cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 38 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 7 No. 4 (2025)" : 38 Documents clear
CPTED Sebagai Benteng Pertahanan dari Serangan Terorisme: Studi Kasus Pada Kantor Pemerintah X Satuti, Yuanita Retno; Priyanto, Sapto
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2419

Abstract

Kantor pemerintah sering dianggap sebagai simbol kekuasaan negara dan menjadi target bagi kelompok teroris dengan agenda ideologis atau agama tertentu. Mereka menganggap kantor pemerintah sebagai simbol penindasan terhadap keyakinan dan kekafiran. Serangan terhadap kantor pemerintah dianggap sebagai upaya untuk menentang atau mempertahankan ideologi maupun agama tertentu. Sebagai institusi yang terlibat dalam penanganan kasus tindak pidana terorisme, Kantor Pemerintah X rentan menjadi target serangan, terutama jika ada pihak atau kelompok yang merasa terganggu atau terancam oleh langkah-langkah penanganan yang dilakukan. Untuk menghadapi risiko semacam ini, konsep Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) menawarkan pendekatan strategis yang menekankan desain lingkungan fisik guna menekan tingkat kejahatan dan meningkatkan rasa aman. Pendekatan ini didasarkan pada empat prinsip utama meliputi access control, natural surveillance, territorialitas, dan maintenance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, memanfaatkan teknik pengumpulan data triangulasi yang mengintegrasikan tiga metode pengumpulan data, yaitu observasi lapangan, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep CPTED di Kantor Pemerintah X telah berhasil menciptakan lingkungan yang relatif aman dan terkendali. Namun demikian, masih terdapat beberapa area di mana prinsip-prinsip CPTED belum sepenuhnya diterapkan atau bahkan menunjukkan konflik dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko yang mungkin timbul di masa depan. Langkah ini dapat dilakukan melalui penyesuaian desain fisik dan integrasi teknologi modern untuk meningkatkan keamanan.
Implikasi Disparitas Putusan Hakim dalam Penerapan Prinsip Business Judgement Rule terhadap Implementasi Tujuan Hukum Perdana, Erlita Lily Cahya Aulia Putri; Batubara, Gialdah Tapiansari
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2421

Abstract

Penerapan prinsip business judgement rule di Indonesia menghadapi tantangan, terutama terdapat disparitas putusan hakim dalam menilai tanggung jawab direksi. Perbedaan interpretasi putusan pengadilan menimbulkan tanda tanya atas implementasi tujuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip business judgement rule dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini, implikasi disparitas putusan perkara tindak pidana korupsi dalam penerapan prinsip business judgement rule dihubungkan dengan implementasi tujuan hukum, dan penerapan prinsip business judgement rule yang seharusnya pada perkara tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil menunjukkan bahwa penerapan prinsip business judgement rule dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini dilakukan secara berbeda-beda. Implikasi disparitas putusan perkara tindak pidana korupsi dalam penerapan prinsip business judgement rule dihubungkan dengan implementasi tujuan hukum belum merealisasikan tujuan hukum. Seharusnya penerapan prinsip business judgement rule pada perkara tindak pidana korupsi diterapkan secara seragam sehingga penerapan yang terjadi tidak saja berkepastian hukum tetapi juga berkeadilan dan memberikan manfaat. Perlu harmonisasi penerapan prinsip business judgment rule untuk merealisasikan perlindungan hukum bagi direksi dan meminimalisir adanya disparitas putusan.
Analisis Yuridis Keabsahan Dan Kepastian Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nurfaidah, Siti Sarah; Ratna, Edith
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2422

Abstract

Perjanjian pinjam-meminjam uang secara lisan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian secara lisan memiliki dampak sulitnya dalam pembuktian jika terjadi sengketa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan dan kepastian hukum dalam perjanjian pinjam-meminjam secara lisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan metode analisis kualitatif. Perjanjian pinjam-meminjam secara lisan adalah sah jika memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan kepastian hukum dalam perjanjian pinjam-meminjam uang secara lisan dapat terpenuhi jika para pihak yang dirugikan dapat membuktikan adanya perjanjian pinjam-meminjam tersebut.
Pelaksanaan Pengangkatan Kembali Jabatan Notaris Pasca Menjalani Sanksi Pemberhentian Sementara Wibisono, Richard Angling; Armiwulan, Hesti
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2425

