cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asrizal
Contact Email
asrizalsaiin@umri.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalequitable@umri.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
JOURNAL EQUITABLE
Published by Universitas Muhammadiyah Riau
ISSN : 25417037     EISSN : 26142643     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JOURNAL EQUITABLE is a scientific journal for the field of Law published by the Law Study Program of the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Riau. Journal Equitable has the content in the form of research results and reviews in selected fields of study covering various branches of law, such as criminal law, civil law, constitutional law, agrarian law, and others. In the Journal Equitable also contains fields of study related to law in a broad sense.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11 No 1 (2026)" : 10 Documents clear
KASUS ABORSI DI KALANGAN REMAJA: RESIKO BAGI PELAKU BESERTA UPAYA DALAM PENCEGAHAN Azahra, Nazwa; Nurahmah Mulyana , Raysa; Saifanah Insani, Naia; Aulia, Agis; Antoni, Herli
JOURNAL EQUITABLE Vol 11 No 1 (2026)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v11i1.9555

Abstract

Aborsi merupakan tindakan dalam menghilangkan nyawa seseorang yang masih terdapat didalam kandungan. Pada proses aborsi, hal yang dilakukan yaitu dengan mengeluarkan janin atau embrio pada rahim yang sama sekali belum memiliki kemampuan untuk hidup. Tindakan aborsi seringkali menjadi tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atau orang yang memiliki niat untuk mengugurkan kehamilan dikarenakan masyarakat atau orang tersebut tidak siap ataupun tidak mampu untuk bertanggung jawab atas janin tersebut. Tindakan aborsi di Indonesia menjadi tindakan yang seringkali terjadi meskipun tindakan ini sudah menjadi suatu tindakan pidana yang dilarang secara tegas didalam Undang-Undang Tindak Pidana. Tindakan aborsi juga menjadi tindakan yang seringkali terjadi di kalangan remaja dikarenakan faktor seks bebas ataupun dikarenakan oleh pelecehan seksual yang terjadi kepada pelaku aborsi. Tindakan aborsi terbagi kedalam dua jenis yang dimana terdapat Aborsi Articialis Therapicus yang dimana pengguguran dilakukan oleh pihak medis yang dimana pengguguran ini dilakukan guna untuk menyelamatkan nyawa dari ibu janin tersebut yang terindikasi terancam. Sedangkan terdapat pula Aborsi Provocatus Criminalis yang dimana pengguguran ini dilakukan guna untuk menghilangkan riwayat dari adanya hubungan seksual diluar pernikahan. Aborsi Provocatus Criminalis dilakukan bukan oleh pihak medis sehingga pihak medis tidak ikut serta dalam tindak pidana tersebut. Tentunya, aborsi pada kalangan remaja memiliki banyak sekali resiko baik resiko kesehatan mereka serta beresiko juga terhadap mental atau psikologis mereka.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA PLATFORM DIGITAL DALAM PERSFEKTIF KEPASTIAN HUKUM Ardaful Abror Jauhari, Ahmad; Simangunsong, Frans
JOURNAL EQUITABLE Vol 11 No 1 (2026)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v11i1.9798

Abstract

Transformasi digital yang terus bergulir menuntut kesadaran kolektif akan nilai privasi sebagai hak dasar. Merujuk pada pemikiran Warren dan Brandeis, privasi merupakan hak esensial untuk kebebasan personal dan perlindungan dari gangguan eksternal, yang pengaturannya dalam kerangka hukum menjadi suatu keharusan zaman. Kerahasiaan atas perlindungan data pribadi sangat diperlukan. Fakta menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia belum berjalan efektif walau telah memiliki dasar hukum yang memadai. Berangkat dari kondisi ini, penelitian difokuskan pada pengkajian efektivitas cyber law melalui metode yuridis normatif yang mengombinasikan analisis peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Melalui analisis normatif serta penalaran deskriptif , hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Regulasi cyber law yang ada saat ini, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Eletronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,Dan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, telah memberikan dasar hukum yang cukup komprehensif dalam melindungi data pribadi pengguna digital. Namun, efektivitasnya masih menghadapi beberapa tantangan, hal ini perlu sedikit dievaluasi dalam penegakkan hukum dan kekuatan sanksi. Kemudian Implementasi hukum siber di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Analisis menunjukkan bahwa kelemahan sistem tidak hanya terletak pada pelaksanaan regulasi yang sudah ditetapkan, tetapi juga pada muatan substansial peraturan perundang-undangan itu sendiri. Analisis kritis mengungkap adanya inkonsistensi substantif antara ketentuan Pasal 67 UU Perlindungan Data Pribadi dengan Pasal 48 UU ITE dalam pengaturan delik terkait pelanggaran data pribadi. Kondisi ini memunculkan ambiguitas yuridis yang secara nyata menurunkan tingkat efektivitas penindakan hukum. Tumpang tindih dari pengaturan semacam ini berisiko menghasilkan putusan hukum yang inkonsisten.
KAJIAN HUKUM TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK DAN UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Syahman Annas, Muhammad; Salmi, Salmi; Rahman Nur, Abdul
JOURNAL EQUITABLE Vol 11 No 1 (2026)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v11i1.10049

Abstract

Penelitian ini mengkaji pencemaran nama baik dalam perspektif hukum Indonesia, khususnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam era digital yang serba cepat, pencemaran nama baik melalui media sosial menjadi isu penting, mengingat dampaknya terhadap reputasi individu serta potensi pengaruh psikologis dan sosial. Rumusan masalah penelitian ini mencakup kajian hukum tentang pencemaran nama baik menurut UU ITE, upaya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999, kendala dalam penegakan hukum, dan strategi penyelesaian kasus secara preventif, kuratif, dan non-yudisial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan konseptual dengan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE memberikan perlindungan terhadap pencemaran nama baik, implementasinya sering kali menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi. Saran penelitian mencakup perlunya reformulasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE agar lebih jelas, penguatan literasi digital di masyarakat, serta optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa non-yudisial seperti mediasi untuk menciptakan keadilan yang lebih cepat dan tidak represif.
AKIBAT HUKUM KETIDAKPAHAMAN TERHADAP NIFAS AMALIYAH WANITA MUSLIM MENURUT PERSFEKTIF MAZHAB SYAFI'I (STUDI KASUS DI DESA STABAT LAMA BARAT KECAMATAN WAMPU Hasibuan, Nurafni; Syaputra Lubis, Amru
JOURNAL EQUITABLE Vol 11 No 1 (2026)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v11i1.10237

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum nifas amaliyah pada wanita muslim , serta bagaimana persfektif mazhab syafii terkait dengan nifas amaliyah seorang wanita muslim. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan empiris yang berupaya mencari fenomena langsung dilapangan pada lingkungan masyarakat. Pandangan hukum nifas menurut madzhab syafi’i yaitu darah darah yang keluar setelah melahirkan, bukan sebelumnya dan bukan pula bersamaan. Menurut madzhab syafi’i masa nifas amaliyah paling sedikit adalah satu tetes dan maksimalnya 60 hari 60 malam. Sedangkan dalam tinjauan yang lainnya menyatakan Darah kebiasaan wanita menurut medis terbagi atas 3 macam yaitu darah haid, nifas dan istihadhah. Darah haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang sudah berumur 9 tahun kurang 16 hari pada waktu sehat dan tanpa sebab, yang keluar pada saat tertentu. Darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim disebabkan kelahiran, baik bersamaan dengan kelahiran, sesudahnya atau sebelumnya yang disertai rasa sakit. Darah istihadhah adalah darah yang keluar dari permukaan rahim di selain masa-masa haidh dan nifas, yang keluar secara terus menerus tanpa henti sama sekali atau berhenti sebentar seperti sehari atau dua hari dalam sebulan
KONSEKUENSI TANGGUNG JAWAB LEGISLATIF DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG - UNDANG PEMEKARAN DAERAH Saor Tua Raja Guk-guk, Heppy; Ardiansah, Ardiansah; Andrizal, Andrizal
JOURNAL EQUITABLE Vol 11 No 1 (2026)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v11i1.10274

Abstract

Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 diperkenalkan pasal-pasal baru yang mengatur tentang DPD. Wewenang DPD diatur dalam Pasal 22 D ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945. Fungsi-fungsi DPD dapat disebutkan Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, dan Fungsi Nominasi. Semua fungsi yang dimiliki DPD berakhir dan bermuara pada DPR. Adapun Tujuan Penelitian ini adalah Untuk menganalisa Konsekuensi Tanggung Jawab Legislatif Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Pemekaran Daerah di Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif sumber data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yakni menarik kesimpulan penalaran hukum yang berlaku namun pada kasus individual dan konkrit yang dihadapi. sehingga peranannya dalam proses pembentukan undang-undang, terutama terkait pemekaran daerah, hanya terbatas pada usulan dan partisipasi dalam pembahasan, Secara normatif dan praktis, kewenangan legislasi DPD dalam pembentukan kebijakan pemekaran dan penggabungan daerah masih bersifat terbatas dan non-determinatif, sehingga memerlukan penguatan regulatif dan institusional agar fungsi representatif DPD terhadap kepentingan daerah.Meskipun fungsi, tugas, dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelaksanaannya di lapangan menunjukkan berbagai kendala substantif. Keterbatasan kewenangan yang dimiliki DPD, khususnya dalam bidang legislasi, menjadikan lembaga ini tidak dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal. Kesimpulan keterbatasan kewenangan DPD secara konstitusional yang tidak seimbang dengan DPR, serta kurangnya kapasitas legislatif DPD dalam menyusun RUU yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Saran dari penulis diperlukan Peningkatan Koordinasi Dan Sinergi Antar Lembaga. Kata Kunci : Kewenangan, DPD, Pemekaran Daerah
PERCOBAAN TINDAK PIDANA PADA DELIK TERORISME DALAM KUHP NASIONAL DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME Christopher, Matthew; Frans, Mardian Putra
JOURNAL EQUITABLE Vol 11 No 1 (2026)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v11i1.10498

Abstract

Karena tindakan terorisme merupakan tindakan yang sangat keji (super mala per se) dan dikecam keras oleh seluruh masyarakat (strong people comdemnation) terorisme telah menarik perhatian nasional dan internasional. Serta terorisme mengancam keselamatan Negara. karena itu Negara Indonesia membuat Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan Undang-Undang Khusus sebagai upaya menghentikan tindak pidana terorisme. Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme) percobaan sama saja delik selesai sebab kejahatan yang staatsgevaarlijke misdrijven (kejahatan terhadap keselamatan Negara) selayaknya ditangani pada saat kejahatan masih dalam tahap persiapan atau pada voorbereidingsstadium. Seiring dengan waktu berjalan dan perkembangan dunia, hukum juga perlu mengalami pembaharuan agar selaras dengan perkembangan. Pemerintah Indonesia lalu memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui proses rekodifikasi yang menyatukan berbagai Peraturan perundang-undangan menjadi satu kedalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 didalamya juga mengatur delik terorisme. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normativ melalui penelusuran dokumen. Penelitian dilakukan untuk meninjau perihal percobaan tindak pidana terorisme, apakah percobaan yang diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme) dapat diterapkan pada Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (KUHP baru). Adanya benturan asas dan pengaturan tentang percobaan terorisme setelah diberlakukannya KUHP baru. Hasil dari penelitian diperoleh sebab kodifikasi KUHP dilakukan dengan menyatukan dan menyelaraskan peraturan yang ada di luar KUHP untuk masuk kedalam KUHP agar KUHP menjadi dasar dari hukum yang berada diluar KUHP maka percobaan terorisme menganut ketentuan percobaan dalam KUHP baru dengan menganut asas asas lex posterior derogate legi priori.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA Tatiana, Orid; Al-Haadi Nugraha, Muhammad; Sari, Novita; Vita Bastari, Lianda; Fazila , Najwa; Eka Putri, Gita
JOURNAL EQUITABLE Vol 11 No 1 (2026)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v11i1.10618

Abstract

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terus berkembang dan menimbulkan kebutuhan mendesak untuk menilai kembali efektivitas mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap para pelakunya. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui dua fokus utama, yaitu bagaimana standar internasional mengenai kriminalisasi, unsur delik, dan kewajiban negara dalam UNTOC serta Palermo Protocol membentuk kerangka pertanggungjawaban pidana, dan sejauh mana standar tersebut telah diimplementasikan secara efektif dalam sistem hukum Indonesia. Rumusan masalah diarahkan untuk menilai konsistensi antara norma internasional dan praktik nasional, khususnya dalam penegakan UU No. 21 Tahun 2007. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis terhadap instrumen internasional, regulasi nasional, doktrin, serta data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip utama hukum internasional, termasuk pengaturan eksploitasi, perluasan subjek pertanggungjawaban pidana, serta perlindungan korban. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala signifikan berupa kesenjangan identifikasi korban, keterbatasan pembuktian eksploitasi, lemahnya penerapan pertanggungjawaban korporasi, serta kurang optimalnya koordinasi lintas-instansi maupun lintas-negara. Data empiris mengenai peningkatan kasus TPPO dan korban lintas-negara memperlihatkan bahwa mekanisme penegakan hukum nasional belum sepenuhnya sejalan dengan standar global yang menuntut penanganan komprehensif dan terintegrasi.
PIDANA PERZINAAN PASCA PUTUSAN MK NO. 46/PUU-XIV/2016: IMPLIKASI TERHADAP STRUKTUR PERKAWINAN DI INDONESIA Rizal , Said; Al-Haadi Nugraha, Muhammad; Mardianto , Edi; Prayogo , Guntur; Tamba, Windra
JOURNAL EQUITABLE Vol 11 No 1 (2026)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v11i1.10620

Abstract

Perubahan delik perzinahan dalam “Pasal 411 KUHP 2023” menandai pergeseran penting dalam kebijakan pemidanaan di Indonesia, terutama setelah Putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016 memunculkan kembali perdebatan mengenai batas kriminalisasi perilaku seksual di luar ikatan perkawinan. Artikel ini menganalisis bagaimana putusan tersebut memengaruhi arah legislasi dan mendorong lahirnya perluasan definisi perzinahan yang sebelumnya dibatasi oleh konstruksi “Pasal 284 KUHP lama.” Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah asas, norma, dan putusan secara sistematis untuk memahami hubungan antara hukum pidana, struktur moral masyarakat, dan stabilitas institusi keluarga. Hasil analisis menunjukkan bahwa norma baru memberikan bobot lebih besar pada perlindungan kesetiaan suami-istri serta nilai kesucian perkawinan, namun memperlihatkan risiko intervensi negara yang terlalu jauh terhadap ruang privat. Perluasan delik juga berdampak pada proses pembuktian, potensi penyalahgunaan aduan, hubungan suami-istri yang rentan konflik, serta posisi hukum anak dalam perkara perceraian. Kajian ini menegaskan perlunya pembatasan penggunaan instrumen pidana dan penguatan pendekatan non-penal sebagai upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan keluarga dan penghormatan terhadap kebebasan pribadi. Temuan penelitian diharapkan memperkaya diskursus pembaruan hukum pidana nasional dan arah reformasi hukum keluarga.
EFEKTIVITAS PIDANA DALAM MENEKAN MANIPULASI ANGGARAN OLEH APARATUR PEMERINTAH DAERAH Kurniawan, Ridha; Alfarisi, MS.; Rahmanda, Rudia; Gultom, Oskar; Erwin, Erwin
JOURNAL EQUITABLE Vol 11 No 1 (2026)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v11i1.10691

Abstract

Pengenaan pidana terhadap manipulasi anggaran oleh aparatur pemerintah daerah terus diperdebatkan karena efektivitasnya dinilai belum optimal dalam menangani pelanggaran yang bersifat sistemik dan sering tersembunyi di balik mekanisme birokrasi. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk menilai kembali sejauh mana instrumen pidana benar-benar mampu mendorong kepatuhan anggaran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli seperti Herbert L. Packer dan Jeremy Bentham, serta studi literatur terkait efektivitas penegakan hukum pidana di sektor pemerintahan daerah. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji efektivitas pidana dalam mencegah manipulasi anggaran dan menilai kecukupan perangkat hukum yang mengatur pertanggungjawaban aparatur pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen pidana masih menghadapi sejumlah kendala, seperti lemahnya sistem pengawasan internal, terbatasnya integrasi antara mekanisme pidana dan mekanisme administratif, serta kurangnya penerapan prinsip deterrence yang konsisten dalam putusan-putusan pengadilan. Penerapan pidana terbukti dapat memberikan efek jera, namun belum sepenuhnya efektif karena praktik manipulasi anggaran sering beroperasi dalam jaringan kebijakan anggaran yang kompleks, melibatkan celah regulasi, dan dipengaruhi oleh budaya organisasi yang permisif. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan antara ancaman sanksi dan probabilitas penindakan, sehingga fungsi pencegahannya tidak maksimal. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pidana hanya dapat dicapai apabila didukung dengan reformulasi norma, penguatan audit berbasis risiko, serta peningkatan akuntabilitas aparatur melalui sinergi antara sanksi pidana, administratif, dan etik.
IMPLEMENTASI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KPU PADA PENGHITUNGAN SUARA PILKADA 2024 Fadia Farhan, Shandra; Murdiana, Elfa; Aziz Rahmaningsih, Aziza
JOURNAL EQUITABLE Vol 11 No 1 (2026)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v11i1.11047

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro dalam tahapan penghitungan suara pada Pilkada 2024. Transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pilkada yang demokratis, terutama dalam proses penghitungan suara yang krusial dan rentan menimbulkan kecurigaan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, melalui analisis dokumen terhadap Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 serta wawancara mendalam dengan penyelenggara pilkada dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Metro telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui keterbukaan akses informasi, publikasi hasil penghitungan, serta pelibatan saksi dan pengawas. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan penyampaian informasi secara real time dan belum optimalnya pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses penghitungan suara. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan studi tata kelola pemilu dan siyasah syariyah, khususnya mengenai pentingnya nilai keterbukaan dan akuntabilitas lembaga dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara pilkada.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 1 (2026) Vol 10 No 3 (2025) Vol 10 No 2 (2025) Vol 10 No 1 (2025) Vol 9 No 3 (2024) Vol 9 No 2 (2024) Vol 9 No 1 (2024) Vol 8 No 3 (2023) Vol 8 No 2 (2023) Vol 8 No 1 (2023) Vol 7 No 2 (2022) Vol 7 No 1 (2022) Vol 6 No 2 (2021) Vol 6 No 1 (2021) Vol 5 No 2 (2020) Vol 5 No 1 (2020) Vol 4 No 2 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 1 (2017) Vol 2 No 1 (2017) More Issue