cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Published by Universitas Tribhuwana Tunggadewi
ISSN : 20887469     EISSN : 24076864     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Reformasi adalah jurnal peer-review yang menerbitkan artikel tentang praktik, teori, dan penelitian di semua bidang komunikasi politik, komunikasi massa, media & gender, komunikasi pemasaran, pelayanan publik, manajemen publik, pelayanan publik, kebijakan publik, dan otonomi daerah. Scope jurnal terdiri dari sosial, politik, komunikasi. Setiap naskah yang diserahkan akan ditinjau oleh satu peer-reviewer menggunakan metode double blind review. Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Politik diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurnal ini diterbitkan setiap enambulan sekali (Januari-Juni dan Juli-Desember).
Arjuna Subject : -
Articles 353 Documents
 27   28   29   30   31 
Optimization of Education System Implementation in Aceh Besar Regency Putra, I Made Arie Widyasthana Wartana; Luthfi, Ahmad; Amali, Adityal Chisabul; Nurhalisa, Sabrina
REFORMASI Vol 14, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i1.5877

Abstract

In some developed countries, education is one of the main problems in increasing human resource capacity, especially in Indonesia. The principle of decentralization allows the government to create independent laws that give local governments the authority to manage all aspects of education. This study aims to determine the implementation of the education system in Aceh Besar Regency. This study uses a qualitative approach to understand the optimization of the implementation of the education system in Aceh Besar District. Data were collected through interviews, observation, and analysis of data from various literature and previous research. The research findings show that the Aceh Besar District government has taken systematic steps in formulating policies, developing programs, implementing, and monitoring and evaluating education programs. Some of the main programs implemented include the Mobilizer School Program, data-based planning, implementation of the Independent Curriculum, and development of educational facilities and infrastructure. Monitoring and evaluation is carried out through periodic assessments, collecting feedback from stakeholders, and field visits. The evaluation results show an increase in student and teacher performance, as well as the positive impact of the implementation of the policy.AbstrakDi beberapa negara maju pendidikan menjadi salah satu masalah utama dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di Negara Indonesia. Asas desentralisasi memungkinkan pemerintah untuk membuat undang-undang mandiri yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola semua aspek pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan sistem pendidikan di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami optimalisasi penyelenggaraan sistem pendidikan di Kabupaten Aceh Besar. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis data dari berbagai literatur dan penelitian terdahulu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah melakukan langkah-langkah sistematis dalam merumuskan kebijakan, menyusun program, mengimplementasikan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program pendidikan yang dijalankan. Beberapa program utama yang diimplementasikan antara lain Program Sekolah Penggerak, perencanaan berbasis data, implementasi Kurikulum Merdeka, dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui penilaian berkala, pengumpulan feedback dari stakeholder, dan kunjungan lapangan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan kinerja siswa dan guru, serta dampak positif dari implementasi kebijakan tersebut.
Good Governance and Its Paradoxes in Indonesia: The Case of Yogyakarta Cultural Village Program Insani, Amalia Permata; Susilo, Anggun Trisnanto Hari
REFORMASI Vol 14, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i1.5441

Abstract

This research aims to answer the question of how global norms such as good governance is implemented at the local level. It is also picturing the challenges of implementing global norms at local level, which telling a big picture of south and west relations. In this research, two villages are selected as case studies namely Wedomartani and Terban which both are in the Special Regency of Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta/DIY) Indonesia in the period of 2014-2022. The province promotes the Village Cultural Program (Program Desa Budaya) which is believed implementing principles of good governance. Using a qualitative method, this research found that good governance principles collide with existing local norms. Taken from the two case studies, the most difficult principles under good governance to be implemented on the ground are transparency and accountability. These principles clash with local values named Sendhika Dhawuh, a form of adherence to a higher hierarchy in Yogyakarta and mendhem jero.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana norma global seperti Tata Kelola Pemerintahan yang Baik diimplementasikan di tingkat lokal. Penelitian ini juga menggambarkan tantangan-tantangan dalam mengimplementasikan norma global di tingkat lokal, yang merupakan gambaran besar dari hubungan antara negara-negara Selatan dan Barat. Dalam penelitian ini, dua desa dipilih sebagai studi kasus yaitu Desa Wedomartani di Kabupaten Sleman dan Desa Terban di Kota Yogyakarta, yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Indonesia, pada periode 2014-2022. Provinsi ini menggalakkan Program Desa Budaya yang diyakini telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik berbenturan dengan norma-norma lokal yang ada. Dari dua studi kasus yang diambil, prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang paling sulit diterapkan di lapangan adalah transparansi dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini berbenturan dengan nilai-nilai lokal yang dinamakan Sendhika Dhawuh, sebuah bentuk kepatuhan terhadap hierarki yang lebih tinggi di Yogyakarta dan mendhem jero.
Identifikasi Tahap Pengembangan Wisata Kampung Tempe di Desa Beji Kota Batu Berdasarkan Analisis Tourism Area Life Cycle (TALC) Hamida, Fira Aisyah; Purnomo, Agus
REFORMASI Vol 14, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i2.6186

