Garuda - Garba Rujukan Digital

Program Pemberdayaan TBM Rumah Singgah Al-Barokah dalam Meningkatkan Inklusi Sosial Masyarakat Perdagangan Sari, Dina Mei; Batubara, Abdul Karim
REFORMASI Vol 13, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i2.5053

This research aims to o determine the Al-Barokah Reading Center activity program related to social inclusion and its implementation for the trading community and to find out what obstacles are experienced in carrying out the Al-Barokah Reading Center empowerment program in increasing community social inclusion. Trading. In this study, the researcher used a descriptive qualitative research type, while the determination of the informants that the researcher did was using a purposive sampling technique, where there were 2 informants in the study. The data collection technique was carried out in several stages, namely observation, interviews, and documentation of activities in the Al-Barokah Shelter TBM. The results of this study indicate that there are several points that are being made by TBM in carrying out empowerment programs to increase community social inclusion, namely programs in the form of literacy movements, orphan social movements, socialization of the effects of drugs, storytelling, collaboration between library institutions, collaboration with the institute is obliged to report drugs. While the obstacles in carrying out this empowerment program are the limited facilities and infrastructure as well as the budget owned by TBM.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui program kegiatan taman baca Rumah Singgah Al-Barokah yang berkaitan dnegan inklusi sosial serta implementasinya untuk masyarakat perdagangan serta untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam menjalankan program pemberdayaan taman baca rumah singgah Al-Barokah dalam meningkatkan inklusi sosial masyarakat Perdagangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, adapun penentuan informan yang peneliti lakukan yaitu menggunakan teknik purposive sampling, dimana informan dalam penelitian berjumalah 2 oraang. Teknik penggumpulan data dilakukan dengan beberapa tahap yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi kegiatan-kegiatan yang ada di TBM Rumah Singgah Al-Barokah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa point yang menjadi upaya yang dilakukan TBM dalam menjalankan program pemberdayaan untuk meningkatkan inklusi sosial masyarakat yaitu program berupa gerakan literasi, gerakan sosial anak yatim, sosialisasi dampak narkoba, melakukan story telling, kerjasama antar lembaga perpustakaan, kerjasama dengan institut wajib lapor narkoba. Sedangkan hambatan dalam menjalankan program pemberdayaan ini yaitu masih terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran yang dimiliki TBM.

Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Bachmid, Fahri
REFORMASI Vol 13, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i2.4479

Constitutional Court, through Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, states that the Job Creation Law is conditionally unconstitutional, so the Government is asked to amend the Job Creation Law within the last two years. The Government did not implement the Job Creation Law as mandated by the Constitutional Court Decision. Instead, the Government stipulated the Job Creation Perppu as a substitute for the Job Creation Law, which had been declared formally flawed by the Constitutional Court. Problems arising from the stipulation of the Job Creation Perppu include the stipulation of the Work Creation Perppu; and the implication of the enactment of Perppu by the Government after the Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020. This study aims to find out the various polemics and implications of the enactment of Perppu by the Government after the Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020. The research method used is normative legal research in the form of library research. The data collection technique used in this study was a literature study which was then analyzed qualitatively. The research results obtained are that the Job Creation Perppu is not in line with the Constitutional Court decision No. 91/PUU-XVIII/2020, reasons for urgency that force cannot be assumptive and calculative, basic principles and juridical parameters in constructing a nature and precarious situation that compels constitutional limits have been formulated by the Constitutional Court in Decision Number 138/PUU-VII/2009.AbstrakMahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, sehingga pemerintah diminta untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam dua tahun ini. Atas hal tersebut pemerintah tidak melaksanakan sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi, namun menetapkan Perppu Cipta Kerja sebagai pengganti UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi. Permasalahan yang timbul dari penetapan Perppu Cipta Kerja, antara lain: penetapan Perppu Cipta Kerja; dan implikasi ditetapkanya Perppu oleh pemerintah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui berbagai polemik dan implikasi ditetapkanya Perppu oleh pemerintah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian yang diperoleh yaitu Perppu Cipta Kerja tidak sejalan dengan putusan Mahkamah konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, alasan kegentingan yang memaksa tidak boleh asumtif serta kalkulatif, prinsip dasar dan parameter yuridis dalam mengkonstruksikan suatu sifat dan keadaan kegentingan yang memaksa telah dirumuskan batasan konstitusionalnya oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009.

Factors Affecting Community's Intention to Use Lestari Applications Through the Umega Model Yohanes, Yulius; Elyta, Elyta; Zulkarnaen, Zulkarnaen; Kurniawan, Cahyadi
REFORMASI Vol 13, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i2.4935

This study's goal is to utilize the UMEGA model to examine the factors influencing people's tendency to use the NTB Lestari Application. The framework model for this study. this study examines how much the UMEGA variable affects users of the NTB Sustainable Application's level of quantitative behavioural intention. A quantitative approach was used for this study's methodology. The framework model for this study was the Unification Model of Information Technology Act Deployment or UMEGA. A quantitative approach was used for this study's methodology. The primary data came from a survey consisting of a questionnaire completed by 92 individuals in total. Using the SmartPLS 3.0 program, the Partial Least Square (PLS) approach was used for data analysis. According to the findings of the research, 1) Performance Expectations influence Attitudes, 2) Business Expectations influence Attitudes, 3) Social Influences influence Attitudes, 4) Facility Conditions influence Business Expectations, 5) Attitudes influence Behavioral Intentions (e-government), 6) Facility Conditions have no effect on Behavioral Intentions, and 7) Perceived Risk has no effect on Attitudes. It is necessary to increase public awareness about the safety of the NTB Sustainable Application and network infrastructure, and this must be done in a way that is convincing to the general public and visitors.AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki unsur-unsur yang mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk menggunakan Aplikasi Lestari NTB dengan menggunakan model UMEGA. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana variabel UMEGA berdampak pada tingkat niat perilaku kuantitatif yang ditunjukkan oleh pengguna Aplikasi Berkelanjutan NTB. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk metodologi penelitian ini. The Unified Model of Electronic Government Adoption atau sering dikenal dengan UMEGA merupakan model kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk metodologi penelitian ini. Data primer berasal dari survei yang terdiri dari kuesioner yang diisi oleh 92 orang secara total. Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan aplikasi SmartPLS 3.0. Menurut temuan penelitian, 1) Ekspektasi Kinerja mempengaruhi Sikap, 2) Ekspektasi Bisnis mempengaruhi Sikap, 3) Pengaruh Sosial mempengaruhi Sikap, 4) Kondisi Fasilitas mempengaruhi Ekspektasi Bisnis, 5) Sikap mempengaruhi Niat Perilaku (e-government), 6 ) Kondisi Fasilitas tidak berpengaruh terhadap Niat Perilaku, dan 7) Persepsi Risiko tidak berpengaruh terhadap Sikap. Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan Aplikasi Berkelanjutan NTB dan infrastruktur jaringan, dan hal ini harus dilakukan dengan cara yang meyakinkan bagi masyarakat umum dan pengunjung.

Pengembangan Objek Wisata dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Kabupaten Malang Adiwidjaja, Ignatius; Dorti, Maria Yelita
REFORMASI Vol 13, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i2.4963

