Pagaruyuang Law Journal
Pagaruyuang Law Journal (PLJ) is a Peer Review journal published periodically two (2) times in one (1) year, ie in January and July. The journal is based on the Open Journal System (OJS) and is accessible for free, and has the goal of enabling global scientific exchange. PLJ is available in both printed and online versions. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Civil Law; Criminal Law; International Law; Constitutional Law Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Agrarian Law; Adat Law; and Environmental Law.
Articles
17 Documents
Search results for
, issue
"volume 8 nomor 2 tahun 2025"
:
17 Documents
clear
<![CDATA[Perlindungan Hukum Penanaman Ganja Medis ]]>
<![CDATA[Ambarwati, Desi Farika]]>;
<![CDATA[Irawan, Anang Dony]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v0i0.6236
<![CDATA[Ganja, sebagai narkotika golongan I, memiliki status hukum yang kompleks di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ganja dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, meskipun terdapat potensi manfaat medis yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa senyawa dalam ganja, seperti cannabidiol (CBD), dapat membantu mengobati berbagai kondisi kesehatan. Namun, ketidakpastian hukum menghambat penelitian lebih lanjut dan pengembangan terapi berbasis ganja. Masyarakat dan kalangan medis semakin mendesak revisi regulasi agar ganja dapat dimanfaatkan secara legal untuk tujuan medis. Penelitian ini akan mendalami perlindungan hukum terkait penanaman dan penggunaan ganja medis di Indonesia, serta akibat pidana bagi individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terkait penanaman dan penggunaan ganja medis serta akibat pidana bagi individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Akibat hukum bagi individu yang terlibat dalam penanaman ganja untuk tujuan medis sangat serius. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung pada sanksi pidana yang berat, termasuk hukuman penjara dan denda yang tinggi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur sanksi bagi mereka yang menanam atau memiliki narkotika golongan I, dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 12 tahun dan denda hingga delapan miliar rupiah. Meskipun ada argumen untuk legalisasi dan perlindungan hukum bagi pasien, pemerintah tetap berhati-hati karena khawatir akan penyalahgunaan dan peredaran gelap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menanam ganja tanpa izin dari pemerintah merupakan perbuatan melawan hukum, yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Selain itu, individu yang menggunakan ganja untuk tujuan medis tanpa izin juga dapat dikenakan sanksi pidana.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Musik pada Konser Komersial (Studi Kasus Once dengan Dewa 19) ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Fredy Bagus]]>;
<![CDATA[Marsitiningsih, Marsitiningsih]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v0i0.6214
<![CDATA[Kasus antara Once Mekel dengan Dewa 19 terjadi karena Once membawakan lagu-lagu Dewa 19 pada konser komersial tanpa izin dari penciptanya yaitu Ahmad Dhani. Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis bagaimana penegakan hukum di Indonesia dalam memerangi pelanggaran hak cipta musik dalam konteks pertunjukan komersial dan mengetahui hambatan dalam menegakkan hukum hak cipta musik. Penelitian ini menggunakan metodologi normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual untuk meneliti permasalahan pelanggaran hak cipta musik.Hak cipta berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti atas Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Disebutkan pada Pasal 9 UUHC bahwa setiap pihak yang ingin membawakan lagu milik orang lain harus mendapatkan izin dari penciptanya dan jika melanggar akan dikenai sanksi sesuai Pasal 113 UUHC. Hambatan dalam implementasi penegakan hukum, seperti kerjasama lembaga penegak hukum yang buruk, kurangnya keahlian teknologi, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya hak cipta. Penelitian ini juga menjabarkan penyelesaian melalui jalur litigasi maupun non litigasi, serta menunjukkan keunggulan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa. Diperlukan adanya penguatan struktur hukum, sosialisasi peraturan, dan peningkatan pengetahuan masyarakat, dikarenakan masih banyaknya hambatan pada budaya hukum seperti kepatuhan masyarakat yang buruk dan toleransi terhadap pelanggaran hak cipta. Penegakan hukum hak cipta musik dapat dilakukan secara lebih efektif dan adil dengan menggunakan pendekatan yang terpadu. ]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Tanggung Gugat pada Perseroan Terbuka yang Mengalami Kepailitan ]]>