Abstract

Beji Village is one of the villages in the city of Batu that has the potential for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) for Tempe industry. This potential has been developed into a concept of tempe educational tourism knows as Wisata Kampung Tempe (Tempe Village Tourism). This study aims to assess the readiness of Beji Village as a village tourism using the Tourism Area Life Cycle (TALC) theory.  This research adopts a descriptive qualitative approach, utilizing the analysis of Tourism Area Life Cycle (TALC) theory. The research data include the tourism activities, the sum of tempe MSMEs in Beji Village, the statistic data of tourist visits, the stakeholders involved in tourist activities and the available tourism facilities. The data were obtained through the purposive sampling method, using observation, interviews, and documentation as data collection methods. Data analysis techniques involved data collection, data reduction, data presentation, and finding the conclusions. The research findings indicate that Wisata Kampung Tempe in Beji Village, according to the Tourism Area Life Cycle (TALC) theory, is in the exploration stage, which is the initial phase if an area’s growth inti a tourist destination. Due to being new tourist destination, the number of tourist visits in Wisata Kampung Tempe is still low, the role of stakeholders is not optimal, the tourist facilities do not meet the needs of tourists, and the promotion of tourist products is not yet optimal. Therefore, the readiness of Beji Village as a tourist destination is still low. Abstrak Desa Beji merupakan salah satu desa di Kota Batu yang memiliki potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tempe. Potensi tersebut dijadikan sebagai ide desa wisata yang berkonsep wisata edukasi tempe dengan nama Wisata Kampung Tempe. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Desa Beji menjadi daerah tujuan wisata menggunakan teori Tourism Area Life Cycle (TALC).  Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis Tourism Area Life Cycle (TALC). Data penelitian berupa proses kegiatan wisata, jumlah UMKM tempe di Desa Beji, jumlah kunjungan wisata, stakeholder yang terlibat dalam kegiatan wisata dan fasilitas wisata yang tersedia. Data tersebut berasal dari responden yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Wisata Kampung Tempe di Desa Beji menurut teori Tourism Area Life Cycle (TALC) berada pada tahap eksplorasi, yaitu tahapan awal berkembangnya sebuah daerah menjadi daerah tujuan wisata. Karena Wisata Kampung Tempe merupakan destinasi wisata baru, jumlah kunjungan wisata yang masih sedikit, belum optimalnya peran para stakeholder, fasilitas wisata belum memenuhi kebutuhan wisatawan dan belum optimalnya promosi produk wisata. Sehingga kesiapan Desa Beji menjadi daerah tujuan wisata masih rendah.  
Konsep Partisipasi Publik yang Bermakna Sebagai Pencegahan Gejala Autocratic Legalism di Indonesia Fauzi, Egi; Noor, Herry Tarmidjie; Ramdhani, Fahmi Ali
REFORMASI Vol 14, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i1.4455

Abstract

Various demonstrations that have colored the formation of laws in Indonesia in recent years have been in the spotlight because their formation is problematic and there are deviations from what the law should have been. This indicates symptoms of autocratic legalism in Indonesia. Autocratic legalism cannot be separated from the process of forming a law because autocratic legalism refers to parties holding power in the legislative and executive realms who commit acts that abandon the principles of constitutionalism by acting and taking refuge behind the law. A new concept emerged when the Constitutional Court decided on a judicial review case involving the Job Creation Law; this concept is called meaningful participation. This study aims to look at the symptoms of autocratic legalism in Indonesia and how meaningful participation can prevent those symptoms. The research method used is the doctrinal method. The results of this study show that autocratic legalism legitimizes its power by using law, and in several laws that have been formed in Indonesia, symptoms of autocratic legalism are strongly felt. Prevention of symptoms of autocratic legalism can be achieved with the concept of meaningful participation in every stage of the process of forming a law, with the preconditions of the public's right to have their opinion heard, the right to have their opinion considered, and the right to get an explanation or answer for the opinion given.AbstrakBeragam aksi demonstrasi mewarnai pembentukan undang-undang di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan karena pembentukanya yang bermasalah dan terdapat penyimpangan dari yang seharusnya undang-undang itu dibentuk. Hal tersebut mengindikasikan gejala autocratic legalism di Indonesia. Autocratic legalism tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan suatu undang-undang, karena autocratic legalism ialah merujuk pada pihak-pihak yang memegang kekuasaan di ranah legislatif maupun eksekutif melakukan perbuatan yang meninggalkan prinsip-prinsip konstitusionalisme dengan bertindak serta berlindung dibalik hukum. Sebuah konsep baru muncul saat Mahkamah Konstitusi memutus perkara pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja, konsep tersebut disebut dengan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Penelitian ini bertujuan untuk melihat gejala-gejala autocratic legalism di Indonesia, serta meaningful participation dapat mencegah gejala autocratic legalism di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode doktrinal. Hasil dari penelitian ini menunjukan autocratic legalism melegitimasi kekuasaannya menggunakan hukum dan dalam beberapa udang-undang yang dibentuk di Indonesia kental terasa gejala autocratic legalism didalamnya. Pencegahan gejala autocratic legalism dapat dicegah dengan konsep meaningful participation dalam setiap tahapan proses pembentukan suatu undang-undang dengan prasyarat hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.
Inovasi Kebijakan Polresta Sidoarjo dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Pada Penerbitan SKCK C. Putri, Anggi Aprilian; Sukmana, Hendra
REFORMASI Vol 13, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i2.4829

Abstract

The implementation of public services is still considered ineffective and inefficient. The main factor that causes this to happen is service time, namely timeliness in completing services, speed of service, and certainty of service time. Based on this problem, the Sidoarjo Police Satintelkam innovated by providing an online SKCK website with the aim of making it easier for the public to manage SKCK and increasing public satisfaction with services. The aim of this research is to find out and describe clearly and in detail the improvement in the quality of SKCK services at the Satintelkam Polresta Sidoarjo. This research uses a qualitative descriptive approach with data collection using interview, observation and documentation techniques. The results of this research show that the SKCK Satintelkam Polresta Sidoarjo online website innovation is in accordance with the mechanisms and procedures starting from the timeliness of service completion, speed of service, and certainty of service time. The Sidoarjo Police Satintelkam's efforts in carrying out its role as a provider of transparent and accountable SKCK services are 1) providing understanding to the public regarding the requirements that must be met in issuing SKCK, 2) Providing excellent service without differences in treatment to the entire community, 3) Making sure the time for issuing SKCK is consistent. not a long period of time.AbstrakPenyelenggaraan pelayanan publik masih terbilang belum efektif dan efisien. Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah waktu pelayanan, yaitu ketepatan waktu dalam penyelesaian layanan, kecepatan pelayanan, serta kepastian jangka waktu pelayanan. Dari permasalahan tersebut, Satintelkam Polresta Sidoarjo berinovasi dengan menyediakan sebuah website online SKCK dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan SKCK serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas dan terperinci terkait peningkatan kualitas pelayanan SKCK di Satintelkam Polresta Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi website online SKCK Satintelkam Polresta Sidoarjo sudah sesuai antara mekanisme dan prosedur mulai dari ketepatan waktu penyelesaian layanan, kecepatan pelayanan, serta kepastian jangka waktu pelayanan. Upaya Satintelkam Polresta Sidoarjo dalam menjalankan peran sebagai pemberi pelayanan SKCK yang transparan dan akuntabel yaitu 1) memberi pemahaman terhadap masyarakat terkait persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan SKCK, 2) Memberi pelayanan prima tanpa perbedaan perlakuan kepada seluruh masyarakat, 3) Mengupayakan waktu penerbitan SKCK dengan jangka waktu yang tidak lama.
Evaluasi Program Bantuan Modal Tanpa Bunga Untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Kepulauan Riau Suyono, Suyono; Adhayanto, Oksep; Subiyakto, Rudi
REFORMASI Vol 14, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i1.5102

Abstract

This research aims to evaluate policies related to the Interest-Free Capital Assistance Program for MSMEs in Kepulauan Riau Province through a descriptive-qualitative approach using the William N. Dunn Model Policy Evaluation. The results of the research show that, first, the Interest-Free Capital Assistance Program Policy for MSMEs in the Kepulauan Riau Province is in accordance with the goal, namely that MSME actors can survive the impact of COVID-19. This can be seen from the budget allocation of Interest-Free Capital Assistance that increases every year. Second, the Interest-Free Capital Assistance Program Policy for MSMEs in the Kepulauan Riau Province has been beneficial for MSME actors. This can be seen from the number of MSME actors receiving assistance, which increases every year. And, third, the Interest-Free Capital Assistance Program Policy for MSMEs in the Kepulauan Riau Province has supported and satisfied stakeholders. This can be seen from the support of various parties, such as policymakers, service providers, regulation providers, and beneficiaries who request that this policy continue. This research also suggests that intensive coordination between stakeholders is needed, systems that have been successfully run elsewhere need to be adopted, and commitment needs to be strengthened, especially from service providers.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan terkait Program Bantuan Modal Tanpa Bunga untuk UMKM di Provinsi Kepulauan Riau melalui pendekatan Kualitatif Deskriptif dengan menggunakan Evaluasi Kebijakan Model William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, Kebijakan Program Bantuan Modal Tanpa Bunga untuk UMKM di Provinsi Kepulauan Riau sudah sesuai dengan tujuan yaitu agar pelaku UMKM dapat bertahan dari dampak Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran Bantuan Modal Tanpa Bunga yang bertambah setiap tahun. Kedua, Kebijakan Program Bantuan Modal Tanpa Bunga untuk UMKM di Provinsi Kepulauan Riau sudah bermanfaat bagi pelaku UMKM. Hal ini dapat dilihat dari Pelaku UMKM penerima bantuan yang bertambah setiap tahun. Serta, Ketiga, Kebijakan Program Bantuan Modal Tanpa Bunga untuk UMKM di Provinsi Kepulauan Riau sudah mendukung dan memuaskan stakeholder. Hal ini dapat dilihat dari dukungan berbagai pihak seperti pengambil kebijakan, penyedia regulasi, penyedia layanan, sampai dengan penerima manfaat yang meminta agar kebijakan ini agar terus dilanjutkan. Penelitian ini juga menyarankan bahwa perlu dilakukan koordinasi yang intensif antar pemangku kepentingan, perlu mengadopsi sistem yang sudah berhasil dijalankan ditempat lain, serta perlu penguatan komitmen khususnya dari pihak penyedia layanan.
Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening Izhar, Gusti Maulana; Irawanto, Irawanto; Misransyah, Misransyah; Risal, Semuel; Yani, Anhar
REFORMASI Vol 14, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i1.5216

Abstract

This study aims to determine and analyze the effect of compensation and work discipline on employee performance with work motivation as an intervening variable at the Hulu Sungai Selatan Regency Ministry of Religion office. The research is quantitative in nature. The population in this study were all State Civil Apparatus at the Office of the Ministry of Religion of Hulu Sungai Selatan Regency as many as 47 people with total sampling techniques. The data collection technique used is a questionnaire that has been tested for validity and reliability. The data analysis method used is path analysis using the Smart PLS 3.0 program. The results showed that: 1) compensation (X1) has a positive and significant effect on performance (Y); 2) work discipline (X2) has a positive but insignificant effect on performance (Y); 3) compensation (X1) has a positive but insignificant effect on motivation (Z); 4) work discipline (X2) has a positive and significant effect on motivation (Z); 5) motivation (Z) has a positive and significant effect on performance (Y); 6) compensation (X1) has no significant effect on performance (Y) through work motivation (Z) as an intervening variable; 7) work discipline (X2) has a significant effect on performance (Y) through work motivation (Z) as an intervening variable.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian bersifat kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 47 orang dengan teknik pengambilan sampel secara total sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis) dengan menggunakan program Smart PLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kompensasi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Y); 2) disiplin kerja (X2) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja (Y); 3) kompensasi (X1) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap motivasi (Z); 4) disiplin kerja (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi (Z); 5) motivasi (Z) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (Y);  6) kompensasi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Y) melalui motivasi kerja (Z) sebagai variabel intervening; 7) disiplin kerja (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Y) melalui motivasi kerja (Z) sebagai variabel intervening.
Sinergi Pentahelix Sebagai Upaya Pengelolaan Wisata Banyuwangi Under Water Wilayati, Wilayati; Tamrin, M. Husni; Arieffiani, Deasy
REFORMASI Vol 13, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i2.5014

Abstract

Bangsring Beach is a tourist attraction that has a beach with a very beautiful underwater ecosystem. The purpose of this study is to discuss the Management of Underwater Bangsring Marine Ecotourism through the pentahelix concept. Objectively this study can be a critical review for the government or stakeholders in the tourism industry to work together to realize the Penta helix concept to be more productive and produce a conceptual model that can be further tested empirically. As we know, the pentahelix concept is a collaborative concept between five stakeholders, namely academia, business, community, government, and media. The research method is descriptive, with a qualitative approach in order to determine and collect data used as material for analysis, namely observation, interviews, and documentation involving the role of Penthelix stakeholders. The results of the study show that the implementation of the pentahelix concept has gone well. Synergic coordination and collaboration from each Pentahelix stakeholder has led Bangsring Underwater tourism to win awards in the tourism sector and provide many benefits to the surrounding community.AbstrakPantai Bangsring merupakan objek wisata yang memiliki pantai dengan ekosistem bawah laut yang sangat indah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas tentang Pengelolaan Ekowisata Bahari Bawah Laut Bangsring melalui konsep pentahelix. Secara obyektif kajian ini dapat menjadi tinjauan kritis bagi pemerintah atau pemangku kepentingan di industri pariwisata untuk bekerja sama mewujudkan konsep Penta helix agar lebih produktif dan menghasilkan model konseptual yang dapat diuji lebih lanjut secara empiris. Seperti yang kita ketahui, konsep pentahelix merupakan konsep kolaborasi antara lima pemangku kepentingan, yaitu akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan pendekatan kualitatif guna menentukan dan mengumpulkan data yang digunakan sebagai bahan analisis yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan peran stakeholder Penthelix. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan konsep pentahelix sudah berjalan dengan baik. Koordinasi dan kolaborasi yang sinergis dari masing-masing stakeholder Pentahelix telah mengantarkan Bangsring Underwater Tourism meraih penghargaan di bidang pariwisata dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar.
Collaborative Governance dalam Mewujudkan Thengul Sebagai City Branding Kabupaten Bojonegoro Orgita, Nava Intan; Taufiq, Ahmad; Rupiarsieh, Rupiarsieh
REFORMASI Vol 14, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i2.5543

Abstract

This research aims to determine and describe the implementation of collaborative governance carried out by the Bojonegoro Regency Culture and Tourism Office and other actors in promoting thengul as an icon of Bojonegoro Regency. The research approach used is qualitative with descriptive methods. Data collection techniques were carried out through interviews with the actors involved, observation and documentation. The focus of this research is on the collaboration process with indicators found by Ansell and Gash (2008). The results of this research show that the collaboration process carried out by the actors in realizing Thengul as city branding is quite good. However, there are shortcomings in the collaborative governance process, namely that there are several indicators including face-to-face dialogue indicators and indicators of an imperfect commitment process because there is no formal cooperation agreement. The non-involvement of mass media elements as important actors in the process of disseminating information to the public is a problem because in collaboration to realize Thengul as city branding, it is very necessary to utilize mass media for information publication.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan collaborative governance yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro serta para aktor lainnya dalam mempromosikan thengul sebagai ikon Kabupaten Bojonegoro. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara pada aktor-aktor yang terlibat, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah pada proses kolaborasi dengan indikator yang ditemukan oleh Ansell dan Gash (2008). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi yang dilakukan oleh para aktor dalam mewujudkan thengul sebagai citra kota sudah cukup baik. Namun terdapat kekurangan dalam proses collaborative governance, yaitu terdapat pada beberapa indikator termasuk indikator dialog tatap muka dan indikator proses komitmen yang belum sempurna karena tidak ada perjanjian kerjasama secara resmi. Tidak terlibatnya unsur media massa sebagai aktor penting dalam proses penyebaran informasi kepada khalayak menjadi sebuah masalah karena seharusnya pada kolaborasi mewujudkan Thengul sebagai city branding sangat perlu memanfaatkan media massa untuk publikasi informasi.
Membongkar Strategi Kota Layak Anak: Evaluasi Dampaknya Terhadap Penurunan Risiko Kekerasan Seksual Pada Anak Sili, Aditya Peten; Sasmito, Cahyo; Trihardianto, Willy
REFORMASI Vol 14, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i1.5473

Abstract

Sexual violence against children is a pervasive issue demanding urgent attention and effective preventive measures. The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KemenPPPA) reported a disturbing rise in cases, reaching 9,588 in 2022 from 4,162 the previous year. As of January 1, 2023, the figures escalated to 15,820, highlighting a pressing need for intervention. This research proposes evaluating the effectiveness of the Child-Friendly City policy in mitigating the risk of sexual violence against children through qualitative methods, including in-depth interviews with stakeholders. Preliminary findings suggest the policy has positively impacted communities by enhancing access to sexual education, bolstering child protection systems, and raising awareness. However, challenges like ambiguous policy implementation and insufficient public understanding persist. To address these, recommendations include expanding sexual education initiatives, refining policy implementation strategies, and fostering stronger institutional collaboration. Ultimately, the research underscores the potential of the Child-Friendly City policy as a strategic tool in combatting sexual violence against children. Its efficacy hinges on a comprehensive understanding of policy execution, with proposed recommendations aimed at fortifying its success. By advocating for these enhancements, there's optimism for a future where children are better safeguarded within their communities.AbstrakKekerasan seksual pada anak merupakan ancaman serius yang memerlukan tindakan pencegahan yang efektif. Berdasarkan catatan KemenPPPA, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus pada 2022. Jumlah itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 4.162 kasus. Data terakhir yang tersaji yang di imput pada 1 januri 2023 terdapat 15.820 kasus kekerasan seskual dengan korban laki-laki 3.128 kasus dan perempuan 14.092 yang sudah terverifikasi dan belum terverifikasi. Penelitian ini mengusulkan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan Kota Layak Anak dalam menurunkan risiko kekerasan seksual pada anak, dengan fokus pada penelitian kualitatif. Metode penelitian melibatkan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah daerah, praktisi perlindungan anak, dan masyarakat setempat. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan Kota Layak Anak telah memberikan dampak positif dengan peningkatan akses pendidikan seksual, penguatan sistem perlindungan anak, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Evaluasi mengungkap beberapa tantangan, seperti implementasi kebijakan yang kurang jelas dan kurangnya pemahaman masyarakat. Rekomendasi termasuk perluasan program pendidikan seksual, perbaikan pelaksanaan kebijakan, dan peningkatan kolaborasi antarlembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kota Layak Anak berpotensi sebagai landasan strategis dalam menangani kekerasan seksual pada anak. Kesimpulan ini didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap implementasi kebijakan, dengan harapan bahwa rekomendasi yang diajukan dapat meningkatkan keberhasilan kebijakan ini.

Page 29 of 36 | Total Record : 353

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2025) Vol 15, No 1 (2025) Vol 14, No 2 (2024) Vol 14, No 1 (2024) Vol 13, No 2 (2023) Vol 13, No 1 (2023) Vol 12, No 2 (2022) Vol 12, No 1 (2022) Vol 11, No 2 (2021) Vol 11, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2020) Vol 10, No 1 (2020) Vol 9, No 2 (2019) Vol 9, No 1 (2019) Vol 8, No 2 (2018) Vol 8, No 1 (2018) Vol 7, No 2 (2017) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2016) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2015) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 2 (2014) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2013) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2012) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2011) More Issue