Unes Law Review
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Articles
38 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 7 No. 4 (2025)"
:
38 Documents
clear
<![CDATA[Pertanggungjawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama Pada Sebidang Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 191/Pdt.G/2019/Pn.Sda) ]]>
<![CDATA[Utami, Vanessa]]>;
<![CDATA[Yuslim]]>;
<![CDATA[Fauzi, Wetria]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2438
<![CDATA[Notaries as public officials who are authorized to make authentic deeds are regulated in the Notary Law Number 30 of 2004 as amended by Law Number 2 of 2014 concerning the Notary Law (UUJN). Authentic deeds function as valid evidence in civil law according to Article 1870 of the Civil Code (KUHPerdata). However, in exercising their authority, notaries are required to ensure the material validity of the deeds made, especially regarding the object of joint property rights as regulated in Articles 35 and 36 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 119 of the Civil Code. The formulation of the problem in this study is How is the judge's legal consideration of court decision number 191 / Pdt.G / 2019 / PN.Sda related to the making of a deed of joint ownership statement on a plot of land, how is the notary's responsibility for making a deed of joint ownership statement on a plot of land in court decision number 191 / Pdt.G / 2019 / PN.Sda, The purpose of writing this thesis is To find out and analyze the judge's legal considerations regarding court decision number 191 / Pdt.G / 2019 / PN.Sda related to making a deed of joint ownership statement on a plot of land, To find out and analyze the notary's responsibility for making a deed of joint ownership statement on a plot of land in court decision number 191 / Pdt.G / 2019 / PN.Sda, the method used in this study is normative juridical. The study shows that the judge in this decision considered the deed of joint ownership statement to be null and void because it was made without the consent of both husband and wife which is a basic requirement as regulated in Article 36 of the Marriage Law. The judge stated that the defendants' actions were unlawful acts that were detrimental to the plaintiff, so that the deed did not have binding legal force. In terms of accountability, the notary was declared negligent in ensuring the involvement of all parties interested in the joint property. As a result, the deed made was declared null and void by law, and the notary was responsible civilly, administratively, and the notary's code of ethics in accordance with the provisions of the Notary Law.]]>
<![CDATA[Pengajuan Hak Cuti Bagi Notaris Dalam Keadaan Mendesak Menurut UUJN ]]>
<![CDATA[Alendina, M. Irdhan Dwiko]]>;
<![CDATA[Khairani]]>;
<![CDATA[Syofyan, Syofirman]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2439
<![CDATA[Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik dan kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang dan hak-haknya dijamin secara konstitusional. Cuti merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh seorang Notaris. Salah satu syarat yang harus dipenuhi Notaris untuk memperoleh hak cuti adalah telah menjalankan masa jabatan selama 2 (dua) tahun sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Jabatan Notaris. Di Sumatera Barat pada Tahun 2019, salah satu Notaris mengajukan izin cuti sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun dengan alasan berdasarkan keadaan mendesak, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris memberikan izin cuti kepada Notaris tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme pengajuan cuti bagi Notaris berdasarkan keadaan mendesak sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun, 2) Bagaimana pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan cuti kepada Notaris berdasarkan keadaan mendesak sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian diketahui bahwa pertama, mekanisme pengajuan cuti yang diterapkan pada Notaris berdasarkan keadaan mendesak sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun, sebagaimana dalam hal ini oleh Majelis Pengawas Notaris yaitu 1) mengajukan pemberitahuan atau pelaporan kepada Majelis Pengawas Notaris, mengenai jangka waktu izin cuti, 2) penerimaan izin cuti oleh Majelis Pengawas Notaris. Kedua, pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan izin cuti kepada Notaris berdasarkan keadaan mendesak sebelum mencapai masa jabatan 2 (dua) tahun, dalam hal ini terhadap salah satu Notaris yang mengajukan izin cuti untuk melaksanakan ibadah haji. Bahwa pertimbangan Majelis Pengawas Notaris adalah keberangkatan ibadah haji tidak ditentukan oleh Notaris sendiri melainkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Terkait pelaksanaan ibadah haji, Majelis Pengawas Notaris juga memberikan pertimbangan yang lain karena memang harus diterimanya permohonan izin cuti tersebut agar hak yang dimiliki oleh Notaris terpenuhi dalam rangka ibadah.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Akuisisi Saham di Indonesia (Studi Kasus Akuisisi Bank Bukopin) ]]>
<![CDATA[Simbolon, Eko Wiranda]]>;
<![CDATA[Christiani, Theresia Anit]]>;
<![CDATA[Elisabeth]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2440
<![CDATA[Posisi pemegang saham pengendali dalam hal ada perusahaannya diakuisi berdasarkan kebijakan hukum yang baru menjadi tidak jelas. Dengan mengambil studi kasus pada akuisisi Bank Bukopin, penelitian ini hendak mengkaji perlindungan hukum bagi Bosowa Corporindo sebagai pemegang saham pengendali yang berdasarkan kebijakan hukum baru, yakni PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 melalui surat perintah Otoritas Jasa Keuangan ‘dipaksa’ untuk melepaskan sahamnya. Metode penelitian hukum normatif dipilih untuk menjawab problem dengan mengkaji kebijakan hukum Indonesia yang dianggap tidak memberikan perlindungan bagi pemegang saham pengendali dalam hal terjadi akuisisi berdasarkan teori perlindungan hukum, serta melalui studi perbandingan dengan kebijakan serupa di negara lain, yakni Malaysia. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum tentang akuisisi yang tumpang tindih dan saling bertentangan, tidak adanya koordinasi antar lembaga pelaksanan yang terkait, serta terbatasnya hak para pemegang saham, menjadi faktor utama penyebab kerugian bagi pemegang saham pengendali. Dengan studi perbandingan pada ketentuan pelaksanaan akuisisi di Malaysia, pengaturan hukum dalam praktik akuisisi ke depannya diharapkan dapat terintegrasi dalam satu peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kesimbangan kepentingan, mempunyai upaya perlindungan aktif, dan diperbarui secara berkala, sehingga dapat memberikan perlindungan nyata, lebih dari sekadar memperoleh ganti rugi atau upaya litigasi.]]>
<![CDATA[UMK Sebagai Instrumen Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Reswara, Raja Arva Rizky]]>;
<![CDATA[Suheryadi, Bambang]]>;
<![CDATA[Maradona]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2441
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan preskripsi tentang UMK Sebagai Instrumen Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum, yaitu suatu proses menemukan kebenaran koherensi terhadap problematika hukum yang terjadi. Hasil dan pembahasan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah menunjukan adanya ketepatan UMK sebagai instrumen untuk menjatuhkan sanksi pidana penjara pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi. Sebab, UMK dibentuk berdasarkan dengan perekonomian yang berbeda-beda disetiap daerah di seluruh Indonesia, sehingga terdakwa tindak pidana korupsi dapat menjalani hukuman pidana penjara pengganti yang lamanya mengacu pada kerugian negara dengan dikorelasikan UMK pada tahun terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[Indonesia and South Korea Business Competition Laws in The Investment Sector ]]>
<![CDATA[Asmah]]>;
<![CDATA[Pasanda, Danil]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2442
<![CDATA[Business activities carried out by business actors in the investment sector can have a competitive effect that can affect the economy, especially in Indonesia and South Korea. The concept of economy in Indonesia by advancing the idea of democracy with various policies and regulations issued by the government, such as policies in the field of business competition. The Indonesian government issued Law No. 5 of 1999 prohibiting unfair business practices and competition to promote the people's welfare, create fair competition and facilitate investors in doing business. That thing is based on the principle of justice in business. However, on the side, On the other hand, South Korea has the Regulation and Fair Trade Act that provides fair business and investment opportunities. This study uses a normative juridical