Jurnal de jure
Jurnal de jure adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan September. Jurnal de jure memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum. Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia. Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de jure. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Articles
128 Documents
<![CDATA[Penyeludupan Hukum Ijin Overlaping Melalui Perjanjian Penggunaan Lahan Bersama Yang Mengabaikan Putusan Pengadilan ]]>
<![CDATA[Supardi Supardi]]>;
<![CDATA[Abdul Kadir Sabaruddin]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 15, No 1 (2023): Jurnal De Jure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldejure.v15i1.796
<![CDATA[Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Timur mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini dapat ditunjukkan dengan banyaknya investasi yang dilakukan diantaranya dalam bidang pertambangan batubara dan perkebunan, Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi yang cukup tinggi dan merupakan kepentingan bagi investor. sehingga Kutai Kartanegara memiliki izin yang cukup banyak terutama di bidang pertambangan dan perkebunan, akibat dari banyaknya izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah menjadi hal yang biasa terjadi tumpang tindih, salah satunya tumpang tindih izin di Kutai Kartanegara antara IUP dan HGU dalam satu tanah yang sama sehingga memicu konflik antara pemegang izin dengan dasar hukumnya masing-masing sehingga konflik antar perusahaan tidak dapat diselesaikan, jalur pengadilan merupakan alternatif penyelesaian terakhir sehingga siapapun wajib mematuhi putusan Pengadilan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) bagi semua pihak, dalam proses peradilan yang sampai dengan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung telah dimenangkan oleh pemegang izin HGU, IUP secara tidak langsung dicabut dan dibatalkan, namun seiring berjalannya waktu terjadi perundingan antara pemegang izin dan setuju untuk mengabaikan keputusan PK dan melakukan Perjanjian Penggunaan Lahan Bersama/PPLB (MoU) dihadapan Notaris sehingga dasar PPLB menjadi dasar hukum bagi kedua belah pihak untuk mengabaikan Putusan MK dan mendukung pemegang IUP untuk dapat kembali melakukan proses kegiatan pertambangan, di satu sisi masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah yang belum lepas mengalami kerugian karena masing-masing pihak tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat. tanah yang telah dikelola sehingga tidak ada kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat itu sendiri sebagai pemegang hak atas tanah yang telah dikuasai]]>
<![CDATA[Penerapan Diversi Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Pelakunya Anak Di Bawah Umur Di Kota Balikpapan ]]>
<![CDATA[Rivaldi Nugraha]]>;
<![CDATA[Adista Nugroho]]>;
<![CDATA[Metta Aprillia]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 15, No 1 (2023): Jurnal De Jure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldejure.v15i1.778
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk upaya Diversi atau Restorative Justice yang sesuai terhadap penyelesaian kasus Anak yang menjadi Pelaku dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang menghilangkan Nyawa Kedua Orang Tuanya di Kota Balikpapan. Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya berkutat pada hak-haknya saja. Lebih dari sekedar itu, Saat ini berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses peradilan pidana anak dan pelanggaran yang dilakukan oleh anak ditangani dengan keadilan restoratif, yaitu melalui diversi. Namun, syarat penanganan anak dapat dilakukan melalui diversi ialah anak yang diancam dengan pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan Diversi, berdasarkan pertimbangan Pasal 310 ayat (4), Pasal 311 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Lalu Lintas mengenai tata cara mengemudi dan faktor kelalaian dan dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa AG terancam pidana 6 tahun penjara sehingga hal tersebut sesuai dengan unsur penerapan diversi kepada AG dan tercapainya tujuan diversi yang tertuang dalam Bab II Pasal BAB II Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012. Yang dimana tercapainya kesepakatan terhadap AG, keluarganya, serta pihak berwajib untuk menyelesaikan perkara AG di luar proses peradilan, dan mengawasi serta menanamkan AG rasa tanggung jawab sebagai seorang anak yang telah melakukan sebuah kelalaian melalui perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa kedua orang tuanya.]]>
<![CDATA[Kedudukan Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ]]>
