Garuda - Garba Rujukan Digital

Program Jaring Pengaman Sosial Pasca Pandemi di Kabupaten Malang Setyawan, Dody; Rais, Dekki Umamur; Maroko, Julius
REFORMASI Vol 13, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i2.4674

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) has caused many changes to the economic order in the world including in Indonesia, including the economy of rural communities. As a result of Covid-19, many people have lost their source of income, especially the lower middle class, the unemployment rate has increased, and people's consumption power has decreased. Therefore, the government issued a policy in the form of a Social Safety Net to help the community's economic recovery due to the Covid-19 pandemic. This research focuses on how the village government's efforts to implement the Social Safety Net Program after the Covid-19 pandemic, especially for residents who directly carry out Covid-19 in Kalisongo Village, Dau District, Malang Regency. This study uses a qualitative method with data collection techniques through interview, observation, and documentation. The results of this study show that the Social Safety Net Program in Kalisongo Village has been carried out right on target, assistance provided to community members affected by Covid-19, including those directly exposed, and those experiencing economic difficulties due to the pandemic. The village government also involves various elements of village institutions, from preparation to assistance. The Village Government involves various village institutional elements to record residents who use according to the criteria and the Kalisongo Village Government also works together with its residents to provide assistance to residents who exercise due to Covid-19.AbstrakCorona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan banyak perubahan pada tatanan perekonomian di dunia termasuk di Indonesia, termasuk juga pada perekonomian masyarakat pedesaan. Akibat adannya Covid-19 banyak masyarakat yang kehilangan sumber pendapatan terutama masyarakat menengah ke bawah, meningkatnya angka pengangguran, dan daya konsumsi masyarakat menjadi menurun. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Jaring Pengaman Sosial untuk membantu pemulihan ekonomia masyarakat akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini fokus tentang bagaimana upaya pemerintah desa dalam mengimplementasikan Program Jaring Pengaman Sosial pasca pandemi Covid-19 khususnya kepada warga yang terdampak langsung Covid-19 di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Program Jaring Pengaman Sosial di Desa Kalisongo sudah dilakukan tepat sasaran, bantuan diberikan kepada warga masyarakat yang terdampak akibat Covid-19, termasuk mereka yang terpapar langsung, dan mereka yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi. Pemerintah Desa juga melibatkan berbagai elemen kelembagaan desa mulai dari penyusunan sampai dengan penyaluran bantuan. Pemerintah Desa melibatkan berbagai elemen kelembagaan desa untuk mendata warga yang terdampak sesuai dengan kriteria dan Pemerintah Desa Kalisongo juga bergotong-royong dengan warganya untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak akibat Covid-19.

Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Prefentif Tindak Pidana Korupsi Birokrasi Yuniningsih, Tri; Susniwati, Susniwati; Herawati, Augustin Rina; Larasati, Endang; Suwitri, Suwitri
REFORMASI Vol 13, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i2.5022

State apparatus or bureaucratscarrying out their duties andauthorities should always be guided by moral and ethical ideologies and guidelines. Public administrative ethics in this case as a moral guideline has always been a standard of judgment about the good and bad behavior of administrators. However, the truth is that there are still a lot of administrators who engage in irregularities or poor management, including corruption. Of the many work backgrounds, Aparatur Sipil Negara is the actor who is most entangled in corruption cases. This study aims to analyzehow public administration ethics as a solution to prevent corruption that occurs in the bureaucratic environment or ASN. The approach method uses qualitative descriptive analysis, with literature study techniques / literature review. According to the study's findings, public administration ethics can serve as a manual for public officials and a means of fighting corruption in the ASN and bureaucratic environments. This act of corruption is a form of deviation from public administration ethics arising from the abuse of authority of administrators for personal and group interest.AbstrakPara aparatur negara atau birokrat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya hendaknya selalu berpedoman pada ideologi dan pedoman moral dan etika. Etika administrasi public dalam hal ini sebagai pedoman moral selama ini menjadi standar penilaian tentang baik dan buruknya perilaku administrator. Namun, kenyataannya masih banyak administrator yang melakukan penyimpangan atau maladministrasi, sebagai contohnya adalah tindak korupsi. Dari sekian banyak latar belakang pekerjaan, Aparatur Sipil Negara menjadi aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana etika administrasi publik sebagai solusi pencegahan korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi atau ASN. Metode pendekatan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dengan teknik studi literatur/kajian Pustaka. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa etika administrasi publik dapat sebagai pedoman para administrator publik dan menjadi solusi dalam pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan birokrasi/ASN. Tindak korupsi ini termasuk bentuk penyimpangan etika administrasi publik yang timbul karena adanya penyalahgunaan wewenang dari administrator untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Representasi dan Konstruksi Iklan Pada Produk Kosmetik Halal di Media Sosial Imron, Ali; Aminulloh, Akhirul
REFORMASI Vol 14, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i1.5900

