Articles
45 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12 No 3 (2025)"
:
45 Documents
clear
<![CDATA[KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL - KARTU INDONESIA SEHAT (JKN-KIS) ]]>
<![CDATA[Tonny Adrian Kraake]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 12 No 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.18941
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Metode penelitian yang digunakan adalah normatif sosiologis, yakni menggabungkan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah peraturan perundang-undangan terkait, serta pendekatan sosiologis melalui pengamatan dan wawancara untuk memahami implementasi kebijakan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk mendukung penyelenggaraan JKN-KIS, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala tersebut meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap program JKN-KIS, kurangnya sosialisasi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Dari sisi sosiologis, ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam program ini belum optimal karena kurangnya edukasi dan informasi yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah meningkatkan alokasi anggaran, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta melakukan sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dan efektivitas pelaksanaan program JKN-KIS di Kabupaten Manokwari Selatan.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGUNJUK RASA YANG MELANGGAR HUKUM DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Ricko Samuel D Butar Butar]]>;
<![CDATA[H. Sudi Fahmi]]>;
<![CDATA[Ardiansah]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 12 No 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.18982
<![CDATA[Pasal 170 ayat (1) Jo. ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur sanksi pidana terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan terang-terangan terhadap orang atau barang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pengunjuk rasa yang melanggar hukum di Kota Pekanbaru berdasarkan KUHP, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta lokasi penelitian di Polresta Pekanbaru. Data diperoleh dari sumber primer, sekunder, dan tersier melalui observasi, wawancara terstruktur, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan kesimpulan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengunjuk rasa yang melanggar hukum di Kota Pekanbaru selama periode 2021 hingga 2024 belum berjalan optimal, dibuktikan dengan belum diterapkannya sanksi pidana sesuai Pasal 170 KUHP. Hambatan utama dalam penegakan hukum meliputi kurangnya ketegasan aparat kepolisian, keterbatasan jumlah personel, kebijakan pemerintah daerah yang lebih memprioritaskan perbaikan fasilitas publik yang dirusak, serta pandangan masyarakat yang sempit terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam konteks unjuk rasa. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut mencakup penerapan diskresi kepolisian yang seimbang dengan mempertimbangkan konsep living law dan social jurisprudence, penambahan personel kepolisian di lapangan, sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta peningkatan kerja sama dan koordinasi untuk mencegah tindakan anarkis selama unjuk rasa. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban hukum dan konsekuensi pidana dalam aksi unjuk rasa anarkis juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum.]]>
<![CDATA[PERGESERAN KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RUMPUN KEKUASAAN EKSEKUTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Wiraya Aidiliya Utama]]>;
<![CDATA[Ardiansah]]>;
<![CDATA[Yelia Nathassa Winstar]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 12 No 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.18990
<![CDATA[Penelitian ini membahas pergeseran kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam rumpun kekuasaan eksekutif berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pergeseran tersebut telah memunculkan berbagai pandangan mengenai independensi KPK sebagai lembaga negara yang memiliki peran sentral dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan analisis historis. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur terkait. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada posisi dan fungsi KPK dalam sistem ketatanegaraan, khususnya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kedudukan KPK yang kini berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif berimplikasi pada tantangan dalam menjaga independensi dan efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme checks and balances serta jaminan independensi institusional untuk memastikan KPK tetap menjalankan tugasnya secara optimal dalam memberantas tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ]]>
<![CDATA[Abidin, Zaenal]]>;
<![CDATA[Hartanto]]>;
<![CDATA[Wiryadi, Uyan]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 12 No 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.19181
<![CDATA[Kejahatan di era moderen semakin sulit untuk dicegah. Salah satu kejahatan yang ikut bertransformasi seiring dengan kemajuan teknologi adalah tindak pidana korupsi. dampak negative akibat maraknya korupsi adalah keuangan negara mengalami kebangkrutan, tidak berfungsinya admnistrasi publik secara efektif, kemiskinan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bagaimana penerapan pidana tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah? dan bagaimana pertanggnugjawaban tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut;bahwa penerapan tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah pada umumnya dilakukan dengan melakukan Persekongkolan, PPK melakukan post bidding, membatalkan tender apabila peserta tender yang diajak bersekongkol tidak menang, menggunakan metode penunjukan lamgsung dan Swakelola, intervensi negativ Pimpinan. Ancaman hukuman dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menggunakan ancaman hukuman minimal, hal tersebut dapat menbuat pelaku tindak pidana korupsi merasa takut dan jera.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM BENTUK GANTI RUGI DAN REHABILITASI ]]>
<![CDATA[Tamba Tua, Marthin Dongan]]>;
<![CDATA[Hartanto]]>;
<![CDATA[Saefullah]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 12 No 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.19182
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan meneliti penerapan perlindungan hukum berupa ganti rugi secara fisik maupun secara psikologi kepada anak korban yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual dan untuk meneliti dan mengkaji bagaimana kewajiban negara memberikan jaminan kepastian hukum untuk rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI dan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif bersifat deskriptif-analisis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual telah dilaksanakan melalui proses peradilan dengan regulasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai pedoman penegakan hukumnya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan terutama bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan juga memberikan putusan yang berpihak kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Hasil penelitian menemukan bahwa negara sudah memberikan kepastian hukum kepada penegak hukum dalam memberikan kepastian hukum dalam memutuskan di pengadilan dalam mengadili pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan juga berpihak kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual walaupun dalam kedua putusan yang ada belum sepenuhnya berpihak kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL ATAS BARANG PALSU PADA PLATFORM E - COMMERCE ]]>
<![CDATA[Yulianti, Yana]]>;
<![CDATA[Citrawinda, Citra]]>;
<![CDATA[Setyowati, Retno Kus]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 12 No 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.19183
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang implikasi terhadap perlindungan hukum terhadap merek terkenal atas barang palsu pada platform e – commerce dan hak kekayaan intelektual terhadap perolehan hak dan manfaat ekonomi, Pemilik hak akan kekayaan intelektual sebagai kreatif dan pencipta wajib memperoleh jaminan dan perlindungan hukum terhadap hasil karyanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual adalah pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam melaksanakan haknya dilindungi secara hukum. Hak – hak ekonomi yang dimiliki oleh pemilik apabila dilaksanakan dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Hak-hak tersebut meliputi hak memakai, memproduksi mengumumkan, memperbanyak, menjual, mengimpor, mengekspor dan memberikan lisensi (izin) kepada pihak lain ataupun yang berlakukan perdagangan pada platform e – commerce yang ingin memanfaatkan kekayaan intelektual tersebut. Apabila terjadi pelanggaran dalam penyalah gunaan merek terkenal, maka Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai upaya preventif memberikan hak bagi pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk menuntut secara perdata, pidana atau administratif. Perlindungan hukum dan manfaat ekonomi adalah dua hal yang esensial dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai subjek kreatif seharusnya memiliki kedua hal tersebut.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG HAK TANGGUNGANNYA DILELANG SECARA SEPIHAK OLEH KREDITUR (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Bkt) ]]>
<![CDATA[Pratama, Yudha]]>;
<![CDATA[Nazar, Jasman]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 12 No 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.19210
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaiamana Pengaturan Lelang Terhadap Hak Tanggungan Berdasarkan Aturan Yang Berlaku ? Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasasbah yang hak tanggungannya di lelang secara sepihak ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Sifat penelitian ini adalah deskripitf artinya menggambarkan suatu fenomena dengan kalimat lugas sehingga bia memberikan argumentasi. Bahwa PMK Nomor 27/PMK.06/2016 merupakan peraturan yang penting dalam mengatur pelaksanaan lelang di Indonesia. Peraturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan bahwa lelang dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks kasus putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Bkt, PMK ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan II adalah melawan hukum karena tidak melalui permohonan lelang dari Pengadilan Agama. Bahwa Dalam kasus ini, Penggugat mengajukan gugatan karena lelang eksekusi hak tanggungan atas agunannya dilakukan tanpa melalui permohonan lelang dari Pengadilan Agama, yang melanggar PMK Nomor 27/PMK.06/2016. Nasabah yang hak tanggungannya dilelang secara sepihak memiliki perlindungan hukum yang kuat berdasarkan UUHT, PMK Nomor 27/PMK.06/2016, KUHPerdata, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Proses eksekusi hak tanggungan harus dilakukan melalui pengadilan, dan nasabah harus diberitahu serta diberikan kesempatan untuk membela diri. Jika lelang dilakukan tanpa melalui prosedur yang sah, nasabah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pembatalan lelang dan/atau ganti rugi. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak nasabah dilindungi dan proses eksekusi hak tanggungan dilakukan secara adil dan transparan. Kata Kunci: perlindungan hukum, Hak Tanggungan, lelang .]]>
<![CDATA[MEMBANGUN MODEL POLITIK HUKUM SISTEM PENGENDALIAN KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEMARITIMAN ]]>
<![CDATA[Hasan, Arf Maulana]]>;
<![CDATA[Hartanto]]>;
<![CDATA[Wiryadi, Uyan]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 12 No 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.19831
<![CDATA[Tujuan penelitan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran konkrit menyangkut tentang pengaturan kewenangan penegakan hukum di wilayah laut (maritim). Pendekatan penelitian menerapakan studi perbandingan hukum (comparatice approach), pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Penggunaan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data penelitian yang ada dikumpulkan oleh penulis dengan teknik data kepustakaan dan dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan penegakan hukum antar instansi dalam Undang-Undang Kelautan belum mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Keberadaan Bakamla sebagai aparat penegak hukum telah menimbulkan dualisme penegakan hukum. Dalam Undang-Undang juga terdapat konflik norma, yang pada akhirnya menimbulkan implikasi ketidakjelasan kewenangan. Ketidakjelasan pengaturan tersebut pada akhirnya menempatkan kedudukan Bakamla demikian superior. Ketidakjelasan kewenangan dalam penerapan fungsi penegakan hukum akan berdampak pada inkonsistensi kelembagaan sistem peradilan pidana. Hal ini dapat dilihat dari adanya pertentangan pengaturan dengan Undang-Undang Pelayaran, khususnya yang terkait dengan fungsi keselamatan dan keamanan maritim (maritime safety and security). Dalam upaya mendesain sistem penegakan hukum keamanan maritim, diperlukan adanya pembetulan (remedy) atas adanya antinomy dimaksud. Pendirian Indonesian Coast Guard dengan penggabungan (fusi) Bakalamla dan KPLP dipandang sejalan dengan politik hukum keamanan nasional. Demikian itu sebagaimana dianut oleh berbagai negara.]]>
<![CDATA[MASA JABATAN HAKIM AD HOC DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Arifin, Firmansyah]]>;
<![CDATA[Sinaga, Parbuntian]]>;
<![CDATA[Setyowati, Retno Kus]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 12 No 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.19832
<![CDATA[Masa jabatan hakim merupakan salah satu elemen penting dalam independensi kekuasaan kehakiman yang harus dijamin dalam undang-undang. Hakim ad hoc adalah hakim yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dan perlu dijamin masa jabatannya dalam undang-undang. Pada kenyataannya, pengaturan masa jabatan hakim ad hoc dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tidak hanya bentuk peraturannya yang beragam, model pengaturannya pun beragam, termasuk yang telah diputus melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIV/2016 dan Putusan Nomor 85/PUU-XVIII/2020. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan masa jabatan hakim ad hoc dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan masa jabatan hakim ad hoc, baik dari segi bentuk maupun materi muatan ketentuannya, belum cukup menjamin kepastian hukum dan kesamaan kedudukan di hadapan hukum serta independensi bagi hakim ad hoc, sebagaimana yang telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, perlu adanya penataan kembali masa jabatan hakim ad hoc melalui perubahan atau pembentukan undang-undang yang komprehensif dalam sistem kekuasaan kehakiman yang berlandaskan pada prinsip-prinsip negara hukum, UUD 1945, dan Pancasila.]]>
<![CDATA[TRANSFORMASI HUKUM PASAR MODAL DI ERA DIGITAL: PILAR INVESTASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI ]]>
<![CDATA[Raden Muhammad Mukhlasin]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 12 No 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v12i3.19858
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis transformasi hukum pasar modal Indonesia di era digital dan perannya sebagai pilar investasi dan pembangunan ekonomi. Perkembangan teknologi finansial telah meningkatkan aksesibilitas pasar modal melalui platform crowdfunding, robo-advisors, dan aplikasi investasi berbasis smartphone, namun juga menimbulkan tantangan regulasi terkait keamanan siber dan perlindungan data. Studi ini mengidentifikasi ketimpangan struktural antara investor publik dan pemegang saham pengendali, serta kelemahan dalam perlindungan investor ritel. Analisis terhadap UU Pasar Modal, POJK tentang Securities Crowdfunding, dan UU Perseroan Terbatas menunjukkan adanya kesenjangan regulasi dalam merespons inovasi teknologi. Penelitian merekomendasikan strategi kolaboratif antara regulator dan pelaku pasar untuk menciptakan ekosistem pasar modal digital yang inklusif, mencakup perluasan akses, penguatan literasi keuangan, standardisasi keamanan, integrasi prinsip ESG, dan adopsi teknologi blockchain dengan pendekatan regulatory sandbox. Transformasi digital pasar modal dengan regulasi adaptif dan pengawasan efektif berpotensi memperluas inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.]]>
