cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Firman Freaddy Busroh
Contact Email
firmanbusroh@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnallexlibrum@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
ISSN : 24073849     EISSN : 26219867     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang yang bertujuan sebagai sarana media akademik membahas permasalahan ilmu hukum. Berisikan tulisan ilmiah, ringkasan hasil penelitian, resensi buku dan gagasan pemikiran. Redaksi mengundang para dosen, ahli, mahasiswa, praktisi dan masyarakat yang berminat untuk menuangkan hasil pemikirannya kedalam tulisan ilmiah. Jadwal penerbitan setahun 2 (dua) kali pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 216 Documents
 16   17   18   19   20 
Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penggelapan Uang Arisan Online Utoyo, Marsudi; Absi, Warmiyana Zairi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i2.786

Abstract

Abstrak Arisan adalah suatu kegiatan pengumpulan uang yang dilakukan secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul maka akan ditentukan pemenangnya dengan cara melakukan pengundian. Menurut budaya arisan di Indonesia, pemenang arisan memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan arisan berikutnya. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban penipuan arisan online. Bagaimana proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana penipuan arisan online. Penelitian ini merupakan hukum normatif (normative law research). Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban penipuan berkedok Arisan Online anggota arisan disini dianggap sebagai konsumen, maka korban penipuan dilindungi secara perdata berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata tentang ganti kerugian berupa biaya, kerugian dan bunga karena wanprestasi, dan dilindungi secara pidana berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena penggelapan. Kepada aparat penegak hukum, penulis berharap agar lebih meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online dan perlu adanya lembaga atau pihak yang menjadi pengawas dari adanya setiap perjanjian yang sah, baik itu perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis sehingga adanya pihak ketiga yang mengetahui dari adanya perjanjian yang dilakukan secara online tersebut. Kata Kunci : Sanksi Hukum, Pelaku, Uang Arisan, Online Abstract Arisan is a money-gathering activity that is carried out regularly in each certain period. After the money is collected, the winner will be determined by drawing lots. According to the arisan culture in Indonesia, the arisan winner has an obligation to hold the next arisan meeting. How to regulate legal protection for victims of online arisan fraud. What is the settlement process for criminal cases of online arisan fraud? This research is a normative law (normative law research). Legal protection arrangements for fraud victims under the guise of Arisan Online, arisan members here are considered consumers, so victims of fraud are protected civilly based on Article 1239 of the Civil Code concerning compensation in the form of costs, losses and interest due to default, and are protected criminally based on Article 372 of the Indonesian Criminal Code. Criminal for embezzlement. To law enforcement officials, the authors hope to further enhance law enforcement efforts against perpetrators of fraud under the guise of online arisan and the need for an institution or party to oversee the existence of any legal agreements, both written agreements and unwritten agreements so that third parties know of there is an online agreement. Keywords: Legal Sanctions, Perpetrators, Arisan Money, Online
Perlawanan Terhadap Perampasan Aset Yang Disita Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Deshaini, Liza; Amin, Muhammad Nur
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i2.767

Abstract

Abstrak Tujuan Penelitian ini untuk memberikangambaran bagaimana mengajukan perlawanan terhadap perampasan aset pihak ketiga yang disita oleh negara dalam perkara tindak pidana korupsi.Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkkan bahwa bagi pihak ketiga yang asetnya dirampas oleh negara berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi dapat mengajukan upaya hukum keberatan pada Pengadilan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum adapun amar dari upaya hukum keberatan terhadap aset pihak ketiga adalah menyatakan bahwa penyitaan terhadap perampasan aset oleh jaksa tidak sah sehingga aset yang disita oleh jaksa kembali kepada keadaan semula. Kata kunci: Perampasan Aset Yang Disita Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Perlawanan Abstract The purpose of this study is to provide an overview of how to file a fight against the confiscation of third partyassets confiscated by the state in cases of criminal acts of corruption. The analytical method used in this research is normative juridical research method. The results of the study concluded that for third parties whose assets were confiscated by the state based on a court decision on corruption crimes, they can submit legal remedies for objections to the Court no later than 2 (two) months after the court's decision was pronounced in a hearing open to the public. third party assets is to state that the confiscation of asset confiscation by the prosecutor is illegal so that the assets confiscated by the prosecutor return to their original state.
Analisis Yuridis Pembubaran Lembaga Non Struktural Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 Oktofiah, Nurmala Arifah; Setiadi, Wicipto
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i2.382

Abstract

Abstrak Indonesia menurut UUD 1945 adalah sebuah negara yang menganut sistem presidensil, dimana kekuasaan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dapat mengendalikan tata laksana pemerintahan. Presiden dalam masa kepemimpinannya dapat membentuk dan membubarkan lembaga non struktural sesuai dengan kebutuhan negara pada saat itu. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 terdapat 10 lembaga yang dibubarkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Pembahasan ini menghasilkan analisis yang mendasari pembubaran lembaga non struktural disebabkan oleh dasar hukum pembentukan lembaga yang telah dicabut oleh peraturan yang baru, Undang-Undang tidak mengamanatkan secara tegas pembentukan lembaga non struktural, lembaga non struktural dibentuk melalui peraturan presiden tanpa ada mandat dari peraturan yang lebih tinggi, dan mandat pembentukan lembaga non struktural telah habis masa kerjanya, serta tugas dan fungsi lembaga non struktural yang dibubarkan seharusnya menjadi tugas dan fungsi kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Dalam mekanisme pembubaran lembaga non struktural dilakukan melalui koordinasi Kementerian PANRB, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan beberapa lembaga terkait. Kata kunci: Lembaga Non Struktural, Sistem Pemerintahan, Pembubaran Lembaga Abstract Indonesia according to the 1945 Constitution is a country that adheres to the presidential system, where the power of the President as head of government can control the governance. The president in his leadership can form and dissolve Non-structural Agencies) in accordance with the needs of the state at that time. Based on Presidential Regulation No. 112 of 2020 there are 10 institutions that are disbanded. This research uses a normative juridical law research method with a literature study and statutory approach. This discussion resulted in an analysis underlying the dissolution of Non-structural Agencies caused by the legal basis for the establishment of institutions that have been repealed by the new regulation, the Law does not explicitly mandate the establishment of Non-structural Agencies, Non-structural Agencies are formed through presidential regulations without any mandate from higher regulations, and the mandate for the establishment of Non-structural Agencies has expired, and the duties and functions of Non-structural Agencies that are dissolved should be the duties and functions of ministries / Non-Ministerial Agencies or LPNK). In the mechanism of dissolution of non-structural institutions is carried out through coordination of the Ministry of PANRB, State Administrative Institutions, Ministry of Finance, Ministry of Justice and Human Rights and several related institutions. Keywords: Non-Structural Agencies, System of Government, Dissolution of institutions
SUATU RENUNGAN PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA Derry Angling Kesuma
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2017: Volume 4 Nomor 1 Desember 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v4i1.812

Abstract

Abstrak Keadilan adalah nilai abstrak yang perlu perwujudan dalam bentuk norma hukum sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpedoman kepada Hukum Islam (yang diambil asas-asasnya), Hukum Adat (yang diambil asas-asasnya) dan Hukum Barat (yang diambil sistimatikanya). Pengutamaan nilai terutama nilai keadilan dalam berhukum tidaklah bertentangan dengan tujuan hukum secara universal dan keadilan inilah yang pada hakekatnya harus diciptakan dalam bermasyarakat sebagai pembaharuan dan pengembangan hukum di Indonesia. pembangunan dan pembaharuan hukum hendaknya dilihat secara utuh melalui pendekatan holistik, mengingat hukum bukan sekedar formalitas atau berurusan dengan soal-soal normatif semata, melainkan unsur kulturnya perlu mendapat perhatian lebih disamping struktur dan substansinya. Pembangunan hukum untuk masa mendatang, bukan semata-mata kepatuhan hukum semata, tetapi bagaimana hendaknya hukum benar-benar dapat mewujudkan keadilan. Kata Kunci : Keadilan, Pembangunan Hukum, Pembaharuan Hukum Abstract Justice is an abstract value that needs to be embodied in the form of legal norms as a means of realizing these values in social life guided by Islamic Law (which takes its principles), Customary Law (which takes its principles) and Western Law (which takes its principles). the systematics). Prioritizing values, especially the value of justice in sentencing, does not contradict the universal aims of law and it is this justice that essentially must be created in society as a renewal and development of law in Indonesia. the development and renewal of law should be seen as a whole through a holistic approach, bearing in mind that law is not just a formality or dealing with mere normative issues, but rather its cultural elements need to receive more attention apart from its structure and substance. Legal development for the future, not merely legal compliance, but how the law should really be able to realize justice. Keywords: Justice, Legal Development, Legal Renewal
Tinjauan Hukum Jual Beli Tembakau Tanpa Dilengkapi Dengan Bukti Tertulis Iswanto, Iswanto; Supanto, Supanto; Surbakti, Natangsa
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i2.376

Abstract

Abstrak Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli. Salah satu sektor jual beli yang terjadi adalah sektor perekonomian tembakau. Masyarakat Desa Klepu, Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah dalam melakukan jual beli masih dilandaskan dengan asas kepercayaan dan tanpa adanya bukti secara tertulis. Hal ini mendasari tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana legalitas dan perlindungan hukum perjanjian jual beli tembakau tanpa dilengkapi dengan bukti tertulis dan untuk mengetahui akibat hukum Pidana yang timbul jika salah satu dari pihak penjual atau pembeli melakukan penipuan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan melakukan pengumpulan data dan wawancara terhadap responden yang dilakukan di Desa Klepu, Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 71% masyarakat melakukan jual beli dilengkapi dengan bukti tertulis dan sebanyak 29% melakukan jual beli tanpa dilengkapi bukti tertulis. Hal ini dapat dikatakan bahwa angka atau tingkat kepercayaan masyarakat masih cukup tinggi khususnya dalam melakukan jual beli, Dalam sistem jual beli tembakau tanpa di lengkapi bukti tertulis bisa memberikan dampak kerugian dan bisa mengarah ke tindak pidana penipuan sebagaimana telah diatur dalam pasal 378 KUH Pidana tentang tindak pidana penipuan diancam penjara maksimal 4 tahun. Kata Kunci: Jual Beli, Asas Kepercayaan, Tanpa Bukti Tertulis, Penipuan Abstract Buying and selling is an exchange activity carried out by the seller and the buyer. One of the trading sectors that occurs is the tobacco economy sector. The people of Klepu, Kranggan, Temanggung, Central Java, in buying and selling are still based on the principle of trust and without any written evidence. This underlies the objectives of the study, namely to find out how the legality and legal protection of the tobacco sale and purchase agreement without written evidence and to find out the consequences of criminal law that arise if one of the sellers or buyers commits fraud. This research is included in qualitative research by collecting data and interviewing respondents in Klepu Village, Kranggan, Temanggung, Central Java. The results showed that as many as 71% of the people made buying and selling equipped with written evidence and as many as 29% made buying and selling without any written evidence. It can be said that the number or level of public confidence is still quite high, especially in buying and selling. In the tobacco trading system without written evidence it can have a negative impact and can lead to criminal acts of fraud as regulated in article 378 of the Criminal Code regarding the act of the criminal of fraud is punishable by a maximum of 4 years in prison.
KEABSAHAN KEPEMILIKAN TANAH DALAM TUKAR MENUKAR TANAH OBYEK SENGKETA (STUDI PUTUSAN MA NOMOR: 92/PDT/2021/PTKPG) James Ng; Roswita Sitompul; O.K. Ismainul
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i1.819

Abstract

Abstrak Penelitian ini menganalisis keabsahan hak katas tanah terhadap objek tanah yang didapat dari tukar menukar, untuk menganalisis problematika yang terjadi pada pelaksanaan kepemilikan tanah dalam tukar menukar tanah obyek sengketa dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 92/PDT/2021/PTKPG mengenai tukar menukar tanah obyek sengketa menukar dengan objek hak atas tanah. Penelitian ini menelesuri keabsahan hak katas tanah terhadap objek tanah yang didapat dari tukar menukar, bagaimana problematika yang terjadi pada pelaksanaan kepemilikan tanah dalam tukar menukar tanah obyek sengketa, bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 92/PDT/2021/PTKPG mengenai tukar menukar tanah obyek sengketa menukar dengan objek hak atas tanah. Metode Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Adapun temuan hasil penelitian yakni keabsahan tukar menukar dengan objek hak atas tanah diatur KUHPer dan UUPA. Terjadinya tukar menukar tanah yakni menguasai objek tanah sengketa. Penyelesaian sengketa sudah diputusan melalui perkara Nomor 92/PDT/2021/PTKPG mengenai tukar menukar tanah dengan obyek sengketa adalah milik dari Pembanding semula Penggugat yang diperoleh dari tukar menukar antara orang tua Pembanding semula Penggugat dengan orang tua Para Terbanding semula Para Tergugat. Rangkuman dalam penelitian ini adalah pemberian tanah sengketa dari ayah penggugat yaitu Penehas Sakbana, almarhum dan ibu penggugat Rosalin Sakbana Mesakh kepada penggugat adalah sah. Tetapi menurut hukum perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa ijin Penggugat merupakan perbuatan melawan hak, melanggar hukum dan merugikan Penggugat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah keabsahan tukar menukar dengan objek hak atas tanah diatur Pasal 1541 s/d Pasal 1545 KUHPer dan Pasal 20 ayat (2) UUPA. Problematika yang terjadi pada tukar menukar tanah diantaranya menguasai tanah sengketa tanpa ijin pemilik dan mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 92/PDT/2021/PTKPG mengenai tukar menukar tanah dengan obyek sengketa bahwa Pembanding semula Penggugat yang diperoleh dari tukar menukar antara orang tua Pembanding semula Penggugat dengan orang tua Para Terbanding semula Para Tergugat. Kata Kunci: Kepemilikan Tanah, Tukar Menukar, Sengekta Abstract This study analyzes the validity of land rights to land objects obtained from exchanges, to analyze the problems that occur in the implementation of land ownership in exchanging disputed land objects and to analyze the considerations of judges in decision Number 92/PDT/2021/PTKPG regarding the exchange of object land. disputes exchange with objects of land rights. This research explores the legitimacy of land rights to land objects obtained from exchanges, how are the problems that occur in the implementation of land ownership in exchanging disputed land objects, how are the judges' considerations in decision Number 92/PDT/2021/PTKPG regarding the exchange of land objects in dispute exchange with objects of land rights. This research method uses normative juridical. As for the findings of the research results, namely the validity of the exchange with the object of land rights is regulated by the Civil Code and the UUPA. There is an exchange of land, that is, controlling the disputed land object. The settlement of the dispute has been decided through case Number 92/PDT/2021/PTKPG regarding the exchange of land with the object of the dispute belonging to the original plaintiff's comparator obtained from the exchange between the plaintiff's comparator's parents and the parents of the appellant, originally the defendants. The summary in this study is that the awarding of the disputed land from the plaintiff's father, Penehas Sakbana, the deceased and the plaintiff's mother Rosalin Sakbana Mesakh to the plaintiff is legal. However, according to the law, the actions of the Defendants in controlling the disputed land without the Plaintiff's permission were an act against their rights, violated the law and harmed the Plaintiff. The validity of the exchange with objects of land rights is regulated in Article 1541 to Article 1545 of the Civil Code and Article 20 paragraph (2) of the UUPA. Keywords: Land Ownership, Exchange, Dispute
IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM GRATIS BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG TIDAK MAMPU (STUDI DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN) Nelly Rusmania; Romli Romli; Hambali Yusuf
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2023): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i2.758

Abstract

Abstrak Di Indonesia, pemberian bantuan hukum kepada fakir miskin atau pelaku kejahatan yang tidak mampu secara cuma-cuma untuk mendapatkan akses keadilan dan persamaan di depan hukum, sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, sebagai negara hukum. yang harus diakui, dilindungi dan dijamin hak asasi warga negaranya, termasuk hak atas bantuan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan bantuan hukum gratis bagi pelaku tindak pidana yang tidak mampu serta bagaimana perangkat regulasi yang mendukung pelaksanaan bantuan hukum gratis tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum gratis bagi pelaku tindak pidana belum berjalan optimal dan merata. Penyelenggara bantuan hukum yang terakreditasi hanya terdapat di 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, kemudian anggaran yang disediakan oleh pemerintah melalui lembaga bantuan hukum secara terbatas yaitu Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dengan Besaran biaya bantuan hukum dalam proses pengadilan, untuk perkara pidana dari tahap penyidikan sampai tahap peninjauan kembali kasasi sebesar delapan juta rupiah, namun kenyataannya belum maksimal dan masih kurang dirasakan oleh masyarakat miskin dalam mencari keadilan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor internal peraturan itu sendiri, seperti terhambatnya akses keadilan bagi masyarakat miskin atau pelaku tindak pidana, sebagai formalitas atau memenuhi syarat normatif dalam memperoleh bantuan hukum pada tahap proses pemeriksaan persidangan, pelaksanaan verifikasi dan akreditasi memakan waktu terlalu lama dan faktor eksternal. adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum dan persepsi bahwa penerima bantuan hukum dimintai biaya lain dari pemberi bantuan hukum yang terakreditasi. Kata kunci: Bantuan Hukum, Pengangguran Pelaku Tindak Pidana, Implementasi. Abstract In Indonesia, giving legal aid to the poor or criminals who are unable to do so free of charge to gain access to justice and equality before the law, already stated in Regulation No. 16 the year 2011, as a nation of The rule of law that must be recognized, protects and guarantees the human rights of its citizens, including the right to legal aid. The problem in this research is how the implementation of free legal aid for criminal offenders who can't afford it and also how the regulatory instruments that support the implementation of free legal aid. The research method used is empirical juridical research. The sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Based on the results of the research, shows that the implementation of free legal aid for criminal offenders has not run optimally and evenly. Accredited legal aid providers only exist in 6 (six) Regencies/Cities in South Sumatra Province, then a limited budget is provided by the government through legal aid providers, namely the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sumatra with the amount of legal aid costs in litigation, for criminal cases from the investigation stage to the cassation review stage of eight million rupiahs, but in reality, it has not been maximized and is still less felt by the poor in seeking justice. This can be caused by several factors internal to the regulation itself, such as impeding access to justice for the poor or perpetrators of criminal acts, as a formality or fulfilling normative requirements in obtaining legal aid at the stage of the trial examination process, the implementation of verification and accreditation takes too long and external factors. is the lack of socialization carried out by legal aid providers and the perception that legal aid recipients are being asked for other fees from accredited legal aid providers. Keywords: Legal Aid, Unemployment Criminal Offenders, Implementation.
KEABSAHAAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI TANAH OLEH PENJUAL TERINDIKASI AKTA TIDAK OTENTIK (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 351 PK/Pdt/2018) Cynthia Phinaldo; Tommy Leonard; Kartina Pakpahan
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2022): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v9i1.813

Abstract

Abstrak Seorang Notaris berkewajiban untuk memastikan seluruh isi yang dituangkan kedalam akta telah dipahami dan sesuai dengan keinginan oleh para pihak. Notaris diharuskan untuk membacakan akta yang sudah dibuatnya dan membuat sebuah keterangan terhadap kondisi penghadap ketika pembacaan akta. Ketika terdapat salah paham diantara para pihak yang terlibat dengan akta yang dibuat oleh notaris, hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya ketidakjelasan bagi akta yang telah dibuat oleh notaris. Ini mengakibatkan kekuatan dan kegunaan akta notaristersebut patut dipertanyakan dan juga termasuk tanggung jawab dari Notaris yang secara sengaja tidak membacakan akta dihadapan para pihak. Permasalahannya bagaimana keabsahan perjanjian jual beli hak atas tanah dalam perkara MA Nomor 351 PK/Pdt/2018), bagaimana pertanggungjawaban notaris atas tindakan tidak membacakan akta pengikatan jual beli berdasarkan perkara MA Nomor 351PK/Pdt/2018, bagaimana analisis pertimbangan majelis hakim dalam putusan MA No.351PK/Pdt/2018 mengenai akta PPJB hak atas tanah oleh pihak calon penjual karenaadanya akta tidak otentik. Metode penelitian digunakan adalah yuridis normatifdan peneliti menggunakan pendekatan Studi Kasus, bahan hukum berupa primer,sekunderdantersier.Tesis ini menggunakan metode kualitatif untuk analisis data.Hasilpenelitianmenunjukkan bahwa Keabsahan PPJB pada Putusan MA adalahtidak sah hal ini dapat dikatakan bahwa Notaris secara sengaja tidak membacakanakta kepada penggugat merupakan suatu pelanggaran yang berakibat kepada aktayang dibuatnya tersebut menjadi batal demi hukum dan kekuatan pembuktiannya menjadi sebuah akta dibawah tangan. Notaris bertanggungjawab secara administratif dan perdata karena secara sengaja tidak membacakan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli kepada penggugat. KataKunci: HakAtas Tanah, Akta PPJB, Akta TidakOtentik, Kelalaian Abstract Notary have an obligation to read the deed made to the appeared and is required to write a statement on the condition of the appeared when he appears before the notary explanation for the deed not being read. If there is a misunderstanding of the parties to the deed, causes confusion over the deed made, the usefulness of the notary deed is questionable and includes the responsibility of the Notary who deliberately did not read the deed in front of the parties. The problem is in the form of the validity of the agreement to buy and sell land rights in the Supreme Court case Number 351PK/Pdt/2018, accountability for notaries who are negligent in implementing the code of ethics and the considerations of the panel of judges in the Supreme Court case decisions. Research is to find out the validity of the agreement to buy/sell land rights, accountability for notaries who are negligent in implementing the code of ethics and the considerations of the panel of judges in the Supreme Court case decisions. Normative judicial is the research method used in this thesis and the researchers used a case study approach, legal materials in the form of primary, secondary and tertiary. Study results show that the validity of the Supreme Court's decision is invalid. The notary did not read the deed to the plaintiff, which was a violation which resulted in the deed being null and the strength of evidence became an underhanded deed. The notary is civilly responsible for intentionally not reading the deed of agreement to the plaintiff. Keywords: Land Rights, Inauthentic deed, Agreement, Negligence
Penerapan Mediasi Penal Oleh Advokat Sebagai Konsep Keadilan Restoratif Maknun, Luil; Widiyaswara, Riani
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v10i1.852

Abstract

Abstract Benefits and restorative justice is a development of dispute resolution that can restore the rights of victims and the interests of the parties by providing justice. Settlement through penal mediation is the first step in an advocate's duties and is a form of providing legal assistance. The legal research used is normative juridical research. The activeness of advocates in implementing penal mediation can help achieve justice in resolving criminal cases. For this reason, socialization regarding restorative justice must be intensified in related institutions or agencies. In order to have a strong legal basis, it is necessary to create a special policy that regulates the concept of restorative justice in the criminal justice system in Indonesia. Keywords: Penal Mediation, Advocate, Restorative
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Apabila Konsumen Mengalami Kerugian Jual Beli Di Internet Menurut Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Mardiyati, Siti
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2023): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v10i1.837

Abstract

Abstract Buying and selling via the internet (e-commerce) all the formalities usually used in conventional transactions are reduced, where consumers can collect and compare information such as goods and services more freely without being limited by territorial boundaries (borderless), e-commerce not only provides convenience for consumers, but this development makes it easier for producers to market products that affect cost and time savings. Legal certainty for electronic transactions on the Internet in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and legal action for one of the parties, namely consumers, when they are harmed in electronic transactions on the Internet, the results obtained are that business actors when offering business products via the internet must provide correct information. so that legal certainty to consumers in the future if there is a dispute over goods that do not come or are lost. Keywords: Accountability, Consumers, Buying and selling, Internet.

Page 18 of 22 | Total Record : 216

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2014 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2024): Desember Vol 10, No 2 (2024): Juni Vol 10, No 1 (2023): Desember Vol 9, No 2 (2023): Juni Vol 9, No 1 (2022): Desember Vol 8, No 2 (2022): Juni 2021: Volume 8 Nomor 1 Desember 2021 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021 2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020 2020: Volume 6 Nomor 2 Juni 2020 2020: Edisi Khusus Februari 2020 2019: Volume 6 Nomor 1 Desember 2019 2019: Volume 5 Nomor 2 Juni 2019 2019: Volume 5 Nomor 2 Juni 2019 2018: Volume 5 Nomor 1 Desember 2018 2018: Volume 4 Nomor 2 Juni 2018 Vol 5, No 1 (2018) 2017: Volume 4 Nomor 1 Desember 2017 2017: Volume 3 Nomor 2 Juni 2017 2016: Volume 3 Nomor 1 Desember 2016 2016: Volume 2 Nomor 2 Juni 2016 2015: Volume 2 Nomor 1 Desember 2015 2015: Volume 1 Nomor 2 Juni 2015 2014: Volume 1 Nomor 1 Desember 2014 More Issue