Articles
290 Documents
<![CDATA[Implementasi Nilai Analisis Beban Kerja dalam Penentuan Jumlah Pegawai di Bapenda Kota Surabaya ]]>
<![CDATA[Setiyowati, Mita Dwi]]>;
<![CDATA[Reviandani, Oktarizka]]>
<![CDATA[ CAKRAWALA Vol 18, No 2: Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32781/cakrawala.v18i2.700
<![CDATA[Reformasi birokrasi merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintah. Salah satu bentuk reformasi birokrasi adalah pembagian kerja yang didasarkan dengan hasil analisis beban kerja. Analisis beban kerja menjadi salah satu dasar dalam menentukan jumlah pegawai di suatu instansi pemerintah. Sehingga pada penelitian ini akan menjelaskan proses implementasi hasil nilai analisis beban kerja dalam menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan di Bapenda Kota Surabaya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori teknik analisa milik Creswell. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai analisis beban kerja di Bapenda Kota Surabaya lebih besar dari jumlah pegawai yang ada saat ini. Kemudian dalam proses implementasinya didukung oleh tiga variabel dari Weimer dan Vining yang meliputi logika kebijakan, lingkungan kebijakan dan kemampuan implementator kebijakan. Untuk bisa mengoptimalkan kinerja Bapenda Kota Surabaya, diperlukan tenaga kerja lebih banyak lagi agar seimbang dengan beban kerja yang dimiliki.]]>
<![CDATA[Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua dengan Perilaku Konsumsi Pornografi pada Remaja ]]>
<![CDATA[Fairuzi, Yafi Maulana]]>;
<![CDATA[Cahyono, Rudi]]>
<![CDATA[ CAKRAWALA Vol 18, No 2: Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32781/cakrawala.v18i2.741
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Pola Asuh Orang Tua dan Perilaku Konsumsi Pornografi pada remaja di Indonesia. Pola Asuh didefinisikan sebagai serangkaian metode dan strategi yang diterapkan oleh orang tua dalam proses mengasuh, membimbing, dan mendidik anak, sementara Pornografi merujuk pada perilaku remaja untuk mengakses dan mengkonsumsi konten pornografi. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Parental Authority Questionnaire (PAQ) untuk mengidentifikasi Pola Asuh, dan Skala Perilaku Konsumsi Pornografi untuk mengukur tingkat konsumsi Pornografi. Subjek yang terlibat di dalam penelitian ini adalah remaja laki-laki maupun perempuan, berusia 10-22 Tahun, tinggal Bersama orang tua, dan belum menikah. Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif signifikan dengan konsumsi pornografi, pola asuh permisif yang menunjukkan hubungan positif lemah yang tidak signifikan, dan pola asuh demokratis menunjukkan hubungan negatif lemah yang tidak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat Pola Asuh Otoriter yang diterapkan oleh orang tua, semakin tinggi pula Perilaku Konsumsi Pornografi pada remaja.]]>
<![CDATA[Kekuatan Mengikat Hasil Pengharmonisasian dan Fasilitasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi ]]>
<![CDATA[Salma, Fairus Dhea]]>;
<![CDATA[Sukardi]]>;
<![CDATA[Salman, Radian]]>
<![CDATA[ Cakrawala Vol. 19 No. 1: Juni 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32781/cakrawala.v19i1.752
<![CDATA[Indonesia menganut sistem negara kesatuan yang memberikan kewenangan otonomi kepada pemerintah daerah, salah satunya membentuk peraturan daerah, dengan tetap menjaga keselarasan dengan aturan pada pemerintah pusat. Dalam pembentukan peraturan daerah provinsi, terdapat dua mekanisme pengawasan secara preventif yaitu mekanisme harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan mekanisme fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan hasil antara proses harmonisasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh institusi yang berbeda dan pada waktu yang tidak bersamaan, sehingga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan implikasi hukum dari hasil harmonisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum terhadap proses pembentukan peraturan daerah provinsi. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dalam penelitian ini ditemukan bahwa hasil dari harmonisasi Kementerian Hukum bersifat rekomendatif dan tidak mengikat, yang berdampak pada inefisiensi proses pembentukan peraturan daerah provinsi dan menghambat percepatan pembangunan di daerah.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Aparatur Sipil Negara Sebagai Saksi Pengadu (Whistleblower) terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Tria Dina]]>;
<![CDATA[Salman, Radian]]>;
<![CDATA[Ristawati, Rosa]]>
<![CDATA[ Cakrawala Vol. 19 No. 1: Juni 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32781/cakrawala.v19i1.753
<![CDATA[Pelanggaran terhadap Pedoman Kode Etik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan isu serius yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat. ASN yang bertindak sebagai whistleblower memainkan peran penting dalam menjaga transparansi dan integritas birokrasi. Namun, ketakutan terhadap ancaman pembalasan, pemecatan, atau intimidasi sering kali menghambat keberanian ASN untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas perlindungan hukum bagi ASN yang melaporkan dugaan pelanggaran kode etik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya memberikan rasa aman bagi ASN whistleblower. Hambatan utama meliputi lemahnya implementasi peraturan, minimnya sosialisasi, dan kurangnya dukungan institusional. Sebagai penutup, penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme perlindungan hukum bagi ASN whistleblower, termasuk peningkatan peran lembaga pengawas dan penyediaan jaminan non-diskriminatif bagi pelapor, khususnya di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur.]]>
<![CDATA[Pola Komunikasi dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Involuntary Childlessness ]]>
<![CDATA[Lestari, Eviadi]]>;
<![CDATA[Suryanto]]>
<![CDATA[ Cakrawala Vol. 19 No. 1: Juni 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32781/cakrawala.v19i1.757
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pola komunikasi interpersonal pada pasangan belum memiliki keturunan. Komunikasi interpersonal mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelesaian konflik dan upaya mempertahankann keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menitikberatkan pada komunikasi interpersonal dalam menyelesaikan konflik dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam disertai observasi terhadap informan. Pada penelitian ini digunakan Teori Penitrasi Sosial untuk melihat komunikasi interpersonal yang terjalin sebagai aspek penting dalam membentuk keluarga yang harmonis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal yang baik di sertai self-disclosure dan empati terhadap pasangan, mempengaruhi keharmonisan dan mempererat komitmen pada pasangan involuntary childlessness. Komunikasi Interpersonal yang mendalam dan terbuka akan menimbulkan hubungan yang lebih lekat dan menciptakan harmonisasi pada pasangan involuntary childlessness. Hal ini akan menjadi sangat penting dalam menghadapi konflik yang muncul akibat dari dampak negative yang muncul dari keadaan involuntary childlessness.Semakin terbuka self-disclosure yang diterapkan dan semakin baik empati yang ada, maka semakin harmonis rumah tangga dari pasangan involuntary childlessness.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Analisis Harga Komoditas Daging dan Telur Ayam di Jawa Timur dengan Pendekatan Regresi Semiparametrik ]]>
<![CDATA[Chamidah, Nur]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Ardi]]>;
<![CDATA[Hendradi, Rimuljo]]>;
<![CDATA[Fatmawati]]>;
<![CDATA[Kristanti, Alfinda Novi]]>;
<![CDATA[Siregar, Naufal Ramadhan Al Akhwal]]>;
<![CDATA[Wulandari, Nuryuliana]]>;
<![CDATA[Aminy, Aisyah]]>;
<![CDATA[Herdianto, Muhammad Hendra]]>
<![CDATA[ Cakrawala Vol. 19 No. 1: Juni 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32781/cakrawala.v19i1.759
<![CDATA[Fluktuasi harga yang terlalu tinggi pada komoditas pangan strategis seperti telur dan daging ayam telah menjadi permasalahan krusial, diantaranya disebabkan oleh harga pakan dan tingkat konsumsi masyarakat. Hal ini berdampak pada turunnya daya beli dan kesulitan akses pangan terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah yang mengandalkan kedua komoditas ini sebagai sumber protein utama. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga jagung sebagai bahan baku pakan ternak dan jumlah penduduk sebagai gambaran tingkat konsumsi masyarakat terhadap harga telur ayam dan harga daging ayam pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2023 dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui aplikasi SISKAPERBAPO dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah regresi semiparametrik birespon linear lokal. Hasil analisis menunjukkan bahwa model prediksi memiliki tingkat akurasi sangat tinggi, dengan nilai MAPE sebesar 1,103% untuk harga telur ayam dan 4,474% untuk harga daging ayam. Penelitian ini penting karena dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam upaya stabilisasi harga oleh pemerintah daerah maupun pelaku industri perunggasan di Jawa Timur.]]>
<![CDATA[Prediksi Harga Emas dan Nilai Tukar Rupiah dengan Pendekatan Estimator Deret Fourier Birespon ]]>
<![CDATA[Wahyuli, Diana]]>;
<![CDATA[Chamidah, Nur]]>;
<![CDATA[Saifudin, Toha]]>;
<![CDATA[Herdianto, Muhammad Hendra]]>
<![CDATA[ Cakrawala Vol. 19 No. 1: Juni 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32781/cakrawala.v19i1.777
<![CDATA[Harga emas dan nilai tukar merupakan indikator ekonomi penting yang berdampak signifikan pada stabilitas ekonomi dan kebijakan moneter. Prediksi yang akurat dibutuhkan untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, terutama dalam menjaga stabilitas pasar keuangan dan pengambilan keputusan berbasis data. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi harga emas dan nilai tukar menggunakan regresi nonparametrik birespon berbasis estimator deret Fourier. Metode ini dipilih karena fleksibilitasnya dalam menangkap pola tanpa asumsi bentuk fungsional tertentu. Data yang digunakan adalah data bulanan harga emas dan nilai tukar di Indonesia yang dibagi menjadi 80% insampel dan 20% outsampel selama periode Januari 2016 hingga Desember 2024, di mana satu variabel prediktor digunakan untuk memodelkan dua respon secara simultan. Model dievaluasi menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE), dengan hasil sangat akurat, sebesar 1,31%. Model ini mendukung strategi investasi dan kebijakan ekonomi di sektor keuangan.]]>
<![CDATA[Why Gender Mainstreaming Fails at the Local Level: A Policy Capacity Analysis of Human Development Policy in Wonogiri Central Java ]]>
<![CDATA[Hanani, Retna]]>;
<![CDATA[Rosilawati, Risky Shinta]]>;
<![CDATA[Bellastuti, Damaris Bernike]]>
<![CDATA[ Cakrawala Vol. 19 No. 1: Juni 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32781/cakrawala.v19i1.782
<![CDATA[This study examines the failure of gender mainstreaming policies in the context of regional development in Indonesia. Using evidence from Wonogiri which has a significant gap in the Human Development Index (HDI) between men and women, this study examines the failure of gender mainstreaming policy implementation at the regional level. Qualitative research methods are applied through document analysis and in-depth interviews with local policy actors. The results show that although gender mainstreaming is a national mandate, its implementation at the regional level is symbolic, uncoordinated, and hampered by technical limitations and weak political will. These findings highlight that institutional fragmentation and decentralized governance structures are major obstacles to achieving gender equality. In conclusion, strengthening local policy capacity is needed so that gender mainstreaming can function as a substantive instrument in promoting equitable and inclusive development.]]>
<![CDATA[Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru ]]>
<![CDATA[Fatimah, Siti]]>
<![CDATA[ Cakrawala Vol. 19 No. 1: Juni 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32781/cakrawala.v19i1.785
<![CDATA[Transformasi ruang publik dari bentuk fisik ke digital telah membawa implikasi sosial dan konstitusional yang kompleks dalam praktik demokrasi kontemporer. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ruang publik digital membentuk dinamika baru dalam kebebasan berpendapat, partisipasi politik, dan jaminan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis normatif terhadap instrumen hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ruang publik digital, meskipun membuka peluang ekspresi yang lebih luas, juga memunculkan tantangan berupa polarisasi opini, disinformasi, serta ambiguitas dalam perlindungan hak konstitusional. Kondisi ini menuntut perumusan kebijakan dan kerangka hukum yang adaptif terhadap realitas digital. Temuan ini penting untuk mendorong tata kelola demokrasi yang inklusif dan berkeadilan di era media baru.]]>
<![CDATA[Peran Dana Perimbangan dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Tengah ]]>
<![CDATA[Fathurrahman]]>
<![CDATA[ Cakrawala Vol. 19 No. 1: Juni 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32781/cakrawala.v19i1.786
<![CDATA[Studi ini membahas peran dana perimbangan dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Selain itu studi ini menekankan bagaimana dana perimbangan dapat meningkatkan sumber pendapatan serta peningkatan pelayanan public di Kabupaten Lombok Tengah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan beberapa data LKPD 5 tahun terakir dari tahun 2019-2023. Studi ini menemukan bahwa Meskipun dana perimbangan sangat membantu, Kabupaten Lombok Tengah masih menghadapi masalah besar karena ketimpangan fiskal dan sumber pendapatan yang terbatas. Untuk meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat, pemanfaatan potensi pariwisata yang melimpah harus menjadi fokus utama. Ini adalah situasi di mana Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat digunakan untuk membantu pembangunan infrastruktur pariwisata yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan ekonomi daerah. Selain itu mengelola dana perimbangan secara jelas dan akuntabel. Untuk itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan yang tepat dan bermanfaat langsung bagi masyarakat melalui pengawasan yang baik dan evaluasi berkala. Dengan demikian, dana perimbangan dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemandirian fiskal Kabupaten Lombok Tengah.]]>