<![CDATA[Palwa, Regina Clara]]>;
<![CDATA[Hariri, Achmad]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v0i0.6202
<![CDATA[PT Mas Murni Indonesia (MAMI) memiliki sebuah aset berupa hotel yang dinamakan Hotel Garden Palace, berlokasi di Surabaya. Hotel tersebut dinyatakan pailit, akibat ketidakmampuannya untuk membayar pesangon terhadap karyawan yang di phk serta PT MAMI yang memiliki sejumlah utang pada bank. Tanggung gugat pemilik hotel garden palace yang pailit ialah sebuah tanggung jawab dari pemilik beserta pengelola hotel tersebut, terhadap kewajiban keuangan dan pelayanan yang belum terpenuhi. Pembahasan pada artikel ini, bertujuan untuk menganalisis terkait bentuk tanggung gugat pada perseroan terbuka yang mengalami kepailitan, mengidentifikasi hak-hak yang dimiliki oleh kreditor maupun tindakan yang dilakukan kurator sebagai seseorang yang ditunjuk pengadilan, dengan tujuan mengkoordinasikan harta pailit tersebut. Bagaimana tanggung gugat dan implikasi hukum dari tanggung gugat pemilik hotel yang pailit tersebut menjadi rumusan masalah dalam artikel ini. Metodologi penelitian artikel ini terdiri dari normatif, pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwasanya yang bertanggungjawab dan harus menerima akibat hukumnya ialah PT MAMI. Para pihak terkait telah melewati tahap mediasi. Kemudian, dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Surabaya hingga kasasi di Mahkamah Agung telah dilaksanakan. Implikasi dari adanya kasus kepailitan ini memiliki efek domino yang cukup luas. Penelitian ini pun memberikan wawasan baru mengenai aturan hukum kepailitan di Indonesia dan bagaimana penerapannya dalam kasus tersebut. Meskipun pemilik hotel memiliki tanggung jawab hukum, akan tetapi kepentingan kreditor harus diprioritaskan dalam proses penyelesaiannya. Hal ini penting untuk menjamin keadilan hukum yang optimal untuk seluruh pihak-pihak terkait dalam perkara kepailitan tersebut.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS ]]>
<![CDATA[Yanto, Yanuar Dwi]]>;
<![CDATA[Attamimi, Zeehan Fuad]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v0i0.6172
<![CDATA[Salah satu permasalahan yang sering terjadi dan kompleks di berbagai wilayah di Indonesia mengenai pertanahan yaitu sengketa tanah. Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah mengevaluasi dan menilai efektivitas pelaksanaan mediasi pada penyelesaian kasus atau sengketa pertanahan dengan menitikberatkan pada hukum atau peraturan yang mengatur mediasi pada sengketa tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan berpusat pada analisis peraturan perundang-undangan, bahan hukum, kebijakan, dan prosedur yang dilaksnakan melalui mediasi pada sengketa kasus tanah. Hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan pemahaman yang lebih jauh dan mendalam tentang struktur hukum dan kebijakan atau prosedur tentang mediasi sengketa kasus tanah serta melakukan pengujian terhadap seberapa tingkat efektif pelaksanaan mediasi dalam proses penyelesaian kasus sengketa pertanahan. Landasan hukum untuk pelaksanaan proses mediasi sengketa kasus tanah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kantor ATR/BPN mempunyai kewenangan untuk melaksanakan mediasi, khususnya sengketa kasus pertanahan agar proses mediasi dapat dilaksanakan tanpa menggunakan jalur persidangan yang menghabiskan waktu, biaya yang besar, dan panjang dalam penyelesaian perkaranya. Tantangan yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat mediasi, dan kurang terlatihnya mediator.]]>
<![CDATA[URGENSI DAN TANTANGAN PEMBENTUKAN KEMENTERIAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA: PURUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO: 67/PUU-XXII/2024 ]]>
<![CDATA[Kuntiwi, Fina Anista]]>;
<![CDATA[Purwanto, Gunawan Hadi]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v0i0.6218
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No: 67/PUU-XXII/2024, penelitian ini menyelidiki urgensi dan tantangan pembentukan Kementerian Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Putusan tersebut menolak pembentukan kementerian baru sebab akan mengakibatkan tumpang tindih wewenang dan kesenjangan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat.penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan kasus untuk menganalisis konteks konstitusional dari permasalahan ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa meskupun Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemebentukan kementerian baru tidak diperlukan, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat tetap memerlukan perhatian khusus melalui peningkatan kerja lintas sektor dan penguatan regulasi. Langkah ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan eksistensi masyarakat hukum adat sebagai bagian dari amanat konstitusi.]]>
<![CDATA[Fenomena Pernikahan Dini Di Kabupaten Probolinggo Ditinjau Dari Hukum Positif ]]>
<![CDATA[Faizah, Nida]]>;
<![CDATA[Babussalam, Basuki]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v0i0.6286
<![CDATA[Pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo merupakan fenomena sosial yang sudah menjadi hal yang biasa. Tren pernikahan di bawah umur ini biasanya didorong oleh budaya atau tradisi di lingkungan sekitar. Masyarakat mungkin lebih memilih untuk mengikuti tradisi daripada mematuhi peraturan hukum. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis fenomena pernikahan di Kabupaten Probolinggo dari sudut pandang hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada regulasi yang mengatur mengenai batas minimal usia untuk dapat melangsungkan pernikahan. Namun, faktanya masih banyak kasus pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Hal tersebut dikarenakan faktor budaya dan agar terhindar dari perbuatan zina. Ketakutan orang tua akan anaknya terjerumus kepada pergaulan bebas dan perzinaan membuat mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya lebih awal dari usia yang ditentukan.Beberapa masyarakat juga menganggap jika perempuan telah menginjak usia tertentu tetapi belum menikah maka akan dianggap “tidak laku” atau “perawan tua”. Pergaulan bebas juga mengakibatkan hamil diluar nikah, akibat peristiwa itu juga orang tua dengan terpaksa menikahkan anaknya untuk menjaga kehormatan keluarga. Fenomena pernikahan dini dominan terjadi dalam rentan usia 15 hingga 19 tahun. Minimnya tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang aturan hukum juga menjadi faktor terjadinya pernikahan dini. Selain itu, masyarakat juga kurang memahami dan menganggap remeh akan dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini.]]>
<![CDATA[Penerapan Larangan Perkawinan Antar Pegawai Dalam Satu Perusahaan ]]>
<![CDATA[Mukhson, Valiant Sinka Zannuba]]>;
<![CDATA[Widodo, Selamat]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v0i0.6177
<![CDATA[Perkawinan merupakan hak asasi yang diakui oleh Pasal 1 UU Perkawinan dan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, yang menghubungkan kehidupan keluarga berlandaskan prinsip spiritual berdasarkan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Esa. Namun, beberapa perusahaan masih memberlakukan aturan yang membatasi perkawinan antar pegawai, meskipun Mahkamah Konstitusi telah menganulir kebijakan tersebut berdasarkan Keputusan MK No. 13/PUU-XV/2017. Penelitian ini mengkaji penerapan putusan tersebut dan hambatan pada pelaksanaannya, dengan fokus pada PT. Slamet Langgeng dan Yayasan Hang Tuah Jakarta.Kajian ini dianalalisis dengan metode normatif emipiris berdasarkan pendekatan aturan hukum, perbandingan, dan kasus, serta menganalisis data kualitatif dari observasi langsung dan peninjauan dokumen. Penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun aturan larangan sudah dinyatakan tidak berlaku, perusahaan-perusahaan tersebut masih menerapkan aturan larangan perkawinan.Kebijakan tersebut bertentangan dengan Keputusan MK No. 13/PUU-XV/2017 yang menegaskan kebijakan melarang perkawinan antara sesama pegawai di perusahaan yang sama melanggar hak dasar dengan tujuan menikah dan membangun keluarga. Hambatan dalam menerapkan putusan ini adalah kekhawatiran terciptanya lingkungan kerja yang kurang profesional serta munculnnya potensi adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Puspita, Erycha Febyana Dila]]>;
<![CDATA[Supriyo, Agus]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v0i0.6219
<![CDATA[Kepemilikan sertifikat tanah elektronik dapat dianggap sah menurut hukum jika telah didaftarkan di kantor pertanahan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023, hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan harus dilakukan pada kepemilikan tanah yang telah dimiliki. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum sertifikat tanah elektronik berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, pemilik tanah yang menggunakan sertifikat tanah elektronik dapat dianggap sebagai konsumen, karena pemilik sertifikat tanah elektronik memanfaatkan layanan publik yang disediakan oleh negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum kepada pemilik sertifikat tanah elektronik dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, kemudian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, tujuan pendekatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber bahan penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu hak dasar konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang produk atau layanan yang diterima. Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai cara kerja sistem elektronik, keamanan data, dan potensi resiko yang dihadapi oleh pemilik sertifikat.]]>
<![CDATA[Keabsahan Hukum Terhadap Proses Lelang Perkebunan Sawit Yang Dilakukan Secara Open Bidding Oleh KPKNL ]]>
<![CDATA[Pasya, Muhammad Nuha Maulana]]>;
<![CDATA[Muhtar, Edi]]>;
<![CDATA[Rahmah, Annisa Maulida]]>;
<![CDATA[Rahmania, Mar’atush Shalehah]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v0i0.6206
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum terhadap proses lelang perkebunan sawit yang dilakukan secara open bidding oleh KPKNL. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan sistematis, logis, dan yuridis dengan melihat hukum secara normatif pada penerapan suatu kasus yang benar-terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL Pekanbaru dapat dikategorisasikan sebagai lelang eksekusi, di mana lelang eksekusi tersebut dilakukan melalui Parate Eksekusi, yaitu seorang kreditur membuat permohonan lelang secara tertulis disertai dokumen persyaratan lelang kepada KPKNL. Meskipun proses lelang tersebut telah memenuhi prosedur formal, namun terdapat beberapa permasalahan hukum terkait dengan minimnya peserta lelang dan harga limit yang jauh di bawah nilai appraisal, sehingga menimbulkan keraguan terhadap keabsahan proses lelang tersebut.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB HUKUM ACARA PIDANA ]]>
<![CDATA[Ningsih, Siska Ayu]]>;
<![CDATA[Aryati, Rika]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v0i0.6178
<![CDATA[Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan Hukum Pidana. Pembuktian dalam perkara pidana membuktikan adanya tindakan pidana dan kesalahan terdakwa. Alat bukti segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Saksi Mahkota adalah saksi yang merangkap tersangka sebagai terdakwa yang bersama-sama melakukan tindak pidana dan berkas pemeriksaan terhadap para terdakwa terpisah atau disebut pemisahan berkas perkara (splitsing). Identifikasi masalah adalah Bagaimana kedudukan keterangan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia? Bagaimana kedudukan keterangan saksi mahkota dalam praktik peradilan pidana Indonesia? dan Upaya apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum agar penggunaan saksi mahkota tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)? Penulisan ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum yang menggunakan sumber-sumber data primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, sejarah hukum, perbandingan hukum, teoriteori hukum dan pendapat-pendapat sarjana hukum yang berhubungan. Selanjutnya dianalisis dengan metode yuridis kualitatif dalam arti bahwa data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus atau data statistik melainkan hanya berupa uraian-uraian yang berisi mengenai adanya kepastian hukum. Kedudukan hukum saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana, penggunaan saksi mahkota dalam praktik pradilan pidana Indonesia terkecuali apabila berkaitan dengan ketentuan Pasal 168 KUHAP, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana Saksi mahkota merupakan istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana. Penggunaan saksi mahkota ”dibenarkan’ didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu, dalam perkara delik penyertaan ; terdapat kekurangan alat bukti; dan Diperiksa dengan mekanisme pemisahan (splitsing); Dengan memberikan upaya secara khusus kepada saksi mahkota dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Dilakukan pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi dengan terdakwa dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya. ]]>
