cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Published by Universitas Tribhuwana Tunggadewi
ISSN : 20887469     EISSN : 24076864     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Reformasi adalah jurnal peer-review yang menerbitkan artikel tentang praktik, teori, dan penelitian di semua bidang komunikasi politik, komunikasi massa, media & gender, komunikasi pemasaran, pelayanan publik, manajemen publik, pelayanan publik, kebijakan publik, dan otonomi daerah. Scope jurnal terdiri dari sosial, politik, komunikasi. Setiap naskah yang diserahkan akan ditinjau oleh satu peer-reviewer menggunakan metode double blind review. Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Politik diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurnal ini diterbitkan setiap enambulan sekali (Januari-Juni dan Juli-Desember).
Arjuna Subject : -
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 14, No 1 (2024)" : 17 Documents clear
Representasi dan Konstruksi Iklan Pada Produk Kosmetik Halal di Media Sosial Imron, Ali; Aminulloh, Akhirul
REFORMASI Vol 14, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i1.5900

Abstract

Indonesia is a country with a majority Muslim population and has an influence on developing culture, including the pattern of consumerism among the Indonesian Muslim community. Based on these conditions, companies that create halal certified products. Starting from products consumed directly or indirectly. Several products other than food and drinks in Indonesia that have halal certification include cosmetic products. This research aims to analyze the representation and construction of advertising for halal cosmetic products on social media, especially Instagram. This research uses a qualitative method with Roland Barthes' semiotic approach to examine the form of signs and signifiers. This research uses the perspective of Network Society theory (Jurgen Habermas) to analyze the forms of norms and lifewords in halal product advertisements. This research is based on media analysis so that the data collection technique is through advertisements obtained from Instagram. The research results show that representation in symbolic form in advertisements for cosmetic products with halal logos can be seen from the use of models, words and scenarios created by producers. The norms used are religious norms because the cosmetic products used by Muslim women are halal products. Meanwhile, lifeworld is the message the producers want to convey.AbstrakIndonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim dan berpengaruh terhadap kultur yang berkembang, termasuk pola konsumerisme di kalangan masyarakat muslim Indonesia. Berangkat dari kondisi tersebut, perusahaan yang menciptakan produk bersertifikasi halal. Mulai dari produk yang dikonsumsi secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa produk selain makanan dan minuman di Indonesia yang telah memiliki sertifikasi halal diantaranya produk kosmetik. Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi dan konstruksi iklan pada produk kosmetik halal di media sosial, teutama Instagram. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan semiotika Roland Barthes untuk mengkaji bentuk tanda dan penanda. Penelitian ini menggunakan perspektif teori Masyarakat Jejaring (Jurgen Habermas) untuk menganalisis bentuk norma dan lifeword dalam iklan produk halal. Penelitian ini berbasis analisis media sehingga teknik pengumpulan data melalui iklan yang diperoleh dari Instagram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi dalam bentuk simbolik pada iklan produk kosmetik dengan logo halal telihat dari penggunaan model, kata-kata serta skenario yang dibuat oleh produser. Norma yang digunakan adalah norma agama dikarenakan produk kosmetik yang digunakan wanita muslim adalah produk yang halal. Sedangkan lifeworld adalah pesan yang ingin disampaikan oleh produsen.
Dynamic Governance dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Khotimah, Putri Eni; Suprastiyo, Ahmad; Suhindarno, Heny
REFORMASI Vol 14, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i1.5432

Abstract

Through population registration, civil registration, data management, and utilization of the results for public services and other sectors, population administration is the process of structuring and controlling population documents and data. In the beginning, the service conditions before the innovation were all services were centralized at the Population and Civil Registration Service of Bojonegoro Regency, resulting in piles of files, crowds, very long queues, apart from that there were problems in terms of internet network availability. This research aims to determine dynamic governance in the implementation of population administration services and identify the extent to which the government predicts every development in terms of services. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques used, namely interviews and observation. This research uses theory according to Neo Chen 2007, where there are three capabilities in dynamic governance, namely Think Ahead (Thinking Ahead), Think Again (Thinking Again), Think Across (Thinking Across Boundaries). The results of this research are that the Population and Civil Registration Service of Bojonegoro Regency has thought ahead by preparing online and offline services and creating various innovations in order to bring services closer to the community, apart from that, it has also thought again by conducting periodic evaluations once a month, and thinking cross borders by adopting ideas from other regions by implementing services directly to the community.AbstrakMelalui pencatatan kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan data, dan pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lainnya, administrasi kependudukan adalah proses penataan dan pengendalian dokumen dan data kependudukan. Pada awalnya kondisi pelayanan sebelum adanya inovasi seluruh pelayanan terpusat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro sehingga terjadi penumpukan berkas, terjadi kerumunan, antrean yang sangat panjang, selain itu terdapat kendala dalam hal ketersediaan jaringan internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dynamic governance dalam penyelenggaraan pelayanan administasi kependudukan dan mengidentifikasi sejauh mana pemerintah dalam memprediksi setiap perkembangan dalam hal pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan teori menurut Neo Chen 2007, yang mana terdapat tiga kapabilitas dalam dynamic governance, yaitu Think Ahead (Berpikir Kedepan), Think Again (Berpikir Lagi), Think Across (Berpikir Lintas Batas). Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro telah berpikir kedepan dengan mempersiapkan pelayanan online dan offline serta menciptakan berbagai inovasi dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, selain itu juga telah berpikir lagi dengan melakukan evaluasi secara periodik setiap 1 bulan sekali, dan berpikir lintas batas dengan mengadopsi pemikiran dari daerah lain dengan menerapkan pelayanan yang langsung kepada masyarakat.
Kelayakan dan Strategi Pengembangan Potensi Wilayah dalam Mendorong Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Garut Utara Rusmanto, Wieky; Rochaeni, Atik; Meirina Djuwita, Tita; Mustiraya, Raya; Agustine, Ine; Noer Ikhsan, Fajar
REFORMASI Vol 14, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i1.5837

Abstract

The expansion of the region in West Java Province is considered very urgent considering the area is too large with a very large population. Likewise with Garut Regency, the difficulty of community accessibility and public services, especially in the North Garut area, so to overcome this it is necessary to expand the region/region. This study uses a SWOT analysis according to J. David Hunger Thomas L. Wheleen. With the aim of knowing what strategies can be done to develop the North Garut region when it becomes a preparation area for North Garut Regency. From the results of existing studies based on Law No. 23 of 2014 and PP No. 78 of 2007, the North Garut region is already in the capable category and is recommended to become an autonomous region. The regional development strategy that can be done is by utilizing the potentials that exist in the North Garut region such as tourism potential, agriculture, infrastructure, and optimizing the management of existing resources. Therefore, it is inseparable from the role of the organizers of the preparatory area later in formulating and implementing appropriate governance designs so that the development of the preparatory area of North Garut Regency can improve people's welfare and improve access to public services.AbstrakPemekaran wilayah di Provinsi Jawa Barat dinilai sudah sangat mendesak mengingat wilayah yang terlalu luas dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Begitu pula dengan Kabupaten Garut, kesulitannya aksesibilitas masyarakat dan pelayanan publik khususnya di wilayah Garut Utara, maka untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya pemekaran wilayah/daerah. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT menurut J. David Hunger Thomas L. Wheleen. Dengan tujuan untuk mengetahui strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan wilayah Garut Utara ketika menjadi daerah persiapan Kabupaten Garut Utara. Dari hasil kajian yang ada berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 dan PP No.78 Tahun 2007, wilayah Garut Utara sudah dalam kategori mampu dan direkomendasikan untuk menjadi daerah yang otonom. Adapun strategi pengembangan wilayah yang dapat dilakukan yaitu dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di wilayah Garut Utara seperti potensi wisata, pertanian, infrastruktur, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada. Maka dari itu, tidak terlepas peran penyelenggara daerah persiapan nantinya dalam merumuskan dan menerapkan desain tata kelola yang tepat guna agar pengembangan daerah persiapan Kabupaten Garut Utara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan akses pelayanan publik.
Adaptive Governance dalam Pengelolaan Objek Wisata Growgoland Water Fun Untuk Menciptakan Pariwisata Berkelanjutan Nawangsari, Sendang Arum; Huda, Muhammad Miftahul; Mustaana, Mustaana
REFORMASI Vol 14, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i1.5430

Abstract

Tourism is one sector that is very helpful in economic growth and community welfare by reducing unemployment around tourist sites. However, after the Covid-19 pandemic, all tourism had to stop operating temporarily. This study aims to determine the adaptive form that has been carried out by Growgoland Water Fun tourism managers during the pandemic and post-pandemic, in addition to knowing the form of the manager's role in creating sustainable tourism. The qualitative descriptive method is the method used in this study with interviews and observations as data collection techniques. This research uses theory according to Hulbert. Based on the results of the study, it shows that the manager is still not optimal in providing a less firm reprimand regarding visitors who ignore the health process and some local people who still bathe and wash in the area around the tour. In addition, in promoting tourism, it also shows less than optimal carried out by the manager. However, there are some quite optimal efforts that have been made, namely in collaborating with several related parties and in the procurement of TPS that can help in proper waste management.AbstrakPariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat membantu dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi angka pengangguran yang ada disekitar lokasi wisata. Namun setelah adanya pandemi Covid-19 membuat seluruh pariwisata harus berhenti beroperasi sementara. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bentuk adaptif yang telah dilakukan oleh pengelola wisata Growgoland Water Fun pada masa pandemi dan pasca pandemi, selain itu juga untuk mengetahui bentuk peran pengelola dalam menciptakan pariwisata berkelanjutan. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Penelitian ini menggunakan teori menurut Hulbert. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola masih kurang optimal dalam Memberikan teguran yang kurang tegas terkait pengunjung yang mengabaikan prokes dan beberapa masyarakat lokal yang masih mandi dan mencuci di area sekitar wisata. Selain itu dalam mempromosikan wisata juga menunjukkan kurang optimal yang dilakukan oleh pengelola. Namun terdapat beberapa upaya yang cukup optimal yang telah dilakukan yaitu dalam melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak terkait dan dalam pengadaan TPS yang dapat membantu dalam pengelolaan sampah yang benar.
Penerapan Absensi Berbasis Biometric dalam Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Adiwidjaja, Ignatius; Kaurna, Elisabeth; Fithriana, Noora
REFORMASI Vol 14, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i1.5099

Abstract

Workers in an organization use attendance to indicate their presence or absence from work. This study aims to determine the use of biometrics in terms of the discipline of civil servant working hours, as well as supporting and inhibiting factors. The main informant is a BKD officer who is the attendance admin of the Sukun Village office based on biometrics, and the informant identification method is a snowball sampling approach. Data analysis includes data reduction, data presentation, drawing conclusions, and verification. The research results show that the Sukun Village, Malang City has involved the participation of unique biometric-based signs to implement the government authorities' plans to complete the work. The utilization of fingerprint participation empowers the grounded, precise and high-security use of government representative discipline during working hours. Absenteeism is a training exercise used by individual staff to indicate their presence or absence at work in the office. Variables supporting the implementation of biometric-based participation include the presence of biometric-based participation, the appropriateness of the time used is very good and the existence of a unique finger impression machine can help see employee delays which have a big impact on TPP. The use of biometric-based attendance is hampered by factors such as poor interference with the internet network which hinders the operation of information systems, and outdated equipment which often causes problems (errors).AbstrakPekerja dalam suatu organisasi menggunakan absensi untuk menunjukkan kehadiran atau ketidakhadiran mereka dari pekerjaan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan biometrik dilihat dari disiplin jam kerja PNS, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Informan utama adalah petugas BKD yang merupakan admin absensi kantor Kelurahan Sukun berdasarkan biometrik, dan metode identifikasi informan adalah dengan pendekatan snowball sampling. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Sukun Kota Malang telah melibatkan partisipasi tanda unik berbasis biometrik untuk melaksanakan rencana otoritas pemerintah untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemanfaatan partisipasi sidik jari memberdayakan penggunaan disiplin perwakilan pemerintah yang membumi, tepat, dan aman tinggi selama jam kerja. Ketidakhadiran adalah pelatihan yang digunakan oleh individu staf untuk menunjukkan kehadiran atau ketidakhadiran mereka di tempat kerja di kantor. Variabel pendukung pelaksanaan partisipasi berbasis biometrik antara lain adanya partisipasi berbasis biometrik, kelayakan waktu yang digunakan sangat baik dan adanya mesin finger impression yang unik dapat membantu melihat keterlambatan pegawai yang sangat berpengaruh pada TPP. Penggunaan absensi berbasis biometrik terkendala oleh faktor-faktor seperti gangguan yang kurang baik pada jaringan internet yang menghambat pengoperasian sistem informasi, dan peralatan yang sudah ketinggalan zaman yang sering terjadi masalah (error).
Implementasi Kebijakan Terkait Hari dan Jam Kerja Pegawai ASN di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional Retnowati, Anie
REFORMASI Vol 14, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i1.5551

Abstract

This research aims to determine the causal factors that influence the implementation of policies regarding employee working days and hours within BRIN. This research uses a qualitative method with a case study approach. The data collection method used was interviews with participants. The selection of participants was carried out using purposive sampling technique. The interview results were then analyzed by processing the information into written segments or coding, then determining sub-themes and themes of research findings based on the coding that emerged. The results of this research show that policy implementation is influenced by communication and resource factors, while bureaucratic disposition and structure do not influence the implementation of working day and hour policies in the BRIN environment. The resource factor is the most dominant factor influencing the implementation of working days and hours policies within the BRIN environment.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang memengaruhi implementasi kebijakan terkait hari dan jam kerja pegawai di lingkungan BRIN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara kepada partisipan. Pemilihan partisipan dilakukan dengan teknik purposive sampling (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu). Hasil wawancara kemudian dianalisis dengan mengolah informasi menjadi segmen-segmen tulisan atau koding, selanjutnya menentukan sub tema dan tema temuan penelitian berdasarkan koding yang muncul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan hari dan jam kerja di lingkungan BRIN dipengaruhi oleh faktor komunikasi dan sumber daya. Faktor sumber daya merupakan faktor yang paling dominan memengaruhi implementasi kebijakan hari dan jam kerja di lingkungan BRIN.
Optimization of Education System Implementation in Aceh Besar Regency Putra, I Made Arie Widyasthana Wartana; Luthfi, Ahmad; Amali, Adityal Chisabul; Nurhalisa, Sabrina
REFORMASI Vol 14, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i1.5877

Abstract

In some developed countries, education is one of the main problems in increasing human resource capacity, especially in Indonesia. The principle of decentralization allows the government to create independent laws that give local governments the authority to manage all aspects of education. This study aims to determine the implementation of the education system in Aceh Besar Regency. This study uses a qualitative approach to understand the optimization of the implementation of the education system in Aceh Besar District. Data were collected through interviews, observation, and analysis of data from various literature and previous research. The research findings show that the Aceh Besar District government has taken systematic steps in formulating policies, developing programs, implementing, and monitoring and evaluating education programs. Some of the main programs implemented include the Mobilizer School Program, data-based planning, implementation of the Independent Curriculum, and development of educational facilities and infrastructure. Monitoring and evaluation is carried out through periodic assessments, collecting feedback from stakeholders, and field visits. The evaluation results show an increase in student and teacher performance, as well as the positive impact of the implementation of the policy.AbstrakDi beberapa negara maju pendidikan menjadi salah satu masalah utama dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di Negara Indonesia. Asas desentralisasi memungkinkan pemerintah untuk membuat undang-undang mandiri yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola semua aspek pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan sistem pendidikan di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami optimalisasi penyelenggaraan sistem pendidikan di Kabupaten Aceh Besar. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis data dari berbagai literatur dan penelitian terdahulu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah melakukan langkah-langkah sistematis dalam merumuskan kebijakan, menyusun program, mengimplementasikan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program pendidikan yang dijalankan. Beberapa program utama yang diimplementasikan antara lain Program Sekolah Penggerak, perencanaan berbasis data, implementasi Kurikulum Merdeka, dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui penilaian berkala, pengumpulan feedback dari stakeholder, dan kunjungan lapangan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan kinerja siswa dan guru, serta dampak positif dari implementasi kebijakan tersebut.
Good Governance and Its Paradoxes in Indonesia: The Case of Yogyakarta Cultural Village Program Insani, Amalia Permata; Susilo, Anggun Trisnanto Hari
REFORMASI Vol 14, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i1.5441

Abstract

This research aims to answer the question of how global norms such as good governance is implemented at the local level. It is also picturing the challenges of implementing global norms at local level, which telling a big picture of south and west relations. In this research, two villages are selected as case studies namely Wedomartani and Terban which both are in the Special Regency of Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta/DIY) Indonesia in the period of 2014-2022. The province promotes the Village Cultural Program (Program Desa Budaya) which is believed implementing principles of good governance. Using a qualitative method, this research found that good governance principles collide with existing local norms. Taken from the two case studies, the most difficult principles under good governance to be implemented on the ground are transparency and accountability. These principles clash with local values named Sendhika Dhawuh, a form of adherence to a higher hierarchy in Yogyakarta and mendhem jero.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana norma global seperti Tata Kelola Pemerintahan yang Baik diimplementasikan di tingkat lokal. Penelitian ini juga menggambarkan tantangan-tantangan dalam mengimplementasikan norma global di tingkat lokal, yang merupakan gambaran besar dari hubungan antara negara-negara Selatan dan Barat. Dalam penelitian ini, dua desa dipilih sebagai studi kasus yaitu Desa Wedomartani di Kabupaten Sleman dan Desa Terban di Kota Yogyakarta, yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Indonesia, pada periode 2014-2022. Provinsi ini menggalakkan Program Desa Budaya yang diyakini telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik berbenturan dengan norma-norma lokal yang ada. Dari dua studi kasus yang diambil, prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang paling sulit diterapkan di lapangan adalah transparansi dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini berbenturan dengan nilai-nilai lokal yang dinamakan Sendhika Dhawuh, sebuah bentuk kepatuhan terhadap hierarki yang lebih tinggi di Yogyakarta dan mendhem jero.
Konsep Partisipasi Publik yang Bermakna Sebagai Pencegahan Gejala Autocratic Legalism di Indonesia Fauzi, Egi; Noor, Herry Tarmidjie; Ramdhani, Fahmi Ali
REFORMASI Vol 14, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i1.4455

Abstract

Various demonstrations that have colored the formation of laws in Indonesia in recent years have been in the spotlight because their formation is problematic and there are deviations from what the law should have been. This indicates symptoms of autocratic legalism in Indonesia. Autocratic legalism cannot be separated from the process of forming a law because autocratic legalism refers to parties holding power in the legislative and executive realms who commit acts that abandon the principles of constitutionalism by acting and taking refuge behind the law. A new concept emerged when the Constitutional Court decided on a judicial review case involving the Job Creation Law; this concept is called meaningful participation. This study aims to look at the symptoms of autocratic legalism in Indonesia and how meaningful participation can prevent those symptoms. The research method used is the doctrinal method. The results of this study show that autocratic legalism legitimizes its power by using law, and in several laws that have been formed in Indonesia, symptoms of autocratic legalism are strongly felt. Prevention of symptoms of autocratic legalism can be achieved with the concept of meaningful participation in every stage of the process of forming a law, with the preconditions of the public's right to have their opinion heard, the right to have their opinion considered, and the right to get an explanation or answer for the opinion given.AbstrakBeragam aksi demonstrasi mewarnai pembentukan undang-undang di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan karena pembentukanya yang bermasalah dan terdapat penyimpangan dari yang seharusnya undang-undang itu dibentuk. Hal tersebut mengindikasikan gejala autocratic legalism di Indonesia. Autocratic legalism tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan suatu undang-undang, karena autocratic legalism ialah merujuk pada pihak-pihak yang memegang kekuasaan di ranah legislatif maupun eksekutif melakukan perbuatan yang meninggalkan prinsip-prinsip konstitusionalisme dengan bertindak serta berlindung dibalik hukum. Sebuah konsep baru muncul saat Mahkamah Konstitusi memutus perkara pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja, konsep tersebut disebut dengan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Penelitian ini bertujuan untuk melihat gejala-gejala autocratic legalism di Indonesia, serta meaningful participation dapat mencegah gejala autocratic legalism di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode doktrinal. Hasil dari penelitian ini menunjukan autocratic legalism melegitimasi kekuasaannya menggunakan hukum dan dalam beberapa udang-undang yang dibentuk di Indonesia kental terasa gejala autocratic legalism didalamnya. Pencegahan gejala autocratic legalism dapat dicegah dengan konsep meaningful participation dalam setiap tahapan proses pembentukan suatu undang-undang dengan prasyarat hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.
Evaluasi Program Bantuan Modal Tanpa Bunga Untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Kepulauan Riau Suyono, Suyono; Adhayanto, Oksep; Subiyakto, Rudi
REFORMASI Vol 14, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i1.5102

Abstract

This research aims to evaluate policies related to the Interest-Free Capital Assistance Program for MSMEs in Kepulauan Riau Province through a descriptive-qualitative approach using the William N. Dunn Model Policy Evaluation. The results of the research show that, first, the Interest-Free Capital Assistance Program Policy for MSMEs in the Kepulauan Riau Province is in accordance with the goal, namely that MSME actors can survive the impact of COVID-19. This can be seen from the budget allocation of Interest-Free Capital Assistance that increases every year. Second, the Interest-Free Capital Assistance Program Policy for MSMEs in the Kepulauan Riau Province has been beneficial for MSME actors. This can be seen from the number of MSME actors receiving assistance, which increases every year. And, third, the Interest-Free Capital Assistance Program Policy for MSMEs in the Kepulauan Riau Province has supported and satisfied stakeholders. This can be seen from the support of various parties, such as policymakers, service providers, regulation providers, and beneficiaries who request that this policy continue. This research also suggests that intensive coordination between stakeholders is needed, systems that have been successfully run elsewhere need to be adopted, and commitment needs to be strengthened, especially from service providers.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan terkait Program Bantuan Modal Tanpa Bunga untuk UMKM di Provinsi Kepulauan Riau melalui pendekatan Kualitatif Deskriptif dengan menggunakan Evaluasi Kebijakan Model William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, Kebijakan Program Bantuan Modal Tanpa Bunga untuk UMKM di Provinsi Kepulauan Riau sudah sesuai dengan tujuan yaitu agar pelaku UMKM dapat bertahan dari dampak Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran Bantuan Modal Tanpa Bunga yang bertambah setiap tahun. Kedua, Kebijakan Program Bantuan Modal Tanpa Bunga untuk UMKM di Provinsi Kepulauan Riau sudah bermanfaat bagi pelaku UMKM. Hal ini dapat dilihat dari Pelaku UMKM penerima bantuan yang bertambah setiap tahun. Serta, Ketiga, Kebijakan Program Bantuan Modal Tanpa Bunga untuk UMKM di Provinsi Kepulauan Riau sudah mendukung dan memuaskan stakeholder. Hal ini dapat dilihat dari dukungan berbagai pihak seperti pengambil kebijakan, penyedia regulasi, penyedia layanan, sampai dengan penerima manfaat yang meminta agar kebijakan ini agar terus dilanjutkan. Penelitian ini juga menyarankan bahwa perlu dilakukan koordinasi yang intensif antar pemangku kepentingan, perlu mengadopsi sistem yang sudah berhasil dijalankan ditempat lain, serta perlu penguatan komitmen khususnya dari pihak penyedia layanan.

Page 1 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2025) Vol 15, No 1 (2025) Vol 14, No 2 (2024) Vol 14, No 1 (2024) Vol 13, No 2 (2023) Vol 13, No 1 (2023) Vol 12, No 2 (2022) Vol 12, No 1 (2022) Vol 11, No 2 (2021) Vol 11, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2020) Vol 10, No 1 (2020) Vol 9, No 2 (2019) Vol 9, No 1 (2019) Vol 8, No 2 (2018) Vol 8, No 1 (2018) Vol 7, No 2 (2017) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2016) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2015) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 2 (2014) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2013) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2012) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2011) More Issue