Indonesia is a country with a majority Muslim population and has an influence on developing culture, including the pattern of consumerism among the Indonesian Muslim community. Based on these conditions, companies that create halal certified products. Starting from products consumed directly or indirectly. Several products other than food and drinks in Indonesia that have halal certification include cosmetic products. This research aims to analyze the representation and construction of advertising for halal cosmetic products on social media, especially Instagram. This research uses a qualitative method with Roland Barthes' semiotic approach to examine the form of signs and signifiers. This research uses the perspective of Network Society theory (Jurgen Habermas) to analyze the forms of norms and lifewords in halal product advertisements. This research is based on media analysis so that the data collection technique is through advertisements obtained from Instagram. The research results show that representation in symbolic form in advertisements for cosmetic products with halal logos can be seen from the use of models, words and scenarios created by producers. The norms used are religious norms because the cosmetic products used by Muslim women are halal products. Meanwhile, lifeworld is the message the producers want to convey.AbstrakIndonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim dan berpengaruh terhadap kultur yang berkembang, termasuk pola konsumerisme di kalangan masyarakat muslim Indonesia. Berangkat dari kondisi tersebut, perusahaan yang menciptakan produk bersertifikasi halal. Mulai dari produk yang dikonsumsi secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa produk selain makanan dan minuman di Indonesia yang telah memiliki sertifikasi halal diantaranya produk kosmetik. Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi dan konstruksi iklan pada produk kosmetik halal di media sosial, teutama Instagram. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan semiotika Roland Barthes untuk mengkaji bentuk tanda dan penanda. Penelitian ini menggunakan perspektif teori Masyarakat Jejaring (Jurgen Habermas) untuk menganalisis bentuk norma dan lifeword dalam iklan produk halal. Penelitian ini berbasis analisis media sehingga teknik pengumpulan data melalui iklan yang diperoleh dari Instagram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi dalam bentuk simbolik pada iklan produk kosmetik dengan logo halal telihat dari penggunaan model, kata-kata serta skenario yang dibuat oleh produser. Norma yang digunakan adalah norma agama dikarenakan produk kosmetik yang digunakan wanita muslim adalah produk yang halal. Sedangkan lifeworld adalah pesan yang ingin disampaikan oleh produsen.

Dynamic Governance dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Khotimah, Putri Eni; Suprastiyo, Ahmad; Suhindarno, Heny
REFORMASI Vol 14, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i1.5432