research method using secondary data, which will then be analyzed using qualitative methods with deductive conclusions. This study concludes that the comparison of business competition law between Indonesia and South Korea implements a legal system of justice and investment opportunities with no restrictions. Both countries, with their legal and government systems, have specific policies and rules, so there are differences: Indonesia with civil law, and South Korea with civil law Inquisitorial. In regulating business competition and investment, Indonesia prioritizes foreign investors' rules and investment periods, while South Korea focuses more on income for the country's prosperity]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Bagi Hak Pekerja Pasca Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Teori Keadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr) ]]>
<![CDATA[Sugiharto, Grisela Mawa Aqilah]]>;
<![CDATA[Arifudin, Nur]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2443
<![CDATA[Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan HI merombak sistem penyelesaian perselisihan perburuhan yang ada, membagi perselisihan menjadi empat jenis. Salah satu masalah yang muncul adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang mempengaruhi kehidupan pekerja dan keluarganya. Karyawan berhak atas uang pesangon dan prosedur PHK harus sesuai undang-undang. Pekerja melakukan upaya hukum setelah di PHK dan mengajukan aduan ke Dinas Ketenagakerjaan. Proses berakhir dengan putusan pengadilan, tetapi pengusaha tidak mematuhi putusan untuk mempekerjakan kembali pekerja. Tujuan yaitu untuk menganalisisa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr berdasarkan Teori Keadilan dan menganalisis upaya hukum untuk memenuhi Keadilan studi Putusan Pengadilan Nomor 37/Pdt.Sus- PHI/2023/PN Smr. Hasil dan pembahasan Keputusan PHK dapat merugikan pekerja secara ekonomi dan mental. Hubungan kerja dijalankan berdasarkan perjanjian. Masalah hukum sering muncul, terutama terkait PHK. Penyelesaian dapat dilakukan melalui perundingan dan mediasi. Serikat pekerja dapat mengajukan kasus ke pengadilan. Analisis keputusan dari sisi keadilan penting untuk melindungi hak pekerja. Kesimpulan berisikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Kesimpulan harus menjawab tujuan khusus. Bagian ini dituliskan dalam bentuk esai dan tidak mengandung angka.]]>
<![CDATA[Potensi Kompetisi Dalam Penyediaan Tenaga Listrik: Power Wheeling dan Monopoli Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) ]]>
<![CDATA[Nursyie, Ihsanuddin]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2444
<![CDATA[Persaingan dalam sektor ketenagalistrikan Indonesia, yang sebelumnya didominasi oleh monopoli alamiah PT PLN, berpotensi mengalami perubahan signifikan dengan rencana penerapan skema power wheeling. Skema ini memungkinkan perusahaan pembangkit listrik swasta (IPP) untuk menjual listrik langsung kepada konsumen melalui jaringan transmisi PLN. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi dampak penerapan skema power wheeling terhadap persaingan dalam monopoli alamiah sektor ketenagalistrikan di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh skema tersebut. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan bentuk penelitian deksriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah skema power wheeling berpotensi meningkatkan kompetisi dengan membuka peluang bagi pihak ketiga sehingga mendorong penggunaan energi terbarukan yang lebih bersih, dan menurunkan harga listrik. Namun, tantangan utama terletak pada pengelolaan jaringan transmisi yang tetap berada di tangan PLN, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menghambat distribusi yang adil dan merugikan beberapa pihak. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan pengawasan ketat dari pemerintah sangat penting untuk memastikan persaingan yang sehat dan mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar. Secara keseluruhan, power wheeling dapat meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan mendorong inovasi dalam sektor ketenagalistrikan Indonesia, asalkan ada pengelolaan yang tepat dan kebijakan yang mendukung.]]>
<![CDATA[Model Perlindungan Konsumen Sektor Pariwisata Berbasis Masyarakat Yang Dikelola Bumdes ]]>
<![CDATA[Prameswary, Fania Redinta]]>;
<![CDATA[Wishal, Nafis]]>;
<![CDATA[Maheswari, Ni Putu Kanisa Paramesti]]>;
