cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal LEX SPECIALIS
Published by Universitas Batanghari Jambi
ISSN : 18299814     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 122 Documents
 4   5   6   7   8 
DASAR PERTIMBANGAN MASUKNYA KETETAPAN MPR DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Masriyani Masriyani
Jurnal LEX SPECIALIS No 19 (2014): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.183 KB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan  implementasi atas pemberlakuan Ketetapan MPR sebagai hierarki perundang-undangan di Indonesia. Dalam uraian tulisan ini mencoba menelaah ; analisis terhadap dasar pertimbangan masuknya ketetapan MPR dalam hierarki perundang-undangan, dalam sistem perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah merubah kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara. Perubahan tersebut berimplikasi pula pada produk hukum (ketetapan MPR) dimana produk hukum yang dilahirkan MPR setelah dilakukan peninjauan hanya bersifat penetapan (beschiking) dan bersifat mengatur ke dalam (internal regulation). Dan menurut Pasal 2 dan 4 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 masih dinyatakan berlaku. Adapun kedudukan ketetapan MPR menurut UU No. 12 Tahun 2011 yang ditempatkan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu kerancuan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia karena ketetapan MPR yang dimaksud mengandung ketidakpastian secara hukum. Sebagai produk hukum dari lembaga negara tentu mempunyai implikasi hukum  layaknya produk hukum yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif. Kata kunci : ketetapan MPR, dasar pertimbangan, hierarki perundang-undangan
Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Mayantara (Kajian Perlindungan Formulasi Hukum Pidana Indonesia Dengan Hukum Pidana Belanda) Said Abdullah
Jurnal LEX SPECIALIS No 12 (2010): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (49.033 KB)

Abstract

Criminalization of policy comparison mayantara crime in Indonesia carried out using the settings approach in the Penal Code by the settings in the concept of addition is made in particular settings in special legislation outside the Penal Code, while in the Netherlands is done by integrating into the Criminal Code Key Note : Comparative Criminal Law Formulation Indonesia by the Dutch Criminal Law
PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI GOOD GOVERNANCE , Nuraini
Jurnal LEX SPECIALIS No 14 (2011): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.706 KB)

Abstract

Abstrak Prinsip good governance sebenarnya merupakan prinsip yang mengetengahkan keseimbangan antara masyarakat (society) dengan negara (state) serta negara dengan pribadi-pribadi (personals). Setiap kebijakan public (public policy) harus melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta dengan aturan main yang jelas. Ciri good governance adalah keputusan tersebut diambil secara demokratis, transparan, akuntabilitas, dan benar. Upaya mewujudkan good governance merupakan suatu prioritas dalam rangka menciptakan suatu tatanan masyarakat, bangsa, dan negara yang lebih sejahtera, jauh dari korupi, kolusi, dan nepotisme. Konsep good governance sebagai salah satu pendekatan yang diandalkan tidak akan menjamin berkurangnya praktek korupsi, jika pejabat pemerintahan di pusat tidak memberikan teladan yang baik kepada pejabat daerah. Hal ini secara rasional dapat dibenarkan karena ekses dari dominasi pusat sebagai pusat kekusaan dan uang.
PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP4K) KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT Masriyani Masriyani
Jurnal LEX SPECIALIS No 23 (2016): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.446 KB)

Abstract

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil adalah sangat penting dan menentukan. Berhasil tidaknya misi dari pemerintah tergantung dari aparatur negara karena pegawai negeri merupakan aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Tulisan ini mengkaji masalah pokok yaitu : Bagaimana pelaksanaan peraturan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 di BP4K Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil di  BP4K  Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data penelitian lapangan.Hasil penelitian  menunjukkan bahwa : Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri berdasarkan Undang-Undang  Nomor 43 Tahun 1999 j.o. PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin pegawai negeri pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Tanjabar melalui pelaksanaan pengawasan langsung oleh atasan (pengawasan melekat), Penerapan hukuman disiplin pada Kantor BP4K dilaksanakan dengan sistem dan prosedur dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan penjatuhan sanksi admisitrasi pelanggaran disiplin PNS di BP4K dimulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin. Kata Kunci : Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, BP4K, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP SYARAT SAH DAN UNSUR-UNSUR DALAM SUATU PERJANJIAN M Zen Abdullah
Jurnal LEX SPECIALIS No 11 (2010): juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (35.651 KB)

Abstract

Agreement between one person and another person is a common thing lately, not economic aspect that  agreement is also include social and cultural aspect, but so many people doesnt understand about the meaning of element in agreement it caused some people dont give more attention to that aspect althoght it was an importance element, because so many agreement hs been ended to the court caused by inperfection element so one person feel his right was violated and another person have the same feelling to, so this journal try to descibe about the condition and element that must be include in every good agreement.    Key Note : Condition and element in good agreement
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN SAKSI GANTI RUGI (Politik Hukum Rancangan KUHP Baru Terhadap Kejahatan Pencurian) S. Sahabuddin S. Sahabuddin
Jurnal LEX SPECIALIS No 17 (2013): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (84.106 KB)

Abstract

Abstrak Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak pernah berhenti dan selalu mengitari kehidupan manusia. Salah satu jenis kejahatan yang paling sering terjadi adalah pencurian yang pengaturannya sebagaimana telah diatur dalam KUHP. Namun demikian pengaturan terhadap delik pencurian tersebut tidak memberikan keadilan substantif, terutama terhadap korban. Untuk itu perlu dilakukan kebijakan baru yang mampu memberikan nilai keadilan substansial bagi korban dengan cara memunculkan kebijakan ganti rugi dalam sistem sanksi terhadap kejahatan pencurian tersebut. Key Note : Penggulangan, Kejahatan, Ganti Rugi
POLITISASI PERATURAN DAERAH SYARIAH DALAM BINGKAI PLURALISME INDONESIA Nazifah Nazifah
Jurnal LEX SPECIALIS No 21 (2015): JUNI 2015
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.648 KB)

Abstract

Pluralisme merupakan kata yang sering digunakan untuk mendeskripsikan Indonesia. Sebagai negara, Indonesia tidak hanya plural dalam hal budaya dan tradisi, akan tetapi juga dalam hal agama, kepercayaan dan golongan agama yang tersebar luas di seluruh nusantara. Persoalan hubungan antara negara dan agama telah dianggap selesai ketika kita menjadikan Pancasila sebagai dasar negara muncul kembali seiring dnegan perkembangan otonomi daerah di mana daerah diberikan kekuasaan untuk mengembangkan sendiri peraturan daerahnya. Bertolak dari fakta bahwa perda merupakan nilai masyarakat daerah yang dipositifkan, dalam perjalanannya telah memunculkan perda yang beraneka warna, salah satunya adalah perda yang bernuansa agama yang kemudian lebih dikenal dengan istilah perda syariah. Perda syariah pada kenyataannya bukan hanya instrumen kebijakan yang mutakhir dengan daya kerja yang jitu sehingga dengan begitu saja dapat mencegah dan menghindarkan masyarakat dari bahaya distorsi nilai, namun oleh kalangan tertentu dijadikan komoditas politik. Perda syariah yang seharusnya merupakan upaya untuk menempatkan nilai agama sebagai nilai transeden yang luhur, tetapi malah membawa nilai agama yang substansial menjadi sekedar formalisme, simbolisme yang dengan vulgar mengusung identitas agama di ruang publik. Selain dapat menimbulkan kontroversi yang memicu ketegangan dan konflik sosial, perda syariah apabila tidak dirumuskan dengan benar dikhawatirkan dapat menjadi alat politisasi agama yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa indonesia. Kata Kunci: Pluralisme, Perda Syariah, Politisasi
PEMBERIAN REMISI TERHADAP TERPIDANA KORUPSI DALAM PERWUJUDAN PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM Fachruddin Razi
Jurnal LEX SPECIALIS No 24 (2016): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (67.642 KB)

Abstract

Pidana Penjara merupakan pidana yang dikenakan terhadap terdakwa berupa menghilangkan kemerdekaannya untuk sementara waktu atau seumur hidup. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menegaskan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Kehakiman Republik Indonesia adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, membina narapidana agar dapat diterima kembali ke dalam  lingkungan masyarakat dan tidak kembali mengulangi suatu perbuatan  tindak pidana yang pernah dilakukan di masa terdahulu. Hak asasi yang erat kaitannya dengan para terpidana salah satunya adalah remisi, remisi merupakan pengurangan masa pidana, remisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 ayat (1) menyatakan salah satu hak terpidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Pemberian remisi yang menjadi hak terpidana juga harus dilihat dalam konteks sifat kejahatannya, konteks sifat kejahatan ini dapat dilihat apakah menyangkut kelangsungan kehidupan manusia atau tidak sehingga pemberian hak remisi yang menjadi kewenangan dan tugas pemerintah tidak melukai keadilan masyarakat dan tidak memberikan peluang bagi terpidana kasus korupsi berlindung dibawah pembenaran hukum. Remisi atau pengurangan masa pidana dalam sistem pelaksanaan pidana khususnya menyangkut sistem pemasyarakatan sangatlah penting. Dalam pelaksanaan sistem pidana remisi para narapidana haruslah memenuhi syarat yang diberlakukan untuk narapidana itu sendiri, jika tidak maka hak remisi tidak akan diberikan. Terhadap kasus korupsi dapat menimbulkan dampak yang sangat luas, walaupun terdapat pula ketentuan lain yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mendapatkan hak remisi haruslah bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi serta bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.. Tindak pidana korupsi jelas menimbulkan akibat yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, lebih khususnya keuangan dan perekonomian negara, atau dampaknya berwujud pada publik dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua program pemerintah, dapat mengganggu pembangunan, serta menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat.
TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL) Abdul Hariss
Jurnal LEX SPECIALIS No 16 (2012): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (80.634 KB)

Abstract

Abstract One of the issues that arise in divorce life is the maintenance of the child, where the child can no one wants to take care of or between the two spouses want each other to take care or control of the child. To demonstrate responsibility for the maintenance of the child, the husband and wife were divorced sometimes scrambling to master, eventually a dispute between the two. With a dispute for control of the child resulting solution should be up to the courts. Win the defeat of the father or mother fighting over her, still the loser did not escape his responsibilities to his son, but the biggest responsibility is to win the struggle on the part of the child. In fact, it is not infrequently the case memperebut party won control of the child even less ability to provide for their children, while the parents as the losing party was spurious to help and accountability. Key Note : Responsibility, Divorce
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN UU NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI BALAI TAMAN NASIONAL BUKIT TIGAPULUH Herma Yanti
Jurnal LEX SPECIALIS No 20 (2014): DESEMBER 2014
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.273 KB)

Abstract

Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan yang diberikan tugas menyelenggarakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dituntut memberikan pelayanan dan informasi kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan informasi publik di Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor internal yang menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Kata kunci : Pelayanan, Keterbukaan, Informasi Publik

Page 6 of 13 | Total Record : 122

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2010 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue No 24 (2016): Desember No 23 (2016): Juni No 22 (2015): Desember 2015 No 21 (2015): JUNI 2015 No 20 (2014): DESEMBER 2014 No 19 (2014): Juni 2013: Edisi Khusus Agustus 2013 No 18 (2013): Desember No 17 (2013): Juni No 16 (2012): Desember No 15 (2012): Juni No 14 (2011): Desember No 13 (2011): Juni 2010: Edisi Khusus Agustus 2010 No 12 (2010): Desember No 11 (2010): juni More Issue