cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arie Wuisang
Contact Email
palar@unpak.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id
Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
PALAR (Pakuan Law review)
Published by Universitas Pakuan
ISSN : 27160440     EISSN : 26141485     DOI : https://doi.org/10.33751/palar
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Pakuan Law Review (PALAR) memuat naskah tentang isu-isu di berbagai bidang hukum yang aktual. PALAR adalah media dwi-tahunan, terbit sebanyak dua nomor dalam setahun (Januari-Juni, dan Juli-Desember) oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
Arjuna Subject : -
Articles 354 Documents
 19   20   21   22   23 
PIHAK YANG MEMPUBLIKASIKAN MATERI MEDIASI SEBAGAI KRITERIA BENTUK PERBUATAN YANG TIDAK BERITIKAD BAIK DALAM MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI Rika Destiny Sinaga; Rosida Diani
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i2.8283

Abstract

AbstrakTujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan para pihak yang berperkara perdata di pengadilan wajib mengikuti mediasi dengan itikad baik namun ada juga pihak yang tidak mengikuti mediasi dengan itikad tidak baik. Itikad tidak baik mempunyai bentuk-bentuk yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Perbuatan tidak beritikad baik dalam mediasi akan mempengaruhi jalannya proses mediasi karena mengakibatkan tidak lancarnya proses mediasi sehingga mediasi dapat menjadi gagal. Kegagalan mediasi banyak ditemukan dalam praktek mediasi di pengadilan seperti pihak yang mempublikasikan mediasi tanpa kehendak pihak lain. pihak yang telah mempublikasikan mediasi tanpa kehendak pihak lain yang mengakibatkan kegagalan mediasi menimbulkan permasalahan apakah pihak yang telah mempublikasikan materi mediasi tanpa kehendak dari pihak lain dapat dijadikan kriteria sebagai bentuk pihak yang tidak mempunyai itikad tidak baik dan bagaimanakah akibat hukum terhadap para pihak yang tidak beritikad baik dalam mediasi?. Untuk menjawab permasalahan maka digunakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian  bahwa  pihak dalam mediasi yang telah mempublikasikan materi mediasi tanpa kehendak dari pihak lain seharusnya dapat menjadi bentuk perbuatan yang tidak beriktikad baik karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Pengugat dan para pihak yaitu penggugat dan tergugat secara bersama-sama tidak mempunyai itikad baik menimbulkan akibat hukum terhadap putusan akhir yaitu putusan dengan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara sedangkan tergugat yang tidak beritikad baik dikenai kewajiban pembayaran mediasi. Kata kunci : Mediasi, Itikad Baik, Perkara Perdata.AbstrakThe purpose of this study is to explain that parties to civil litigation in court are obliged to participate in mediation in good faith, but there are also parties who do not participate in mediation in bad faith. Bad faith has forms that have been regulated in Article 7 paragraph (2) of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation in Courts. Acts of not having good faith in mediation will affect the course of the mediation process because it results in the mediation process not running smoothly so that mediation can fail. Mediation failures are often found in mediation practices in courts such as parties who publish mediations without the will of the other party. parties who have published mediation without the will of the other party resulting in mediation failure raises the issue of whether the party who has published mediation material without the will of the other party can be used as a criterion as a form of a party that does not have bad faith and what are the legal consequences for the parties who do not have good faith in mediation? To answer the problem, normative legal research is used. Based on the results of the study, a party in mediation who has published mediation material without the will of the other party should be a form of action that is not in good faith because it is not in accordance with the provisions of Article 5 of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation in Courts and based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation in Courts, the Plaintiff and the parties, namely the plaintiff and the defendant jointly did not have good faith resulting in legal consequences for the final decision, namely the decision with a lawsuit was declared unacceptable by the Case Examining Judge while the defendant who did not have good intentions was subject to the obligation mediation payment. Keywords: Mediation, Good Faith, Civil Cases 
PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU Khuzul Fiqri Taniyo; Dian Ekawaty Ismail; Erman Rahim
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i1.7792

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis  kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis baru ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach). pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Adapun dalam teknik analisis data, penelitian ini melakukan langkah-langkah interpretasi dan konstruksi bahan hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, masih ada ketidakpastian hukum terkait dengan narkotika jenis baru yang belum diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, keberadaan narkotika jenis baru ini mempertanyakan peran dan keabsahan undang-undang tersebut, karena prinsip hukum pidana berasaskan legalitas belum sepenuhnya terpenuhi.Kata Kunci : Implikasi Yuridis, Penyidikan Noodweer, Kepentingan TersangkaAbstractThis article aims to analyze the juridical implications of the regulation of termination of investigation on the basis of forced defense (noodweer) in terms of the interests of the suspect. This research is normative in nature using a statutory approach and a case approach as well as a qualitative descriptive approach. The data collected is grouped and selected according to its quality and truth, then connected with theories, principles and legal rules obtained from literature studies so as to obtain answers to the problems formulated. The subjects of this research are informants from the Police and the Prosecutor's Office in the form of data needed by researchers. The results showed that the juridical implications of the regulation of termination of investigation based on forced defense (noodweer) must consider the interests of the suspect, where the termination of the investigation must be legally accountable. The termination of the investigation must be based on existing facts that legally justify the termination. If the termination is done without sufficient reason, it can damage the image of the police as investigators in the eyes of the public. Keyword : Juridical Implications; Noodwer Investigation; Suspected Interest.
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI REPURCHASE AGREEMENT ANTARA PERUSAHAAN EMITEN DAN INVESTOR Deri Ghafir; Anggun Lestari Suryamizon; Mahlil Adriaman
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i1.7206

Abstract

 Abstrak Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian sengketa wanprestasi Repurchase Agreement antara Perusahaan Emiten dengan Investor. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi Pembelian Kembali. Pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan hukum normatif. peneliti menemukan bahwa perlindungan hukum dalam transaksi REPO dilakukan dengan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dan mengetahui proses penyelesaian di pengadilan perdata. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mengaitkan norma-norma hukum atau asas-asas hukum. Data yang diperoleh berasal dari data sekunder yang terdiri dari analisis bahan hukum primer dan hukum sekunder yaitu undang-undang, buku, jurnal, surat kabar, dan lain-lain. Jenis penelitian ini sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun berbeda dengan penelitian sebelumnya disini penulis tidak membandingkan dua kasus seperti pada penelitian sebelumnya melainkan hanya membahas satu kasus saja. Pentingnya perlindungan hukum bagi investor sangat penting karena merupakan pintu dan waktu awal pertimbangan bagi investor untuk memutuskan membeli atau tidak suatu efek, dalam pasar modal tidak hanya terdapat penjual dan pembeli tetapi juga membutuhkan aktor lain yang berperan. peran penting di dalamnya. Salah satu tugas OJK adalah menegakkan perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia. Dalam studi kasus dengan putusan nomor 324/PDT/2020/PT DKI ditemukan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi penggugat. bahwa ternyata para tergugat hanya melaksanakan sebagian dari perjanjian perdamaian ketiga. Kata Kunci: Pasar Modal; REPO; wanprestasi; OJK AbstractIn this research aims to explain the settlement of default disputes Repurchase Agreement  between Issuer Companies and Investors. In this study, researchers used Financial Services Authority Regulation Number 9/POJK.04/2015 concerning Guidelines for Repurchase Transactions. Data collection and analysis were carried out using qualitative methods and normative legal approaches. researchers found that legal protection in REPO transactions is carried out by various forms of legislation and knows the settlement process in civil courts. The type of research that the authors use in this article is normative legal research. Normative legal research is legal research carried out with related legal norms or legal principles. The data obtained comes from secondary data, which consists of an analysis of primary legal materials and secondary law, namely laws, books, journals, newspapers, and others. This type of research has been done before, but different from previous research here the authors do not compare two cases as in previous research but only discuss one case. The importance of legal protection for investors is very important because it is the initial door and time to consider for investors whether to decide to buy or not an effect, in the capital market there are not only sellers and buyers but also need other actors who play an important role in it. One of the duties of the OJK is to uphold the protection of consumers of financial services in Indonesia. In the case study with decision number 324/PDT/2020/PT DKI it was found that the defendant had defaulted which caused losses to the plaintiff. that in reality the defendants only carried out part of the third settlement agreement. Keywords: Capital market; REPOs; default; OJK
OPTIMALISASI PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI ASAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI Ridwan Dilapanga; Fenty Usman Puluhulawa; Nur Mohamad Kasim
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i2.7849

Abstract

AbstrakPrinsip Akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting bagi sebuah organisasi dan tak terkecuali untuk organisasi perangkat daerah. Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui mengenai peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas pada pemerintahan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Normatif Empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian  menunjukan bahwa prinsip akuntabilitas yang dinilai oleh pemerintah pusat melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diwilayah Kota Gorontalo masih mengalami kesulitan utnuk mencapai titik terbaik dalam penilaian meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami trend peningkatan pada sub-komponennya. Hasil penelitian ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana wujud akuntabilitas yang ada di pemerintah kota gorontalo dalam hal penilaian kinerja individu dan organisasi. Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan akuntabilitas organisasi yang ada di pemerintah kota gorontalo kedepannya serta memberikan informasi yang mendalam untuk kepentingan penelitian berikutnya Kata Kunci : Akuntabilitas; Organisasi Perangkat Daerah; Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Abstract The principle of accountability is crucial for any organization, including local government entities. This research aims to analyze and understand the role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in realizing the principle of accountability in local government. The research methodology employed is a Normative Empirical approach using a case study. The research findings indicate that the accountability principle assessed by the central government through the Government Performance Accountability System (SAKIP) in the Gorontalo City area still faces challenges in achieving the optimal evaluation point, despite showing improvement in its sub-components in recent years. The research also provides an overview of the existing accountability practices in Gorontalo City regarding individual and organizational performance assessments. This study can contribute to the future development of organizational accountability in Gorontalo City's government and provide in-depth information for future research purposes Keyword : Accountability; Local Government Organization; Government Internal Supervisory Apparatus. 
ANALISIS HUKUM TERKAIT PENCEGAHAN PELANGGARAN KEMITRAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA Muhammad Qiswa; Nuzul Rahmayani; Mahlil Adriaman
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i1.8296

Abstract

AbstractPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang analisis hukum terkait pencegahan pelanggaran kemitraan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. Adapun beberapa pencegahan pelanggaran kemitraan yang diatur dalam beberapa regulasi di Indonesia . Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan Pasal 2 Ayat 4 Peraturan Komisi No 4 Tahun 2019  sebagai acuan dalam melihat pencegahan pelanggaran kemitraan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. Pengumpulan data, dan analisis dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif -yuridis normatif. Hasil penelitian, telah terciptanya regulasi yang kuat, adil, dan adanya kerjasama antar kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dalam pelanggaran kemitraan usaha mikro kecil dan menengah, namun belum adanya pendidikan dan pelatihan yang tepat dapat membantu kemitraan usaha mikro kecil dan menengah untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana menghindari pelanggaran. Peneliti menemukan bahwa belum adanya ketersediaan informasi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU) yang akurat dan tepat waktu dapat membantu kemitraan usaha mikro kecil dan menengah memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana menghindari pelanggaran.  Kata Kunci: Kemitraan, KPPU, dan UMKM AbstractThis study aims to describe the legal analysis related to the prevention of violations of micro, small and medium enterprise partnerships in Indonesia. As for some prevention of partnership violations regulated in several regulations in Indonesia. In this study, the researchers used article 2 paragraph 4 of Commission Regulation No. 4 of 2019 as a reference in looking at the prevention of violations of micro, small and medium enterprise partnerships in Indonesia. Data collection and analysis were carried out using qualitative methods with a descriptive-juridical-normative approach. The results of the research, strong, fair regulations have been created, and there is cooperation between micro, small and medium business partnerships in violation of micro, small and medium business partnerships, but there is no proper education and training that can help micro, small and medium business partnerships to understand laws and regulations -applicable legislation and how to avoid violations. Researchers found that there was no availability of accurate and timely information from the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) that could help micro, small and medium business partnerships understand the applicable laws and regulations and how to avoid violations. Keywords: Partnership, KPPU, and UMKM
GAGASAN IDEAL PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK HAK PRIVASI DI INDONESIA Suryani Intan Pratiwi Puwa; Fenty Puluhulawa; Erman Rahim
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i2.7939

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan data pribadi sebagai bentuk hak privasi di Indonesia dan  menganalisis dan mengkonstruksikan gagasan ideal pengaturan perlindungan data pribadi sebagai bentuk hak privasi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif, menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan “statute approach”, pendekatan komparasi “comparative approach”, dan pendekatan konseptual “conceptual approach”. Selanjutnya disusun secara sistematis untuk diperoleh gambaran yang utuh dan peneliti mengolahnya dengan menggunakan teknik deskriptif analitis.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terdapat pengecualian hak subjek data pribadi yang meliputi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; kepentingan proses penegakan hukum; kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Kelemahanya, pengecualian tersebut tidak dijabarkan secara detail mengenai batasan dan mekanismenya, sehingga potensi yang terjadi ialah penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam pelaksanaannya. Adapun perihal transfer data transfer Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang tidak mencantumkan persetujuan subyek data sehingga mengakibatkan hak privasi pemilik data pribadi diabaikan dan tidak memiliki nilai tambah bagi perlidungan data pribadi, baik di dalam negeri maupun di negara lain.  Kata Kunci : Perlindungan; Data Pribadi; Hak Privasi. AbstractThe purpose of this study is to identify and analyze personal data protection arrangements as a form of privacy rights in Indonesia and to analyze and construct the ideal idea of personal data protection arrangements as a form of privacy rights in Indonesia. The type of research used is Normative Law research, using a statutory approach "statute approach", a comparative approach "comparative approach", and a conceptual approach "conceptual approach". Furthermore, it is arranged systematically to obtain a complete picture and the researcher processes it using analytical descriptive techniques. The results of this study indicate that in Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data there are exceptions to the rights of personal data subjects which include the interests of national defense and security; the interests of the law enforcement process; public interest in the context of administering the state; the interest of supervising the financial services sector, monetary, payment systems, and financial system stability carried out in the context of administering the state; or statistical interests and scientific research. The weakness is that these exceptions are not spelled out in detail regarding the limitations and mechanisms, so that the potential for what occurs is abuse of power in its implementation. As for data transfers, transfers of personal data outside the jurisdiction of the Republic of Indonesia do not include data subject consent, resulting in the privacy rights of owners of personal data being ignored and having no added value for the protection of personal data, both domestically and in other countries.  Keyword : Protection; Personal data; Privacy Rights .
POLITIK HUKUM PENGATURAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DARI MASA KE MASA Nur Fathimah Azzahra Syafril; Fitriani Ahlan Sjarif
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i2.8152

Abstract

AbstractThis article examines the legal politics of regulating public participation in the formation of laws in Indonesia over the time and its implementation. This research is a normative legal research, with library research data collection method. From the perspective of legal politics, normative arrangements regarding public participation in the formation of laws shows a positive progressivity where public participation in the formation of laws is regulated clearer and more comprehensive, especially from the meaning and what participation is to be achieved in the formation of laws. The meaning and participation to be achieved is meaningful participation achieved through fulfilling the right to be heard, the right to be considered, and the right to be explained. However, although normatively there is a progressivity in regulatory aspect, there are still problems at the implementation level. Among them is the promulgation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation which serves as the correction to Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is a wrong approach which actually ignores the importance of public participation in the formation of a law. Keywords: Public Participation, Legal Politics, Laws, Government Regulations in Lieu of Laws AbstrakArtikel ini mengkaji politik hukum pengaturan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia dari masa ke masa dan implementasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Dari perspektif politik hukum, pengaturan normatif mengenai partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang menunjukkan progresivitas dimana partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang diatur semakin jelas dan komprehensif terutama dari makna dan partisipasi apa yang ingin dicapai dalam pembentukan undang-undang. Makna dan partisipasi yang ingin dicapai sesuai pesan Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu meaningful participation yang diharapkan dapat memenuhi right to be heard, right to be considered, dan right to be explained terlihat telah di akomodir. Meskipun secara normatif terdapat peningkatan dalam pengaturan, namun sayangnya diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang  merupakan perbaikan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja justru mengabaikan pentingnya partisipasi publik dalam sebuah pembentukan undang-undang. Kata Kunci: Partisipasi Publik, Politik Hukum, Undang-Undan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PERKEMBANGAN TEORI HUKUM DAN KEILMUWAN HUKUM SERTA RELEVANSINYA DALAM MEWUJUDKAN NILAI KEADILAN Yenny Febrianty; Mustika Mega Wijaya; Mustaqim .
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i2.8282

Abstract

AbstrakTujuan Penelitian ini ialah untuk memberikan pemahaman terhadap gagasan terkait paradigma hukum serta konsep yang disampaikan sejumlah pakar harus dikaji dan/atau ditelusuri dari kondisi politik maupun sosial kemasyarakatan yang melatar belakangi dimana para ahli itu hidup. Berdasarkan hal tersebut paradigma yang dikemukakan ahli pikir dapat ditentukan relevansinya guna memahami konstitusi saat ini yang begitu berbeda keadaan maupun struktur sosialnya dengan latar belakang sosial dimana paradigma itu diungkapkan oleh pakarnya. Maka dari itu pada makalah ini penulis meneliti serta menguji masalah yang dirumuskan mengenai perkembangan teori hukum dan keilmuan hukum dari masa ke masa guna mewujudkan nilai keadilan serta konsep hukum progresif dalam relevansinya mewujudkan nilai keadilan. Pendekatannya menggunakan metode yuridis normatif yang sumbernya berasal dari data sekunder. Hasil pembahasannya menunjukkan kajian ilmu hukum dapat diterangkan dalam dua jenis yang berbeda.  Kata Kunci: Teori Hukum, Keilmuwan Hukum, Nilai Keadilan  AbstractThe purpose of this research is to provide an understanding of ideas related to legal paradigms and concepts conveyed by a number of experts that must be studied and/or traced from the background political and social conditions in which the experts live. Based on this, the relevance of the paradigm put forward by the thinker can be determined in order to understand the current constitution which is so different in its circumstances and social structure from the social background in which the paradigm was expressed by the expert. Therefore, in this paper the author examines and examines the problem formulated regarding the development of legal theory and legal scholarship from time to time in order to realize the value of justice and the concept of progressive law in its relevance to realizing the value of justice. The approach uses normative juridical methods whose sources come from secondary data. The results of the discussion show that the study of law can be explained in two different ways. Keywords: Legal Theory, Legal Scholars, Value of Justice
KEGIATAN JUAL BELI ALAT BANTU SEKS (SEX TOYS) DI ONLINE SHOP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI Jacky Afrinanda; Lola Yustrisia; Riki Zulfiko
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i2.8324

Abstract

AbstrakTujuan Penelitian ini ialah untuk menjabarkan bahwa undang-undang Pornografi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia adalah Undang-undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Undang-undang ini dikeluarkan dengan tujuan Untuk melindungi,memelihara serta mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia agar terciptanya Masyarakat yang bermoral, beretika,berkepribadian luhur,menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi harkat dan martabat dalam bermasyarakat. Seiring berkembangnya zaman, berbagai macam cara yang dilakukan orang untuk melakukan transaksi Jual Beli yang berbau Pornografi salah satunya Alat Bantu Seks (Sex toys) melalui media Online.  Penelitian hukum normatif menjadi fokus  penelitian  ini. Studi ini menggunakan pendekatan konseptual serta hukum yang ada untuk menilai masalah hukum saat ini. Penulis menemukan bahwa Undang-Undang Pornografi dapat diterapkan dan menyinggung pada jual beli pornografi Alat bantu (Sex toys) melalui internet.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kegiatan jual beli Alat bantu Seks (Sex toys) bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi dan Untuk mengetahui Sanksi Pidana terhadap penjual alat bantu Seks (Sex toys) di Online shop. Rumusah Masalah dalam penelitian ini adalah Apakah kegiatan Jual Beli alat bantu seks (Sex toys) bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi dan Bagaimana Sanksi Pidana terhadap penjual alat bantu Seks (Sex toys) di Online shop. Kata Kunci: Pornografi, Alat bantu Seks ( Sex toys),jual beli, Online Shop.  AbstractThe purpose of this study is to explain that the law on pornography issued by the Government of Indonesia is Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. This law was issued with the aim of protecting, maintaining and realizing protection for the people of Indonesia in order to create a society that is moral, ethical, has a noble personality, uphold the values of Belief in the One and Only God. and uphold the dignity in society. Along with the times, various methods are used by the public to carry out buying and selling transactions that smell pornographic, one of which is sex toys through online media. Normative legal research is the focus of this research. This study uses the context approach as well as the existing legal approach to assess existing legal issues. The author finds that the Pornography Law can be applied and can be applied to buying and selling pornographic sex toys via the internet. The purpose of this research is to find out whether the buying and selling of sex toys is prohibited by the pornography law and to find out the sanctions. crimes against sellers of sex toys in online stores. The problem in this study is whether the activity of buying and selling sex toys violates the Pornography Law and what are the criminal sanctions against sellers of sex toys in online shops. Keywords: Pornography, sex toys, buying and selling, online shop.
PROBLEMATIKA PERLUASAN MAKNA KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Ari Wuisang; Roby Satya Nugraha
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i2.8358

Abstract

ABSTRAKTujuan Penelitian ini ialah untuk mjelaskan bahwa Pemaknaan KAN dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) masih menampakkan adanya ketidakjelasan atau bahkan kekeliruan konsep. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perumusan ulang atau penormaan yang  jelas (tidak ambigu), agar terdapat kepastian hukum dalam perlindungan hukum bagi rakyat, khususnya dalam hal masyarakat hendak menggugat pemerintah ke PTUN akibat dilakukannya tindakan pemerintahan berupa Keputusan Administrasi Negara (KAN) dan tindakan faktual pemerintah yang dianggap merugikan. penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kata kunci : keputusan administrasi negara, peradilan tata usaha negara, tindakan pemerintahan. ABSTRACTThe purpose of this research is to explain that the meaning of KAN in Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration (UUAP) still reveals a lack of clarity or even a misunderstanding of the concept. Therefore, it is necessary to re-formulate or standardize that is clear (unambiguous), so that there is legal certainty in legal protection for the people, especially in the case that the public wants to sue the government to the Administrative Court due to government actions in the form of State Administration Decrees (KAN) and factual actions government that is considered harmful. the research used is normative juridical law research. The data collection technique used was through document and literature studies on secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Keywords: state administration decisions, state administrative courts, government actions.

Page 21 of 36 | Total Record : 354

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2026): Volume 11, Number 1 January-March 2026 Vol 11, No 4 (2025): Volume 11, Number 4 October-Desember 2025 Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025 Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025 Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025 Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024 Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024 Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024 Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024 Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023 Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023 Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023 Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022 Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022 Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022 Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022 Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021 Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021 Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021 Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021 Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020 Vol 6, No 1 (2020): Volume 6, Nomor 1 Januari-juni 2020 Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019 Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2019 Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Nomor 2 Juli - Desember 2018 Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2018 Vol 3, No 2 (2017): Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017 Vol 3, No 1 (2017): Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017 Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Juli Desember 2016 Vol 2, No 1 (2016): Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2016 Vol 1, No 2 (2015): Volume 1 Nomor 2 Juli Desember 2015 Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2015 More Issue