Abstract

Penulisan ini membahas pengangkatan kembali bagi jabatan Notaris yang telah menjalani sanksi pemberhentian sementara mengenai ketidaksesuaian UUJN dengan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 terkait pengangkatan kembali Notaris yang telah menjalani sanksi pemberhentian sementara serta akibat hukum akta yang dibuat Notaris yang telah menjalani sanksi pemberhentian sementara namun belum dilakukan pengangkatan kembali. Perihal pengangkatan kembali Notaris yang telah menjalani sanksi pemberhentian sementara terdapat ketidaksesuaian karena UUJN menentukan dilaksanakan pengangkatan kembali sedangkan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 tidak ada mengatur terkait hal tersebut, terjadi kekosongan hukum dan tidak menjamin kepastian hukum. Akibat hukum akta yang dibuat Notaris yang belum melakukan pengangkatan kembali maka keabsahan akta tersebut patut dipertanyakan. Akta itu tetap sah hingga adanya pihak yang mempermasalahkan dan menjadi tidak sah dan berkekuatan dibawah tangan karena belum dilakukan pengangkatan kembali sehingga tidak berwenang menjalankan jabatan Notaris.
Upah Porter Gunung Rinjani: Analisis Hukum Islam dan Prinsip Keadilan Dalam Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Porter dan Pendaki Arfiani, Wati; Apipuddin
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2426

Abstract

Praktik pengupahan porter di Gunung Rinjani sering kali tidak seimbang antara pekerjaan dan upah yang diterima. Meskipun ada kesepakatan mengenai pengecekan berat barang yang akan dibawa, sering terjadi ketidaksesuaian antara kesepakatan dan pelaksanaannya, seperti pemberian upah yang tidak sesuai, jumlah barang yang dibawa melebihi kesepakatan, dan waktu pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang fokus pada kondisi alamiah objek penelitian, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, yang melihat kehidupan masyarakat dan dampak dari berbagai aspek sosial. Hasil penelitian ini upah harus sesuai dengan pekerjaan dan perjanjian yang disepakati. Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan hukum menegaskan pembayaran upah segera setelah pekerjaan selesai, termasuk hak lembur. Asas Pacta Sunt Servanda mengharuskan pihak yang terlibat untuk menghormati perjanjian, sehingga pendaki harus mematuhi kesepakatan dengan porter.
Peran Notaris Dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris Keliat, Venia Utami; Setiawan, Syifaa; Arnilis, Yanti
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2427

Abstract

Di dalam membagikan warisan sering terdapat sumber konflik di masyarakat, meskipun telah teratur dalam hukum agama, adat, dan negara. Berbagai penelitian akademis telah dilakukan, namun dampaknya terhadap penyelesaian sengketa waris masih terbatas. Penellitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran notaris dalam memberikan nasihat hukum serta berfungsi sebagai penengah di saat sengketa pembagian harta warisan. Penelitian ini menggunakan Metode normatif serta pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanaya notaris memiliki peran penting dalam menyusun perjanjian penyelesaian sengketa waris, termasuk pembuatan Akta Pembatalan untuk dilakukan pembatalan akta waris, serta menyusun Akta Pembagian Waris yang baru dengan memasukkan anak luar kawin sebagai ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, notaris juga menyusun Akta Perdamaian sebagai bentuk kesepakatan bersama antar ahli waris dalam menyelesaikan sengketa melalui musyawarah, serta Akta Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan untuk mengakhiri klaim atas harta warisan”.
Pelepasan Hak Atas Tanah Pada Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Melalui Notaris di Kota Padang Febriani, Diana; Warman, Kurnia; Andora, Hengki
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2432

Abstract

Kebutuhan yang sangat tinggi atas tanah membuat seseorang terkadang harus berupaya mendapatkan tanah dengan berbagai cara guna memenuhi kebutuhan yang ada. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan pembangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelepasan hak atas tanah pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui notaris di Kota Padang. Penelitian ini berjenis yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pelepasan hak atas tanah salah satunya dapat dilakukan dengan membuat Surat Pelepasan Hak (SPH) atas tanah di hadapan Notaris. Dalam pengadaan tanah, proses pelepasan hak atas tanah dibuktikan dengan surat pelepasan hak (SPH) atas tanah yang dibuat di hadapan notaris, Camat atau Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pada pelepasan hak yang dilakukan melalui SPH yang diterbitkan oleh Camat, maka proses pelepasan haknya dilakukan dengan melibatkan tim kecamatan dan SPH-nya ditandatangani oleh Camat. Adapun pelepasan hak yang dilakukan di hadapan Kepala Kantor BPN dilakukan langsung di hadapan Kepala Kantor BPN sekaligus dilakukan penyerahan ganti rugi di saat itu juga. Proses pendaftaran tanah merupakan proses akhir dari tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangungan untuk kepentingan umum dimana tanah yang dilepaskan haknya oleh pemilik hak sebelumnya telah beralih haknya kepada instansi pemerintah yang membutuhkan tanah dan dibuktikan dengan adanya sertipikat yang didapat dengan mendaftarkan tanah tersebut secara resmi di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Ancaman Keamanan Data Pribadi Hidayat, Muhammad Nur
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2433

Abstract

Kemajuan teknologi menjadi suatu perkembangan yang tak dapat dihindari. Namun hal tersebut melahirkan adanya bentuk kejahatan baru yakni penyalahgunaan deepfake. Penyalahgunaan ini dilakukan dengan memanipulasi wajah seseorang yang digabungkan pada dokumen lain. Sehingga kepastian akan hukum tentu sangatlah penting dalam mengantisipasi bersaingnya perkembangan yang berdasar pada aspek ilegal maupun legal. Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap tindak penyalahgunaan deepfake pada data pribadi seseorang. Tipe penelitian yang dipakai dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif yang dimana mengacu pada pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pembahasan dilakukan secara mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi suatu penyelesaian terkait permasalahan kejahatan penyalahgunaan deepfake. Keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi saat ini menjadi suatu harapan terbentuknya peraturan yang kuat terhadap penanganan khusus penyalahgunaan deepfake pada data pribadi tersebut. Serta untuk mengetahui adanya instrumen yang dibentuk secara khusus sehingga menjadikan
Urgensi Pengunaan Mekanisme Mediasi Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Perceraian di Masyarakat A, Annisa; Akib, Ma'ruf; Umar, Wahyudi
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2434

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi dalam penyelesaian sengketa waris akibat perceraian di Indonesia, dengan fokus pada peran hakim sebagai mediator dan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi dianggap efektif karena dapat menyelesaikan sengketa lebih cepat, mengurangi biaya, dan memperbaiki hubungan antar pihak. Selain itu, mediasi memberikan kesempatan untuk mencapai keadilan restoratif, di mana semua pihak merasa didengar dan mendapatkan solusi yang lebih adil. Namun, implementasinya menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang mediasi dan keterbatasan waktu hakim. Penelitian ini menggunakan metode normative empiris dengan pendekatan peraturan, konseptual, dan studi kasus untuk mengevaluasi penerapan mediasi di sistem peradilan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi berhasil menyelesaikan banyak sengketa waris secara damai dan efisien, tantangan tetap ada, terutama dari pihak yang lebih memilih litigasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas hakim dan sosialisasi kepada masyarakat agar mediasi lebih efektif dalam penyelesaian sengketa waris akibat perceraian dan mencapai keadilan.
Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Bali Utama, Ida Bagus Made
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2436

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh reformasi perpajakan terhadap indeks kepatuhan wajib pajak di bidang hotel dan restoran di Bali. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mencakup analisis peraturan perundangan-undangan dan kebijakan terbaru perpajakan. Perhatian utama pada penelitian ini adalah pada perubahan sistem perpajakan yang mencakup, aspek administrasi pajak, tarif pajak, dan mekanisme pelaporan pajak. Proses analisis dilakukan terhadap data kepatuhan wajib pajak di bidang hotel dan restoran di Bali sebelum dan sesudah implementasi reformasi perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa reformasi perpajakan berdampak secara signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di bidang hotel dan restoran di Bali. Hal ini dapat dibuktikan dari peningkatan efisiensi proses administrasi pajak dan penyederhanaan prosedur pajak. Penelitian ini juga menganalisis beberapa tantangan dalam reformasi perpajakan di bidang hotel dan restoran di Bali, yaitu kebutuhan akan peningkatan kesadaran wajib pajak dan penguatan sistem penegakan hukum pajak di Bali. Penelitian ini merekomendasikan bahwa untuk mencapai tujuan optimalisasi penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di bidang hotel dan restoran di Bali dibutuhkan penguatan strategi reformasi perpajakan di masa depan.

Page 2 of 4 | Total Record : 38

 1   2   3   4 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue