cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Niru Anita Sinaga, S.H, M.H
Contact Email
fakultashukumunsurya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
fakultashukumunsurya@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Published by Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
ISSN : 23553278     EISSN : 26564041     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara adalah merupkan jurnal yang diterbitkan dari Fakultas Hukum UNSURYA, jurnal yang fokus pada permasalahan hukum yang mencakup semua aspek hukum
Arjuna Subject : -
Articles 156 Documents
 5   6   7   8   9 
DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS Ardison Asri
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 1 (2017): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.871 KB) | DOI: 10.35968/jh.v8i1.138

Abstract

Persoalan mendasar berkenaan dengan penelitian ini adalah bagaimana doktrin piercing the corporate veil dalam pertanggung jawaban Direksi Perseroan Terbatas. Dalam melakukan hal-hal apa saja Direksi Perseroan Terbatas dapat dikenakan pertanggung jawaban piercing the corporate veil tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, terutama dengan melakukan analisis terhadap doktrin piercing the corporate veil dalam pertanggung jawaban Direksi Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertanggung jawaban terbatas Direksi Perseroan Terbatas dapat menjadi tidak terbatas atau menjadi tanggung jawab pribadi sampai kepada harta pribadi Direksi atas kerugian yang diterima oleh Perseroan, Pemegang Saham atau pihak ketiga berdasarkan doktrin piercing the corporate veil. Kata kunci : Piercing the corporate veil, pertanggung jawaban Direksi Perseroan Terbatas.
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MENJAGA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Luh Suryatni
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 5, No 1 (2014): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.234 KB) | DOI: 10.35968/jh.v5i1.101

Abstract

Ideology in our life as a State can be interpreted as the majority consensus of citizens about the basic values that they want to realize by establishing a State. In this case, it is often also referred to as philosophische grondslag or weltanschauung, which is the deepest thought and desire of its citizens to establish a state. Ideology and personality of the Indonesia as a crystallization of the sacred values of Indonesia as a nation, puts human in the lofty dignity as a sentient that believe God Almighty with the awareness of carrying out his nature as being personal and social beings. As enshrined in the preamble to the Constitution of 1945, where the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) respects any attempt of a nation for outlining and regulating human rights in accordance with the system of values and ideology of each. In this case, Indonesia as a nation will uphold and enforce human rights that corresponding to the Pancasila as the State ideology as to remain firmly hold as Unitary State of the Republic of Indonesia Keywords : Ideology, Pancasila, Human Rights, State
MENANGULANGI KEJAHATAN DENGAN APLIKASI ECONOMIC ANALYSIS OF LAW Darwis, Nurlely
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 6, No 2 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.037 KB)

Abstract

Sinergitas ilmu hukum dan ilmu ekonomi dapat dijelaskan bahwa kedua bidang ilmu ini sama-sama menjelaskan tentang perilaku manusia, maka kedua ilmu ini memiliki korelasi (interdependen) untuk saling mendukung. Economic Analysis Of Law (EAL) menjelaskan tentang perluasan dimensi hukum melalui kajiannya, dalam konteks yang lebih luas EAL adalah melengkapi ajaran keadilan melalui konsepsi keadilan ekonomi. Oleh karena itu dalam hal menanggulangi kejahatan masa kini selayaknya menghukum orang layak dengan menggunakan aplikasi EAL yaitu keadilan secara ekonomi
PENGATURAN PEMBAGIAN HAK KEWARISAN KEPADA AHLI WARIS DALAM HUKUM WARIS ISLAM BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) Indah Sari
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 2 (2017): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.765 KB) | DOI: 10.35968/jh.v7i2.133

Abstract

There are many Indonesian Muslims who do not know how to distribute their inheritance. Islamic doctrine told us to dispense immediately properties after someone died, and that is the moment when a person has the legal rights as a heir. Islamic Law Compilation Book II, that regulate procedure of inheritance for Muslims, prescribe who has the rights of inheritor and how to distribute the inheritance. It is also written there how to dissolve some dispute on inheritance things. This writing focused on the arrangement of inheritor rights as stated in Islamic Law Compilation based on Al-Qur’an and Hadith. It is finally expected that Indonesian Muslims understand of their rights and obligation on inheritance things as proposed in Islamic Law Compilation to bring about justice in our society. Keywords: Islamic Law, Islamic Inheritance Law, Islamic Law Compilation, Inheritance Rights, Inheritor
TINJAUAN HUKUM PEMILIKAN APARTEMEN (SATUAN RUMAH SUSUN) OLEH ORANG ASING / WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA Selamat Lumban Gaol
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 9, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (406.987 KB) | DOI: 10.35968/jh.v9i1.298

Abstract

Kepadatan penduduk di kota-kota besar selain pertumbuhan dan pertambahan penduduk lokal (WNI), juga dikarenakan adanya pekerja asing (orang/WNA) yang berkerja di Indonesia, sehingga membutuhkan tempat tinggal baik yang horizontal maupun yang vertikal (rumah susun), baik karena didasarkan hubungan sewa menyewa ataupun didasarkan kepemilikan yang tunduk kepada ketentuan hukum nasional Indonesia sesuai dengan asas nasionalitas. Permasalahan hukum yang timbul bagaimanakah pengaturan hukum pemilikan satuan rumah susun (apartemen, kondominium) oleh orang Asing / WNA di Indonesia dan apakah orang Asing / WNA dapat memiliki satuan rumah susun di Indonesia ?. Untuk menjawab persoalan tersebut dalam penelitian ini metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan Undang-Undang (statute approach), serta menggunakan data sekunder. Pengaturan hukum pemilikan apartemen oleh orang asing / WNA di Indonesia telah cukup memadai, karena telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2011, PP No. 103 Tahun 2015 maupun Permen ATR/Ka.BPN No. 29 Tahun 2016, dan Orang Asing/WNA dapat memiliki satuan rumah susun yang dibangun dan berdiri hanya di atas bidang tanah hak pakai atas tanah negara 
TINJAUAN HUKUM PERAN PERS GUNA MENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Harahap, Muhammad Syahnan
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 4, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara
Publisher : JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.734 KB) | DOI: 10.35968/jh.v4i1.85

Abstract

Pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa memegang peranan sangat penting dalam membentuk opini publik  dan pemahaman masyarakat  atas suatu kebijakan dan masalah- masalah yang dihadapi bangsa dan negara. Apakah opini publik itu akan bersifat  positif  atau sebaliknya  negatif sedikit banyak dipengaruhi oleh pemberitaan, tulisan, ulasan dan analisis yang dikembangkan  media massa
KEBERADAAN HUKUM TANAH ADAT DALAM IMPLEMENTASI HUKUM AGRARIA Nunuk Sulisrudatin
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 4, No 2 (2014): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.844 KB) | DOI: 10.35968/jh.v4i2.96

Abstract

Pada saat ini, penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat cenderung untuk ditinggalkan. Kondisi ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan perkembangan penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat. Kedudukan masyarakat hukum adat pada dasarnya diakui, selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu seharusnya negara dan pemerintah memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat sebagai kearifan lokal yang tercantum dalam konstitusi negara. Keberadaan hukum adat tidak pernah akan mundur atau tergeser dari dunia politik dalam membangun hukum nasional mengingat hukum adat memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dan fleksibel
MENINJAU KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH ORANGTUANYA DARI SEGI KRIMINOLOGIS Sulisrudatin, Nunuk
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 6, No 1 (2015): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.856 KB)

Abstract

Pada umumnya, remaja, perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang kerap kali menjadi obyek kekerasan. Bentuk kekerasan terhadap anak, yang dalam hal ini meliputi kekerasan fisik, emosional dan pengabaian, serta kekerasan seksual. Kekerasan terhadap anak-anak terjadi di mana saja, di setiap negara dan di setiap tingkat masyarakat, termasuk di Indonesia dan dalam kasus terparah kekerasan bahkan bisa berujung pada kematian korban, seperti dalam kasus Angeline. Diketahui, Angeline yang diadopsi Margriet Megawe ditemukan tewas terbunuh dan telah terkubur di halaman belakang rumah Margriet di Jalan Sedap Malam Nomor 26, Sanur, Denpasar, Bali. Hasil autopsi Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar, menyatakan Angeline tewas karena benturan di kepala. Kasus yang menimpa gadis cilik berusia delapan tahun, Angeline, merupakan bentuk tindak kekerasan dari keluarganya. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap anak yang terjadi pada saat ini mengalami peningkatan baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Hal ini tentunya mendapat perhatian dari semua pihak untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan, faktor-faktor penyebabnya dan bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan orangtuanya atau orang terdekatnya.
PEMUNGUTAN PAJAK DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA Niru Anita Sinaga
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (406.348 KB) | DOI: 10.35968/jh.v7i1.128

Abstract

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk mengatur tentang pajak dibutuhkan hukum pajak, yaitu: kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Pemungutan pajak di Indonesia mengalami banyak permasalahan, antara lain disebabkan: Kelemahan regulasi dibidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Untuk mengatasinya dengan melakukan reformasi dibidang perpajakan, antara lain: Melakukan penyempurnaan regulasi/perangkat aturan, menggalakkan sosialisasi agar menambah pengetahuan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak taat pajak, melakukan evaluasi, menyediakan database yang lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin kerahasiannya, meningkatkan penegakan hukum dalam pengawasan dan pemberian sanksi secara konsisten dan tegas, dan melakukan pemungutan pajak yang: Adil, berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, efisien dan sistemnya harus sederhana. Kata kunci: Pajak, Pemungutan Pajak dan Permasalahan.
TNI ANGKATAN LAUT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DAN SEKALIGUS PENYIDIK TINDAK PIDANA DI LAUT Mangisi Simanjuntak
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.246 KB) | DOI: 10.35968/jh.v8i2.256

Abstract

TNI AL, selain sebagai penegak hukum di laut juga sebagai penyidik tindak pidana di laut. Kewenangan sebagai penyidik tindak pidana tidak dimiliki oleh matra lain bahkan seluruh Tentara di dunia hanya TNI AL lah yang mempunyai kewenangan sebagai penyidik. Kewenangan yang dimiliki oleh TNI AL selain berdasarkan undang-undang/ hukum nasional juga didasarkan oleh hukum internasional dalam hal ini Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 (United Convention On The Law Of The Sea 1982/ Unclos 1982). Kata kunci : TNI AL sebagai penyidik tindak pidana di laut.

Page 7 of 16 | Total Record : 156

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 1 (2025): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 15, No 2 (2025): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 15 No 2 (2025): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 15 No 1 (2024): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 14 No 2 (2024): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 14 No 1 (2023): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 13 No 2 (2023): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 13, No 2 (2023): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 13 No 1 (2022): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 13, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 12, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 12, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol 11, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 11, No 1 (2020): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 10, No 2 (2020): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 10, No 1 (2019): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 9, No 2 (2019): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 9, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 9, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 1 (2017): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 2 (2017): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 6, No 2 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 6, No 2 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 6, No 1 (2015): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 6, No 1 (2015): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 5, No 1 (2014): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 5, No 1 (2014): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 4, No 2 (2014): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 4, No 2 (2014): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 4, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA More Issue