cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal LEX SPECIALIS
Published by Universitas Batanghari Jambi
ISSN : 18299814     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 122 Documents
 5   6   7   8   9 
DAMPAK PENGGUNAAN JALUR PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI PROVINSI JAMBI dan ALTERNATIF PENYELESAIANNYA S. Sahabuddin
Jurnal LEX SPECIALIS No 22 (2015): Desember 2015
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.964 KB)

Abstract

Studi ini pada awalnya dilatarbelakangi oleh penggunaan jalur penal dalam menyelesaikan beberapa tindak pidana yang bersifat ringan. Penggunaan jalur penal dalam menyelesaikan tindak pidana memang menjadi domein negara, hal ini dapat dipahami dari ketentuan  Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan ditegaskan pula pada Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan: “semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang”.
PERANAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA DILIHAT DARI UU NO.8 TAHUN 1981 Iman Hidayat
Jurnal LEX SPECIALIS 2010: Edisi Khusus Agustus 2010
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.057 KB)

Abstract

AbstractImplementation of Criminal Justice is the enforcement mechanism of the workings of the criminal law began the process of the investigation, arrest and detention, prosecution and trial examination, and the implementation of court decisions. Witnesses presented before the trial was not enough that only one witness, because a witness not a witness (Unus testis nulus testis), it is in KUHAP for in Article 185 paragraph (20), paragraph (3), and paragraph (4), namely that the testimony of a witness is not sufficient to prove that the defendant is guilty of acts that indicted him unless there are other valid evidence and witness testimony is required between these must relate to one another.
PERWAKAFAN TANAH HAK MILIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 DI KOTA JAMBI Kms Abdul Somad
Jurnal LEX SPECIALIS 2013: Edisi Khusus Agustus 2013
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.876 KB)

Abstract

Tata cara pendaftaran perwakafan Tanah hak milik berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 j.o. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 adalah terdiri dari : Tahap pendaftaran, Tahap pengumumam, Tahap pengelolaan dan pengembangan, Tahap penukaran/penetapan harta wakaf, Tahap Pembinaan dan pengawasan Kendala yang dihadapi dalam perwakafan ini , khususnya data pendukung yang penulis dapatkan di wilayah kota Jambi adalah: Tanah wakaf belum ada APAIW/AIW , Tanah wakaf belum ada sertifikatnya, Sebahagian naadzir adalah yang kurang mampu, sedangkan tanah yang di wakafkan belum mempunyai sertifikat, hingga mereka enggan untuk mengurus akta ikrar wakaf itu maupun pendaftaran tanah wakaf tersebut, Adanya tuntutan pihak ketiga terhadap tanah wakaf. Dan sebagai upaya penanggulangan yang dilakukan adalah : Diadakan penyuluhan terhadap warga  masyarakat melalui Desa atau Kelurahan-kelurahan mengenai pendaftaran tanah wakaf. Peningkatan peran dari Kepala Desa/Kelurahan untuk mengetahui dengan jelas mengenai status tanah wakaf dan sekaligus mengecek ke lapangan apakah tanah tersebut tidak ada sengketa Key Note : Perlindungan, Lingkungan Hidup, TAP MPR
PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT. Herma Yanti; Yusmanila Yusmanila
Jurnal LEX SPECIALIS No 19 (2014): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.979 KB)

Abstract

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat yang bertugas membantu kepala daerah untuk menegakkan peraturan daerah diharapkan dapat memainkan peranan yang dimilikinya agar kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dapat direalisasikan. Begitu pula di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaiamana peranan satuan polisi pamong praja dalam menegakkan peraturan daerah tersebut serta kendala-kendala dan upaya dilakukan untuk mengatasinya. Kata kunci : Peranan, Pamong Praja, Penegakan Hukum
Arah dan Perkembangan Politik Hukum di Indonesia M Zen Abdullah
Jurnal LEX SPECIALIS No 13 (2011): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.449 KB)

Abstract

In order to maintain the status quo power that lasting, often apply the legal system of the orthodox / conservative, which is more reflective of a legal product that generated more social vision of delivering the impression of government than the interests of the community expected peoples. The legal system that is built more responsive / populists are more concerned with the social interests of the will of the people.Given the conservative legal system by producing a legal product that is less responsive / populist thus reflects less a sense of justice because it is not based on state laws that live and thrive in the midst of society. For that, there is need for donations directed to place the political thinking of law in a central position very respectable, well-reviewed culturally, intellectually and in the implementation of the concrete. By replacing the position of the flow of legal positivism caracter intrumentalis conservative through alignment and harmonization of its values with the situation and legal conditions that developed in the midst of society by observing the flow sosiolocigal prakmatic yurisprudence and realism that characterized the law responsive / populist, it is necessary to reform efforts konkritisasi law through the development theory proposed by Prof. Muchtar Kusumaatmadja, by taking various steps that need immediate reform, improve and perfect guidance through national law by holding reforms, codification and unification in certain areas of law, order the functions of legal institutions according to their respective portions and increase the ability and authority law enforcement officials.Key Note : Directions and Developments in Political Law
KEBIJAKAN KRIMINAL PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET A Thalib
Jurnal LEX SPECIALIS No 18 (2013): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.483 KB)

Abstract

Bentuk dan modus operandi pembobolan kartu melalui internet adalah berupa penemuan nomor kartu kredit tersebut untuk membayar pemesanan barang yang ditawarkan melalui situs-situs internet. Barang-barang yang dibelitersebut kemudian dijual kepada pihak-pihak yang membutuhkannya dengan harga yang relative lebih murah dibandingkan dengan harga riil dari barang tersebut. Pencurian nomor kartu kredit dilakukan dengan berbagai cara yakni melalui kerjasama dengan petugas dari penjul barang atau jasa yang dibayar dengan sarana kartu kredit oleh pemilik kartu kredit juga dilakukan dengan membuka situs-situs atau melalui obrolan di internet (chatting). Meski perangkat perundangannya sudah bagus, bila subsistem lain dalam penegakan hukum tidak dapat berfungsi dengan baik, maka secara keseluruhan system hukum yang mengatur dan mengawasi tindakan pidana pembobolan kartu kredit melalui internet belum dapat dikatakan baik.Kesadaran hukum untuk melaporkan kasus ke kepolisian rendah. Hal ini dipicu oleh citra lembaga peradilan itu sendiri yang kurang baik, factor lain adalah korban tidak ingin kelemahan dalam system komputernya diketahui oleh umum, yang berarti akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan web masternya Kata kunci : Kebijakan Kriminal, Pembobolan Kartu Kredit
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL ILMUAN . Maryati
Jurnal LEX SPECIALIS No 11 (2010): juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (42.678 KB)

Abstract

As a scientist must have a responsibility in every task he or she gain not only thet the result of his experiment must be filled with a responsibility to. This responsibility in a process of experiment is include in characteristic process. This process ia a morality that based on every etichs as a scientis like objective, open to critics and take the other opinion and dare toconfess his fault if that happen.   .Key Note :Responsibility and morality of scientist.     
Fungsi Dan Wewenang Polri Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia Iman Hidayat
Jurnal LEX SPECIALIS No 14 (2011): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.799 KB)

Abstract

AbstrakFungsi penegakan hukum dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban dan HAM. Dalam rangka itu, kepolisian diberikan wewenang oleh undang-undang sebagai penyidik. Penyidikan dilakukan sebagai upaya proses menetapkan siapa pelaku yang melanggar hak-hak asasi tersangka namun untuk menjamin hak-hak asasi yang lebih luas dari masyarakat umum. Pelanggaran hak-hak asasi tersangka oleh penyidik dapat dibenarkan sepanjang yang dibenarkan undang-undang (KUHAP). Namun demikian tidak jarang dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari Polri melakukan upaya justru melanggar rambu-rambu yang digariskan oleh undang-undang. Pelaksanaan tugas kepolisian yang sesungguhnya diberikan undang-undang dalam rangka melindungi HAM sebaliknya justru melanggar HAM lainnya. fungsi dan kewenangan Polri ada beberapa tahapan baik dalam tahap penyidikan, berupa mencari keterangan dan alat bukti dan menyuruh berhenti orang yang dicurigai sedangkan dalam tahap penyidikan berupa penangkapan dan penahanan.Kata Kunci : Polri Dalam Menjalankan Fungsi dan Wewenangnya 
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA/KONFLIK PERTANAHAN Ahmad Zulfikar
Jurnal LEX SPECIALIS No 21 (2015): JUNI 2015
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.335 KB)

Abstract

Perkembangan sengketa dan konflik pertanahan, baik secara kualitas maupun kuantitas selalu mengalami kenaikan, penyebabnya antara lain adalah luas tanah yang tetap, sementara jumlah penduduk yang memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhannya selalu bertambah dan adanya akumulasi konflik kepentingan antara pemilik tanah (perorangan, masyarakat adat, badan hukum swasta, pemerintah) dengan perseorangan atau badan hukum swsata lainnya. Masalah pertanahan muncul ketika kewenangan (Hak Menguasai Negara) diperhadapkan dengan Hak Asasi Warga Negara, khusunya hak milik individu dan hak komunal (tanah ulayat). Sengketa dan konflik pertanahan sekarang ini lebih banyak konflik dan sengketa vertical yaitu konflik dan sengketa  antara masyarakat dengan pemerintah atau pihak yang berwenang. Secara sepintas, yang terlihat memang konflik horizontal antara masyarakat dengan pengusaha/investor dan atau badan usaha milik Negara (BUMN). Namun dibalik itu, sebenarnya rakyat sedang berhadapan dengan Negara yang ‘melindungi’ para pengusaha dan badan usaha milik Negara. Benturan ini tidak perlu terjadi jika politik pertanahan dan politik hukum pertanahan mampu menjaga keseimbangan antara Hak Menguasai Negara dengan Hak Asasi Manusia karena kedua-duanya diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945.  Kata Kunci : Penyelesaian, Konflik, Pertanahan
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG HAK MENYATAKAN PENDAPAT DPR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMAKZULAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN , Hermayanti
Jurnal LEX SPECIALIS 2010: Edisi Khusus Agustus 2010
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.919 KB)

Abstract

AbstractThe existence of the constitutional court which determines the requirements of the exercise stating the number Quarum Parliament from 1 / 4 to 2 / 3 through the decision of a judicial review against Article 184 of Law No. 27 of 2009, has opened the space for the Parliament to be able to use the right declare a previous opinion is very difficult to implemented. the use of this right can lead to the impeachment against the president and vice president if there is no indication in violation of law, so there is the assumption that the more easily use the right opinion, will also simplify the process of Presidential impeachment and / or vice president. in this case can be said that the use of our opinion does not necessarily make it easier on the impeachment, and not solely based on the opinion of the House of Representatives concerning any alleged violation of law, but also must involve the judiciary are the Constitutional Court and the People's Consultative Assembly, and also based upon considerations for the broader interests of the nation

Page 7 of 13 | Total Record : 122

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2010 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue No 24 (2016): Desember No 23 (2016): Juni No 22 (2015): Desember 2015 No 21 (2015): JUNI 2015 No 20 (2014): DESEMBER 2014 No 19 (2014): Juni 2013: Edisi Khusus Agustus 2013 No 18 (2013): Desember No 17 (2013): Juni No 16 (2012): Desember No 15 (2012): Juni No 14 (2011): Desember No 13 (2011): Juni 2010: Edisi Khusus Agustus 2010 No 12 (2010): Desember No 11 (2010): juni More Issue