cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,918 Documents
 186   187   188   189   190 
Urgensi Pengunaan Mekanisme Mediasi Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Perceraian di Masyarakat A, Annisa; Akib, Ma'ruf; Umar, Wahyudi
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2434

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi dalam penyelesaian sengketa waris akibat perceraian di Indonesia, dengan fokus pada peran hakim sebagai mediator dan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi dianggap efektif karena dapat menyelesaikan sengketa lebih cepat, mengurangi biaya, dan memperbaiki hubungan antar pihak. Selain itu, mediasi memberikan kesempatan untuk mencapai keadilan restoratif, di mana semua pihak merasa didengar dan mendapatkan solusi yang lebih adil. Namun, implementasinya menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang mediasi dan keterbatasan waktu hakim. Penelitian ini menggunakan metode normative empiris dengan pendekatan peraturan, konseptual, dan studi kasus untuk mengevaluasi penerapan mediasi di sistem peradilan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi berhasil menyelesaikan banyak sengketa waris secara damai dan efisien, tantangan tetap ada, terutama dari pihak yang lebih memilih litigasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas hakim dan sosialisasi kepada masyarakat agar mediasi lebih efektif dalam penyelesaian sengketa waris akibat perceraian dan mencapai keadilan.
Model Perlindungan Konsumen Sektor Pariwisata Berbasis Masyarakat Yang Dikelola Bumdes Prameswary, Fania Redinta; Wishal, Nafis; Maheswari, Ni Putu Kanisa Paramesti; Muchtar, Indah Madinah
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2448

Abstract

Pariwisata di Indonesia selalu berkembang ke arah modern dengan menyediakan berbagai fasilitas sesuai amanat UU Pariwisata. Kemudian muncul pariwisata berbasis masyarakat artinya menjadikan masyarakat sebagai peran utama dalam proses pengembangan pariwisata. Pada pariwisata yang dikelola masyarakat sekarang belum optimal dalam memberikan perlindungan wisatawan atau perlindungan konsumen sesuai amanat UU Perlindungan konsumen. Hak-hak dari konsumen pariwisata yang harus dilindungi adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif untuk membuat konsep perlindungan pada wisatawan. Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hak-hak wisatawan belum optimal diberikan sehingga konsumen pariwisata merasa belum nyaman dan aman saat melakukan perjalanan wisata. Oleh sebab itu perlu perlindungan konsumen sektor pariwisata agar wisatawan selaku konsumen aman, nyaman dengan pelayanan harmonis. Model Perlindungan Konsumen Sektor Pariwisata Berbasis Masyarakat Yang Dikelola BUMDes di Indonesia adalah sebagai berikut: 1) Semua Pelayanan Kepada Konsumen (Wisata) Harus Sesuai Standarisasi; 2) Pengelola Wajib Mengedepankan Legalitas Dalam Bertindak Melayani Konsumen; dan 3) Wajib Menyelenggarakan Education Sektor Pariwisata. Perlu dijelaskan bahwa fungsi Customer Care adalah melindungi konsumen bila tidak mendapat 3 (tiga) perlindungan konsumen sektor pariwisata tersebut diatas. Selain itu bila Customer Care tidak bisa menyelesaikan masalah, maka dilakukan tindakah hukum.
Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Perseroan Terbatas Yang Melakukan Tindak Pidana Pengerusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.PKY) Berutu, Sigar P.; Tampubolon, Elis Mariaty; Khairani, Putri Rahma; Fransisca, Ega; Bara, Kevin Juan Carlos Batu
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2466

Abstract

Lingkungan hidup merupakan anugerah dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa yang wajib dijaga dan dikelola secara berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan, Indonesia telah mengatur perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus illegal logging, dampak interpretasi hukum terhadap pekerja pelaksana, serta efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang didasarkan pada studi kepustakaan dan analisis terhadap Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2019/PN.PKY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja dalam korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun harus disesuaikan dengan peran dan tanggung jawabnya dalam struktur organisasi. Ketentuan Pasal 116 UUPPLH dan Pasal 1 angka 21 UU Nomor 18 Tahun 2013 menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya terbatas pada pelaku langsung, tetapi juga dapat dikenakan pada badan usaha serta pihak yang memberi perintah. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat bersifat individual maupun korporatif.
Urgensi Perlindungan Hukum Atas Rahasia Dagang UMKM: Studi Empiris Kesadaran Hukum di Pangkalpinang Ardi, Obie
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2459

