Jurnal de jure
Jurnal de jure adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan September. Jurnal de jure memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum. Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia. Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de jure. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Articles
128 Documents
<![CDATA[Hakim Tunggal dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Relevansi ]]>
<![CDATA[Nugraha, Harry Setya]]>;
<![CDATA[Fitriani, Novita]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 15, No 2 (2023): Jurnal Dejure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldejure.v15i2.874
<![CDATA[Artikel ini membahas urgensi dan relevansi penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi oleh hakim tunggal. Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendektaan perundang-undangan dan konseptual. Artikel ini berkesimpulan bahwa pertama secara filosofis, persidangan oleh hakim tunggal dalam perselisihan hasil pemilihan umum menjadi penting sebagai ikhtiar untuk mengembalikan semangat prinsip speedy trial dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum dengan tetap memperhatikan perwujudan nilai-nilai keadilan pemilihan. Dalam perspektif sosiologis, sidang oleh hakim tunggal adalah alternatif untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang potensial muncul sebagai akibat dari berbagai tantangan yang telah menanti Mahkamah Konstitusi pada pemilu 2024 nanti. Sementara dalam perspektif yuridis dapat dinilai bahwa hakim tunggal dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum merupakan gagasan yang tidak memiliki persoalan konstitusional. Kedua, jika komposisi materi sidang dipahami dalam perspektif tahapan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, dapat disampaikan bahwa sidang oleh hakim tunggal hanya akan dilaksanakan untuk tahapan pemeriksaan pendahuluan dan/atau pengucapan ketetapan. Sementara sidang panel ataupun sidang pleno dilaksanakan untuk tahapan pemeriksaan persidangan dan pengucapan putusan.]]>
<![CDATA[Dampak Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Yang Mengabulkan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-XXI/2023 ]]>
<![CDATA[Mangara Maidlando Gultom]]>;
<![CDATA[Natasya Aprillia Kirana]]>;
<![CDATA[Fahrul Fahrul]]>;
<![CDATA[Reza Dwi Ariesta]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 16, No 1 (2024): Jurnal Dejure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldejure.v16i1.928
<![CDATA[Artikel ini akan mengkaji mengenai kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi pasca Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dalam rangkaian proses memeriksa dan memutus Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023, dan apakah Komisi Pemilihan Umum dapat mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023 dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yang berfokus pada struktur norma terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan tubuh penyelenggara pemilihan umum, khususnya KPU. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023 telah berkekuatan hukum dengan segera dan tidak ada upaya hukum terhadapnya sekalipun proses dalam pembuatan putusannya telah dinyatakan telah melanggar kode etik oleh Hakim Konstitusi melalui Putusan MKMK bernomor 2/MKMK/L/11/2023, 3/MKMK/L/11/2023, 4/MKMK/L/11/2023, dan 5/MKMK/L/11/2023, dan KPU dapat mengabaikan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023 dengan menggunakan Diskresi sebagai payung hukum. Penggunaan Diskresi semata-mata sebagai moral call bagi KPU sebagai lembaga negara yang mandiri, yang dituntut melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Pancasila dan UUD NRI 1945 agar salah satu citra kehidupan demokrasi yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 tetap berdiri megah dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bank Terhadap Objek Jaminan Hak Tanggungan Yang Daluarsa Sebelum Pelunasan Kredit Jatuh Tempo ]]>
<![CDATA[Putra, Johans Kadir]]>;
<![CDATA[Aprilia Berliani, Rizky]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 15, No 2 (2023): Jurnal Dejure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldejure.v15i2.879
<![CDATA[Hapusnya hak tanggungan telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya, bahwa salah satu hapusnya hak tanggungan adalah karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan yang mana pada penjelasannya hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan tidak menyebabkan hapusnya hutang yang dijamin dan pada penjelasan umum pada Pasal ini hanya tertulis cukup jelas tidak ada penjelasan secara spesifik terkait eksekusi pelaksanaannya sedangkan nilai Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang di agunkan adalah sumber utama pelunasan utang debitur tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, oleh karena itu sasaran penelitian ini mengacu pada peraturan yang terkait. Hasil penelitian ini mengenai perlindungan hukum kreditur terhadap objek jaminan hak tanggungan yang daluarsa sebelum pelunasan kredit jatuh tempo adalah mendapat perlindungan hukum secara tidak langsung dengan prinsip-prinsip kreditur, perlindungan secara langsung sesuai dengan Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan selain itu adapula perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Terkait akibat hukumnya secara logika debitur dalam hal ini sudah tidak berhak lagi atas objek jaminannya karena hak atas tanah yang daluarsa menurut undang-undang telah kembali menjadi milik negara, namun debitur tetap harus melanjutkan pelunasan kreditnya karena pada proses penjaminan objeknya ada 2 (dua) Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang melekat yaitu Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Akta Perjanjian Kredit yang mana 2 (dua) Akta inilah yang menjadi dasar pelunasan kreditnya sekalipun objek miliknya telah daluarsa.]]>
<![CDATA[Polemik Ganti Rugi Pengadaan Tanah Atas Kepemilikan Lahan Di Kawasan Sempadan Sungai ]]>
<![CDATA[Ardiansyah Ardiansyah]]>;
<![CDATA[Bruce Anzward]]>;
<![CDATA[Hasan Basri]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 16, No 1 (2024): Jurnal Dejure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldejure.v16i1.940
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk memperjelas kembali adanya kawasan sempadan sungai yang telah terbit sertipikat hak atas tanah surat pernyataan penguasaan fisik jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan harusnya mendapatakan ganti kerugian namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Majene ragu untuk memberikan ganti kerugian karena kawasan sempadan Sungai merupakan tanah negara yang seharusnya tidak dapat terbit sertipikat Hak Atas tanah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan Pemerintah Kabupaten Majene tidak berani memberikan ganti kerugian kepada masyarakat yang memiliki hak atas tanah di di Kawasan sempadan sungai dan perlindungan hukum masyarakat yang memiliki alas hak atas tanah di Kawasan sempadan sungai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan kajian hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum disertai dengan wawancara pihak pemerintah Kabupaten Majene sebagai pihak yang melakukan kegiatan pengadaan tanah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa semua pihak yang berhak baik yang memiliki sertipikat hak atas tanah dan maupun yang hanya memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, berhak untuk mendapatkan ganti kerugian atas tanah mereka walaupun saat ini bidang tanah mereka masuk dalam garis sempadan sungai, karena hak yang mereka miliki adalah hak yang diakui oleh negara dan keberadaan mereka sudah ada di lokasi tersebut sebelum adanya ketentuan tentang garis sempadan sungai di daerah tersebut. ]]>
<![CDATA[Tanah Objek Sengketa Tidak Sesuai Dengan Fundamentum Petendi Sehingga Gugatan Tidak Diterima ]]>
<![CDATA[Ardiansyah, Ardiansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 15, No 2 (2023): Jurnal Dejure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldejure.v15i2.890
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tentang alasan tidak diterimanya gugatan pada Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/Pn.Bpp atas dasar tanah objek sengketa tidak sesuai dengan fundamentum petendi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan judisial cae study yaitu penelitian hukum yang fokus pada pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang duhubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya kekeliruan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya terkait tidak diterimanya gugatan dengan alasan tanah objek sengketa tidak sesuai dengan fundamentum petendi karena gugatan sudah menjelaskan kronologi kepemilikan tanah penggugat dan permohonan dikabulkannya bukti kepemilkan tanah penggugat merupakan permohonan yang sah secara hukum dan tidak kabur serta dijadikan bukti dalam persidangan sebagai bagian dari pembuktian terkait hubungan hukum penggugat terhadap objek sengketa, lagipula jika membahas tentang bukti kepemilkan dan batas tanah hal ini sudah masuk dalam pokok perkara dan di Kota Balikpapan telah terbit Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara dalam peraturan tersebut pada Pasal 26 jelas menyatakan pada intinya bahwa selama 90 hari ada pihak yang keberatan atas permohonan IMTN maka pihak yang keberatan segera pengajukan gugaatan ke Pengadilan Negeri.]]>
<![CDATA[Pendekatan Rehabilitatif dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana ]]>
<![CDATA[Fatri Sagita]]>;
<![CDATA[Noercholis Rafid]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 16, No 1 (2024): Jurnal Dejure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldejure.v16i1.941
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pendekatan rehabilitatif yang dapat diterapkan pada anak pelaku tindak pidana dan bagaimana pendekatan ini dapat membantu memulihkan anak-anak tersebut serta mencegah mereka kembali terlibat dalam kejahatan. Pentingnya pendekatan rehabilitatif dalam menangani anak pelaku tindak pidana dapat memberikan efek jera dan diharapka mampu memberikan masukan pada pemerintah dan para aparat penegak hukum dalam menangani pelaku pidana anak. Metode penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Pendekatan rehabilitatif dalam penanganan anak pelaku tindak pidana telah menunjukkan signifikansi yang mendalam dalam konteks pemulihan dan reintegrasi sosial anak. Melalui analisis yang mendalam terhadap berbagai studi, praktik, dan kebijakan yang ada, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini tidak hanya berfokus pada konsekuensi hukum yang diterima oleh anak, tetapi juga berperan penting dalam upaya memperbaiki pola perilaku dan karakter anak pelaku. Pendekatan rehabilitatif menempatkan anak sebagai subjek yang mempunyai potensi untuk berubah dan berkembang, mengakui bahwa mereka sering kali adalah korban dari berbagai kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis yang mempengaruhi perilaku mereka.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Hukum Koperasi Yang Melakukan Pengelolaan Dana Anggota Secara Illegal ]]>
<![CDATA[Kana Kurnia]]>;
<![CDATA[Reza Hadrian]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 16, No 1 (2024): Jurnal Dejure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldejure.v16i1.900
<![CDATA[This case began when in 2019 KSP Indosurya did not submit financial reports and the annual member meeting in 2019 and in 2020 a number of customers experienced defaults. KSP Indosurya's mode is to promise high interest rates, namely as much as 9-12% per year , while conventional bank interest is only around 5-7% per year. This paper examines how the legal protection of members of savings and loan cooperatives according to law number 25 of 1992 concerning cooperatives, how is the legal responsibility of savings and loan cooperatives that collect and manage public funds illegally according to law number 25 of 1992 concerning cooperatives and how supervision government towards savings and loan cooperatives according to law number 1 of 2013 concerning microfinance institutions and law number 25 of 1992 concerning cooperatives. This research is a normative research using secondary data in the form of laws and regulations. The results of this study are first, there is no comprehensive legal protection for members, there are only preventive measures so that cooperative members can be more careful. Second, administrators can be personally responsible for returning cooperative members' funds if the cooperative's assets are not sufficient to fulfill its obligations. Third, referring to the principle of lex specialis derogate legi generalis, supervision of cooperative legal entities should be carried out by the Financial Services Authority, because in general the OJK has the authority to do so. To realize the effectiveness of legal protection, the authors suggest revising Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives by strengthening supervision and imposing sanctions from the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terkait Penentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah: Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 ]]>
<![CDATA[Gultom, Mangara Maidlando]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 16, No 2 (2024): Jurnal De Jure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldejure.v16i2.989
<![CDATA[Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara bernomor 23P/HUM/2024. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yang berfokus pada konsepsi pengujian peraturan di bawah undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung serta norma terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung bernomor 23P/HUM/2024 tidak berdasarkan hukum. Amar putusan yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU Pilkada adalah tidak benar, serta menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ”berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih” adalah hal yang mengada-ada sebagai Mahkamah Agung yang agung.]]>
<![CDATA[Meninjau Pembagian Ahli Waris Kalalah Pada Masyarakat Muslim Indonesia ]]>
<![CDATA[Ardi, Mochammad]]>;
<![CDATA[Syamsuriati, Syamsuriati]]>;
<![CDATA[Nirwana, Sri]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 16, No 2 (2024): Jurnal De Jure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldejure.v16i2.915
<![CDATA[Banyaknya kasus kalalah di dalam kehidupan masyarakat khususnya muslim sering kita jumpai kasus para anggota keluarga yang mana saling memperebutkan harta warisan yang tidak kunjung ada solusinya sehingga membuat peneliti ingin melakukan penelitian ini, berdasarkan kejadian tersebut peneliti ingin melakukan penelitian agar mencapai titik temu bagaimana seharusnya cara membagi warisan tampa adanya sengketa maupun konflik dan tidak bertentangan dengan ajaran islam, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pembagian waris terhadap ahli waris kalalah dan syarat-syarat ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan memberikan pemahaman terkait bagaimana pembagian waris pada kasus kalalah, dan bagaimana menetapkan besarnya bagian-bagian ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan tersier melalui perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan putusan. Analisis data yang digunakan yaitu dengan cara mengadakan identifikasi dan klasifikasi terhadap data yang ada dan menyusunnya secara sistematis. Hasil penelitian ini menunujukkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi ahli waris pengganti dalam hukum waris islam ialah adanya kematian, dan harta warisan pewaris (si mati pertama) belum dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya, namun orang yang digantikan harus lebih dahulu meninggal dari si pewaris dan yang menggantikan tersebut juga merupakan keturunan yang sah dari orang yang digantikan. Adapun untuk menentukan siapa saja anggota keluarga yang berhak untuk menjadi ahli waris atau bagian ahli waris pengganti keluarga yang terhalang untuk mendapatkan sebagai ahli waris atau pun yang kurang bagian warisannya semuanya secara detail diatur dalam hukum waris islam.]]>
<![CDATA[Mengkaji Pemenuhan Unsur Penegakan Hukum Rehabilitatif Bagi Penyalahguna Narkotika Pada Pertimbangan Hakim Untuk Perkara Nomor: 287/Pid.Sus/2022/PN. BPP ]]>
<![CDATA[Nugraha, Rivaldi]]>;
<![CDATA[Darwis, Ananda Syahputra]]>;
<![CDATA[Nizar, Muhammad]]>;
<![CDATA[Adirizkita, Lie Anthony]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 16, No 2 (2024): Jurnal De Jure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldejure.v16i2.966
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum bagi penyalahguna narkotika di kota Balikpapan. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, asas-asas dan norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan masalah yang digunakan ialah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang dikaji berdasarkan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif serta disesuaikan dengan salah satu kasus yang terjadi di Kota Balikpapan. Jenis penelitian bersifat kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berfokus pada memperoleh data untuk diteliti secara menyeluru, luas dan mendalam terhadap hal yang diteliti. Hasil penelitian Kepastian hukum bagi penyalahguna narkotika diatur dalam pasal 112, 114, dan 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, namun pada prakteknya masih terdapat inkonsistensi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya terutama dalam interpretasi atau penafsiran konstruksi pasal sehingga menimbulkan multitafsir, hal ini berakibat pasal yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana kejahatan narkotika dan pelaku penyalahgunaan narkotika justru tidak tepat, karena sering kali pelaku penyalahgunaan narkotika justru dikenakan pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang seharusnya berlaku terhadap pelaku kejahatan tindak pidana narkotika dimana hal ini jelas merugikan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika sehingga mendapat hukuman yang lebih berat dari yang seharusnya.]]>
