cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Niru Anita Sinaga, S.H, M.H
Contact Email
fakultashukumunsurya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
fakultashukumunsurya@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Published by Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
ISSN : 23553278     EISSN : 26564041     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara adalah merupkan jurnal yang diterbitkan dari Fakultas Hukum UNSURYA, jurnal yang fokus pada permasalahan hukum yang mencakup semua aspek hukum
Arjuna Subject : -
Articles 156 Documents
 7   8   9   10   11 
BELA NEGARA SEBAGAI PENGEJAWANTAHAN DALAM KETAHANAN NASIONAL BERDASARKAN UUD NRI 1945 Luh Suryatni
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 10, No 1 (2019): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.562 KB) | DOI: 10.35968/jh.v10i1.403

Abstract

Abstract :State defense and national resilience have a very tight relationship in realizing the country objectives as stated in the opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in paragraph IV. State defense as an effort to protect the country through the determination, attitude and spirit also actions of all citizens in a regular and integrated manner which is imbued by the Unitary State of the Republic of Indonesia based on the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Likewise with national resilience, which is a dynamic condition of the nation based on the  tenacity and resilience that contains the ability to develop national strength and overcome all forms of challenges, threats, obstacles, and disturbances, both coming from inside and outside, directly or indirectly, which can endanger the integrity in realizing the country objectives. Therefore, national resilience is a strategy to defend and protect the country. The purpose of this paper is to find out the importance of state defense and national resilience in realizing the country objectives. The data collection method used is a literature review with descriptive analysis techniques. The results of the study showed that state defense and national resilience have a connection in realizing the country objectives through the process of character building in the social, nation and state life. Keywords: State defense, national resilience and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
PENGATURAN HUKUM MEDIASI DI PENGADILAN OLEH MAHKAMAH AGUNG Selamat Lumban Gaol
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (771.847 KB) | DOI: 10.35968/jh.v7i1.361

Abstract

Mediasi para pihak bersengketa di pengadilan yang dilakukan oleh mediator baik mediator Hakim ataupun non Hakim dewasa ini cukup mendapat perhatian yang serius dari Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Pemberdayaan mediasi para pihak berperkara di dan oleh peradilan tingkat pertama baik di Peradilan umum maupun peradilan Agama sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) senantiasa dievaluasi oleh Tim Terpadu di Mahkamah Agung sehingga kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala pelaksanaan mediasi tersebut dalam peraturan sebelumnya dievaluasi, diperbaiki dan disempurnakan dengan penerbitan Perma yang baru. Kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala pelaksanaan mediasi di pengadilan yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2008 dievaluasi dan diperbaiki serta disempurnakan dengan Perma No. 1 Tahun 2016.
SKEABSAHAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA LISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Gaol, Selamat Lumban
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 9, No 2 (2019): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (496.128 KB) | DOI: 10.35968/jh.v9i2.356

Abstract

Suatu pinjam meminjam uang pada awalnya diawali dengan hubungan yang baik dan harmonis serta sama-sama percaya, akan tetapi seiring berjalanya waktu terjadi perselisihan, kemudian dipertanyakan apakah pinjam meminjam secara lisan terdahulu yang mereka lakukan itu sah dan mengikat secara hukum bagi mereka. Untuk itu menarik dan perlu diteliti bagaimanakah pengaturan hukum pinjam peminjan uang dan apakah pinjam meminjam uang secara lisan sah dan mengikat menurut hukum? Untuk menjawab persoalan tersebut dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan data sekunder dan pendekatan Undang-Undang (statute approach). Perjanjian pinjam meminjam uang merupakan bentuk khusus dari perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769, bab XII Buku III KUH Perdata yang bersifat mengatur (aanvullendrecht), dan tidak norma yang mengharuskannya dibuat secara tertulis dan suatu perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat, apabila didahului adanya persesuaian kehendak antara pihak yang meminjamkan uang (kreditor) dan pihak yang meminjam (debitor), serta tidak bertentangan dengan atau tidak dilarang oleh Undang-Undang, kesusilaan yang baik, dan ketertiban umum. Untuk itu perlu adanya Undang-Undang tentang Perikatan termasuk di dalamnya mengatur hal-hal berkaitan tentang pinjam meminjam uang dan perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi Undang-Undang yang berkaitan dengan pinjam meminjam uang.
UNSUR-UNSUR DELIK MATERIEL DAN DELIK FORMIL DALAM HUKUM PIDANA LINGKUNGAN Indah Sari
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 10, No 1 (2019): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.923 KB) | DOI: 10.35968/jh.v10i1.404

Abstract

Abstract :This writing is generally about Environmental Criminal Law which consists of criminal aspects of environmental law. Enviromental Protection and Governance Act No. 32 Year 2009 article 97 to article 120 regulate about this environmental crime. It stated there that environmental crime is a forbidden deed considered as a deed against the law for it cause an enviromental damage by polluting and contaminating environment.  There are material and formal criminal act in this environmental criminal act; a material act consider the effect of those criminal deeds, while a formal act focus more on the illegal action. This paper analyze both material and formal criminal act as regulated in Enviromental Protection and Governance Act No. 32 Year 2009, specifically at articles 98, 99 and 112 for the material act, while for formal act covered by articles 100-111 and articles 113-115. Keywords: Environmental Criminal Law, Environmental Crime, Material Criminal Act, Formal Criminal Act, Enviromental Protection and Governance Act No.32 Year 2009
PERKEMBANGAN RUANG LINGKUP PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI R.I. NOMOR 21/PUU-XII/2014 Selamat Lumban Gaol
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 2 (2017): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jh.v7i2.362

Abstract

Praperadilan yang diatur secara limitatif dalam KUHAP mengadopsi konsep dan mekanisme hakim komisaris (rechter commisarris) negara-negara Eropa Konstinental ataupun habeas corpus di negara-negara Anglo Saxon sebagai sarana kontrol atas perlindungan dan pelaksanaan hak asasi Tersangka terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau Penuntut Umum, ternyata tidak berjalan efektif, dalam prakteknya praperadilan lebih banyak menguji keabsahan administratif atas upaya paksa tersebut. Pengujian terhadap upaya paksa lainya berupa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan belum menjadi objek atau ruang lingkup praperadilan. Pada tanggal 28 April 2015, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 yang bersifat konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) telah bertindak sebagai positive legislator dengan menciptakan norma baru, penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan termasuk objek atau ruang lingkup praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP Kata kunci: Praperadilan, Penetapan Tersangka, Penggeledahan, Penyitaan, Putusan Mahkamah Konstitusi
REFORMASI AGRARIA DARI DULU HINGGA SEKARANG DI INDONESIA Subhan Zein
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 9, No 2 (2019): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.726 KB) | DOI: 10.35968/jh.v9i2.357

Abstract

Konsep penguasaan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Upaya ini dilakukan dengan Reformasi Agraria yakni menurut hukum Agraria nasional bertujuan mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut diharapkan akan dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata.  Pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang digariskan UUPA dimaksudkan untuk memastikan tanah tidak dimonopoli oleh segelintir penguasa tanah, dengan mengorbankan golongan ekonomi lemah yang hidupnya tergantung pada tanah, terutama para petani produsen makanan. Untuk tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
KONSEPSI HUKUM YANG IDEAL BAGI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA M. Syahnan Harahap
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 10, No 1 (2019): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.365 KB) | DOI: 10.35968/jh.v10i1.406

Abstract

Abstrak :Hukum yang ideal adalah tatanan hukum yang tidak berbentuk diskriminatif dan besumber pada kepribadian nasional yaitu nilai agama dan adat. Kehadiran hukum yang ideal itu bertujuan agar semua penduduk negara tunduk pada system hukum yang sama. Hukum yang ideal harus dimulai dari masyarakat. Isi hukum nasional dapat memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap negara dan bangsa, dapat mengayomi dan memberi suasana aman, bahagia dan sejahtera. Isi hukum nasional harus berdasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlu melakukan pembaharuan terhadap hukum-hukum yang sudah ketinggalan zaman. Hukum harus bias mendorong kekuasaan dan masyarakat untuk berkembang maju. Hukum harus sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan birokrasi.  Kata kunci: Konsepsi hukum yang ideal, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM HUKUM PERJANJIAN Niru Anita Sinaga
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 10, No 1 (2019): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.747 KB) | DOI: 10.35968/jh.v10i1.400

Abstract

Abstrak :Secara umum perjanjian adalah: Kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagai mana yang diperjanjikan akan ada sanksi. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, kebiasaan dan kesusilaan yang berlaku. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian diharapkan menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui dengan itikad baik. Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian dan asas atau prinsip umum yang terdapat pada hukum perjanjian. Salah satu prinsip atau asas yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan. Namun dalam pelaksanaannya sering tidak berjalan dengan baik bahkan menimbulkan konflik. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dan tentang implementasi hukum perjanjian dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian membahas tentang: Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian dan Bagaimana implementasi hukum perjanjian dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya solusi agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian yaitu keadilan bagi para pihak. Apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian, hendaklah diselesaikan dengan memperhatikan perlindungan bagi para pihak. Eksistensi hukum sangat diperlukan untuk dihormati dan prinsip-prinsip hukum dijunjung tinggi. Kata kunci : Perjanjian, Perlindungan Hukum, Hak dan Kewajiban. Abstract :In generally the agreement is: agreement of the parties on something that gives birth to an engagement/legal relationship, gives rise to rights and obligations, if it is not carried out as agreed upon there will be sanctions. An agreement is a legal relationship between two people or two parties based on which one party has the right to demand something from the other party and the other party is obliged to fulfill the demand. Article 1338 paragraph 1 of BW which reads:"All treaties made legally apply as a law for those who make them". The agreement must not conflict with the law, public order, customs and decency in force. The parties to the agreement are expected to carry out agreements that have been agreed in good faith. The agreement must fulfill the legality requirements of the agreement and the general principles or principles contained in the law of the agreement. One of the most basic principles in treaty law is the principle of protection of the parties, especially the injured party. If one party does not carry out the achievements in accordance with what was promised, must bear the consequences of the demands of the opposing party. However, in practice it often does not work well and even causes conflict. Problems that arise relating to the implementation of the rights and obligations of the parties and about the implementation of the treaty law in providing legal protection for the parties. The study discusses: How to regulate the rights and obligations of the parties in treaty law and how the implementation of treaty law in providing legal protection for the parties. The method used is normative juridical. To overcome these problems, a solution is needed to create what is the purpose of making agreements, namely justice for the parties. If there is a dispute regarding the agreement, it should be resolved with due regard for the protection of the parties. The existence of law is very much needed to be respected and legal principles are upheld. Keywords: Agreement, Legal Protection, Rights and Obligations.
KEMERDEKAAN PERS PADA ORDE REFORMASI Muhammad Syahnan Harahap
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 9, No 2 (2019): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.127 KB) | DOI: 10.35968/jh.v9i2.358

Abstract

The freedom of the press in the reform remains based on article 28 of the 1945 Constitution. Just as the old order and the new order. The demand of the reform order is independence or freedom. The upholding of human rights in this case is freedom to voice opinions or feelings through the press media. Still its implementation depends on the political system and legislation that develops in the country including those concerning the responsibility of the press it self.Key words : independence, pers, order of reform
IMPLIKASI PENERAPAN PASAL-PASAL KARET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA UNTUK DIRINYA SENDIRI DALAM MEMPEROLEH HAK REHABILITASI DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR Indah Sari; Niru Anita Sinaga; Selamat Lumban Gaol
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 11, No 1 (2020): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jh.v11i1.655

Abstract

Abstrak :Kejahatan Narkotika sudah menjadi kejahatan Nasional suatu Negara bahkan menyangkut kejahatan  antarnegara dan  transnegara, dengan perkembangan masif dan banyak dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat mulai dari pelajar, pendidik, artis, pejabat, rakyat biasa bahkan penegak hukum sendiri juga melakukan kejahatan narkotika. Sehingga kejahatan ini sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime). Dengan diundangkan dan berlakunya UU 35/2009, yang dilandasi semangat ramah HAM melalui dekriminalisasi penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri melalui pemberian rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU 35/2009 diharapkan tercipta kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan bagi penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri melalui pemberian rehabilitasi. Disisi lain dalam UU 35/2009 terdapat juga Pasal-Pasal Karet yaitu Pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) UU 35/2009. Permasalahan yang timbul, mengapa Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) dalam UU 35/2009 disebut dengan pasal-pasal karet?, dan bagaimana implikasi penerapan pasal-pasal karet dalam UU 35/2009 tersebut terhadap penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri dalam memperoleh Rehabilitasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur?. Untuk menjawab persoalan tersebut dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan kasus (case approach), menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Setidaknya ditemukan dua Pasal-pasal Karet dalam UU 35/2009 yaitu Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1), dan dari 748 perkara tindak Pidana Narkotika di PN Jakarta Timur dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2018, secara acak diambil dan terpilih 10 (sepuluh) Putusan PN Jakarta Timur, tidak satupun putusannya berupa pemberian rehabilitasi terhadap Terdakwa penyalahguna narkotika untuk diri sendiri, melainkan semua putusannya berupa pemidanaan dengan pidana penjara terhadap Terdakwa. Implikasi penerapan pasal-pasal karet tersebut terhadap pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya sendiri di PN Jakarta Timur adalah terjadi ketidakpastian hukum dan inkonsistensi oleh Hakim/Pengadilan dalam penerapan norma Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 127 UU 35/2009 tersebut, hal ini mengakibatkan hilangnya independensi dan otonomi Hakim/Pengadilan dalam memberikan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya sendiri tersebut, karena disyaratkan adanya Surat Permohonan Rehabilitasi dan Surat Rekomendasi Rehabilitasi yang harus diajukan sejak semula, mulai dari awal penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam SEMA 04/2010 Jo. SEMA 03/2011. Agar tidak terjadi Pasal-pasal karet dalam UU 35/2009 yaitu Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) tersebut, Pemerintah perlu mengajukan perubahan UU 35/2009 melalui proses legislasi, atau kepada masyarakat baik perorangan ataupun kelompok masyarakat dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) ke Mahkamah Konstitusi, dengan objek pengujian bahwa Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) UU 35/2009 tersebut bertentangan dengan UUD Negara R.I. 1945, dengan meminta MK bertindak sebagai positif legislator (positieve legislator) dengan memberi tafsir baru atau berlaku bersyarat sesuai dengan tafsir MK  (constitutional conditional) atas Pasal UU 35/2009 tersebut. Kata Kunci :  UU No.35 Tahun 2009, Narkotika, Pasal Karet, Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri, Rehabilitasi.

Page 9 of 16 | Total Record : 156

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 1 (2025): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 15, No 2 (2025): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 15 No 2 (2025): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 15 No 1 (2024): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 14 No 2 (2024): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 14 No 1 (2023): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 13 No 2 (2023): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 13, No 2 (2023): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 13, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 13 No 1 (2022): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 12, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 12, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol 11, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 11, No 1 (2020): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 10, No 2 (2020): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 10, No 1 (2019): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 9, No 2 (2019): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 9, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 9, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 1 (2017): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 2 (2017): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 6, No 2 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 6, No 2 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 6, No 1 (2015): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 6, No 1 (2015): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 5, No 1 (2014): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 5, No 1 (2014): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 4, No 2 (2014): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 4, No 2 (2014): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 4, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA More Issue