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang memiliki kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto nasional. Namun, perlindungan hukum terhadap rahasia dagang UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM di Kota Pangkalpinang terhadap pentingnya perlindungan rahasia dagang serta merumuskan upaya peningkatan perlindungan hukum yang efektif. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap pelaku UMKM di Pangkalpinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap perlindungan rahasia dagang masih relatif rendah, dengan mayoritas pelaku usaha belum memahami konsep dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum meliputi keterbatasan akses informasi, kompleksitas regulasi, dan minimnya sosialisasi dari pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya program edukasi hukum terpadu, penyederhanaan prosedur perlindungan rahasia dagang, dan penguatan peran pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan hukum kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.
Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Sertifikat Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Asas Contradictiore Delimitatie Akbar , Alfin Mochammad; Suparman, Eman; Rubiati, Betty
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2373

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan program pemerintah dengan tujuan untuk menjamim kepastian hukum subjek dan objek hak atas tanah dengan diterbitkannya sertifikat, namun pada kenyataannya seringkali ditemukan adanya keterangan yang tidak benar terkait data fisik maupun data yuridis yang mengakibatkan terjadinya suatu bidang tanah yang tumpang tindih. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran penerapan asas contradictoire delimitatie dalam pendaftaran tanah dan mendapatkan gambaran tindakan hukum untuk menyelesaikan sengketa akibat adanya sertifikat hak atas tanah yang tumpang tindih berdasarkan asas contradictoire delimitatie. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Tahap penelitiannya yaitu studi kepustakaan dan lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis kualitatif, karena data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan disusun sistematis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa, penerapan asas contradictoire delimitatie sebagai dasar adanya kepastian hukum dengan didasarkan atas kesepakatan para pihak yang berkepentingan terhadap letak batas tanah yang bersangkutan dengan dipasangnya patok atau tanda bata oleh pemilik yang bersangkutan.
Keberhasilan Dan Hambatan Program Redistribusi Tanah: Desa Muktisari dan Nagari Padang Mentinggi Athallah, M. Nadhif; Nurlinda, Ida; Pujiwati, Yani
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2374

Abstract

Program redistribusi tanah di Indonesia menghadapi tantangan kompleks, terutama konflik agraria yang seringkali menghambat pencapaian tujuannya. Kajian ini membandingkan dua kasus, yaitu keberhasilan di Desa Muktisari, Ciamis, Jawa Barat, dan hambatan yang dihadapi di Nagari Padang Mentinggi, Pasaman, Sumatera Barat. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif, kajian ini mengkaji faktor-faktor penentu keberhasilan dan kendala program melalui studi literatur dan wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dan dialog konstruktif di Desa Muktisari menjadi kunci keberhasilan. Berbeda halnya dengan Nagari Padang Mentinggi, di mana konflik yang berlapis dan kendala struktural mengakibatkan keterlambatan dan hasil yang kurang optimal. Oleh karena itu, keberhasilan redistribusi tanah memerlukan strategi menyeluruh yang meliputi penguatan hukum adat, transparansi yang lebih tinggi, partisipasi masyarakat yang bermakna, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. kajian ini menyoroti perlunya reformasi kebijakan agraria yang komprehensif untuk mewujudkan keadilan dan keberlanjutan pengelolaan lahan di Indonesia.
Penyelesaian Pembagian Waris yang Didasarkan pada Perjanjian Disertai Kuasa Pengelolaan atas Suatu Objek Waris Sutjiadi, Silvia Tristanti; Azheri, Busyra; Hasbi, Muhammad
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2375

Abstract

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun juga. Hal ini menjadi berbeda penerapannya jika objek perjanjian merupakan objek waris yang belum terbagi. Dalam perkara yang disidangkan Mahkamah Agung Nomor 147 K/Pdt/2017 para pihak merupakan saudara kandung yang merupakan Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa yang mempermasalahkan mengenai pembagian waris atas objek waris yang belum terbagi yang telah dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli disertai dengan Kuasa Pengelolaan oleh Sang Ayah kepada salah seorang anaknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pertimbangan Hakim Agung dalam memutus sengketa waris dengan adanya perjanjian disertai dengan kuasa pengelolaan serta untuk mengetahui kepastian hukum atas pembagian waris dengan adanya perjanjian disertai kuasa yang dilakukan oleh pewaris. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif didapati hasil bahwa dalam KUH Perdata tidak dikenal adanya perbedaan antara ahli waris laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang berlaku dalam hukum adat Tionghoa yang menganut pewarisan hanya bagi anak laki-laki saja. Hakim Agung berpandangan hukum adat Tionghoa tidak tertulis dan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Terhadap perjanjian jual beli antara ayah dan anak, tidak ditemukan aturan hukum yang melarangnya. Dalam hal objek jual beli merupakan objek waris yang belum terbagi maka hal ini harus mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris.
Kepastian Hukum Bagi Pegawai Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Notaris Hakim, Fadilhamzah Zikril; Syofyan, Syofirman; Mannas, Yussy Adelina
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2376

