Articles
45 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11 No 2 (2024)"
:
45 Documents
clear
<![CDATA[MANAJEMEN KEUANGAN KELUARGA DALAM MEMBENTENGI KELUARGA MUSLIM DARI KASUS PERCERAIAN PERSPEKTIF SYAFIQ RIZA BASALAMAH ]]>
<![CDATA[Prima Rama Fitrilia]]>;
<![CDATA[Muhammad Nurul Fahmi]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16694
<![CDATA[Membicarakan masalah keuangan akan selalu menjadi topik yang krusial dan sensitif, apalagi jika berkaitan dengan keluarga atau rumah tangga. Cara mengatur prioritas keuangan rumah tangga adalah hal yang sangat perlu diperhatikan demi kesejahteraan hidup sebuah keluarga. Faktor ekonomi seringkali menjadi sebab dari banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Indonesia. Pada zaman modern ini, prinsip sebagian generasi millenial dan juga generasi Z adalah mementingkan gaya hidup hingga rela berutang sana sini. Pengelolaan keuangan yang buruk akan sangat berdampak pada kondisi keuangan keluarga, pemenuhan kebutuhan pokok anggota keluarga, hingga prioritas penggunaan harta di masa depan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan arahan dan informasi kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat muslim baik yang akan maupun yang telah berumah tangga untuk mengetahui bagaimana manajemen keuangan keluarga yang tepat demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah sekaligus membentengi keluarga muslim dari kasus perceraian perspektif Syafiq Riza Basalamah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dalam pengumpulan data, dan menganalisisnya dengan metode deskriptif. hasil penelitian ini adalah dalam mewujudkan manajemen keuangan keluarga muslim yang sehat sehingga jauh dari kasus perceraian menurut Syafiq Riza Basalamah adalah dengan menanamkan keimanan dikuti rasa cukup dalam diri, bersikap pertengahan serta tidak berlebihan, dan memperhatikan skala prioritas. Kata Kunci: Manajemen Keuangan, Keluarga, Perceraian]]>
<![CDATA[JATAH WARISAN CUCU PEREMPUAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 703/Pdt.p/2021/PA.JT) ]]>
<![CDATA[Nadia Paspashafira Rafsanjani]]>;
<![CDATA[Muhammad Nurul Fahmi]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16695
<![CDATA[Warisan seringkali menjadi salah satu pemicu konflik yang sering menimbulkan perpecahan dalam keluarga. Penetapan ahli waris dan penghitungannya menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan dari cucu perempuan dari anak perempuan yang menjadi ahli waris dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode library research dan analysist document. Peneliti meneliti putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Timur lalu mencari dasar yang diambil oleh pengadilan serta membandingkannya dengan hukum Islam. Cucu perempuan dari anak perempuan mendapatkan warisan ketika menjadi dzawil arham. Keputusan cucu perempuan dari anak perempuan menjadi ahli waris dengan dasar sebagai ahli waris pengganti adalah hal yang tidak benar dengan lemahnya dasar dari Pengadilan Agama. Kata kunci : Waris; Ahli Waris Pengganti; Cucu Perempuan]]>
<![CDATA[DISHARMONI PENGATURAN TENTANG MODAL DALAM PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PDAM ]]>
<![CDATA[Gerryn Mauretha Indrawan]]>;
<![CDATA[Freidelino P.R.A de Sousa]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16696
<![CDATA[Penelitian ini menjelaskan mengenai disharmony of regulations yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah terkait pengaturan syarat modal dasar. Peraturan Daerah sebagai inferior lex tidak mengatur tentang syarat modal dasar untuk BUMD dimana hal tersebut disyaratkan oleh lex superior yaitu PP Nomor 54 Tahun 2017. Dalam legisprudence suatu aturan pelaksana (secondary legislation) yang materi muatannya telah diperintahkan oleh primary legislation harus diatur seturut yang diperintahkan dan tidak dimungkinkan untuk ditambahkan atau dihapus untuk sebagian atau seluruhnya. Metode penelitian yaitu metode penelitian hukum dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, Perda yang berisi norma pelaksana (delegated legislation) tidak dapat menghapus untuk sebagian atau seluruhnya norma yang diperintahkan melalui peraturan yang lebih tinggi. Kedua, Perda Kota Salatiga tentang PDAM yang tidak mengatur tentang syarat modal dasar dalam BUMD bertentangan dengan PP Nomor 54 Tahun 2017. Ketiga, sebagai rekomendasi agar disharmoni norma ini tidak terus berjalan maka usulan perubahan Perda perlu dilakukan berdasarkan teknik perubahan peraturaan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kata Kunci: Disharmoni Peraturan, Delegated Legislation, Perubahan Perda]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KONSEP NEGARA KESATUAN TERHADAP PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU ]]>
<![CDATA[Aldi]]>;
<![CDATA[Andi Muhammad Asrun]]>;
<![CDATA[Mustaqim]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan politik hukum yang membawa implikasi perubahan sistem pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi. Indonesia adalah negara yang wilayahnya dibagi menjadi wilayah provinsi, yang dibagi atas kabupaten dan kota. Pembentukan provinsi, kabupaten, dan kota harus ditetapkan dengan undang-undang. Dalam upaya pembentukan daerah dilakukan apabila memenuhi unsur pertimbangan daerah dan syarat prosedur pembentukan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Jenis penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif, di mana dalam penelitian ini di dasarkan pada bahan hukum Pustaka dan data sekunder belaka, penelitian ini juga disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini bertujuan mencoba mengungkap dinamika pengambilan kebijakan publik terkait dengan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dan memberikan gambaran bagaimana proses pembentukan wilayah yang terjadi di Indonesia berdasarkan kaitannya politik hukum yang ada. Kajian penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan atau pembentukan Provinsi Kepulauan Riau merupakan sebuah fenomena baru dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang menyebabkan beberapa polemik di antara masyarakat hal ini disebabkan pemekaran Provinsi Kepulauan Riau melalui tahapan mekanisme tidak biasa yaitu menggunakan pendekatan politik luar biasa melalui Hak Usul Inisiatif DPR RI yang mengundangkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pemekaran Daerah, Pembentukan Provinsi Kepri.]]>
<![CDATA[PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 12/Pdt.P/2021/PA.KBJ PADA PENGADILAN AGAMA KABANJAHE) ]]>
<![CDATA[Maulana Sabani]]>;
<![CDATA[Azhar Tauhid]]>;
<![CDATA[Zetria Erma]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16752
<![CDATA[publik menyalahkan hakim pengadilan agama sebagai penyebab utama meningkatnya jumlah perkawinan anak. Persepsi dan anggapan tersebut tentu kurang tepat, sebab bagi hakim ketika sudah menjalankan tugasnya yakni memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawinsesuai ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, maka hakim harus dinilai melaksanakan tugasnya secara professional. Bahkan pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada tanggal 15 Oktober 2019, Mahkamah Agung Republik Indonesia merespon dengan cepat, dengan membuat kebijakan berupa PERMA Nomor 5 Tahun19 tentang Pedoman Mengadili. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja alasan yang menjadi pendorong masyarakat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dini terutama pada kasus 12/Pdt.P/2021/PA.Kbj di Pengadilan Agama Kabanjahe dan untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabanjahe. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pengaruh batas usia perkawinan pada Pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 terhadap masuknya perkara permohonan dispensasi perkawinan. Kata kunci: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perkara Pemohonan Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama Kabanjahe.]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Opik Rozikin]]>;
<![CDATA[Oyo Sunaryo Mukhlas]]>;
<![CDATA[Siah Khosyiah]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16797
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan mengenai putusnya perkawinan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh data tahun 2022, kasus perceraian di Indonesia 516.334. Dalam enam tahun terakhir, kasus perceraian ini menjadi yang tertinggi. Mayoritas kasus perceraian terjadi karena cerai gugat, dengan jumlah 338.358 kasus atau 75,21% dari total kasus. Sedangkan 127.986 kasus atau 24,79% terjadi karena cerai talak.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusnya perkawinan dominan dikarenakan perceraian atau putusan pengadilan jika dibandingkan dengan kematian. Mengenai putusnya perkawinan dalam perkembangannya terjadi menyesuaikan dengan konteks dan situasi yang ada di masyarakat. Akan tetapi dalam literature fiqh mengenai bentuk putusnya perkawinan atau perceraian dikenal dengan talaq, khulu’, khiyar/fasakh, syiqaq, nusyuz, ila’, dan zihar. Kata kunci: putusnya perkawinan, hukum Islam, keluarga;]]>
<![CDATA[ALTERNATIF MENGATASI KEKAKUAN FORMALITAS DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI RESTORATIF JUSTICE ]]>
<![CDATA[Ujang Charda S.]]>;
<![CDATA[Fernando Manggala Yudha S]]>;
<![CDATA[Syaefa Wahyuni]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16890
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengubah paradigma penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif (restorative justice) dan melalui tahapan diversi sebagai alternatif penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dalam mengatasi kekakuan formalitas dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui restoratif justice dalam sistem peradilan yang selama ini berlaku. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analistis dengan pendekatan yuridis normatif melalui tahap penelitian kepustakaan dan lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Kemudian data dianalisis melalui metode normatif kualitatif tanpa mempergunakan angka-angka dan rumus secara matematis. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa penanganan dengan pendekatan restoratif justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Kata kunci: Kekakuan Formalitas; Penanganan Anak; Restoratif Justice.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN PENCURIAN OLEH BHABINKAMTIBMAS POLSEK PARIANGAN RESOR TANAH DATAR ]]>
<![CDATA[Silvia]]>;
<![CDATA[Sukmareni]]>;
<![CDATA[Syaiful Munandar]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16892
<![CDATA[(Restorative Justice) adalah suatu pendekatan keadilan yang mengfokuskan kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau penjatuhan pidana. Penelitian ini dilakukan pada Polsek Pariangan dalam perkara tindak pidana ringan pencurian. Focus permasalahan yang terdapat dalam penelitian adalah Bagaimana proses penyelesaian Restorative Justice perkara tindak pidana ringan melalui Restorative Justice oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Pariangan ? serta Bagaimana hambatan dari Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Pariangan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian dengan melihat kenyataan hukum dalam masyarakat, melihat aspek-aspek hukum dan interaksi sosial dalam masyarakat, berfungsi sebagai penunjang bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Sedangkan sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis mengenai tindak pidana pencurian ringan yang diselesaikan melalui restorative justice. Hasil penelitian menujukkan bahwa Proses penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice terbagi 2, yaitu Traditional Village or Tribal Moots, Model ini merupakan akar munculnya penyelesaian sengketa pidana berdasarkan mediasi. Victim Offender Mediation, Kemunculan model Victim Offender Mediation selain disebabkan kemunculan tribal moots, juga disebabkan oleh tidak efisiennya sistim peradilan pidana yang lebih menekankan pada aspek pembalasan semata. Hambatan atau kendala dari penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan yaitu Pihak korban dan pihak pelaku tidak tercapai kesepakatan damai dan Kurang optimalnya peranan Lembaga dan fungsi adat dalam menyelesaikan permasalahan. Kata kunci : penegakan hukum, pencurian ringan, restorative justice, perdamaian.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS UPAYA MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA BOGOR ]]>
<![CDATA[Latifah Ratnawaty]]>;
<![CDATA[Prihatini Purwaningsih]]>;
<![CDATA[Ibrahim Fajri]]>;
<![CDATA[Wildan Majdi Ramadhan]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16893
<![CDATA[Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator dengan tujuan membantu tercapainya perdamaian antara yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; proses dan penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor, tingkat keberhasilan mediasi, faktor penghambat dan pendukung mediasi. Metode yang digunakan Kualitatif. Sumber data yang didapat yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan melalui wawancara, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, dan dokumen- dokumen resmi. Dan tehnik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan interview. Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bogor sudah dilakukan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun para pihak yang bersengketa tidak memiliki itikad baik untuk melanjutkan pernikahan. Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor masih belum menunjukan hasil yang maksimal dalam menekan angka perceraian. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan mediasi adalah: terbatasnya keterampilan hakim mediator dalam melaksanakan mediasi dan para pihak yang berperkara bertahan dari sudut pandangnya masing-masing.]]>
<![CDATA[KAJIAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI TERHADAP PRAKTIK HUKUM TRADISI MERARIQ ADAT SUKU SASAK LOMBOK ]]>
<![CDATA[M Ali Marzuqi]]>;
<![CDATA[Ali Trigiyatno]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16990
<![CDATA[Merariq adalah tradisi kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Merariq berasal dari bahasa Sasak yang berarti "lari". Yaitu suatu adat unik dalam perkawinan dimana seorang laki-laki harus melarikan atau menculik si gadis sebelum melakukan ritual pernikahan. Merariq ini umum terjadi dikalangan masyarakat Sasak Lombok, yang mayoritas muslim. Tradisi Merariq dari sudut pandang fiqh munakahat. Berdasarkan fiqh munakahat yang berkaitan dengan perkawinan, bahwa Merariq yang dalam prosesnya sebagai berikut : Pemidangan, Beseboq , Selabar, Sejati,Sorong Serah. Seiringan zaman tradisi merariq sudah sejalan dengan hukum islam, dan juga bisa bertahan sebagai tradisi yang harus di lestarikan. Dan sosiologi sangat berpengaruh besar terhadap perubahan pola merariq masyarakat suku sasak, yang dimana bebarapa hal dalam pelaksanaan merariq sudah berubah karena pengaruh tradisi masyarakat luar suku sasak. Kata Kunci:Merariq, Suku Sasak, Lombok]]>
