cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hariyadi
Contact Email
hariefamily@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
hariefamily@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Pagaruyuang Law Journal
Published by Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
ISSN : 25804227     EISSN : 2580698X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Pagaruyuang Law Journal (PLJ) is a Peer Review journal published periodically two (2) times in one (1) year, ie in January and July. The journal is based on the Open Journal System (OJS) and is accessible for free, and has the goal of enabling global scientific exchange. PLJ is available in both printed and online versions. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Civil Law; Criminal Law; International Law; Constitutional Law Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Agrarian Law; Adat Law; and Environmental Law.
Arjuna Subject : -
Articles 242 Documents
 21   22   23   24   25 
Implementasi Jaminan Pembiayaan Kesehatan Terhadap Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Delfan Syukri; Yeni Triana; Indra Afrita
Pagaruyuang Law Journal Volume 10 Nomor 1, Juli 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v10i1.7670

Abstract

Penelitian ini mengkaji kontradiksi antara mandat konstitusional Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945 serta UU No. 17 Tahun 2023 dengan implementasi Pasal 52 Perpres No. 59 Tahun 2024 yang menetapkan 21 poin pengecualian manfaat BPJS Kesehatan. Kondisi tersebut memicu fragmentasi tanggung jawab antarlembaga penjamin yang berdampak pada aksesibilitas layanan kesehatan di tingkat daerah. Menggunakan metode Penelitian Hukum Sosiologis dengan desain deskriptif-kualitatif, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi jaminan pembiayaan di RSUD Bangkinang, mengidentifikasi hambatan sistemik, dan merumuskan model pembiayaan ideal. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi guna membedah kesenjangan antara law in books dan law in action. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi regulasi tersebut belum optimal dan inkonsisten dengan semangat inklusivitas UU No. 17 Tahun 2023 akibat kerumitan administratif, seperti kewajiban laporan kepolisian yang sulit dipenuhi pasien. Dampaknya, muncul fenomena tunggakan biaya pasien dengan jaminan KTP yang membebani cash flow rumah sakit. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi kebijakan melalui unifikasi sistem penjaminan satu pintu (single payer system), penyederhanaan birokrasi klaim, serta pembentukan dana cadangan daerah (contingency fund) guna mewujudkan prinsip Welfare State yang menjamin hak dasar kesehatan masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan operasional rumah sakit pemerintah.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS (TILANG) DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN Agus Primawahyuda; Rosalia Dika Agustanti
Pagaruyuang Law Journal Volume 10 Nomor 1, Juli 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v10i1.8203

Abstract

Transportasi di Kabupaten Madiun menghadapi kompleksitas akibat tingginya pelanggaran lalu lintas pada jalur antarprovinsi. Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun memegang peran sentral mengeksekusi denda tilang guna mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan memberikan efek jera. Namun, data internal menunjukkan fluktuasi perkara yang tajam sepanjang tahun 2021 sampai 2025. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif efektivitas penegakan hukum dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum ini menggunakan data primer (wawancara dan dokumentasi) serta data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif interaktif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Penelitian menunjukkan penanganan tilang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dinilai sangat efektif pada aspek struktur dan substansi hukum melalui penerapan sistem digital e-tilang berdasarkan PERMA No. 12/2016 serta UU LLAJ yang mampu mengoptimalkan PNBP. Namun, aspek budaya hukum belum efektif secara substantif, terindikasi dari tren peningkatan perkara pada tahun 2025 akibat kepatuhan semu pengendara. Kendala utama meliputi penumpukan barang bukti, hambatan sinkronisasi data IT, dan keterbatasan personel. Upaya mengatasinya dilakukan lewat penghapusan berkas berkala, koordinasi lintas sektoral, penyuluhan hukum preventif, serta inovasi pelayanan seperti Drive-Thru dan program PESILAT.
Analisis Wewenang BPSK Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Nursafitra Aurelia Ramadhani; Manga Patila; Andi Bustamin Daeng Kunu
Pagaruyuang Law Journal Volume 10 Nomor 1, Juli 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v10i1.8263

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa pembayaran uang asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatanperaturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secarapreskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, termasuk dalam hal jasa asuransi,sepanjang memenuhi kriteria sebagai sengketa konsumen. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan penafsiran, terutama oleh Mahkamah Agung, yang membatasi ruang lingkup sengketa konsumen sehingga tidak mencakup sengketa klaim asuransi tertentu. Selain itu, kekuatan hukum putusan BPSK yang secara normatif bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya menjadi lemah karena masih dimungkinkan adanya upaya keberatan ke Pengadilan Negeri dan kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini menyebabkan putusan BPSK kehilangan sifat finalitas dan kekuatan eksekutorialnya. Dengan demikian, diperlukan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan serta penegasan batasan kewenangan BPSK agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi konsumen.Kata Kunci: sengketa konsumen, asuransi, kompetensi, kekuatan hukum putusan.
IMPLIKASI REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA TERHADAP TINGKAT RESIDIVISME DI KOTA PALU Imel Amanda; H. Amiruddin Hanafi; Andi Nurul Isnawidiwinarti Achmad
Pagaruyuang Law Journal Volume 10 Nomor 1, Juli 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v10i1.8202

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi rehabilitasi penyalahguna narkotika terhadap tingkat residivisme di Kota Palu. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi dokumentasi di BNN Kota Palu dan Lapas Kelas IIA Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi di BNN Kota Palu secara kuantitatif lebih efektif dalam menjangkau peserta yang selalu melampaui target, namun secara kualitatif belum optimal menekan residivisme, terbukti dari kasus relapse dan terdapatnya 129 residivis dari 460 narapidana narkotika di Lapas. Tingginya angka residivisme dipengaruhi oleh ketiadaan program rehabilitasi yang komprehensif, lemahnya program pascarehabilitasi (aftercare), lingkungan sosial yang tidak mendukung, stigma sosial, serta keterbatasan ekonomi. Rehabilitasi di lapas menunjukkan efektivitas lebih rendah karena dominasi pendekatan represif dibandingkan rehabilitatif, ditambah keterbatasan fasilitas dan tenaga profesional. Disimpulkan bahwa rehabilitasi narkotika di Kota Palu belum sepenuhnya efektif menekan residivisme dan memerlukan perbaikan menyeluruh dalam pelaksanaan serta sistem pendukung yang berkelanjutan.
Relevansi Putusan Perdata Inkracht Sebagai Dasar Pembatalan Sertipikat Hak Milik Analisis Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.BL Dwi alya Aqeela; Toto Andri Puspito
Pagaruyuang Law Journal Volume 10 Nomor 1, Juli 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v10i1.8023

Abstract

Penerbitan sertipikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Namun dalam praktiknya, sengketa dapat timbul karena adanya dugaan cacat prosedur maupun cacat substansi yang berujung pada gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Artikel ini menganalisis kedudukan putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sebagai instrumen pembuktian cacat substansi dalam sengketa tata usaha negara serta menelaah implementasi asas kecermatan dan asas kepastian hukum dalam tindakan administrasi pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, teori kewenangan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan perdata inkracht memiliki nilai pembuktian yang signifikan dalam membuktikan cacat substansi sertipikat. Pengabaian asas kecermatan berimplikasi pada terganggunya kepastian hukum dan dapat menjadi dasar pembatalan keputusan tata usaha negara di bidang pertanahan.Kata Kunci: Sertipikat Tanah; Kepastian Hukum; Asas Kecermatan; Putusan Inkracht; Sengketa Tata Usaha Negara
PARALELISME PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Agustiawan Agustiawan; Rosalia Dika Agustanti
Pagaruyuang Law Journal Volume 10 Nomor 1, Juli 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v10i1.8074

Abstract

Paralelisme penyelesaian sengketa medis merupakan kondisi ketika satu sengketa medis diselesaikan melalui berbagai jalur hukum secara bersamaan, baik melalui mekanisme etik, disiplin profesi, perdata, pidana, maupun administrasi. Fenomena ini berkembang seiring meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan kompleksitas pelayanan kesehatan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis paralelisme penyelesaian sengketa medis dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum tenaga medis maupun pasien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan analytical approach. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum kesehatan di Indonesia belum mengatur secara tegas hubungan antar mekanisme penyelesaian sengketa medis sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih pemeriksaan dan disharmonisasi putusan. Majelis Disiplin Profesi memiliki peran penting sebagai mekanisme awal dalam menilai dugaan pelanggaran disiplin tenaga medis sebelum suatu perkara diarahkan pada proses litigasi, khususnya pidana. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip primum remedium dan penempatan hukum pidana sebagai ultimum remedium dalam sengketa medis. Perbandingan dengan beberapa negara seperti Malaysia, Jepang, negara-negara Eropa, dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa medis modern lebih mengutamakan mekanisme disiplin, mediasi, dan kompensasi dibanding kriminalisasi tenaga medis. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme profesi guna menciptakan kepastian hukum serta perlindungan yang seimbang bagi pasien dan tenaga medis.
Konstruksi Hukum terhadap Cyberbullying sebagai Bentuk Kekerasan Psikologis di Era Digital S.H.S Ulil Albab; La Ode Mbunai; Yusup Suparman
Pagaruyuang Law Journal Volume 10 Nomor 1, Juli 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v10i1.8012

Abstract

AbstrakArtikel ini mengkaji konstruksi hukum terhadap cyberbullying sebagai bentuk kekerasan psikologis dalam kerangka hukum positif Indonesia. Pesatnya perkembangan platform digital memperparah ancaman cyberbullying, sementara hukum Indonesia hingga kini belum memiliki definisi yuridis yang tegas atas istilah tersebut sehingga korban kerap tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana hukum dapat dikonstruksi lebih kokoh guna merespons cyberbullying sebagai kekerasan psikologis yang nyata di era digital. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan menggabungkan statute approach untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, conceptual approach untuk membangun konstruksi konseptual kekerasan psikologis digital, serta comparative approach untuk menelaah model regulasi dari Australia, Kanada, Malaysia, Kazakhstan, dan Rusia. Hasil kajian menyimpulkan tiga hal. Pertama, cyberbullying merupakan kekerasan psikologis yang dicirikan oleh persistensi konten digital, jangkauan audiens yang tidak terbatas, dan anonimitas pelaku, menjadikan dampak psikologisnya jauh lebih berlapis dibanding kekerasan interpersonal konvensional. Kedua, instrumen yang ada mulai dari UU ITE, KUHP, UU Perlindungan Anak, hingga UU TPKS belum mampu menjangkau watak kumulatif cyberbullying karena setiap ketentuan dirancang untuk menjerat tindakan yang berdiri sendiri, bukan pola perilaku yang berulang dan terakumulasi. Ketiga, rekonstruksi hukum membutuhkan rumusan definisi dengan empat unsur pokok yaitu kesengajaan, keberulangan, medium digital, dan akibat psikologis yang terukur, disertai reformasi kelembagaan berupa mekanisme pelaporan terpusat dan layanan pemulihan psikologis yang terstruktur bagi korban. Artikel ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang segera menyisipkan definisi operasional cyberbullying dalam revisi UU ITE berikutnya.Kata Kunci: cyberbullying; kekerasan psikologis; konstruksi hukum; era digital; perlindungan korban
Perlindungan Konsumen Pada Sengketa Penarikan Kendaraan Bermotor Sepihak Pasca Putusan MK No.18/PUU-XVll/2019 (Studi BPSK Kota Pematangsiantar) Mhd Aufar Fajar; Adlin Budhiawan Budhiawan
Pagaruyuang Law Journal Volume 10 Nomor 1, Juli 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v10i1.8061

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan bagi konsumen dalam sengketa mengenai penarikan kendaraan bermotor sepihak sebagai objek jaminan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVll/2019, Fokus penelitian pada praktik di BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Pematangsiantar, yang sering merugikan konsumen dan melemahkan mereka. Data primer dari wawancara di lapangan dan data sekunder dari undang-undang dan keputusan Mahkamah Konstitusi digabungkan dalam penelitian ini, yang menggunakan metode normatif. Menurut temuan penelitian, setelah keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVll/2019, praktik penarikan kendaraan bermotor di Kota Pematangsiantar belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan baru. Dalam hal ini masi ditemunkannya penarikan  yang di lakukan tanpa kesepakatan mengenai wanprestasi dan tanpa memberikan ruang keberatan kepada konsumen,sehingga memicu sengketa yang diajukan ke BPSK. Dalam penyelesaiannya, BPSK tidak lagi  menjadikan sertifikat jaminan fidusia sebagai dasar eksekusi (parate eksekusi). BPSK terlebih dahulu menilai ada tidaknya kesepakatan wanprestasi. Jika tidak terdapat kesepakatan atau terdapat keberatan dari konsumen, penarikan sepihak dinyatakan tidak tepat dan perusahaan pembiayaan  diarahkan untuk menempuh jalur pengadilan . Perlindungan yang di berikan BPSK dilakukan melalui  dua cara, yaitu secara preventif dengan memberikan konsultasi, penjelasan hak dan kewajiban ,serta mediasi dan secara represif melalui pemeriksaan perkara dan penerbitan akta kesepakatan berdasarkan mediasi yang telah di lakukan. Perubahan konsep eksekusi parate pasca Putusan MK telah memengaruhi pola penyelesaian sengketa di BPSK Kota Pematangsiantar. Eksekusi tidak lagi dapat dilakukan sepihak, melainkan harus berdasarkan kesepakatan atau melalui mekanisme hukum yang sah,meskipun efektifitasnya masi bergantung pada kesadaran hukum konsumen dan kepatuhan perusahaan pembiayaan. 
HUKUM ISLAM DAN KUASA PEREMPUAN DALAM STRUKTUR SOSIAL MATRILINEAL MINANGKABAU: ANTARA NORMATIVITAS DAN PRAKTIK Fauziah - Rahmah; Miswardi Miswardi
Pagaruyuang Law Journal Volume 10 Nomor 1, Juli 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v10i1.8190

Abstract

Penelitian ini mengkaji kuasa perempuan dalam masyarakat Minangkabau melalui perspektif hukum Islam dan struktur sosial dalam konteks pluralisme hukum. Masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal menempatkan perempuan sebagai pemilik harta pusaka tinggi, sementara hukum Islam tetap diimplementasikan dalam pembagian harta pusaka rendah melalui sistem faraidh. Kondisi ini melahirkan dualisme kewarisan yang mencerminkan adanya pluralisme hukum, di mana hukum adat dan hukum Islam saling berinteraksi, bernegosiasi, dan terkadang berkonflik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis relasi antara norma hukum dan praktik sosial yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuasa perempuan bersifat ambivalen. Di satu sisi, perempuan memiliki posisi strategis sebagai simbol identitas dan pemegang harta pusaka dalam sistem adat. Namun, di sisi lain, dominasi laki-laki tetap terlihat dalam pengambilan keputusan strategis melalui peran mamak dan struktur adat yang patriarkal. Dengan menggunakan teori pluralisme hukum dan teori strukturasi Anthony Giddens, penelitian ini menemukan bahwa struktur sosial tidak hanya membatasi, tetapi juga membuka ruang bagi agency perempuan dalam melakukan negosiasi terhadap relasi kuasa, terutama melalui pendidikan dan aktivitas ekonomi di era modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa relasi antara hukum dan struktur sosial dalam masyarakat Minangkabau bersifat dialektis, di mana keduanya saling mempengaruhi dalam membentuk posisi dan kuasa perempuan. Meskipun terdapat peluang bagi perempuan untuk memperkuat perannya, struktur sosial adat masih mempertahankan pola relasi kuasa yang hierarkis. Oleh karena itu, diperlukan upaya transformasi sosial yang lebih inklusif guna mendorong kesetaraan gender tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal.
Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Penyidikan Kasus Penipuan Investasi Online di Polda Sulawesi Tengah Alya Hairunisah; Andi Bustamin; Budi Arta Pradana
Pagaruyuang Law Journal Volume 10 Nomor 1, Juli 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v10i1.8210

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan penyidikan terhadap kasus tindak pidana penipuan investasi online di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng). Penipuan investasi online merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi sehingga menuntut aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, cepat, dan tepat dalam proses penyidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap kasus penipuan investasi online di Polda Sulteng telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku namun belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi, sulitnya pelacakan pelaku yang menggunakan identitas palsu dan jaringan lintas daerah, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung. kerja sama birokrasi memperlihatkan bahwa koordinasi antar lembaga yang belum efektif serta prosedur administratif yang panjang terutama terkait akses data perbankan yang dilindungi oleh prinsip perlindungan konsumen dapat memperlambat proses penyidikan serta rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah kasus. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa efektivitas penyidikan masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas penyidik, penguatan kerja sama antar lembaga, serta pemanfaatan teknologi dalam mengungkap kasus. Disarankan agar pihak kepolisian terus melakukan pelatihan khusus di bidang cyber crime serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat guna mencegah terjadinya penipuan investasi online.

Page 23 of 25 | Total Record : 242

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 10 Nomor 1, Juli 2026 Volume 9 Nomor 2, Januari 2026 Volume 9 Nomor 1, Juli 2025 volume 8 nomor 2 tahun 2025 volume 8 nomor 1 tahun 2024 volume 7 Nomor 2, Januari 2024 Volume 7 Nomor 1, Juli 2023 Volume 6 Nomor 2, Januari 2023 Volume 6 Nomor 1, Juli 2022 Volume 5 Nomor 2, Januari 2022 Volume 5 Nomor 1, Juli 2021 Volume 4 Nomor 2, Januari 2021 Volume 4 Nomor 1, Juli 2020 Volume 3 Nomor 2, Januari 2020 Volume 3 Nomor 1, Juli 2019 Volume 2 Nomor 2, Januari 2019 VOLUME 2 NOMOR 2, JANUARY 2019 VOLUME 2 NOMOR 1, JULI 2018 Volume 2 Nomor 1, Juli 2018 VOLUME 1 NOMOR 2, JANUARI 2018 Volume 1 Nomor 2, Januari 2018 Volume 1 Nomor 1, Juli 2017 VOLUME 1 NOMOR 1, JULI 2017 More Issue