Through population registration, civil registration, data management, and utilization of the results for public services and other sectors, population administration is the process of structuring and controlling population documents and data. In the beginning, the service conditions before the innovation were all services were centralized at the Population and Civil Registration Service of Bojonegoro Regency, resulting in piles of files, crowds, very long queues, apart from that there were problems in terms of internet network availability. This research aims to determine dynamic governance in the implementation of population administration services and identify the extent to which the government predicts every development in terms of services. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques used, namely interviews and observation. This research uses theory according to Neo Chen 2007, where there are three capabilities in dynamic governance, namely Think Ahead (Thinking Ahead), Think Again (Thinking Again), Think Across (Thinking Across Boundaries). The results of this research are that the Population and Civil Registration Service of Bojonegoro Regency has thought ahead by preparing online and offline services and creating various innovations in order to bring services closer to the community, apart from that, it has also thought again by conducting periodic evaluations once a month, and thinking cross borders by adopting ideas from other regions by implementing services directly to the community.AbstrakMelalui pencatatan kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan data, dan pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lainnya, administrasi kependudukan adalah proses penataan dan pengendalian dokumen dan data kependudukan. Pada awalnya kondisi pelayanan sebelum adanya inovasi seluruh pelayanan terpusat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro sehingga terjadi penumpukan berkas, terjadi kerumunan, antrean yang sangat panjang, selain itu terdapat kendala dalam hal ketersediaan jaringan internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dynamic governance dalam penyelenggaraan pelayanan administasi kependudukan dan mengidentifikasi sejauh mana pemerintah dalam memprediksi setiap perkembangan dalam hal pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan teori menurut Neo Chen 2007, yang mana terdapat tiga kapabilitas dalam dynamic governance, yaitu Think Ahead (Berpikir Kedepan), Think Again (Berpikir Lagi), Think Across (Berpikir Lintas Batas). Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro telah berpikir kedepan dengan mempersiapkan pelayanan online dan offline serta menciptakan berbagai inovasi dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, selain itu juga telah berpikir lagi dengan melakukan evaluasi secara periodik setiap 1 bulan sekali, dan berpikir lintas batas dengan mengadopsi pemikiran dari daerah lain dengan menerapkan pelayanan yang langsung kepada masyarakat.

Efektivitas Layanan Cuti Online (La-Cuti) Sebagai Respon Pelayanan Cuti Pegawai Berbasis Digital Rozikin, Mochammad; Rohman, Abd.; Samudra, Anggara Damar
REFORMASI Vol 13, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i2.5247

The BKPSDM of Pasangkayu Regency created an innovative digital-based leave service called La-Cuti by utilizing the Google Form application. This research aims to describe and analyze the level of effectiveness of implementing online leave as a response to digital-based public services compared to manual leave services. This research uses quantitative descriptive research. The data collection technique uses literature studies and surveys with the research population, namely civil servants who deal with personnel issues in each organizational unit as many as 277 Organizational Units, the total sample is 84 ASNs representing 84 Organizational Units within the Pasangkayu Regency Government, West Sulawesi Province. The results obtained are that online leave services are more effective than manual leave services with a Very Good predicate with a score of 99.07. ASN's level of understanding regarding the use of the online leave service application (La-Cuti) also received a Good rating with a score of 81.5. The conclusion of this research is that the implementation of digital-based leave licensing is more effective than manual leave services. through the digitalization process in leave services, leave services can be made easier in terms of mechanisms and procedures, cut time for processing leave, and cut costs spent on arranging leave. This is because online leave can be done anywhere and at any time.AbstrakBKPSDM Kabupaten Pasangkayu membuat sebuah inovasi pelayanan cuti berbasis digital bernama La-Cuti dengan memanfaatkan aplikasi Google Form. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait tingkat efektivitas penerapan cuti online sebagai respons pelayanan publik berbasis digital dibandingkan pelayanan cuti secara manual. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan survey dengan populasi penelitian yaitu PNS yang mengurusi masalah kepegawaian di masing-masing unit organisasi sebanyak 277 Unit Organisasi, jumlah sampel sebanyak 84 ASN yang mewakili 84 Unit Organisasi pada lingkup Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan cuti online lebih efektif dibandingkan pelayanan cuti secara manual dengan predikat Sangat Baik dengan skor 99,07. tingkat pemahaman ASN terkait penggunaan aplikasi layanan cuti online (La-Cuti) juga mendapat predikat Baik dengan skor 81,5. kesimpulan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan perizinan cuti berbasis digital lebih efektif daripada pelayanan cuti secara manual. melalui proses digitalisasi dalam pelayanan cuti, dapat mempermudah pelayanan cuti dari segi mekanisme dan prosedurnya, memotong waktu pengurusan cuti, serta memangkas biaya yang dihabiskan dalam pengurusan cuti. Hal ini karena cuti online dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.

Kelayakan dan Strategi Pengembangan Potensi Wilayah dalam Mendorong Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Garut Utara Rusmanto, Wieky; Rochaeni, Atik; Meirina Djuwita, Tita; Mustiraya, Raya; Agustine, Ine; Noer Ikhsan, Fajar
REFORMASI Vol 14, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i1.5837

The expansion of the region in West Java Province is considered very urgent considering the area is too large with a very large population. Likewise with Garut Regency, the difficulty of community accessibility and public services, especially in the North Garut area, so to overcome this it is necessary to expand the region/region. This study uses a SWOT analysis according to J. David Hunger Thomas L. Wheleen. With the aim of knowing what strategies can be done to develop the North Garut region when it becomes a preparation area for North Garut Regency. From the results of existing studies based on Law No. 23 of 2014 and PP No. 78 of 2007, the North Garut region is already in the capable category and is recommended to become an autonomous region. The regional development strategy that can be done is by utilizing the potentials that exist in the North Garut region such as tourism potential, agriculture, infrastructure, and optimizing the management of existing resources. Therefore, it is inseparable from the role of the organizers of the preparatory area later in formulating and implementing appropriate governance designs so that the development of the preparatory area of North Garut Regency can improve people's welfare and improve access to public services.AbstrakPemekaran wilayah di Provinsi Jawa Barat dinilai sudah sangat mendesak mengingat wilayah yang terlalu luas dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Begitu pula dengan Kabupaten Garut, kesulitannya aksesibilitas masyarakat dan pelayanan publik khususnya di wilayah Garut Utara, maka untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya pemekaran wilayah/daerah. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT menurut J. David Hunger Thomas L. Wheleen. Dengan tujuan untuk mengetahui strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan wilayah Garut Utara ketika menjadi daerah persiapan Kabupaten Garut Utara. Dari hasil kajian yang ada berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 dan PP No.78 Tahun 2007, wilayah Garut Utara sudah dalam kategori mampu dan direkomendasikan untuk menjadi daerah yang otonom. Adapun strategi pengembangan wilayah yang dapat dilakukan yaitu dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di wilayah Garut Utara seperti potensi wisata, pertanian, infrastruktur, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada. Maka dari itu, tidak terlepas peran penyelenggara daerah persiapan nantinya dalam merumuskan dan menerapkan desain tata kelola yang tepat guna agar pengembangan daerah persiapan Kabupaten Garut Utara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan akses pelayanan publik.

Adaptive Governance dalam Pengelolaan Objek Wisata Growgoland Water Fun Untuk Menciptakan Pariwisata Berkelanjutan Nawangsari, Sendang Arum; Huda, Muhammad Miftahul; Mustaana, Mustaana
REFORMASI Vol 14, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i1.5430

Tourism is one sector that is very helpful in economic growth and community welfare by reducing unemployment around tourist sites. However, after the Covid-19 pandemic, all tourism had to stop operating temporarily. This study aims to determine the adaptive form that has been carried out by Growgoland Water Fun tourism managers during the pandemic and post-pandemic, in addition to knowing the form of the manager's role in creating sustainable tourism. The qualitative descriptive method is the method used in this study with interviews and observations as data collection techniques. This research uses theory according to Hulbert. Based on the results of the study, it shows that the manager is still not optimal in providing a less firm reprimand regarding visitors who ignore the health process and some local people who still bathe and wash in the area around the tour. In addition, in promoting tourism, it also shows less than optimal carried out by the manager. However, there are some quite optimal efforts that have been made, namely in collaborating with several related parties and in the procurement of TPS that can help in proper waste management.AbstrakPariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat membantu dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi angka pengangguran yang ada disekitar lokasi wisata. Namun setelah adanya pandemi Covid-19 membuat seluruh pariwisata harus berhenti beroperasi sementara. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bentuk adaptif yang telah dilakukan oleh pengelola wisata Growgoland Water Fun pada masa pandemi dan pasca pandemi, selain itu juga untuk mengetahui bentuk peran pengelola dalam menciptakan pariwisata berkelanjutan. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Penelitian ini menggunakan teori menurut Hulbert. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola masih kurang optimal dalam Memberikan teguran yang kurang tegas terkait pengunjung yang mengabaikan prokes dan beberapa masyarakat lokal yang masih mandi dan mencuci di area sekitar wisata. Selain itu dalam mempromosikan wisata juga menunjukkan kurang optimal yang dilakukan oleh pengelola. Namun terdapat beberapa upaya yang cukup optimal yang telah dilakukan yaitu dalam melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak terkait dan dalam pengadaan TPS yang dapat membantu dalam pengelolaan sampah yang benar.

Penerapan Absensi Berbasis Biometric dalam Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Adiwidjaja, Ignatius; Kaurna, Elisabeth; Fithriana, Noora
REFORMASI Vol 14, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i1.5099

Workers in an organization use attendance to indicate their presence or absence from work. This study aims to determine the use of biometrics in terms of the discipline of civil servant working hours, as well as supporting and inhibiting factors. The main informant is a BKD officer who is the attendance admin of the Sukun Village office based on biometrics, and the informant identification method is a snowball sampling approach. Data analysis includes data reduction, data presentation, drawing conclusions, and verification. The research results show that the Sukun Village, Malang City has involved the participation of unique biometric-based signs to implement the government authorities' plans to complete the work. The utilization of fingerprint participation empowers the grounded, precise and high-security use of government representative discipline during working hours. Absenteeism is a training exercise used by individual staff to indicate their presence or absence at work in the office. Variables supporting the implementation of biometric-based participation include the presence of biometric-based participation, the appropriateness of the time used is very good and the existence of a unique finger impression machine can help see employee delays which have a big impact on TPP. The use of biometric-based attendance is hampered by factors such as poor interference with the internet network which hinders the operation of information systems, and outdated equipment which often causes problems (errors).AbstrakPekerja dalam suatu organisasi menggunakan absensi untuk menunjukkan kehadiran atau ketidakhadiran mereka dari pekerjaan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan biometrik dilihat dari disiplin jam kerja PNS, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Informan utama adalah petugas BKD yang merupakan admin absensi kantor Kelurahan Sukun berdasarkan biometrik, dan metode identifikasi informan adalah dengan pendekatan snowball sampling. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Sukun Kota Malang telah melibatkan partisipasi tanda unik berbasis biometrik untuk melaksanakan rencana otoritas pemerintah untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemanfaatan partisipasi sidik jari memberdayakan penggunaan disiplin perwakilan pemerintah yang membumi, tepat, dan aman tinggi selama jam kerja. Ketidakhadiran adalah pelatihan yang digunakan oleh individu staf untuk menunjukkan kehadiran atau ketidakhadiran mereka di tempat kerja di kantor. Variabel pendukung pelaksanaan partisipasi berbasis biometrik antara lain adanya partisipasi berbasis biometrik, kelayakan waktu yang digunakan sangat baik dan adanya mesin finger impression yang unik dapat membantu melihat keterlambatan pegawai yang sangat berpengaruh pada TPP. Penggunaan absensi berbasis biometrik terkendala oleh faktor-faktor seperti gangguan yang kurang baik pada jaringan internet yang menghambat pengoperasian sistem informasi, dan peralatan yang sudah ketinggalan zaman yang sering terjadi masalah (error).

Implementasi Kebijakan Terkait Hari dan Jam Kerja Pegawai ASN di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional Retnowati, Anie
REFORMASI Vol 14, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i1.5551

This research aims to determine the causal factors that influence the implementation of policies regarding employee working days and hours within BRIN. This research uses a qualitative method with a case study approach. The data collection method used was interviews with participants. The selection of participants was carried out using purposive sampling technique. The interview results were then analyzed by processing the information into written segments or coding, then determining sub-themes and themes of research findings based on the coding that emerged. The results of this research show that policy implementation is influenced by communication and resource factors, while bureaucratic disposition and structure do not influence the implementation of working day and hour policies in the BRIN environment. The resource factor is the most dominant factor influencing the implementation of working days and hours policies within the BRIN environment.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang memengaruhi implementasi kebijakan terkait hari dan jam kerja pegawai di lingkungan BRIN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara kepada partisipan. Pemilihan partisipan dilakukan dengan teknik purposive sampling (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu). Hasil wawancara kemudian dianalisis dengan mengolah informasi menjadi segmen-segmen tulisan atau koding, selanjutnya menentukan sub tema dan tema temuan penelitian berdasarkan koding yang muncul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan hari dan jam kerja di lingkungan BRIN dipengaruhi oleh faktor komunikasi dan sumber daya. Faktor sumber daya merupakan faktor yang paling dominan memengaruhi implementasi kebijakan hari dan jam kerja di lingkungan BRIN.

Implementasi Kebijakan Tata Kelola Keuangan untuk Meningkatkan Pelayanan Herregistrasi Pasca Pandemi Covid-19 Murni, Hedy; Hardianto, Willy Tri; Sasmito, Cahyo
REFORMASI Vol 13, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i2.5453

The existence of finances will determine the organization's activities. Likewise, finance has an important meaning in the smooth running of educational activities and processes in education. This type of research is descriptive qualitative research conducted by direct observations, interviews, and documentation. The research results show several supporting factors, including the solidity of university staff in successful policy implementation, adequate understanding of policy actors, bureaucratic structure and clear division of authority, student participation, and compliance with the policies issued. Apart from this, another factor that supports maximum policy implementation is the existence of resources that are mobilized optimally so that information and socialization about policy number 62/TB. KU-340/IX/2023 concerning the Revocation of the Education Development Contribution (SPP) Policy for the Undergraduate Program (S1) in Odd Semester 2023/2024 can run optimally. Every policy implemented is also not free from inhibiting factors. However, there are no significant obstacles in implementing this policy. One example is a small number of students' understanding of the content, scope, and considerations for issuing this policy. After revoking, tuition fee reductions were given through Rector's Decree number 62/TB.KU-340/IX/2023, the registration service runs well and does not significantly reduce the number of registered students.AbstrakBerjalan tidaknya aktivitas organisasi akan ditentukan oleh keberadaan keuangan. Begitu pula dalam dunia pendidikan, keuangan memiliki arti penting terhadap kelancaran kegiatan dan proses pendidikan yang dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung atau observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor pendukung diantaranya kesolidan staff universitas dalam menyukseskan implementasi kebijakan, pemahaman pelaku kebijakan yang memadai, struktur birokrasi dan pembagiaan wewenang yang jelas, partisipasi dan kepatuhan mahasiswa terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Selain hal tersebut, faktor lain yang mendukung implementasi kebijakan menjadi maksimal adalah adanya sumber daya yang digerakkan secara maksimal sehingga informasi dan sosialisasi tentang kebijakan Nomor:62/TB.KU-340/IX/2023 tentang Pencabutan Kebijakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program Sarjana (S1) Semester Ganjil 2023/2024 dapat berjalan secara maksimal. Setiap kebijakan yang diimplementasikan juga tidak luput dari faktor penghambat. Namun dalam implementasi kebijakan tentang Pencabutan Kebijakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) ini tidak ada penghambat yang signifikan. Salah satu contoh adalah pemahaman sebagian kecil mahasiswa terkait isi, lingkup, serta pertimbangan keluarnya kebijakan tersebut. Pasca dikeluarkannya kebijakan pencabutan keringanan biaya SPP melalui SK Rektor Nomor: 62/TB.KU-340/IX/2023, pelayanan heregistrasi berjalan dengan baik dan tidak mengurangi jumlah mahasiswa yang seharusnya melakukan heregistrasi secara signifikan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA