cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 34 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 8 No. 3 (2026)" : 34 Documents clear
Tinjauan Terhadap Implementasi Perbantuan Pekerja di PT X Julianto; Siti Hajati Hosein
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/afrb3f39

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perbantuan pekerja di PT X. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kekosongan aturan yang menyebabkan tidak tercapainya sebuah kepastian hukum sebagai salah satu tujuan dari adanya hukum. Terlebih, hingga saat ini UU Ketenagakerjaan belum secara eksplisit mengatur tentang perbantuan pekerja. Pemerintah perlu memperkuat peraturan ketenagakerjaan terkait perbantuan pekerja, termasuk mengatur syarat-syarat perbantuan pekerja, perjanjian kerja perbantuan (secondment agreement), perlindungan hak-hak pekerja perbantuan, serta tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial pekerja perbantuan. Secondment agreement yang telah diimplementasikan oleh beberapa perusahaan salah satunya oleh PT X dapat menjadi dasar pengaturan terkait perbantuan pekerja saat ini. Di secondment agreement diatur bahwa selama pekerja diperbantukan di perusahaan lain, tidak akan terjadi peralihan hubungan kerja dari perusahaan asal (home company) kepada perusahaan pengguna/perusahaan penugasan (host company). Selain itu, diatur pula mengenai jangka waktu perbantuan dan jaminan pemenuhan hak-hak pekerja selama masa perbantuan yang dijamin minimal sama dengan hak-hak pekerja pada saat bekerja di perusahaan asal.
Penerapan Asas Itikad Baik Melalui Perjanjian Elektronik dalam Shopee Affiliate Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Bambang Abdul Latif; KRA MJ. Widijatmoko; Jacobus Jopie Gilalo
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/hnxprk22

Abstract

Ekonomi digital di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya melalui program Shopee Affiliate yang telah menarik lebih dari satu juta mitra aktif. Program ini memberikan peluang ekonomi yang besar, namun perjanjian elektronik yang digunakan kerap menimbulkan ketimpangan posisi tawar dan keberadaan klausul baku yang berpotensi merugikan mitra afiliasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas perjanjian elektronik dalam Shopee Affiliate berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta mengkaji penerapan asas itikad baik sebagai bentuk perlindungan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian elektronik Shopee Affiliate secara umum memenuhi syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata dan UU ITE, meskipun masih terdapat klausul baku yang menimbulkan ketidakadilan. Asas itikad baik menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan kepentingan para pihak. Penelitian ini menegaskan perlunya regulasi yang lebih jelas serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif guna memberikan perlindungan hukum yang adil bagi mitra afiliasi.
Urgensi Penerapan Ultrapetita Sebagai Pemberatan Sanksi Pidana Korupsi Memperkaya Diri Dalam Perspektif Teori Keadilan: Studi putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI Yoga Pratama
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/cdra4n38

Abstract

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan konstitusi, namun dalam kenyataannya banyak kejahatan terjadi meskipun telah ada payung hukum yang mengaturnya. Hal tersebut dikarenakan banyak putusan ringan pada kasus korupsi sehingga tidak memberikan deterrent effect dan membuat para koruptor semakin merajalela. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji putusan nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI yang akan menjelaskan tentang penerapan sanksi berat tindak pidana korupsi memperkaya diri menggunakan Teori Keadilan Distributif Aristoteles dan dalam basis pemikiran tersebut seyogyanya penjatuhan sanksi pidana berat melalui putusan ultrapetita oleh hakim secara normatif untuk mewujudkan detterence effect. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian penulis adalah penegakkan hukum tindak pidana korupsi belum optimal karena masih banyak koruptor yang di vonis hukuman ringan sehingga kian merajalela dan hakim didalam menjatuhkan hukuman dapat melalui putusan ultrapetita untuk memberikan keadilan. Kesimpulan yaitu hakim didalam memberikan hukuman harus berlandaskan asas culpue poena par esto dengan menjatuhkan hukuman setimpal, hal tersebut adalah implementasi Teori Keadilan Distributif Aristoteles, sedangkan dalam kasus faktual hakim justru sering menjatuhkan hukuman ringan kepada terpidana korupsi sehingga jauh dari rasa keadilan, hal ini tentunya berdampak dengan semakin banyaknya kasus korupsi.
Pertanggungjawaban Hukum Dalam Praktik Carbon Trading di Indonesia Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga; Eka Nurhikmah; Nelvina Djaja
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/3svnez68

Abstract

Perdagangan Karbon (carbon trading) merupakan salah satu praktik sebagai solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca(emisi GRK), hal ini dapat dilihat melalui ratifikasi-ratifikasi baik itu Kyoto Protocol ataupun Paris Agreement yang dilakukan oleh berbagai negara. Carbon trading melalui Paris Agreement juga diratifikasi oleh Indonesia, dalam Perpres RI Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Indonesia mempunyai berbagai kebijakan atau peraturan yang mengatur mengenai carbon trading. Dengan begitu, perlu dikaji mengenai konsistensi, kepastian hukum, bentuk dan batasan pertanggungjawaban hukum dagang dalam praktik tersebut, sehingga muncul rumusan penelitian mengenai 1) bagaimana konsistensi dan kepastian hukum dalam pengaturan carbon trading di Indonesia di tengah regulasi yang tersebar di berbagai sektor. 2) bagaimana bentuk dan batas pertanggungjawaban hukum dagang bagi pelaku usaha dan pemerintah dalam implementasi carbon trading di Indonesia. Dalam penelitian, penulis menggunakan data sekunder yaitu dengan studi kepustakaan (library research), dengan metode induktif melalui pendekatan statute dan comparative approach. Hasil pembahasan pertama adalah meskipun Indonesia telah memiliki kerangka regulasi carbon trading yang cukup lengkap, kepastian dan konsistensi hukum masih menghadapi tantangan akibat fragmentasi aturan, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Kedua, pelaku usaha menanggung kewajiban administratif, finansial, dan kontraktual; pemerintah bertanggung jawab pada aspek normatif, administratif, dan konstitusional dengan batas pada level sistemik; sedangkan bursa karbon hanya memikul tanggung jawab administratif dan kelembagaan.Carbon Trading
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Kreditur atas Agunan Hak Guna Bangunan Yang Akan Berakhir Gabrela Day Anjela Gosal; Farikha Elva Ramadhayanti; Jenniffer Bernadette Layadi
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/njey7750

Abstract

Di Indonesia, penggunaan agunan dalam kredit bank umum dilakukan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Kreditur. Namun, dalam praktiknya, terdapat agunan berupa Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya habis sebelum utang debitur lunas, sehingga berpotensi menimbulkan masalah hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur atas agunan HGB yang berakhir, serta akibat hukum dari berakhirnya HGB yang dibebani Hak Tanggungan. Fokus kajian mencakup status hukum HGB yang habis masa berlakunya saat angsuran masih berjalan, dan langkah-langkah yang dapat diambil kreditur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang- undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena Hak Tanggungan bersifat kebendaan, maka hapusnya HGB menyebabkan hapusnya jaminan. Kreditur dapat melakukan upaya preventif melalui klausul dalam APHT, dan upaya represif berupa tuntutan ganti rugi.
Analisis Yuridis Tanggung Gugat Terhadap Potensi Sengketa Dalam Digitalisasi Letter of Credit Menggunakan Smart Contract Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia Chairunisa Alya Rahmawaty; Aldira Mara Ditta. C.P
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/txwq7j90

Abstract

Perkembangan teknologi selalu terjadi dari waktu ke waktu. Keberadaan teknologi tentunya membawa perubahan signifikan dari berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam sistem keuangan dan transaksi. Salah satu contohnya yaitu munculnya transaksi elektronik yang menawarkan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan di era digital. Seperti halnya dalam dunia perdagangan internasional yang menggunakan Letter of credit (L/C) yang saat ini sudah mengikuti era digital dengan menggunakan smart contract. itu L/C menjadi instrumen penting dalam sektor perdagangan internasional karena mampu mempercepat transaksi, meminimalkan resiko keuangan, serta kepercayaan antar pelaku usaha lintas negara. Selain menjadikan lebih efisien dan transparansi, hal ini juga dapat menimbulkan potensi sengketa perdata karena belum adanya regulasi yang mengatur secara spesifik di Indonesia. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran smart contract dalam digitalisasi Letter of credit serta bentuk tanggung gugat para pihak jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya menurut hukum perdata Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran smart contract dalam digitalisasi Letter of credit serta bentuk tanggung gugat para pihak jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya menurut hukum perdata Indonesia. Metode yuridis normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini dan bersifat preskriptif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
Perseroan Komanditer sebagai Subjek Kepailitan dan Akibat Hukum Putusan terhadap Sekutu serta Kreditor: Studi Putusan PN Niaga Medan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn Putri Laily Ulya Lathifah; Aju Putrijanti
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/sa921m74

Abstract

Penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara kepailitan terhadap Perseroan Komanditer serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Objek dalam penelitian ini yaitu Putusan PN Niaga Medan Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan CV yang bukan sebuah badan hukum sebagai debitur pailit serta mengkaji akibat hukum dari putusan tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerima permohonan pailit dengan mendasarkan pada legal standing kreditor sesuai Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK, yakni adanya dua kreditor atau lebih, utang jatuh tempo yang tidak dibayar, serta pembuktian sederhana. Pertimbangan hakim berdasarkan UUK, sehingga CV dapat dimohonkan pailit. Hal tersebut sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali, dimana aturan UUK yang diutamakan dibandingkan doktrin mengenai subjek hukum. Akibat hukum putusan ini antara lain yaitu, seluruh harta kekayaan sekutu pengurus termasuk harta bersama pasangannya masuk ke boedel pailit, sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebatas modal, debitur kehilangan kewenangan mengurus harta karena beralih ke kurator, serta penghentian penyitaan. Selain itu, putusan juga berakibat hukum bagi pemohon pailit sebagai mantan karyawan, yang kedudukannya menjadi kreditor preferen berdasarkan Putusan MK No. 67/PUU-XI/201.
Dampak Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Samarinda Citra Ayu Deswina Maharani; Abdul Kadir Sabaruddin; Rini Apriyani
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/9jcr4y91

Abstract

Permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A mencapai 951 permohonan selama 5 tahun terakhir merupakan satu isu hukum yang berpotensi menimbulkan dampak buruk. Karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus dampak hukum yang buruk dari permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dikabulkannya permohonan dispensasi kawin Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A karena hampir 90% permohonan dispensasi kawin yang masuk disebabkan oleh pergaulan bebas. Hal ini dijadikan alasan mendesak sebab Hakim berpendapat bahwa jika permohonan tersebut tidak dikabulkan, maka dampak buruk yang timbul akan lebih besar. Terdapat empat alasan masuknya permohonan dispensasi kawin, yakni sebesar 60% permohonan diajukan karena pihak perempuan sudah dalam keadaan hamil, sebesar 40% permohonan diajukan karena kekhawatiran orang tua (pemohon) terhadap anaknya yang melanggar aturan syariat agama Islam, menjaga nama baik keluarga dan perjodohan dari orang tua. Pencegahan oleh Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A supaya dampak buruk permohonan dispensasi kawin tidak terjadi ialah dengan melakukan kompleksitas persyaratan administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin dengan menambahkan dua dokumen tambahan, yakni Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dan Surat Keterangan Sehat dari Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah supaya hanya pasangan yang memiliki kesiapan ekonomi, kesehatan dan sosial yang dapat melangsungkan perkawinan.
Rekontruksi Perlindungan Hukum Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi dalam Perspektif Psikologis, Sosiologis dan Relasi Kuasa Nirmala Wayan Virgina
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/jrkty692

Abstract

Penelitian berjudul Rekontruksi Perlindungan Hukum Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi dalam Perspektif Psikologis, Sosiologis, dan Relasi Kuasa ini membahas ketidakharmonisan norma hukum antara Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi korban kekerasan seksual. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan hukum terhadap korban aborsi akibat perkosaan dan menilai sejauh mana perlindungan hukum telah diberikan secara substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual sering mengalami kriminalisasi akibat penerapan hukum yang formalistik tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan relasi kuasa yang memengaruhi tindakan mereka. Dalam kasus W.A., korban justru dipidana meskipun seharusnya memperoleh perlindungan hukum sesuai Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi hukum berperspektif korban dengan pendekatan progresif, humanis, dan berkeadilan gender agar hukum tidak lagi menjadi alat represi, melainkan sarana perlindungan bagi korban kekerasan seksual.
The Green Trade War: Legal Implications Of The Carbon Border Adjustment Mechanism On Indonesia’s International Trade Jesslyn Huga Gracia; Zahwa Aulia; Daniel Christian P. L. Tobing
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/dgkqy225

Abstract

This research is motivated by the growing global attention toward the Carbon Border Adjustment Mechanism implemented by the European Union as an effort to address carbon leakage and maintain the competitiveness of domestic industries. Most previous studies have primarily focused on the economic and trade dimensions, while discussions on the policy’s impact on developing countries such as Indonesia remain limited. This study aims to analyze how the implementation of this policy affects Indonesia’s trade dynamics and export competitiveness, as well as to provide insights for the development of national carbon regulation aligned with global mechanisms. The research employs a juridical-normative approach with qualitative analysis through a literature study of relevant legislation, international policies, and legal doctrines. The findings indicate that this policy potentially increases export costs and reduces the competitiveness of Indonesian products in the European market. However, it also presents an opportunity to strengthen Indonesia’s national carbon economic value system through regulatory harmonization, enhanced transparency in emission reporting, and the adoption of sustainable low-carbon technologies.

Page 1 of 4 | Total Record : 34

 1   2   3   4 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 4 (2026) Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue