Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya. Jurnal ilmiah ini menjadi sarana publikasi bagi para akademisi dan praktisi dalam mempublikasi artikel ilmiah di bidang hukum kenotariatan dan ke-PPAT-an. Ruang lingkup jurnal Repertorium meliputi bidang: Hukum Kontrak, Hukum Perjanjian, Hukum Kepailitan, Hukum Perusahaan, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, dan Cyber Notary.
Articles
310 Documents
<![CDATA[PERALIHAN HAK TANAH DENGAN MENGGUNAKAN AKTA KUASA MUTLAK SEBAGAI TINDAK LANJUT PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH ]]>
<![CDATA[Yanti, Yosita Erva]]>;
<![CDATA[Trisaka, Agus]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 12 No. 2 (2023): Repertorium ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3335
<![CDATA[Transfer of Land Rights Using Deed of Absolute Power of Attorney as a Follow-up to the Agreement on Sale and Purchase of Land is an absolute power of attorney allowed as a follow-up to the binding agreement of sale and purchase (ppjb), where the making of a deed of binding agreement of sale and purchase (ppjb) as a preliminary agreement in the presence of a notary with the aim of providing protection for the parties so that the prospective seller does not transfer the object of sale and purchase to another party and the prospective buyer does not cancel the sale and purchase agreement to be made between the two. Of course, as a Notary, you must be careful not to let the prospective buyer be a foreign national. The absolute power of attorney received by the buyer from the seller is to be able to act alone to go through the next process, for example turning the name before the PPAT. Legal protection of Notary in the making of absolute power of attorney deed as a follow-up to the agreement of binding sale and purchase (PPJB) of land rights has been in accordance with the laws and regulations and the code of ethics of Notary. Settlement of legal disputes in the PPJB of land rights using absolute power of attorney deed as a follow-up to the agreement of binding sale and purchase (PPJB) of land rights is by deliberation and court. Dispute resolution in the deed if generally resolved in the Court in the city concerned, but if it is not too complicated, it is resolved by deliberation.Keywords: Transfer of Rights, Deed of Absolute Power of Attorney, Sales and Purchase Agreement]]>
<![CDATA[PERAN NOTARIS DALAM PROSES ALIH KREDIT PEMILIKAN RUMAH SUBSIDI ]]>
<![CDATA[Hanani, Dian]]>;
<![CDATA[Saleh, Putu Samawati]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 12 No. 2 (2023): Repertorium ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3349
<![CDATA[This research aims to find out the role of the Notary in the process of transferring subsidized home ownership credit (KPR in Indonesia) at the main branch of PT.BTN Palembang. This research is a type of normative research using library research material collection techniques. The background to this writing is that in practice there is often a transfer of subsidized home ownership credit (KPR) carried out by debtors who have been placed in subsidized housing for less than 5 (five) years. This is contrary to Article 29 paragraph (4) letter e Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia Number 35 Years 2021 concerning ease and assistance in obtaining housing for low-income people. The role of the Notary in this case is to make an authentic deed relating to the process of transferring subsidized home ownership credit (KPR) to the main branch of PT BTN Palembang. The deeds required in the credit transfer process are a statement of transfer of rights, a Deed of Sale and Purchase Agreement, a power of attorney to pay off the installments, and a power of attorney to take the house certificate. In this credit transfer process, in carrying out his position, the Notary must pay attention to the principle of balance.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Saputra, Ricky]]>;
<![CDATA[Damayanti, Viola]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 12 No. 2 (2023): Repertorium ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3364
<![CDATA[Perkembangan hukum bisnis saat ini semakin pesat. Selain kemajuan teknologi, kemajuan dan undang-undang harus mengikuti kemajuan zaman. Di Indonesia, parameter tindakan yang dikenal sebagai transaksi jual beli daring (e-commerce) mulai muncul. Ada kemungkinan bahwa hal itu akan mengakibatkan masalah hukum. UU No. 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perlindungan konsumen Indonesia. Transaksi E-Commerce menawarkan kemudahan kepada konsumen dalam kegiatan menjual atau membeli produk dan jasa berdasarkan persyaratan mereka saat ini. Esai ini akan menjelaskan secara singkat bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi E-Commerce bekerja dan bagaimana mengatur undang-undang perlindungan konsumen utama di Indonesia sebagai metode penyelesaian masalah hukum antara konsumen dan korporasi. ]]>
<![CDATA[ARBITRASE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP FRAUD LETTER OF CREDITS DALAM TRANSAKSI INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Pakpahan, Gideon Josh Haratua Hesekiel]]>;
<![CDATA[Wijaya, Atha Anton]]>;
<![CDATA[Amir, Daffa Febyan Putra]]>;
<![CDATA[Nugraha, Adrian]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 13 No. 1 (2024): Repertorium ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3365
<![CDATA[Letter of credit dokumenter, atau LC, banyak digunakan dalam perdagangan internasional sebagai alat pembiayaan dan pembayaran. Meskipun mereka seharusnya memfasilitasi proses perdagangan internasional dengan mengalihkan risiko pembayaran dari pembeli pemohon ke jaminan pembayaran yang ditawarkan oleh bank, bank hanya mengandalkan penyerahan dokumen yang sesuai dengan persyaratan LC dan penerapan mutlak dari perjanjian tersebut.Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu cara pembayaran dalam transaksi perdagangan intemasional yang memberikan keuntungan dan segi-segi positif bagi para pihak pelaku perdagangan intemasional. L/C dianggap sebagai cara pembayaran yang paling ideal karena kepastian pembayaran bagi pihak penjual terjamin. Bagi pihak pembeli dengan L/C akan mengamankan dananya sekaligus menjamin kepastian penyerahan barang yang diperjual belikan. Keterjaminan dan keterikatan lainnya dari L/C, secara hukum adalah L/C sebagai alat penjaminan baik berdasarkan UCP (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) maupun hukum nasional. Perselisihan atau sengketa antar bank dalam pelaksanaan pembayaran L/C lebih banyak disebabkan karena adanya kesalahan atau penyimpangan baik karena adanya kelalahan maupun penipuan (fraud). Arbitrase merupakan salah satu badan penyelesaian sengketa dalam pemalsuan L/C dalam dunia Internasional. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penyelesaian sengketa Letter of Credit (L/C) Ekspor-Impor dalam indonesia. Kedudukan Letter of Credit sebagai salah satu bentuk pembayaran transaksi antar negara dalam perdagangan internasional, yang mana tidak hanya hanya diatur dalam hukum perjanjian nasional tetapi juga diatur dalam perjanjian Internasional.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI WTO DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM DALAM MENJAGA STABILITAS PEREKONOMIAN INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Awanis, Farhanna Nur]]>;
<![CDATA[Edbert, Javier]]>;
<![CDATA[Nurliyantika, Rizka]]>;
<![CDATA[Utama, Meria]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 12 No. 2 (2023): Repertorium ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3366
<![CDATA[Anti-dumping adalah pengenaan bea masuk tambahan terhadap barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengekspor (barang dumping). Sehingga hanya dumping yang merugikan industri sejenis di negara pengimporlah yang dapat dikenakan tindakan anti-dumping. Kriteria untuk penggunaan sistem dumping maupun anti-dumping telah diatur pada Agreement on Implementation of Article VI GATT dan Agreement on Subsidies and Countervailing Duties. Namun, hal ini akan menjadi suatu sengketa apabila penentuan kebijakan tidak sesuai dengan pengaturan ataupun perjanjian hukum internasional yang dapat merugikan negara lain. Dispute Settlement Mechanism merupakan salah satu penyelesaian sengketa Internasional melalui WTO guna memberikan prediktabilitas dan keamanan dalam perdagangan internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa terkait kebijakan anti-dumping melalui WTO menggunakan dispute settlement mechanism menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang undangan dan studi kasus negara Indonesia dan Uni Eropa terkait kebijakan anti-dumping Uni Eropa yang diduga melemahkan sektor ekspor baja nirkarat Indonesia. Penyelesaian sengketa melalui WTO dinilai tepat dikarenakan memiliki tahapan yang jelas dan memiliki prinsip yang mengikat, sehingga penyelesaian sengketa melalui WTO ini dapat menjadi upaya yang baik dalam menjaga stabilitas perekonomian dunia dengan menyelesaikan sengketa antara negara-negara anggota.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS KETIKA PENGESAHAN PERKAWINAN DAN ANAK SETELAH PEWARIS MENINGGAL DUNIA ]]>
<![CDATA[Pebri, Yopi]]>;
<![CDATA[Pulungan, M. Sofyan]]>;
<![CDATA[Febriansyah, Artha]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 13 No. 1 (2024): Repertorium ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3414
<![CDATA[The purpose of this paper is to evaluate the division of inheritance in situations where marriage and child recognition take place after the testator dies. This research uses the doctrinal method, taking a statutory approach and a conceptual approach. The results show that a marriage that occurs after one of the spouses dies can still be recognized if it follows the procedure of registering the marriage at the civil registry office after obtaining a determination from the court, so that the marriage is considered valid. This is in accordance with Article 825A which states that the spouse left behind becomes the first class of heirs. Regarding the recognition of a child after the death of the father, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 allows for the legal recognition of the child, provided that it can be proven through science and technology, or other evidence that is valid according to law. Thus, the child is considered a legitimate child and becomes part of the first class of heirs together with the mother.]]>
<![CDATA[KAJIAN FILSAFAT HUKUM ATAS KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM ]]>
<![CDATA[Aprita, Serlika Aprita]]>;
<![CDATA[Mulkan, Hasanal]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 13 No. 1 (2024): Repertorium ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3421
<![CDATA[Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap penjatuhan pailit pada perseroan terbatas. Perseroan terbatas yang dinyatakan pailit tidak serta merta berhenti dan bubar melainkan masih eksis sebagai badan hukum. Dalam keadaan tertentu masih eksis menjalankan usahanya seperti lazimnya perseroan terbatas tidak terjadi kepailitan dan tetap dapat melakukan kegiatan usahanya. Hal ini diakibatkan perseroan dinyatakan pailit mempunyai nilai ekonomis (economic value) yang jauh lebih tinggi dibanding nilai aset perusahaan tesebut. Oleh karena kepailitan sebenarnya diperuntukkan terhadap perusahaan yang mempunyai aset negatif. Namun demikian, keputusan untuk melanjutkan perseroan pailit mengakibatkan kekuasaan direksi dalam suatu perseroan terbatas.. Namun dengan adanya pernyataan pailit, debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang dimasukkan ke dalam harta pailit terhitung sejak hari putusan pernyataan pailit tersebut Hak asasi manusia dalam perspektif moralitas filosofis adalah dipercaya untuk menemukan argumen yang benar atau setidaknya memperdalam untuk memahami kebenaran hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ,Untuk itu perlu solusi untuk mengatasinya, sehingga apa yang menjadi tujuan pembuatan undang-undang kepailitan itu sendiri dapat tercapai, yaitu keadilan bagi para pihak Tahun 2007 tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia.]]>
<![CDATA[VALIDITAS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SEBAGAI DASAR TERUTANGNYA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ]]>
<![CDATA[Faadiyah, Naflah]]>;
<![CDATA[Syaifuddin, Muhammad]]>;
<![CDATA[Trisaka, Agus]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 13 No. 1 (2024): Repertorium ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3577
<![CDATA[Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between Central Government and Regional Governments and Government Regulation Number 35 of 2023 concerning General Provisions of Regional Taxes and Regional Levies amend the provisions on the due date of Acquisition fee Rights to Land and Buildings (BPHTB in Indonesia). One of the changes is that in sale and purchase transaction, BPHTB is due at the time Conditional Sale and Purchase Agreement (PPJB in Indonesia) is made and signed. The determination due date of BPHTB at the time of PPJB gives rise potential violation of transfer/acquisition of rights to land and buildings principle, which must go through the process of factual submission and juridical submission by signing the Deed of Sale and Purchase (AJB in Indonesia) before the Land Deed Official (PPAT in Indonesia). This research discusses the validity of PPJB, which serves as the basis for the due date of BPHTB for sale and purchase transactions. This research is a normative legal study with a statutory, conceptual, and theoretical approach. The research is conducted by analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the research results, it can be concluded that PPJB is only a preliminary conditional agreement and not a valid basis for the transfer/acquisition of rights to land and buildings. Therefore, using PPJB as the basis of due date of BPHTB is not appropriate because BPHTB, according to Article 1 number (37) of Law No. 1 of 2022, is a tax on acquisition of rights to land and buildings. This also constitutes a violation of transfer/acquisition of rights to land and buildings principle, causing injustice to taxpayers who have been charged BPHTB even though they have not legally acquired the transfer of rights to land and buildings.]]>
<![CDATA[PERAN KANTOR PERTANAHAN DALAM MELAKSANAKAN PENERTIBAN TANAH TERINDIKASI TERLANTAR BERSTATUS HGB DI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Rosana, Annisa Suci]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 1 (2025): Repertorium ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v14i1.3615
<![CDATA[Berdasar atas Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 jo Pasal 3 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 4 tahun 2010 ada 4 tahapan dalam melakukan penertiban tanah terlantar, salah satunya ialah inventarisasi tanah terindikasi terlantar yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah yang memperoleh informasi dari hasil pemantauan lapangan Kantor Pertanahan atau dari laporan dinas maupun instansi lainnya. Kota Semarang menjadi salah satu daerah di Indonesia yang ditemukan tanah terindikasi terlantar. Berdasar atas data inventarisasi tanah terindikasi terlantar Kantor Pertanahan Kota Semarang Tahun 2023 terdapat 10 objek tanah yang berstatus Hak Guna Bangunan yang terindikasi tanah terlantar. Berdasar atas permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dua hal penting yakni faktor melatarbelakangi adanya tanah terindikasi terlantar berstatus Hak Guna Bangunan di Kota Semarang dan peranan kantor pertanahan dalam melaksanakan penertiban tanah terindikasi terlantar yang berstatus Hak Guna Bangunan di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Berdasar dari penelitian ini diketahui bahwasannya faktor yang melatarbelakangi adanya tanah terindikasi terlantar berstatus Hak Guna Bangunan di Kota Semarang ialah disebabkan karena faktor ekonomi, misalnya tanah yang dikuasai oleh Pemegang Hak hanya dijadikan sebagai investasi; Para pemegang hak belum dapat memanfaatkan tanahnya sebagaimana peruntukannya disebabkan adanya kemungkinan kekurangan modal atau belum adanya dana untuk memanfaatkan tanah tersebut. Kantor Pertanahan Kota Semarang mempunyai peran penting untuk melaksanakan tahapan inventarisasi tanah terindikasi terlantar.]]>
<![CDATA[PENGAMBILALIHAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH BERDASARKAN PERJANJIAN KREDIT DIBAWAH TANGAN ]]>
<![CDATA[Fikri, Muhtiar]]>;
<![CDATA[Emirzon, Joni]]>;
<![CDATA[Syarifuddin, Achmad]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 13 No. 1 (2024): Repertorium ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3621
<![CDATA[Tulisan ini membahas (a) Pertimbangan hakim pada kasus perjanjian kredit dibawah tangan yang dilakukan pengambilalihan kredit pemilikan rumah, yaitu penjualan rumah KPR di bawah tangan oleh debitur yang belum melunasi hutangnya, merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena rumah KPR itu merupakan benda jaminan hutang debitur kepada Bank; (b) Keabsahan jual beli yang bertujuan mengambil alih kredit pemilikan rumah secara di bawah tangan, yaitu adanya kesepakatan yang mengikat antara penjual dan pembeli; dan (c) Akibat hukum bagi pembeli terhadap pengambil alihan kredit pemilikan rumah yang dilakukan secara di bawah tangan dan upaya hukum yang ditempuh untuk mengatasinya, yaitu memiliki perlindungan hukum yang sangat lemah karena jual beli dibawah tangan tidak mengakibatkan terjadi peralihan hak atas tanah. Penelitian ini merekomendasikan: (a) Masyarakat yang ingin melakukan alih debitur atas KPR BTN dapat melakukannya setelah mendapatkan persetujuan dari pihak bank selaku kreditur; (b) Pihak Bank diharapkan memberikan informasi dengan jelasnya mengenai hak dan kewajiban para pihak, baik debitur dan kreditur benar-benar mengetahui di mana posisinya berada dan tidak mengabaikan kewajiban masing-masing; (c) Paralegal sebaiknya lebih diperhatikan lagi perlindungan hukum bagi pihak kreditur (bank dan bagi pihak ketiga dalam masalah oper kredit, hal ini untuk memberikan kepastian hukum pada pihak ketiga yang beritikad baik dalam meneruskan pembayaran kredit dari pihak pertama sampai lunas.]]>