Abstract

Kurangnya substansi hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengenai kewajiban dan tanggung jawab pegawai notaris sebagai saksi akta untuk merahasiakan isi akta notaris tentunya menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Tidak adanya aturan yang mengatur mengenai pegawai notaris sebagai saksi akta untuk merahasiakan isi akta, tentu dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran yang dimana ada pro dan kontra, sehingga dibutuhkan pembaharuan peraturan akan permasalahan tersebut didalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Putusan Pengadilan dijadikan sebagai faktor pendukung dari judul tesis ini. Berdasarkan Kekosongan norma tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimana kepastian hukum terhadap pegawai notaris dalam memberikan keterangan yang dapat membuka rahasia akta notaris? 2) Bagaimana implikasi hukum jika terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan akta notaris oleh pegawai notaris?. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Bahan utama penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai data yang sudah ada sebelumnya berdasarkan Undang-Undang, literatur dan kajian hukum lain. Metode pengumpulan data dengan studi dokumen dan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi pegawai notaris sebagai saksi akta tidak ada diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Didalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 347/Pdt.G/2020/PN Btm, pegawai notaris sebagai saksi akta memberikan keterangan dan barang bukti kepada hakim dipengadilan berupa rahasia isi akta notaris. Implikasi hukum dari pelanggaran terbukanya rahasia isi akta oleh pegawai notaris sebagai saksi akta termasuk perbuatan melawan hukum, dapat dikenakan sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi perdata berupa ganti rugi sebagaimana terdapat pada Pasal 1365 BW dan sanksi pidananya dapat dihukum sembilan bulan dan denda sebagaimana terdapat pada Pasal 322 ayat 1 KUHP.
Jual Beli Tanah Pusako Tinggi Kaum Yang Sudah Terdaftar Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Melalui Notaris Di Kota Padang Rahman, Richi; Warman, Kurnia; Rosari, Anton
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2377

Abstract

Penelitian ini membahas jual beli tanah Pusako Tinggi Kaum di Kota Padang yang sudah terdaftar berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) melalui notaris. Tanah Pusako Tinggi, yang pada dasarnya tidak dapat diperjualbelikan menurut hukum adat Minangkabau, menunjukkan fakta di mana proses jual beli tetap terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji proses pendaftaran tanah Pusako Tinggi, pelaksanaan jual beli melalui PPJB, dan perubahan nama Sertipikat Hak Milik (SHM) tanah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat tanah kaum tetap mencantumkan representasi kaum sebagai pemilik berdasarkan kesepakatan, meskipun prosedurnya mirip dengan sertifikasi tanah individu. Namun, berdasarkan pepatah adat, hak milik komunal tanah tidak dapat dialihkan sepenuhnya melalui jual beli. Proses pengikatan jual beli ini juga menunjukkan adanya konflik antara penerapan hukum adat dan hukum positif, terutama terkait pengakuan hak kolektif masyarakat adat Minangkabau. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum agraria, hukum adat, dan mekanisme jual beli tanah ulayat di Indonesia. Lebih jauh, penelitian ini memberikan rekomendasi agar ada pengaturan yang lebih jelas dan tegas dalam harmonisasi hukum adat dan hukum nasional untuk mengurangi konflik terkait tanah ulayat.
Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pada Kawasan Sempadan Danau Maninjau Sebagai Danau Prioritas Nasional Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Afandi, Rio; Warman, Kurnia; Andora, Hengki
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2378

Abstract

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program strategis nasional yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah melalui sertifikasi dan mendorong tertib administrasi pertanahan di seluruh Indonesia. Salah satu lokasinya adalah kawasan sempadan Danau Maninjau, Sumatera Barat, yang ditetapkan sebagai Danau Prioritas Nasional. Meskipun memiliki nilai ekologis dan ekonomi strategis, larangan penerbitan sertifikat tanah di kawasan sempadan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpuasan masyarakat adat. Konflik antara pelestarian lingkungan dan pengakuan hak atas tanah menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan PTSL. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan kendala utama meliputi evaluasi lokasi PTSL yang belum memadai, prosedur pendaftaran tanah yang ambigu, dan ketidaksinkronan peraturan pusat serta daerah terkait pengakuan hak ulayat. Namun, tanah ulayat tetap dapat diakui selama tidak bertentangan dengan fungsi konservasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk penyusunan regulasi yang lebih jelas dan implementatif serta memperkaya studi hukum agraria terkait pengelolaan sumber daya alam dan hak masyarakat adat, demi mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan di kawasan sempadan Danau Maninjau.

Page 188 of 392 | Total Record : 3918

 186   187   188   189   190 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 4 (2026) Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue