cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Apsari Hadi
Contact Email
apsari.hadi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
apsari.hadi@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 25992694     EISSN : 25992686     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences
Jurnal Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal ini bertujuan untuk mewadahi artikel-artikel hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat dibidang pendidikan dan sosial pembelajaran. Pada akhirnya Jurnal ini dapat memberikan deskripsi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat akademik. Jurnal ini terbit 3 kali setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 896 Documents
 78   79   80   81   82 
DINAMIKA AMBANG BATAS PRESIDEN DALAM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA Muhammad Ragil Arighi Shunas; Hj. Siti Fatimah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan umum serentak tahun 2019 merupakan pesta demokrasi yang dianggap memiliki banyak sekali permasalahan dibalik klaim keberhasilan dalam regulasi dan pelaksanaanya. Efisiensi serta Peningkatan partisipasi masyarakat dengan persentase 82% merupakan indikator dalam melihat keharmonisan demokrasi di Indonesia. Tetapi pada faktanya kemunduran demokrasi sangat terlihat jelas sejak munculnya ambang batas presiden yang terus diterapkan hingga pemilihan umum serentak 2019. Ambang batas presiden 20% menjadi sebuah diskriminasi bagi minoritas untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Regulasi tersebut mencederai nilai-nilai demokrasi yang telah berkembang di Indonesia. Persyaratan 20% tidak hanya mengindikasikan kemuduran tetapi juga pembusukan terhadap sistem pemilu Indonesia, karena pada dasarnya ambang batas presiden 20% yang diterapkan pada pemilihan umum serentak 2019 menunjukkan karakter hukum yang konservatif dan otoriter.
PENGARUH LITERASI DIGITAL TERHADAP PERKEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN MAHASISWA Firda Nurfauziyanti; Damanhuri; Febrian Alwan Bahrudin
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh literasi digital terhadap perkembangan wawasan kebangsaan mahasiswa dan mendeskripsikan upaya apa yang dapat dilakukan agar dapat meningkatkan wawasan kebangsaan dikalangan generasi muda, khususnya mahasiswa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi korelasional. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Untirta. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa PPKn Untirta dari angkatan 2018-2021 sebanyak 235 mahasiswa, kemudian diperoleh sampel sebanyak 59 mahasiswa. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah kuesioner online melalui google form. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Penelitian ini memperoleh hasil yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara literasi digital terhadap perkembangan wawasan kebangsaan mahasiswa, berdasarkan nilai t, didapatkan nilai thitung = 6,021 dan nilai ttabel = 2,002 (6,021 > 2,002) berdasarkan nilai tersebut dapat dikategorikan signifikan, sehingga ada pengaruh literasi digital terhadap perkembangan wawasan kebangsaan mahasiswa. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan mahasiswa dikalangan generasi muda, khususnya mahasiswa adalah melalui literasi digital.
PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA MELALUI IMPLEMENTASI SANKSI DENDA PADA PIDANA CUKAI: PELANGGARAN PERATURAN PITA CUKAI Mega Tri Astuti; Lu Sudirman; Junimart Girsang
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan oleh Pelaku Saman berdasarkan putusan nomor Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor Perkara: 956/Pid.Sus/2017/PN.Btm tanggal 07 Februari 2018 yang salah satu amar putusannya menjatuhkan yang berbunyi yakni: Menyatakan terdakwa SAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 54 Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai serta Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMAN berupa pidana denda sebesar Rp. 332.320.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, hal ini membuktikan bahwa efek jera bagi pelaku tindak pidana dibidang perekonomian tidak sepenuhnya harus dipenjara, dan kepentingan pengembalian kerugian Negara akibat pelanggaran yang telah dilakukan lebih efektif dan efisien guna mengembalikan kebocoran pendapatan negara yang diakibatkan dari tindak pidana penjualan rokok tanpa dilekati pita cukai.
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG ITE DALAM MENANGANI UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA BATAM Elan; Ampuan Situmeang; Junimart Girsang
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ujaran kebencian menjadi isu yang sangat berpengaruh karena berpotensi mengancam persatuan bangsa. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bentuk perwujudan dari tanggung jawab yang harus diemban oleh Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Riset ini dilakukan dengan metode yuridis-empiris, yang mana data dihimpun berdasarkan dokumentasi dan wawancara sebagai data primer, dilengkapi dengan data sekunder serta dianalisis dengan metode kualitatif. Harapan untuk aparat penegak hukum adalah perlunya peningkatan pemahaman dan kinerja dikalangan aparat penegak hukum dalam mencegah tindak pidana penyebaran yang diduga melanggar hukum di media sosial dan Kepada Pemerintah yang berwenang diperlukan untuk meningkatkan sumber daya maupun sarana dan prasarana dalam pencegahan perbuatan yang dapat merugikan bagi orang lain akibat media sosial. Dan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih cerdas dalam media internet khususnya media sosial dan tidak mudah untuk menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
INTERVENSI RUSIA TERHADAP UKRAINA PADA TAHUN 2022 SEBAGAI PELANGGARAN BERAT HAM Rio Dwinanda Sudiq; Levina Yustitianingtyas
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian hukum ini membahas tentang Pelanggaran Berat HAM terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Penelitian ini mengacu pada Deklarasi Universal HAM, ketentuan Hukum Internasional. Rusia disebut menembaki dan membom daerah-daerah berpenduduk, membunuh warga sipil serta menyerang berbagai infrastruktur sipil seperti rumah sakit dan sekolah tentu saja merupakan pelanggaran fundamental terhadap sejumlah aturan dan ketentuan dalam Hukum Internasional. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pengaturan terhadap tindak invasi Rusia ke Ukraina serta bentuk pertanggung jawaban dan sanksi pelanggaran HAM bagi Rusia karena telah melakukan pelanggaran HAM saat melakukan invasi terhadap Ukraina. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini bersumber dari pemantauan pelanggaran-pelanggaran oleh PBB dan tim di lapangan terhadap invasi Rusia ke Ukraina, kemudian menuntut Rusia menghentikan kekuatannya terhadap Ukraina segera dan sepenuhnya. Kasus ini adalah letak keterbatasan Hukum Internasional, kepatuhan negara-negara yang terlibat konflik untuk mematuhi aturan dan ketentuan Hukum Internasional tersebut. Seharusnya Rusia yang terlibat konflik ini sadar dan patuh akan aturan dan ketentuan Hukum Internasional adalah jalan satu-satunya saat ini untuk menyelesaikan perselisihan Rusia dengan Ukraina, dengan cara damai.
PROBLEM BASED LEARNING DALAM PEMBELAJARAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN SMART AND GOOD CITIZENSHIP Camellia; Edwin Nurdiansyah; Puspa Dianti; I Putu Windu Mertha Sujana
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan merupakan sarana yang efektif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan tujuan negara Indonesia yang ketiga yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk memperoleh hasil Pendidikan yang baik sudah seharusnya didukung oleh proses pembelajaran yang baik pula dengan menggunakan berbagai model dan metode yang sesuai sehingga mampu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Problem based learning merupakan salah satu model yang mampu meningkatkan perhatian, kemampuan serta aktivitas dari siswa sehingga dapat untuk mengkonstruksi pengetahuan sebagai bagian dari memahami suatu konsep dalam pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deksriptif. Sumber data yang digunakan berupa jurnal penelitian terdahulu yang menjawab pertanyaan penelitian yang diteliti dan didukung oleh data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan lainnya. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Teknik analisis data menggunakan triangulasi sumber yaitu berupa mencari data dari berbagi sumber jurnal dan Pustaka yang berbeda untuk memastikan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukan tujuan Pembelajaran kewarganegaraan yaitu smart and good citizenship akan dapat dicapai melalui Problem based learning karena model ini mampu mengasah aspek berpikir kritis sekaligus melatih untuk secara nyata memecahkan persoalan yang dihadapi.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERBASIS HAK ASASI MANUSIA Rommy Patra
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Secara faktual kondisi perlindungan dan pemajuan HAM di daerah masih banyak persoalan terkait kesenjangan pembangunan, kemiskinan, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta kerusakan lingkungan. Permasalahan: Apa saja hambatan yang dihadapi dalam upaya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berbasis HAM serta bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan tersebut? Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil kajian, adapun hambatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis HAM: (1) adanya sejumlah produk hukum daerah yang diskriminatif terhadap perempuan; (2) praktek koruptif yang dilakukan oleh sejumlah Kepala Daerah yang menggunakan wewenangnya untuk mengeluarkan perizinan; (3) lemahnya kemauan politik dari pemerintah daerah dalam pemajuan HAM; (4) kurangnya sinergi kelembagaan; dan (5) kurangnya partisipasi masyarakat. Adapun upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis HAM, yaitu: (1) pembentukan produk hukum daerah yang berbasis HAM; (2) membuat kebijakan yang berwawasan lingkungan; (3) perlindungan kelompok rentan; (4) meningkatkan Kota/Kabupaten yang ramah HAM; dan (5) membangun sinergi kelembagaan di daerah.
STRATEGI PENGELOLAAN PROGRAM PRILAKU HIDUP BERSIH SEHAT (PHBS) DI LINGKUNGAN LAPAS KELAS IIA LABUHAN RUKU PROGRAM MANAGEMENT STRATEGY FOR HEALTHY CLEAN LIVING PROGRAM (PHBS) IN PRISON ENVIRONMENT CLASS IIA LABUHAN RUKU Rahmadhani Dwi Mulya; Arisman
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

WHO (World Health Organization) kesehatan lingkungan merupakan suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Penerapan PHBS harus dipraktikkan dalam berbagai tatanan, seperti rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Pelaksanaan PHBS disatu tatanan akan berpengaruh pada pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang diberikan Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku dalam Pengelolaan program Program Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan serta menerapkan analisis SWOT. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi,studi pustaka, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis SWOT analisis yang akan dilakukan biasanya menggunakan External Factor Analysis Summary (EFAS) yang mengidentifikasi peluang (Opportunities) dan ancaman (threats) sedangkan Internal Factor Analysis Summary (IFAS) mengidentifikasi kekuatan (strengths) dan kelemahan (Weakness). Hasil penelitian menunjukkan bahwa total skor pada kekuatan memiliki bobot 1,89 dan kelemahan bernilai 1,7 , untuk nilai peluang memiliki bobot 2,07, dan bobot ancaman bernilai 1,35. Nilai total skor rata – rata pada matriks IFE sebesar 0,19 sedangkan matriks EFE sebesar 0,72.
POLEMIK PELAYANAN MEDIS PADA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA BATAM: PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KELALAIAN ADMINISTRASI JENAZAH Priyo Sambodo; Lu Sudirman; Rufinus Hotmaulana Hutahuruk
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumah sakit Bhayangkara Batam merupakan rumah sakit yang ada di negara Indonesia dan merupakan rumah sakit yang ternama di daerah Batam maka rumah sakit tersebut sebenarnya harus bisa melakukan yang terbaik untuk pelayanan di daerah Batam bukan dengan yang sudah terjadi dimana kasus jenazah yang tertukar dan membuat warga Batam geger pada saat itu terutama keluarga yang di tinggalkan. Jenazah yang tetukar atas nama Abdul Hamid asal Sulsel (44), tertukar dengan jenazah warga keturunan Tionghoa, Sing Peng. Yang membuat heboh, jenazah Abdul Hamid yang merupakan seorang muslim sudah terlanjur dikremasi dengan cara dibakar di krematorium Batam. Adapun Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang dititik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Karakteristik dari penelitian hukum normatif yakni hukum dikonsepkan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun permasalahan yang akan diteliti guna mencapai tujuan dan sasaran yang jelas dan sistematik serta sesuai dengan yang diinginkan, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat menjawab pertanyaan Apa Tindakan Dokter dan Rumah Sakit Bhayangkara Batam Terhadap Jenazah Yang Tertukar. Dan Bagaimana Proses Hukum Terhadap Dokter dan Rumah Sakit Untuk Mempertanggung Jawabkan Jenazah Yang Tertukar.
IMPLIKASI PENERAPAN PUTUSAN MK NO. 91/PUUXVIII/2020 TERHADAP IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW DI INDONESIA Farel Hasibuan; Junimart Girsang; Ampuan Situmeang
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat ini Indonesia membutuhkan terobosan yaitu perlunya omnibus law, meski Indonesia menganut sistem hukum civil law, sementara omnibus law lahir dari tradisi sistem hukum common law, namun dalam dunia digital ecosystem dan global governance, tidak ada salahnya Indonesia menerobos ruang batas ini. kemudian omnibus law diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU CK), berbagai kritik dari masyarakat, mulai dari pembahasan sampai kepada pengesahan dan pengundangan UU Cipta Kerja yang dibentuk dengan menggunakan metode omnibus law, yang bermuara pada diajukannya judicial review terhadap UU No. 11 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan Putusan Nomor: 91/PUUXVIII/2020. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan mengenai bagaimanakah implementasi UUCK pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUUXVIII/2020? Serta bagaimanakah langkah Legislator dalam melanjutkan Omnibus Law?. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perUndang-Undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Hasil penelitian antara lain; UUCK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan” serta skenario terbaik adalah dengan memperbaiki UUCK nya sendiri secara formil dan subtansial, karena asas-asas formil dan materil pembentukan peraturan selalu berjalan seiringan.

Page 80 of 90 | Total Record : 896

 78   79   80   81   82 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 3 (2024): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 2 (2024): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 1 (2024): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (2023): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 1 (2023): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 7 No. 3 (2019): September Vol 7, No 3 (2019): September Vol 7, No 2 (2019): Mei Vol. 7 No. 2 (2019): Mei Vol. 7 No. 1 (2019): Februari Vol 7, No 1 (2019): Februari Vol 6, No 3 (2018): September Vol. 6 No. 3 (2018): September Vol 6, No 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 1 (2018): Februari Vol 6, No 1 (2018): Februari Vol. 5 No. 3 (2017): September Vol 5, No 3 (2017): September Vol. 5 No. 2 (2017): Mei Vol 5, No 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 1 (2017): Februari Vol 5, No 1 (2017): Februari Vol 4, No 3 (2016): September Vol. 4 No. 3 (2016): September Vol 4, No 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 2 (2016): Mei Vol 4, No 1 (2016): Februari Vol. 4 No. 1 (2016): Februari Vol 3, No 3 (2015): September Vol. 3 No. 3 (2015): September Vol. 3 No. 2 (2015): Mei Vol 3, No 2 (2015): Mei Vol. 3 No. 1 (2015): Februari Vol 3, No 1 (2015): Februari Vol. 2 No. 3 (2014): September Vol 2, No 3 (2014): September Vol 2, No 2 (2014): Mei Vol. 2 No. 2 (2014): Mei Vol 2, No 1 (2014): Februari Vol. 2 No. 1 (2014): Februari Vol. 1 No. 3 (2013): September Vol 1, No 3 (2013): September Vol 1, No 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 2 (2013): Mei Vol 1, No 1 (2013): Februari Vol. 1 No. 1 (2013): Februari More Issue