<![CDATA[Muchtar, Indah Madinah]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2448
<![CDATA[Pariwisata di Indonesia selalu berkembang ke arah modern dengan menyediakan berbagai fasilitas sesuai amanat UU Pariwisata. Kemudian muncul pariwisata berbasis masyarakat artinya menjadikan masyarakat sebagai peran utama dalam proses pengembangan pariwisata. Pada pariwisata yang dikelola masyarakat sekarang belum optimal dalam memberikan perlindungan wisatawan atau perlindungan konsumen sesuai amanat UU Perlindungan konsumen. Hak-hak dari konsumen pariwisata yang harus dilindungi adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif untuk membuat konsep perlindungan pada wisatawan. Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hak-hak wisatawan belum optimal diberikan sehingga konsumen pariwisata merasa belum nyaman dan aman saat melakukan perjalanan wisata. Oleh sebab itu perlu perlindungan konsumen sektor pariwisata agar wisatawan selaku konsumen aman, nyaman dengan pelayanan harmonis. Model Perlindungan Konsumen Sektor Pariwisata Berbasis Masyarakat Yang Dikelola BUMDes di Indonesia adalah sebagai berikut: 1) Semua Pelayanan Kepada Konsumen (Wisata) Harus Sesuai Standarisasi; 2) Pengelola Wajib Mengedepankan Legalitas Dalam Bertindak Melayani Konsumen; dan 3) Wajib Menyelenggarakan Education Sektor Pariwisata. Perlu dijelaskan bahwa fungsi Customer Care adalah melindungi konsumen bila tidak mendapat 3 (tiga) perlindungan konsumen sektor pariwisata tersebut diatas. Selain itu bila Customer Care tidak bisa menyelesaikan masalah, maka dilakukan tindakah hukum.]]>
<![CDATA[Kue Tompek Selong sebagai Aset Ekonomi Daerah: Studi Hukum tentang Perlindungan Kue Tradisional Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Bangka Belitung ]]>
<![CDATA[Zulkifli, Muhamad Aziz]]>;
<![CDATA[Rindiani, Anis]]>;
<![CDATA[Marhayani, Cik]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2453
<![CDATA[Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya, termasuk kuliner tradisional yang tidak hanya merepresentasikan identitas kultural, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang strategis bagi pengembangan daerah. Salah satu makanan tradisional khas Bangka Belitung adalah Kue Tompek Selong, yang selain menjadi warisan budaya, juga berpotensi besar sebagai aset ekonomi lokal. Namun, hingga kini belum terdapat perlindungan hukum yang memadai terhadap produk tersebut sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), sehingga rawan terhadap eksploitasi dan klaim sepihak oleh pihak luar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi perlindungan hukum terhadap Kue Tompek Selong sebagai KIK dan menelusuri mekanisme pendaftaran serta skema perlindungan yang tersedia dalam kerangka hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan normatif dan pengumpulan data lapangan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan melalui skema Indikasi Asal sangat penting untuk memastikan legitimasi komunitas lokal atas produk ini, mendorong pengembangan ekonomi berbasis budaya, dan memperkuat daya saing daerah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam mendukung pelestarian kuliner tradisional serta penguatan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan berbasis hukum.]]>
<![CDATA[Urgensi Perlindungan Hukum Atas Rahasia Dagang UMKM: Studi Empiris Kesadaran Hukum di Pangkalpinang ]]>
<![CDATA[Ardi, Obie]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2459
<![CDATA[Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto nasional. Namun, perlindungan hukum terhadap rahasia dagang UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM di Kota Pangkalpinang terhadap pentingnya perlindungan rahasia dagang serta merumuskan upaya peningkatan perlindungan hukum yang efektif. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap pelaku UMKM di Pangkalpinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap perlindungan rahasia dagang masih relatif rendah, dengan mayoritas pelaku usaha belum memahami konsep dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum meliputi keterbatasan akses informasi, kompleksitas regulasi, dan minimnya sosialisasi dari pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya program edukasi hukum terpadu, penyederhanaan prosedur perlindungan rahasia dagang, dan penguatan peran pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan hukum kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.]]>
