Unes Law Review
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Articles
3,918 Documents
<![CDATA[Pengawasan Terhadap Pencemaran Udara Akibat Limbah Asap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto ]]>
<![CDATA[Rahayu Triningsih, Puja]]>;
<![CDATA[Fendri, Azmi]]>;
<![CDATA[Syofiarti, Syofiarti]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2233
<![CDATA[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pengawasan terhadap penanggulangan termasuk ke dalam pengendalian pencemaran udara yang diatur dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 41 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu Pasal 44, 45, dan Pasal 46 yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap pengendalian pencemaran udara dilaksanakan oleh Menteri yang kemudian dapat menetapkan pejabat yang berwenang dalam melakukan pengawasan. Permasalah ini terjadi di Kota Sawahlunto tepatnya di Desa Sijantang pencemaran udara terjadi akibat kebocoran filter cerobong asap dari PLTU Ombilin. Atas dasar itu penelitian ini dilakukan untuk mengemukakan permasalah Pertama bagaimana pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Sawahlunto terhadap pengendalian pencemaran udara tersebut. Kedua apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Sawahlunto dalam melakukan pengawasan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris dengan meneliti bahan kepustakaan terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan wawancara. Kemudian, data yang didapat dianalisis scara kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian bahwa pengawasan telah dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto yaitu berupa pengawasan langsung dan tidak langsung secara rutin, kemudian juga melakukan pembinaan terhadap PLTU Ombilin. Pengawasan langsung dilakukan secara periodik dan dadakan, sementara pengawasan tidak langsung merupakan pelaporan dokumen oleh PLTU Ombilin kepada Dinas terkait. Kendala yang dihadapi yaitu kewenangan yang tidak sepenuhnya ada di pemerintah kota, kemudian kurangnya personil pengawas dan kurangnya kesadaran hukum dari pihak PLTU, serta masyarakat yang kurang memahami dan menyadari langkah hukum yang harus ditempuh.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Perbedaan Luas Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 4/Kabupaten Agam atas Nama PT Mutiara Agam di Kabupaten Agam ]]>
<![CDATA[Wahyuni, Hesty]]>;
<![CDATA[Khairani, Khairani]]>;
<![CDATA[Rosari, Anton]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2235
<![CDATA[Perbedaan luasan terhadap HGU No. 4 Kabupaten Agam atas nama PT Mutiara Agam yang semula seluas 8.625 Ha (delapan ribu enam ratus dua puluh lima hektar) menjadi 6.067,79 Ha (enam ribu enam puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan hektar) pada saat perpanjangan haknya. Salah satu penyebabnya karena terkena ketentuan PIPPIB seluas 405,8 Ha (empat ratus lima koma delapan hektar). Namun area PIPPIB tersebut dapat dikeluarkan dari ketentuan PIPPIB dengan adanya pengajuan permohonan klarifikasi terhadap areal PIPPIB oleh PT Mutiara Agam. Namun belum ada harmonisasi hukum antara Standar operasional prosedur (SOP) dalam pengurusan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha dan SOP permohonan klarifikasi PIPPIB di Kementeriann Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primair yang diperoleh dengan cara mewawancarai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat dan PT Mutiara Agam dan juga menggunakan data sekunder berupa dokumen terkait permasalahan dimaksud. Dari hasil Penelitian diperoleh:1) Mengapa terjadi perbedaan luas lahan Hak Guna Usaha (HGU) No. 4/Kabupaten Agam atas nama PT Mutiara Agam semula seluas 8.625 Ha menjadi 6.067,79 Ha pada saat perpanjangan Hak Guna Usaha 2) Penyelesaian perbedaan luas lahan pada Hak Guna Usaha (HGU) No. 4/Kabupaten Agam atas nama PT Mutiara Agam berdasarkan Amar ke 11 dan 12 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.SK.7594/MSNLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022 dan Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1568/IPSDH/PSDH /PLA.1/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022, sehingga dalam prakteknya terdapat disharmonisasi hukum antara Standar operasional prosedur (SOP) dalam pengurusan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha dan SOP permohonan klarifikasi PIPPIB di Kementeriann Lingkungan Hidup dan Kehutanan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Konteks Pengalihan Liabilitas dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian ]]>
<![CDATA[Nurainiyah, Nilam]]>;
<![CDATA[Ketut Astawa, I]]>;
<![CDATA[Setiady, Tri]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2236
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam konteks pengalihan liabilitas dan restrukturisasi asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur perlindungan hukum bagi pemegang polis, terdapat ketidakseimbangan kekuasaan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang berdampak pada kerugian pemegang polis. Kasus Jiwasraya menjadi contoh di mana proses restrukturisasi yang tidak transparan menyebabkan penurunan manfaat bagi pemegang polis, serta ketidakpastian terkait hak-hak mereka. Hal ini menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih kuat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan proses restrukturisasi dilakukan dengan adil dan transparan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis harus ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih efektif dan transparansi yang lebih baik dalam proses restrukturisasi asuransi. Penting bagi perusahaan asuransi dan OJK untuk memastikan bahwa hak-hak pemegang polis dilindungi secara optimal, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Restrukturisasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan pemegang polis dan menghindari pelanggaran terhadap hak-hak mereka.]]>
<![CDATA[Analisis Kasus Mafia Tanah di Caturtunggal dan Fungsi Hukum Sebagai Social Engineering dalam Upaya Pemberantasan Mafia Tanah ]]>
<![CDATA[Salsabila, Anisa]]>;
<![CDATA[Basoeky, Unggul]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2237
<![CDATA[Secara praktik mafia hukum berhubungan dengan adanya campur tangan pihak lain terhadap proses perkara yang sedang ditangani atau diproses oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Regulasi pertanahan yang telah ada, apabila tidak diimbangi dengan penegakkan yang benar-benar diterapkan, maka semuanya akan percuma. Rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan di dalam penulisan ini yaitu mengenai bagaimana penyelesaian sengketa mafia tanah atas tanah kas Desa Nologaten yang berada di Caturtunggal dan bagaimana fungsi hukum sebagai social engineering dalam memberantas sengketa mafia tanah. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai kasus mafia di Caturtunggal. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa adanya kolusi yang melibatkan oknum pejabat sehingga terjadinya mafia tanah di Caturtunggal, dengan adanya penuntutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap PT Deztama Putri Sentosa dan Lurah Caturtunggal mengimplikasikan tidak adanya keberpihakan dari aparat penegak hukum kepada oknum tertentu, tindakan aparat penegak hukum telah tepat untuk melakukan upaya pemulihan fungsi hukum sebagai social engineering.]]>
<![CDATA[Badan Hukum Yayasan di Indonesia : Suatu Kajian dalam Perspektif The Doctrine of Charitable Immunity ]]>
<![CDATA[Heriyanti, Yuli]]>;
<![CDATA[Daulay, Zainul]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2238
<![CDATA[Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan disebutkan pengertian yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota yang bersifat umum. Tujuan dari yayasan yang memiliki konsep nirlaba memiliki kesamaan dengan lembaga amal yang diatur dalam The doctrine of charitable immunity. Doktrin hukum ini menyatakan bahwa Doktrin imunitas amal membebaskan lembaga amal dari tanggung jawab perdata apa pun yang mungkin melekat sebagai konsekuensi dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh lembaga amal tersebut. Permasalahan adalah yayasan di Indonesia merupakan badan hukum yang dianggap sebagai subjek hukum serta memiliki hak untuk mendirikan badan usaha. Metode penelitian ini dilaksanakan dengan memakai pendekatan normatif yuridis yang bertujuan ingin mengetahui pola kerja yayasan yang sesungguhnya sesuai aspek hukum. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa yayasan terutama yang memiliki badan usaha tidak lagi konsisten dengan prinsip nirlaba yang sesungguhnya seperti halnya lembaga amal menurut The doctrine of charitable immunity. Ini dikarenakan melekatnya status badan hukum kepada yayasan sehingga yayasan memiliki tanggung jawab hukum. Pemerintah seharusnya memisahkan pengaturan yayasan yang memiliki prinsip nirlaba dengan aturan pendirian badan usaha dibawah pengelolaan yayasan karena kecenderungan penghindaran pajak oleh yayasan.]]>
<![CDATA[Perjanjian Nikah Sebagai Dispensasi Perkawinan dalam Mewujudkan Peningkatan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Jember ]]>
<![CDATA[Sibarani, Steven]]>;
<![CDATA[Pardosi, Aydo]]>;
<![CDATA[Andana Putra, Defa]]>;
<![CDATA[Dwi Anjani, Naurah]]>;
<![CDATA[Candraningtyas Harianto, Syarifa]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2239
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah syarat umur menikah dan memperkenalkan frasa “Sangat Mendesak” untuk dispensasi. Frasa ini dianggap ambigu dan telah meningkatkan permohonan dispensasi pernikahan dini di Kabupaten Jember. Data dari Pengadilan Agama Jember menunjukan bahwa permohonan dispensasi meningkat dari 1.311 pada tahun 2022 menjadi 1.361 pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan mengintegrasikan perjanjian pranikah dalam dispensasi pernikahan di Kabupaten Jember serta meningkatkan Wajib belajar 12 tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal dengan data primer dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan perjanjian pranikah memberikan perlindungan hukum lebih baik bagi pasangan yang menikah . Perjanjian ini juga mendukung Wajib belajar 12 tahun dengan komitmen tertulis untuk melanjutkan pendidikan sebelum menikah. Karena kecakapan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian maka perjanjian pranikah tidak dapat diintegrasikan dalam dispensasi pernikahan untuk pihak yang belum cukup umur. Solusi alternatifnya adalah melibatkan orang tua atau wali yang cakap hukum.]]>
<![CDATA[Batasan Perbuatan Hukum Orang Dewasa Yang Berada Dalam Pengampuan ]]>
<![CDATA[Cakra Manggala Ganda]]>;
<![CDATA[Miftakhul Huda]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2240
<![CDATA[Adulthood is a phase of life that occurs after entering the adolescent life stage, When someone is in the adult life phase to the elderly, some people can experience a decrease in organ function, with the loss of organ function can result in loss of memory to skills. Skills are very useful for survival, can make a person strong and resilient in living personal and social life. In Indonesia, skills and authority to act are regulated in article 330 and article 1331 BW. Acting is also included in skills and is a general authority to take legal action and skills to act also generally and in principle apply to everyone, in Indonesia skills are included in the category of guardianship.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Pemberhentian Tidak Hormat Kepada Notaris Terhadap Akta-Akta yang Telah Dibuatnya ]]>
<![CDATA[Salsabila, Lolita]]>;
<![CDATA[Nur M. Ruata, Dhimas]]>;
<![CDATA[Saesar Tauhid Akbar, Kren]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2242
<![CDATA[Masyarakat didalam kehidupan sehari-hari seringkali melakukan perbuatan hukum, sehingga didalam menunjang perbuatan hukum tersebut memerlukan pembuktian guna menjamin kepastian hukum dalam melakukan perbuatan hukum Notaris sebagai penanggung jawab dalam pembuatan akta notaris, dapat melakukan kesalahan yang menyebabkan merugikan para pihak dan dapat dibatalkan demi hukum. Tahun ke tahun jumlah notaris memiliki jumlah yang banyak sehingga tidak sedikit notaris yang tidak bertanggung jawab atas akta-akta yang telah dibuatnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya, serta untuk memahami tanggung jawab Notaris atas akta-akta tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menerapkan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini bahwa Sehingga segala bentuk pelanggaran, kejahatan, ataupun perbuatan melawan hukum lain sepanjang itu dilakukan dan menyangkut pribadi dan profesi Notaris maka bentuk pertanggung jawaban dimana jika hal tersebut menyebabkan kerugian bagi para pihak, maka hal itu menjadi tanggung jawab Notaris, dan para pihak berhak untuk meminta ganti rugi. Demikian pula jika itu menyangkut pada perbuatan hukum, perjanjian, pernyataan yang kemudian dimasukan menjadi akta notariil yang dibuat oleh Notaris, sepanjang pembuatan akta tersebut telah sesuai dengan bentuk akta didalam peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi syarat sah dalam perjanjian, tidak menimbulkan akibat hukum apapun terhadap akta yang telah dibuat oleh Notaris.]]>
<![CDATA[Juridical Analysis Of Legal Certainty Of Property Rights To Management Rights In Batam City (Research Study At Batam City Land Office) ]]>
<![CDATA[Kurnia Wati, Dita]]>;
<![CDATA[Erniyanti, Erniyanti]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2243
<![CDATA[This study aims to determine the Implementation and implementation of Legal Certainty on Property Rights on Management Rights in Batam City (Research study at the Batam City Land Office) and to find out what factors are the obstacles / constraints and solutions to Legal Certainty on Property Rights on Management Rights in Batam City (Research study at the Batam City Land Office). The results of the study explain that the legal arrangements for the issuance of several certificates of property rights in the city of Batam due to errors in interpretation to the application of legislation carried out at that time by the Batam Authority in issuing Decree (SK) Number 734/UM-KPTS/XII/1998 signed by the Chairman of the Batam Authority (OB) at that time. The legal arrangements for the implementation of land ownership rights affirmation of the old kampong community in Batam Island are based on Presidential Instruction No. 2 of 2018 on the Acceleration of Complete Systematic Land Registration in All Regions of the Republic of Indonesia and Regulation of the Minister of Agrarian Spatial Planning/National Land Agency No. 6 of 2018 on Complete Systematic Land Registration. BP Batam in cooperation with the City Government provides land rights status in the form of Property Rights by not recommending the Old Village to be part of BP's Management Rights so that the old village area on Batam Island is under the management of the Batam City Government. The existence of the issued Hak Milik is valid, recognized and applicable in Batam City. Property Rights on land in the area with the status of Management Rights in Batam City have absolutely been released from the supervisory authority of the BP Batam land authority.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi Michat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online Dikaitkan Dengan UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ]]>
<![CDATA[Yuni Shaputri, Siti Nurewah]]>;
<![CDATA[Mulyana, Yusep]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2244
<![CDATA[The city of Bandung is one of the regions in Indonesia where the practice of online prostitution or the crime of human trafficking is rampant. Business people take advantage of accommodation facilities in the city of Bandung. The perpetrators took advantage of the ease of access to communicate by using the Michat application with fellow users who were located relatively close by. This business uses it as a service offering sexual services to potential consumers or users of the same application. The analytical tool used is legal interpretation, namely legal interpretation. Legal interpretation or legal interpretation itself is an effort to explain, explain, confirm both in a broad and narrow sense the existing legal understanding to use it to solve the problem being faced. The results of the research show that the regulation regarding the Michat application as a criminal act of online prostitution is determined in Article 27 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 because the seller or alter deliberately uses the MiChat application to promote sexual services by broadcasting electronic information which clearly has content that violates decency. Proof for perpetrators of criminal acts on the Michat application is that chat history, profile photos and other information obtained from the MiChat application can be used as valid legal evidence as stipulated in Article 5 of Law Number 1 of 2024. And the efforts made by the government for users The Michat application is a preventive effort carried out to prevent the practice of online prostitution, and a repressive effort carried out by closing localization places in various regions, imprisoning (ultimatum remndium) for commercial sex workers for violating Article 27 paragraph (1) of the Law Number 1 of 2024.]]>