<![CDATA[Roziqin Roziqin]]>;
<![CDATA[Ibnu Sofyhan]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 15, No 1 (2023): Jurnal De Jure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldejure.v15i1.794
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kelembagaan kementerian negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan penelitian ini mempergunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kelembagaan kementerian negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Kelembagaan kementerian negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 menghendaki sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah sistem presidensil yang murni. Dalam sistem presidensil itu, kedudukan kementerian Negara sebagai pembantu presiden sangatlah menentukan dalam bidang tugasnya masing-masing sebagai pemimpin pemerintahan dalam arti sebenarnya, guna melayani kebutuhan dan kepentingan rakyat. Sebelum perubahan UUD 1945, Bab V tentang Kementerian Negara berisi Pasal 17 yang hanya terdiri atas 3 (tiga) ayat, yaitu: (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara; (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh presiden; dan (3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah. Sesudah perubahan pertama UUD 1945 pada tahun 1999 dan perubahan ketiga pada tahun 2001, isi ketentuan Pasal 17 ini ditambah menjadi 4 (empat) ayat, yaitu: (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara; (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden; (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan; dan (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Standar yang Mengandung Klausula Eksonerasi Tanpa Menerapkan Asas Itikad Baik ]]>
<![CDATA[Anggitariani Rayi Larasati Siswanta]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 15, No 1 (2023): Jurnal De Jure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldejure.v15i1.798
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang asas pacta sunt servanda dalam perjanjian standar yang mengandung klausula eksonerasi tanpa menerapkan asas itikad baik. Perjanjian standar (take it or leave it contract) yang merupakan perjanjian baku yang sudah dibuat oleh satu pihak yang sering menggunakan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi adalah klausula yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab kreditur/salah satu pihak dalam suatu perjanjian. Salah satu contoh perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi yang paling sering ditemui adalah dalam praktik perbankan. Penting untuk diketahui bagaimana penerapan asas pacta sunt servanda atau asas mengikat para pihak dalam perjanjian standar yang mengandung klausula eksonerasi karena perjanjian yang menggunakan klausula eksonerasi kerap kali mengesampingkan asas keseimbangan dalam perjanjian. Metode penelitian yang digunakan penulis yakni berdasarkan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada pengkajian terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan serta kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) dengan bahan hukum berupa bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier yang terfokus pada pengkajian penerapan kaidah-kaidah atau asas-asas dalam hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah penerapan asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian standar juga tidak dapat dilepaskan dari penerapan asas itikad baik. Apabila klausula eksonerasi tersebut dibuat tidak dengan itikad baik dan/atau melanggar Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, mengakibatkan perjanjiannya batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sesuai dengan asas pacta sunt servanda.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Atas Penyebaran Berita Bohong Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen ]]>
<![CDATA[Elfrida Ratnawati]]>;
<![CDATA[Faruqy Nailufar]]>;
<![CDATA[Rosdiana Rosdiana]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 15, No 1 (2023): Jurnal De Jure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldejure.v15i1.806
<![CDATA[Guidelines for implementing consumer understanding in Article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) which provide boundaries and scope of application, which were originally very broad and in general becomes narrower and specific where the definition of consumer in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is only specifically for Final Consumers as in the Joint Decree (SKB) of the Minister of Communication and Information, the Attorney General of the Republic of Indonesia and the Chief of Police Number 229 of 2021, Number 154 of 2021 and Number KB/2/VI/2021 which provides guidelines for implementing the definition of the word "consumer" namely in number 5 letter f which reads "The definition of a consumer in Article 28 paragraph (1) of the ITE Law refers to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection." . The purpose of this writing is to conduct a legal analysis related to how the protection of Intermediate Consumers is not regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in the application of Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. The research method and approach in this paper is to use normative law which aims to study the law of development which is limited to the norms contained in the provisions of laws and regulations Keyword: End consumers; Intermediary Consumer, ITE]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Desa Bangun Mulya Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Guna Menyambut IKN Di Kabupaten Penajam Paser Utara ]]>
<![CDATA[Rosdiana, Rosdiana]]>;
<![CDATA[Akra, Yuni Nurhayati]]>;
<![CDATA[Larasati, Anggita Gestin]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 15, No 2 (2023): Jurnal Dejure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldejure.v15i2.825
<![CDATA[Desa Bangun Mulya yang terletak di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi wisata yang terus dikembangkan. Mulai dari wisata budaya, wisata alam, dan wisata edukasi. Desa ini merupakan Desa exs-transmigrasi pada tahun 1962. Dulunya masuk di wilayah Kelurahan Waru, dan pada tahun 2010 ditetapkan menjadi Desa melalui Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Bangun Mulya di Kecamatan Waru. Nilai - nilai sosial budaya masyarakat menjadi aset utama dan modal dasar untuk melakukan percepatan pembangunan di berbagai bidang. Tentunya peran Pemerintah Desa sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program - program yang dilaksanakan di Desa. Sinergi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, juga Lembaga Masyarakat Desa, dan seluruh unsur masyarakat menjadi kunci suksesnya program - program yang dilaksanakan di Desa. Baik itu yang bersifat bottom up maupun top down. Salah satunya adalah program pengembangan ekonomi kreatif masyarakat di Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang merupakan program penunjukan (top down) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada Desa Bangun Mulya berupa Program Desa Sentra Batik. Dalam rangka menyambut IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, tidak hanya percepatan pembangunan sarana infrastruktur yang menjadi prioritas Pemerintah, tapi juga pembangunan manusia dirasa penting untuk dilaksanakan melalui program peningkatan kapasitas SDM, pelatihan berbasis keterampilan, pendampingan pelaku ekonomi kreatif, dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) secara terus - menerus harus dilakukan guna meningkatkan ekonomi masyarakat dan Pendapatan Asli Desa Bangun Mulya.]]>
<![CDATA[Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ]]>
<![CDATA[Roziqin, Roziqin]]>;
<![CDATA[Ukkasah, Sangga Aritya]]>;
<![CDATA[Budianto, Budianto]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 15, No 2 (2023): Jurnal Dejure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldejure.v15i2.867
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pembinaan dan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: Pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi: (1) Pengawasan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengawasan preventif mempunyai tujuan mencegah penyimpangan yang terjadi di lapangan pemerintahan daerah. Pengawasan preventif ini berkaitan dengan wewenang mengesahkan (goedkeuring), dan (2) pengawasan Represif atau Detektif yaitu: pengawasan dilaksanakan setelah dilakukannya tindakan yakni dengan membandingkan antara hal yang telah terjadi dengan hal yang direncanakan terjadi. Dalam hal pembentukan produk hukum daerah dan tindakan tertentu organ pemerintaha daerah, pengawasan ini berupa wewenang pembatalan (Vernetiging) atau penangguhan (schorsing).]]>
<![CDATA[Policy Analysis Of Fuel Subsidy In Indonesia ]]>
<![CDATA[Yuniza, Mailinda Eka]]>;
<![CDATA[Sekar Nuswantari, Shafa Femalea]]>;
<![CDATA[Jatmiko, Pius Katon]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 15, No 2 (2023): Jurnal Dejure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldejure.v15i2.841
<![CDATA[Fuel subsidies have become one of the heaviest burdens in Indonesia's State Budget (APBN), aimed at ensuring equitable accessibility of fuel to all segments of society. However, the mistargeting of the fuel subsidies can lead to the Indonesian population's dependence on subsidised fuel, thus undermining the efforts to address inequitable access to fuel. This study aims to analyse the realization of the fuel subsidy scheme in Indonesia and explore possible measures to achieve a more targeted and volume-appropriate fuel subsidy program. This paper focuses on the analysis of existing regulations concerning fuel subsidies in Indonesia, the weaknesses of these regulations, and the distribution of fuel subsidies as well as its current implementation. A live case study approach was employed. The research examined the gaps between the ideal state (das solen) and the actual state (das sein) of fuel subsidies by first examining the applicable legal norms. Subsequently, an analysis was conducted to determine whether or not the implementation is appropriate. Notably, Presidential Regulation Number 191 of 2014 does not specify the criteria for recipients of subsidised fuel of the JBKP (Special Assignment Fuel Type). This legal absence has resulted in an imprecise targeting and volume of the distribution of subsidised fuel.]]>
<![CDATA[Penguasaan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pendekatan Keadilan Distributif ]]>
<![CDATA[Roziqin Roziqin]]>;
<![CDATA[Fauzan Ramon]]>;
<![CDATA[Abdul Rasyid]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 16, No 1 (2024): Jurnal Dejure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldejure.v16i1.904
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana penguasaan hak tanah masyarakat hukum adat dalam pendekatan keadilan distributif.Penelitian ini menggunakan pendekatan historis (historical approach), pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach), terkait penguasaan hak tanah masyarakat hukum adat dalam pendekatan keadilan distributif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: Pengakuan penguasaan hak tanah masyarakat hukum adat, tidak serta merta memberikan pengakuan dalam wilayah hukum adatnya, karena masyarakat hukum adat yang wilayahnya adatnya yang berada dalam kawasan tertentu masih diperlukan penetapan. Sedangkan pengakuan bersyarat terhadap masyarakat hukum adat dalam sejarah Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 sebelum perubahan mengakui masyarakat hukum adat secara deklaratif tanpa persyaratan, setelah perubahan UUD 1945 mengadopsi persyaratan bagi masyarakat hukum adat.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Oleh Pengasuh Di Kota Balikpapan ]]>
<![CDATA[Rivaldi Nugraha]]>;
<![CDATA[Boby Agustian Subagya]]>;
<![CDATA[Jaimy Apolos]]>;
<![CDATA[Muhammad Nabiel Hidayat]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 16, No 1 (2024): Jurnal Dejure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldejure.v16i1.907
<![CDATA[AbstrakPengasuh anak merupakan seseorang yang bertanggungjawab merawat, mengasuh serta mendidik anak-anak dalam kegiatan sehari-hari. Pengasuh anak tentunya memiliki peran pengganti sebagai orang tua bagi anak-anak yang memiliki orang tua dengan jadwal kerja yang tidak fleksibel yang dimana memiliki peran penting dalam perkembangan dan kesejahteraan anak-anak majikannya. Mereka biasanya memberikan perhatian fisik maupun emosional kepada anak-anak serta membantu mereka dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, seperti halnya makan, tidur bermain hingga belajar. Pengasuh juga berperan sebagai figur teladan yang membimbing perilaku positif pada anak-anak majikannya, mereka dapat memberikan nilai-ilai moral dan etika serta melibatkan diri dalam pendidikan awal untuk membantu perkembangan intelektual dan sosial-emosional anak.Pengasuh anak biasanya menjunjung tinggi hak-hak serta keselamatan fisik maupun psikologis dari setiap anak yang mereka asuh.Namun, tidak sedikit pengasuh yang melakukan kekerasan terhadap anak majikannya dan tidak menerapkan yang dilakukan oleh pengasuh anak pada umumnya. Tindak pidana kekerasan oleh pengasuh terhadap anak merupakan isu serius yang mempengaruhi kesejahteraan dan perkembangan anak yang dimana dikemudian hari akan memberikan dampak psikis bagi si anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan oleh pengasuh melalui pendekatan yuridis empiris yaitu terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara. Selain itu, metode penelitian dalam jurnal ini dari berbagai sumber literatur, termasuk jurnal ilmiah, buku, artikelserta dokumen-dokumen yang tentu saja berkaitan dengan kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh pengasuh anak.Kata Kunci: Pengasuh Anak, Tindak Pidana Kekerasan, Anak.]]>
