tersebut memenuhi unsur PMH sehingga pengguna maupun pihak ketiga berhak menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil, pemulihan nama baik, dan penghapusan data pribadi. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kepatuhan penyelenggara, pengawasan regulator, serta literasi digital masyarakat untuk menciptakan layanan pinjol yang aman dan beretika
KEKUATAN ALAT BUKTI TERTULIS DALAM PROSES LITIGASI PERDATA: KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS Urbanisasi, Urbanisasi; Kamelia, Kamelia
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 9 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i9.2025.4036-4046

Abstract

Permasalahan dalam pembuktian perkara perdata sering kali terletak pada keabsahan dan kekuatan pembuktian alat bukti tertulis yang diajukan di pengadilan. Dalam praktiknya, perbedaan persepsi terhadap nilai alat bukti tersebut dapat mempengaruhi putusan hakim secara signifikan. Alat bukti memainkan peran krusial dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum. Klasifikasi alat bukti, seperti alat bukti primer, sekunder, dan fisik, penting dalam menilai kekuatan pembuktiannya. Tujuan penelitian ini Adalah untuk bagaimana kekuatan pembuktian dokumen elektronik berupa akta autentik sebagai alat bukti dalam persidangan perdata secara elektronik (e-litigasi) dan bagaimana interpretasi hukum untuk mempertimbangkan dokumen elektronik berupa akta autentik sebagai alat bukti dalam persidangan perdata secara elektronik (e-litigasi). Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan dalam proses litigasi perdata di pengadilan, yaitu alat bukti yang berbentuk tulisan atau surat merupakan alat bukti yang diutamakan jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Karena memang alat bukti ini dibuat juga untuk kepentingan pembuktian apabila terjadi sengketa. Kekuatan masing-masing alat bukti tersebut berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya misalnya Akta Otentik, Pengakuan dan Sumpah bersumpah pembuktian sempurna sedangkan alat bukti saksi kekuatan pembuktiannya dan persangkaan kekuatan pembuktiannya menjadi kewenangan hakim
KOORDINASI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KECAMATAN PINGGIR KABUPATEN BENGKALIS Nawawi Mukmin, M. Arvan; Rauf, Rahyunir
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 5 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i5.2025.2282-2294

Abstract

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pasal 10 huruf c menyatakan bahwa Camat memiliki wewenang untuk mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya. Dalam pelaksanaannya, koordinasi mencakup tanggung jawab atas stabilitas wilayah, kesinambungan proses antarinstansi, pengaturan yang sistematis, penyatuan tindakan, dan pencapaian tujuan bersama. Camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah berperan strategis dalam menyinergikan berbagai unsur masyarakat, aparat desa, serta institusi vertikal seperti TNI dan Polri dalam mengatasi permasalahan ketertiban. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan seperti Camat, Kasi Trantibum, Lurah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat Pinggir telah melakukan koordinasi secara rutin dengan instansi terkait, meskipun masih terdapat kendala. Hambatan tersebut meliputi kurangnya laporan dari RT/RW, minimnya keterlibatan masyarakat, serta lemahnya pengawasan terhadap praktik penyakit masyarakat. Kurangnya arahan sistematis kepada aparat di lapangan juga memengaruhi efektivitas koordinasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi lintas sektor dan pelibatan aktif seluruh pihak terkait.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DALAM KASUS SENGKETA TANAH DAN PRAKTIK MAFIA TANAH DI INDONESIA Maddalena Simamora, Indah Maria; Lie, Gunardi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.4261-4269

Abstract

Sengketa tanah merupakan salah satu persoalan hukum paling kompleks dan berlarut di Indonesia. Kasus tumpang tindih sertifikat, penyerobotan lahan, manipulasi data pertanahan, hingga praktik mafia tanah terus terjadi meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pembenahan administrasi pertanahan. Mafia tanah, sebagai jaringan terorganisir yang memalsukan dokumen, menyuap oknum pejabat, dan menguasai tanah secara ilegal, menimbulkan ancaman serius bagi kepastian hukum hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji pengaturan hukum pertanahan, permasalahan yang terjadi di lapangan, serta bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam menghadapi sengketa tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi pertanahan, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah, dan peraturan Kementerian ATR/BPN telah diatur secara jelas, persoalan administrasi, lemahnya pengawasan, serta tindakan oknum masih menjadi penyebab utama sengketa dan praktik mafia tanah.

Page 379 of 390 | Total Record : 3897

 377   378   379   380   381 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 1 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 12 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 11 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 9 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 8 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 7 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 6 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 5 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 4 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 3 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 2 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 1 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 10 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 9 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 8 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 7 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 6 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 5 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 4 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 3 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 2 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 1 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 12 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 11 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 10 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 9 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 8 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 7 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 6 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 5 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 10 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 9 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 8 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 7 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 6 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 5 (2022): NUSANTARA :Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 4 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 3 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 2 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 1 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 8 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 7 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 6 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 5 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 4 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 2 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 1 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 4 (2020): (SI) NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 3 (2020): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 2 (2020): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 1 (2020): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 3 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 2 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 1 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 5, No 1 (2018): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 4, No 1 (2018): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 3, No 1 (2017): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 1, No 2 (2017): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 1, No 1 (2016): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial More Issue