Tourism is currently an industry that is growing rapidly and tourism objects have very potential value. The development of the tourism sector has an impact on changes in an area. Local government has an important function in the development of tourist objects, especially coaching and training. The purpose of this research is to find out the development of tourism objects in an effort to increase development, the research method is a library type, namely researchers obtain or dig up complete and accurate information data through documents and historical records as well as research related to the object of research. Based on the results of research efforts made in the development of tourist objects in enhancing development, namely community participation is an important role of the community consciously and voluntarily in development activities. Tourist attractions are the essence of tourist objects to attract visitors. Tourism promotion is an important tool in marketing tourism objects. Tourism services are fulfilling needs, accessibility, namely facilities and infrastructure that support tourism activities and also development to make an area even better. So to improve the development of tourist objects, adequate human resources and transportation infrastructure around tourist objects are needed.AbstrakPariwisata saat ini merupakan suatu industri yang sedang berkembang pesat dan objek wisata mempunyai nilai sangat potensial. Berkembangnya sektor wisata membawa dampak perubahan pada suatu wilayah. Pemerintah daerah mempunyai fungsi penting dalam pengembangan objek wisata terutama pembinaan dan pelatihan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengembangan objek wisata dalam upaya meningkatkan pembangunan, metode penelitian jenis kepustakaan yaitu peneliti mendapatkan atau menggali data informasi secara lengkap dan akurat melalui dokumen dan catatan sejarah serta penelitiaan yang terkait dengan obyek peneliti. Berdasarkan hasil penelitian upaya yang dilakukan dalam pengembangan objek wisata dalam meningkatkan pembangunan yaitu partisipasi masyarakat merupakan peran penting masyarakat secara sadar dan sukarela dalam kegiatan pembangunan. Atraksi wisata adalah intisari dari objek wisata untuk menarik pengunjung. Promosi wisata merupakan perangkat penting dalam pemasaran objek pariwisata. Pelayanan wisata merupakan sebagai pemenuhan kebutuhan, aksesibilitas yaitu fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan juga pembangunan menjadikan suatu daerah kearah lebih baik lagi. Jadi untuk meningkatkan pengembangan objek wisata yang diperlukan sumber daya manusia yang memadai dan sarana prasarana transportasi disekitar objek wisata yang lengkap.

Partisipasi Publik Berbasis Nilai Budaya Masyarakat Adat Baduy: Upaya Pelestarian Lingkungan Ardiyansah, Ardiyansah; Robby, Uchaimid Biridlo’I
REFORMASI Vol 13, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i2.4950

The increasing number of visits to Baduy customary areas poses a threat to their customary environment. This paper aims to provide an overview of the form of public participation based on the cultural values of the Baduy indigenous people in efforts to preserve the environment in their area. As it is known that the cultural values of the Baduy indigenous people are ancestral values that make the Baduy indigenous people live in harmony with nature and the environment. The application of cultural values is a form of public participation by the Baduy indigenous people, so that they can assist the government in the decision-making process. This research is a descriptive research with a qualitative approach by conducting interviews with 40 informants who are indigenous peoples and Baduy customary institutions, informants have also met the requirements to become resource persons for this research. The values of the Baduy people are grouped into four, namely, the values of life, the values of traditions and beliefs, the values of maintaining the balance of nature, and the values of togetherness/mutual cooperation. The cultural value in maintaining the balance of nature that has been carried out by the Baduy indigenous people is about how they carry out their daily lives, work side by side with nature, and the architecture of buildings in their area which is still natural without using chemicals. These cultural values are still carried out by the Baduy indigenous people as a form of public participation that runs optimally. This is a recommendation for the government in formulating policies related to nature conservation.AbstrakPeningkatan jumlah kunjungan kawasan adat Baduy memberikan ancaman terhadap lingkungan adat mereka. Makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana bentuk partisipasi publik berbasis nilai budaya masyarakat adat Baduy dalam upaya pelestarian lingkungan kawasan mereka. Seperti diketahui bahwa nilai budaya masyarakat adat Baduy merupakan nilai leluhur yang menjadikan masyarakat adat Baduy hidup selaras dengan alam dan lingkungan. Penerapan nilai budaya merupakan bentuk partisipasi publik yang dilakukan masyarakat adat Baduy, sehingga dapat membantu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara kepada 40 informan yang merupakan masyarakat adat dan lembaga adat Baduy, informan juga telah memenuhi syarat untuk menjadi narasumber penelitian ini. Nilai masyarakat Baduy dikelompokan menjadi empat yaitu, nilai kehidupan, nilai tradisi dan kepercayaan, nilai menjaga keseimbangan alam, dan nilai tentang kebersamaan/gotong royong. Nilai budaya dalam menjaga keseimbangan alam yang telah dijalankan masyarakat adat baduy yaitu tentang bagaimana mereka menjalankan kehidupan sehari-hari, bekerja dengan tetap berdampingan dengan alam, serta arsitektur bangunan dikawasan mereka yang masih alami tanpa menggunakan bahan kimia. Nilai budaya tersebut masih tetap dijalankan oleh masyarakat adat Baduy sebagai bentuk partisipasi publik yang berjalan optimal. Hal ini menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pelestarian alam.

Peraturan Bupati Tentang Optimalisasi Kandungan Lokal dalam Kegiatan Industri Migas di Kabupaten Bojonegoro Rupiarsieh, .
REFORMASI Vol 13, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i2.4990

Bojonegoro Regency is one of the major oil and gas producing regions in Indonesia. On the one hand, increasing regional income. On the other hand, it has the potential to cause social unrest, especially in producing villages. Bojonegoro Regent Regulation Number 48 of 2011 concerning Local Optimization in Oil and Gas Industry Activities in Bojonegoro Regency is expected to be able to suppress the jealousy of local people in exploration activities. This study aims to evaluate the policy of Perbup No 48 of 2011, which is measured by six indicators from William Dunn's evaluation theory. Namely, effectiveness, efficiency, accuracy, adequacy, equity/equality, and responsiveness. The study used a descriptive qualitative research type. The research location is in Ngampel Village, Kapas District. Data collection techniques in the form of observation, in-depth interviews and documentation studies. The results showed that Perbup Number 48 of 2011 went through a process of study/discussion and encouragement from various parties. This Perbup was born after the issuance of Regional Regulation No. 23 of 2011. Thus, it is seen as more efficient in providing a form of partiality to local people, even though it has not been fully effective and efficient.AbstrakKabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah penghasil migas besar di Indonesia. Di satu sisi, meningkatkan pendapatan daerah. Di sisi lain berpotensi menimbulkan gejolak sosial, terutama di desa penghasil. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2011 tentang Optimalisasi Lokal dalam Kegiatan Industri Migas di Kabupaten Bojonegoro diharapkan mampu menekan kecemburuan masyarakat lokal dalam kegiatan eksplorasi. Studi ini bertujuan mengevaluasi kebijakan Perbup No 48 Tahun 2011, yang diukur dengan enam indikator dari teori evaluasi William Dunn. Yakni, efektivitas, efisiensi, ketepatan, kecukupan, pemerataan/kesamaan, dan responsivitas. Studi menggunakan penelitian jenis penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, Perbup Nomor 48 Tahun 2011 melalui proses kajian/diskursus dan dorongan berbagai pihak. Perbup ini lahir setelah sebelumnya terbit Perda Nomor 23 tahun 2011. Sehingga, dipandang lebih efisien dalam memberikan bentuk pemihakan kepada lokal, meski belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien.

Analisis Kerjasama Pertahanan Australia – Timor-Leste Terkait Intensitas Kekuatan China di Laut Timor Soares, Augusto
REFORMASI Vol 13, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i2.4186

Over the past decade, Australia and China have had tensions in their relationship, and added to this, China's closeness to Timor-Leste in the security sector, especially maritime security in the Timor Sea. This raises concerns for Australia that China will become a threat to both countries and has the potential to become a Sea Power in the future that can disrupt security and stability both in the region and globally. Furthermore, this problem is the subject of this research to see how the DCP cooperation between the two countries has on the intensity of China's power in the Timor Sea. This study aims to determine the Defense Cooperation Program (DCP) that was carried out between Australia and Timor-Leste regarding the intensity of China's power in the Timor Sea for the 2013-2022 period. The research conducted is explanatory research, which wants to explain the DCP that has been developed in the last decade and the method that used in analyzing data is a qualitative method. In this letter, the author uses the concept of Military Security (Galbreath and Deni) and Maritime Security (Lutz Feldt) as a basis for conducting an analysis of existing problems. The results of this research show that through DCP Australia supports Timor-Leste significantly to ensure security and stability in the Timor Sea.AbstrakSelama satu dekade terakhir antara Australia dan China memiliki ketegangan dalam hubungan, serta ditambahkan lagi dengan kedekatan China di Timor-Leste dalam bidang keamanan, khususnya keamanan laut di Laut Timor. Hal tersebut memunculkan kekhawatiran bagi Australia bahwa China akan menjadi ancaman bagi kedua negara serta berpotensi menjadi Sea Power di masa depan yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas baik dalam kawasan maupun secara global. Selanjutnya masalah tersebutlah yang menjadi bahasan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana kerjasama DCP antara kedua negara terhadap intensitas kekuatan China di Laut Timor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Defence Cooperation Program (DCP) yang dilakukan antara Australia dan Timor-Leste terkait intensitas kekuatan China di Laut Timor periode 2013-2022. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksplanatif, di mana ingin menjelaskan DCP yang telah dikembangkan dalam satu dekade terakhir serta metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode kualitatif. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep keamanan militer (Galbreath dan Deni) dan keamanan maritim (Lutz Feldt) sebagai landasan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa melalui DCP Australia mendukung Timor-Leste secara signifikan untuk menjamin keamanan dan stabilitas di Laut Timor.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2704 K/PDT/2015 Tentang Sewa Menyewa: Analisis Yuridis dan Aspek Keadilan Rais, Muslihin
REFORMASI Vol 13, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i2.4447

This study aims to analyze the legal considerations of the Supreme Court in the decision Number 2704 k/Pdt/2015 Regarding Leasing and whether the Supreme Court's verdict in the case is in accordance with the laws and regulations, and the value of legal justice. This research utilized the juridical-normative research method with a statutory approach and a conceptual approach. The primary legal materials and secondary legal materials that have been collected are then grouped and reviewed based on the legislative and conceptual approaches. The results of this study indicate: 1.) Legal considerations of the Supreme Court in the a quo ruling deciding to reject the petition of cassation applicants is to assess the basis and legal reasons, where the legal grounds and reasons refer to the sale and purchase agreement deed and the lease agreement. 2). Conformity of the a quo decision against legislation and invitation and the value of justice can be seen from the suitability of the application of the rules, which have been appropriate because it refers to Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, Law Number 3 of 2009 concerning the Supreme Court, and related to sale and purchase and rent leases refer to the Sale and Purchase Deed and the lease deed.AbstrakPutusan Nomor 2704 K/Pdt/2015 tentang Sewa Menyewa dan apakah putusan Mahkamah Agung dalam kasus tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai keadilan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dikelompokkan dan dikaji berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1). Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan a quo yang memutuskan untuk menolak permohonan pemohon kasasi adalah dengan menilai dasar dan alasan hukumnya, di mana dasar dan alasan hukumnya mengacu pada akta perjanjian jual beli dan akta perjanjian sewa menyewa. 2). Kesesuaian putusan a quo terhadap peraturan perundangan-undangan dan nilai keadilan dapat dilihat dari kesesuaian penerapan aturannya, yang telah sesuai karena mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dan jual beli dan sewa menyewanya mengacu pada akta jual beli dan akta sewa menyewa.

Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Tindakan Korupsi Bantuan Sosial oleh Pejabat Publik Perspektif Max Weber Ardila, Ira; Yulianti, Yulianti; Fauziah, Dede Annisa; Putri, Karla Ryanda; Firnanda, Ayu; Hardiansyah, Muhammad Agus
REFORMASI Vol 13, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i2.4029

The success of programs or public policies carried out by the government cannot be separated from the role of those in power. The ideals and goals of the nation in achieving people's welfare are also determined by the power holders. However, in reality it often doesn't work as it should. Acts of irregularities, abuses, and other unexpected actions still occur frequently by the holders of this country's power. This study aims to look at and examine acts of corruption as a result of abuse of power by officials, in this case the Minister of Social Affairs Juliari Batubara from the perspective of Max Weber's theory of social action and power. The method used in this study is qualitative-descriptive, by conducting a literature review of scientific works. The results of this research stated that Juliari Batubara as social minister had committed corruption against social assistance for people affected by Covid-19 amount of IDR 32.2 billion. Viewed from the perspective of Weber's theory, this shows the existence of power relations in achieving its goals. These power relations are in the form of class, status, and party, which can encourage them to abuse power. On the other hand, Juliari Batubara's actions are also categorized as social actions, because his acts of corruption have affected the country's stability, as well as social life, especially vulnerable groups and the poor who are affected by Covid-19 as recipients of social assistance.AbstrakKeberhasilan program ataupun kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah tidak terlepas dari peran pemegang kekuasaan. Cita-cita dan tujuan bangsa di dalam mencapai kesejahteraan rakyat pun ditentukan oleh para pemegang kuasa. Namun, kenyataannya kerap kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tindakan penyimpangan, penyelewengan, dan tindakan yang tidak diharapkan lainnya masih sering terjadi oleh para pemegang kekuasaan negeri ini. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengkaji tindakan korupsi akibat dari adanya penyelewengan kekuasaan oleh pejabat yang dalam hal ini adalah Menteri Sosial Juliari Batubara dilihat berdasarkan perspektif teori tindakan sosial dan kekuasaan Max Weber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, dengan melakukan tinjauan literatur terhadap karya-karya ilmiah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Juliari Batubara sebagai menteri sosial telah melakukan korupsi terhadap bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19 sebesar Rp 32, 2 Miliar. Dilihat dari perspektif teori Weber hal tersebut menunjukan adanya relasi kekuasaan di dalam mencapai tujuannya. Relasi kuasa tersebut berupa kelas, status, dan partai, yang mampu mendorongnya untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi lain, tindakan Juliari Batubara juga dikategorikan sebagai tindakan sosial, dikarenakan tindakan korupsi yang dilakukannya telah memengaruhi stabilitas negara, serta kehidupan sosial, khususnya kelompok rentan dan masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 sebagai penerima bantuan sosial tersebut.

Perkembangan Drone Tempur dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timur Tengah dan Ukraina Fudhali, Aufa Rabbi
REFORMASI Vol 13, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i2.4369

The development of drone technology is utilized by various parties with various backgrounds, including the defense sector and international security sectors. Unmanned combat aerial vehicles or combat drones are considered to be pioneers in contemporary warfare. Apart from civilian needs, drones in the world of defense and intelligence are often used for combat missions with the aim of eliminating targets, including killing non-combatants. This can be defined as the process of violating human rights, according to international humanitarian law. The use of drones often causes collateral damage that results in casualties, which according to Allison Brysk can be called a violation of security rights. This paper with qualitative research and literature study aims to answer the research questions regarding the development of unmanned aircraft for combat missions and allegations of human rights violations. With conducting in-depth research, it is argued that the use of drones for combat missions continues to occur and there are more and more variants and users, apart from state actors there are also non-state actors, although limited. It concludes, such a missions in Ukraine and in Middle East are often successful, but there is collateral damage that affected civilian casualties and civilian infrastructure.AbstrakPerkembangan teknologi drone dimanfaatkan oleh berbagai pihak dengan berbagai latar belakang, termasuk sektor pertahanan dan keamanan internasional. Pesawat tempur nirawak atau combat drone dianggap telah menjadi pelopor dalam peperangan kekinian. Di samping untuk kebutuhan sipil, drone di dunia pertahanan dan intelijen penggunaannya seringkali ditujukan untuk misi tempur dengan tujuan mengeliminasi sasaran, termasuk membunuh. Hal ini dapat didefinisikan sebagai proses dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) menurut international humanitarian law apabila menyerang sesuatu yang bukan semestinya, seperti rakyat sipil. Penggunaan drone untuk tempur seringkali menimbulkan collateral damage yang merenggut korban jiwa, yang menurut Allison Brysk bisa disebut sebagai pelanggaran security rights. Tulisan ini memiliki metode penelitian kualitatif dengan studi literatur, hal ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana perkembangan dari pesawat nirawak untuk misi tempur serta dugaan dalam pelanggaran hak asasi manusia. Dengan studi kualitatif melakukan penelitian secara mendalam, berargumentasi bahwasannya riset dan penggunaan drone untuk misi tempur terus terjadi dan semakin banyak variannya serta penggunanya, selain aktor negara juga terdapat aktor non-negara meskipun terbatas. Penelitian ini berkesimpulan bahwa misi pesawat nirawak di Ukraina dan di Timur Tengah seringkali mengalami keberhasilan dalam pelaksanaannya, namun tidak jarang terdapat collateral damage yang menimbulkan korban jiwa dari warga sipil atau kerusakan infrastruktur sipil.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA