Articles
2,437 Documents
<![CDATA[Supervisi Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Penilaian Kinerja Pendidik di SDN 7 Padang Sibusuk ]]>
<![CDATA[Idola, Doni Masria]]>;
<![CDATA[Asmendri, Asmendri]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4152
<![CDATA[Abstract : Teachers are one of the most important factors in an educational organization in order to achieve the goals of an educational organization. Such satisfactory performance will not just happen in an organization. Evaluation of a teacher's performance needs to be done in order to see the progress of a teacher's performance, this evaluation is not necessarily carried out only within a certain period of time, but must be carried out continuously every month. In this study, the purpose of this study was to determine the extent of performance appraisal through educational supervision carried out by school principals to improve teacher performance. This study uses descriptive qualitative research, the subject is the principal, the teacher assembly, and other teacher activities. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The results of the study show that the assessment carried out by the principal on the teacher's performance starts from the planning carried out by the principal by determining the teacher supervision schedule, organizing the implementation carried out by the principal during the teaching and learning process. The implementation of teacher performance assessment activities is carried out every month through classroom supervision activities, supervision is carried out by the principal directly when the activity takes place, the inhibiting factor found is that there are still many teachers who are still lacking in operating IT in learning while the supporting factor is that schools have adequate facilities and infrastructure. adequate.]]>
<![CDATA[Kualitas Dan Kepatuhan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[Titania, Madeleine Yeza]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4160
<![CDATA[Penyelenggaraan pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dimaksudkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam pelayanan publik karena dalam proses pelaksanaannya menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah Penyelenggaran pelayanan publik di lingkup pemerintah Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam implementasinya. Berdasarkan Laporan Tahunan Ombudsman Tahun 2021 dengan tema Mengawasi Kepatuhan dan Kesigapan Penyelenggara Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Ketidakpastian. Pada tahun 2021, jumlah laporan publik yang disampaikan kepada Ombudsman RI sebanyak 7.186 laporan dan instansi yang paling banyak dilaporkan adalah pemerintah daerah (Pemda) sebesar 40,99%. Hal yang menjadi dasar laporan pengaduan masyarakat yaitu kualitas pelayanan publik yang masih kurang baik dan pelaksanaan pelayanan publik yang masih dirasa kurang efisien dan efektif dalam hal prosedur atau mekanisme yang berbelit-belit, belum terwujudnya transparansi, kurang informastif dan akomodatif serta tidak terjaminnya kepastian hukum akan waktu dan biaya pelayanan. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif, analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara analisis dan olah data berdasarkan pemahaman peneliti terhadap data yang diperoleh dan selanjutnya dinarasikan untuk memperoleh simpulan penelitian. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan pelayanan prima terhadap kualitas pelayanan publik dan kepatuhan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Secara nasional IPP belum mencapai nilai A dengan range nilai 4,51-5,00 yaitu pelayanan prima. Penilaian terhadap kepatuhan pelayanan publik diharapkan dapat menjadi dorongan agar seluruh instansi pemerintah memberikan pelayanan berkualitas dan prima kepada masyartakat. ]]>
<![CDATA[Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Boalemo ]]>
<![CDATA[Kadjintuni, Zulaiha]]>;
<![CDATA[Tontik, Deysi]]>;
<![CDATA[Darman, Darman]]>;
<![CDATA[Rachman, Azis]]>;
<![CDATA[Dunggio, Titin]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4124
<![CDATA[This research was conducted to analyze the role of regional financial management including budget planning, budget execution, budget reporting/accountability and evaluation of performance accountability of the local government of Boalemo Regency. This research method uses quantitative research with an observation process. The results of the study show that budget planning, budget execution, budget accountability and budget evaluation have a significant effect on the performance accountability of the Boalemo District Government. In terms of financial management, especially in terms of budget planning to focus more on budgets that support the agreed program and performance targets.]]>
<![CDATA[Kebijakan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa ]]>
<![CDATA[Polnaya, Maxmillian]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4154
<![CDATA[Penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Kebijakan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Para implementor yang ada di BPKSDM hanya mengetahui secara umum cara dalam peniliaian kinerja PNS. 2) Pimpinan yang ada masih kurang mengetahui secara pasti untuk pemberian bobot masing-masing unsur penilaian seperti untuk penilaian SKP dan Perilaku Kerja. Tetapi memang Pejabat penilai kinerja PNS sudah sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 2019. 3) Belum ada sosialiasi kepada para PNS yang ada di BKPSDM Kabupaten Minahasa. 4) Proses penilaian kinerja PNS sudah senada dengan aturan yang ada. Di BKPSDM Kabupaten Minahasa telah dibentuk Tim untuk Penilaian Kinerja PNS. 5) Ada perubahan terbaru terkait waktu dalam penilaian Kinerja PNS yakni Penilaian kinerja PNS dilakukan 2 kali dalam setahun yakni setiap 6 bulan sekali. Proses dan hasil penilaian pretasi kerja sejauh ini bersifat terbuka dan sudah transaparan. Selanjutnya belum ada penghargaan yang diberikan untuk PNS yang menunjukkan telah penilaian kinerja dengan predikat Sangat Baik di BKPSDM Kabupaten Minahasa. Sehingga bisa disimpulkan kalau kebijakan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil ini dapat terimplementasi dengan baik maka harus memperhatikan standar kebijakan dan sikap para pelaksana.]]>
<![CDATA[Peran Hukum Dalam Pembangunan Dengan Pendekatan Economic Analysis Of Law ]]>
<![CDATA[Prasetya, Ajie]]>;
<![CDATA[Sigalingging, Yulia Emma]]>;
<![CDATA[Santoso, Aris Prio Agus]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4126
<![CDATA[Indonesia pada saat ini sedang mengalami multi krisis yang salah satunya adalah krisis penegakkan hukum. Permasalahan penegakan hukum dalam masyarakat merupakan hal yang sangat urgent, mengingat eksistensi hukum itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran hukum dalam pembangunan dengan pendekatan economic analysis of law. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan konseptual approach yang diperoleh dari data sekunder atau studi kepustakaan. Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah prescriptive design. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum memiliki peran yang sangat sentral dalam keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya dalam memberikan kepastian usaha dan investasi. Hukum dapat menyediakan kondisi yang dapat memacu tumbuhnya pembangunan ekonomi serta untuk menjaga hubungan antar berbagai elemen dan para pelaku ekonomi. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi berarti penggunaan pertimbangan-pertimbangan ekonomi untuk menyelesaikan masalah, dan penggunaan alat atau konsep teknik analisis. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilakukan secara komprehensif yang harus memperhatikan pelaksanaan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia warga negaranya, baik hak-hak sipil, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Ada lima kualitas hukum yang kondusif bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu; stabilitas, dapat diramalkan, keadilan, pendidikan, dan pengembangan profesi hukum. Kelima kualitas hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian hukum, penciptaan kondisi ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan pasar.]]>
<![CDATA[Analisis Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Menuju Desa Mandiri (Keberhasilan Desa Raya Berastagi Menjadi Desa Mandiri) ]]>
<![CDATA[Simanjuntak, Esra Melita Grasellyn]]>;
<![CDATA[Laksmono, Bambang Shergi]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4155
<![CDATA[Permasalahan under-development di desa telah menghadirkan berbagai permasalahan yang kompleks. Lebih dari setengah penduduk memilih tinggal pada daerah perkotaan dan meninggalkan daerah pedesaan. Dominasi penduduk pada daerah perkotaan akan menyebabkan hadirnya berbagai permasalahan baru. Sehingga diperlukan penuntasan masalah dari akarnya yakni melalui adanya pembangunan pada daerah pedesaan menuju desa mandiri. Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai bagaimana Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Raya Berastagi sehingga desa dapat meningkatkan statusnya menjadi desa mandiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk membuat masyarakat desa dapat bertahan dan tinggal dengan layak di desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Berdasarkan temuan lapangan yang diperoleh, desa Raya telah berhasil melakukan pengembangan pembangunan desa melalui lahirnya BUM Desa Raya Arih Ersada dengan memanfaatkan potensi pertanian bunga yang dimiliki oleh Desa Raya Beratagi.]]>
<![CDATA[Strategi Pengelolaan Unit Usaha Pesantren Berbasis Ekonomi Kreatif Di Pondok Pesantren Al-Aziziyah Kec. Gunungsari Kabupaten Lombok Barat ]]>
<![CDATA[Ladiva, Rosdianah]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4133
<![CDATA[Dalam penelitian ini, peneliti fokus membahas tentang Strategi Pengelolaan Unit Usaha Pesantren Berbasis Ekonomi Kreatif di Pondok Pesantren Al-Aziziyah Kec. Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh ketua pengelola Kedai Taman Langit dalam memajukan unit usaha tersebut.Hasil dari penelitian yang diperoleh ialah: Strategi yang gunakan oleh pengelola dari kedai taman langit Pertama, strategi branding dengan menggunakan flastfom digital seperti Instagram dengan nama instagramnya @tamanlangit_lombok, Kedua pelibatan komunitas Fotografer dalam mempromosikan kegiatan/event yang ada di kedai tersebut, Ketiga Pelibatan Steak holder seperti Dinas Pariwisata dan Badan Pendapatan Daerah adalah mitra strategis dalam memajukan kedai taman langit ini seperti untuk mendapat ijin dan lain sebaginya.Implikasi dari penelitian ini ialah agar Pondok pesantren diluarsana dalam usaha menciptakan peluang ekonomi kreatif baru bisa mengadopsi apa yang sudah dilakukan ketua pengelola kedai taman langit dan tim dan menjadi rujukan bagi promosi wisata yang dapat membangkitkan pariwisata khusu di Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB kedepannya.]]>
<![CDATA[Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 515 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 Terkait Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Itikad Buruk Debitor Dalam Permohonan Pailit ]]>
<![CDATA[Fatoni, Ahmad]]>;
<![CDATA[Gultom, Elfrida Ratnawati]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4156
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum Kreditor terhadap itikad buruk Debitor dalam permohonan pailit. Bagaimana pengaturan suatu permohonan pailit yang diajukan oleh debitor, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor atas itikad buruk debitor dalam mengajukan permohonan pailit, adalah pokok permasalahan dalam paper ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sumber data sekunder. Data-data yang terkumpul dianalisis dan diolah secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan permohonan pailit oleh debitor diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 ayat (1) yang mensyaratkan debitor dapat mengajukan permohonan pailit dengan syarat memiliki dua kreditor atau lebih, serta tidak membayar utang. Pasal tersebut memberikan syarat yang multitafsir terkait permohonan pailit oleh debitor sendiri yaitu pada frasa “ketidakmampuan membayar utang” tidak menjelaskan apakah ketidakmampuan tersebut disengaja atau memang pada dasarnya tidak memiliki kemampuan membayar utang, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh debitor. Upaya hukum yang dapat ditempuh melalui dua cara yaitu: 1) Kesadaran hakim dalam menerapkan hukum dengan cara mempertimbangkan sisi keadilan bagi pihak kreditor dan debitor. 2) Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Kreditor sebagai tangkisan atas permohonan pailit.]]>
<![CDATA[Permasalahan Dan Upaya Dalam Pengelolaan Aset Tanah Bumn (Studi Kasus PT PLN (Persero) ]]>
<![CDATA[Apriani, Yani]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4142
<![CDATA[PT PLN (persero) adalah perusahaan milik Negara, yang aset nya merupakan aset Negara. Aset PLN per 30 Juni tahun 2022 mencapai Rp. 1.639 triliun dan menempatkannya diposisi ketiga sebagai perusahaan dengan aset terbesar. Aset PLN banyak berupa tanah yang tujuan pembebasannya digunakan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, yaitu pembangunan Pembangkit, Gardu Induk (GI) dan saluran transmisi SUTET/SUTT/SKTT dengan lokasi tersebar. Kondisi aset PLN existing ada yang sudah memiliki legalitas dan pemanfaatan tanahnya sudah optimal, tetapi masih banyak juga yang tanahnya belum bersertipikat, belum dimanfaatkan, memiliki produktifitas rendah bahkan bermasalah, untuk itu diperlukan percepatan pembenahan aset terkait legalitas, pengamanan dan pemeliharaannya. Dengan pengelolaan aset yang baik bertujuan dapat meminimalisir permasalahan, meningkatkan nilai aset dan menyelamatkan aset negara.]]>
<![CDATA[Implementasi Pembagian Harta Debitur Pailit Oleh Kurator Atas Upah Pekerja Yang Terhutang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/Puu-Xi/2013 ]]>
<![CDATA[Harahap, Riky Rizkian]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4158
<![CDATA[Kedudukan kreditor memegang peranan penting dalam kepailitan sebab hal inilah yang menjadi dasar Kurator untuk menentukan pembagian harta pailit yang akan dibagikan kepada Kreditor sesuai dengan prioritasnya berdasarkan Undang-Undang. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 67/PUU-XI/2013 pada dasarnya memberikan kedudukan Upah pekerja sebagai kreditor preferen dan mengubah posisi upah buruh di atas kreditor lainnya. Penulisan ini akan membahas mengenai Implementasi Kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit atas upah buruh yang terhutang pasca Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013. Adapun dari hasil pembahasan dapat diketahui putusan MK memiliki kekuatan mengikat begitu diputuskan hanya saja Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 dalam praktiknya tidak selalu diterapkan, hal ini dikarenakan masih adanya benturan pelaksanaan dalam Undang-Undang sehingga diperlukan adanya penyesuaian Undang-Undang lainnya sehingga mengakibatkan tidak tercapainya keadilan dan kepastian Hukum]]>
