cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Handayani
Contact Email
srihandayani@fh.unsri.ac.id
Phone
+62711-580063
Journal Mail Official
simburcahaya@fh.unsri.ac.id
Editorial Address
Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Ilir Barat I, Palembang, 30139
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Simbur Cahaya
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 14110061     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Simbur Cahaya merupakan jurnal ilmiah yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penamaan jurnal ini tidak terlepas dari sejarah yang dimiliki masyarakat Sumatera Selatan, khususnya mengenai keberadaan Kitab Simbur Cahaya pada zaman dahulu. Kitab Simbur Cahaya merupakan peninggalan dan hasil tulisan dari Ratu Sinuhun (istri penguasa Palembang yang berkuasa antara tahun 1636 sampai 1650). Beberapa ahli sejarah meyakini bahwa Kitab Simbur Cahaya merupakan kitab pertama yang diterapkan masyarakat nusantara, berupa undang-undang tertulis yang berdasarkan syariat Islam. Cerita lain menyebutkan bahwa Kitab Simbur Cahaya berkaitan erat dengan cerita munculnya sinar terang benderang di Bukit Siguntang dalam rangka menyambut kelahiran keturunan Raja Iskandar Zulkarnaen dan menjadi penanda pengesahan tiga raja muslim di tiga serumpun Melayu, yakni Palembang, Singapura dan Malaka. Secara etimologis simbur cahaya diartikan sebagai “percik sinar atau cahaya”, cahaya yang dimaknai sebagai obor dalam peradaban masyarakat Sumatera Selatan. Dalam Kitab Simbur Cahaya terkandung nilai-nilai moral serta perpaduan antara hukum adat dan ajaran agama Islam. Undang-undang Simbur Cahaya merupakan kitab undang-undang hukum adat yang memadukan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera Selatan dan ajaran Islam. Kitab ini terdiri dari lima bab, yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatera Selatan, khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki. Secara garis besar, isi undang-undang tersebut adalah sebagai berikut: 1) Adat Bujang Gadis dan Kawin; 2) Adat Marga; 3)Aturan Dusun dan Berladang; 4)Aturan Kaum; 5)Adat Perhukuman. Berdasarkan optimisme dan nama besar Kitab Simbur Cahaya maka Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berusaha memberikan tempat bagi para peneliti, mahasiswa, praktisi dan akademisi untuk terhimpun dalam wadah ilmiah yakni Jurnal Simbur Cahaya. Jurnal Simbur Cahaya adalah jurnal berkala ilmiah Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terbit per-periodik bulan Juni & Desember dengan artikel yang menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jurnal Simbur Cahaya merupakan sarana publikasi ilmiah yang memenuhi standar kualifikasi jurnal nasional terindeks SINTA dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi jurnal internasional. Jurnal Simbur Cahaya diperuntukkan bagi akademisi, peneliti, mahasiswa pascasarjana, praktisi, serta pemerhati hukum. Lingkup tulisan dalam Jurnal Simbur Cahaya merupakan artikel hasil penelitian atau artikel review kasus hukum. Artikel-artikel tersebut seyogyanya mampu menjawab aneka permasalahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan melalui bentuk tulisan ilmiah. Sebagaimana sejarah awal terbitnya, Jurnal Simbur Cahaya banyak menyoroti kajian hukum kontemporer seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan Hukum Adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 169 Documents
 13   14   15   16   17 
Problematik Pengaturan Sumber Daya Air Dan Pemenuhan Hak Atas Air Bagi Masyarakat Budiono, Indro; Yusuf Ramadhan, Filza Ardimas
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.2744

Abstract

Penelitian ini membahas pembentukan peraturan perundang undangan dan persoalan pemenuhan hak atas air. fokus utama dari penelitian ini adalah mengenai hak masyarakat untuk dapat mengakses dan memperoleh air untuk melangsungkan kehidupannya. Di dalam penelitian ini juga diangkat sebuah kasus yang akan menggambarkan tentang bagaimana problematika pembentukan peraturan perundang undangan (making law prosess) teraktualisasikan dalam realita kehidupan masyarakat di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa masih terdapat masalah dan tantangan yang cukup serius di sektor hukum air dan upaya pemenuhan hak atas air di Indonesia, terutama dihadapkan pada masifnya agenda global untuk melakukan upaya privatisasi air yang seringkali agenda tersebut bersifat kontradiktif dengan gagasan dan upaya pemenuhan hak atas air
The Roles of Escorts for Women Who Are Having Cases Before the Law in Courts Under the Legal Jurisdiction of Palembang City Novianti, Vera; Apriyani, Lusi
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.3115

Abstract

Chapter 1 article 1 of the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 3 of 2017 has clearly defined that women having cases before the law consist of women who violate the law, women who testify in court, female crime victims, and women who stands as a party in a case. They have the right to get protection, access to justice, and receive fair treatment without discrimination. In addition, they are also entitled to receive recovery and restitution from the damage caused by a crime. Protection during the judicial process must also be provided because of the potential threats they may face in cases involving them. Therefore, it is very important to provide trustworthy escorts while they are following the judicial process so that their rights can be fulfilled and properly accommodated.
Menelisik Kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna: Tinjauan dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Laksono, Mahardika Putri; Fairuzzaman, Fahmi
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i1.3318

Abstract

Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah terlibat sengketa kedaulatan maritim atas Laut Natuna Utara sejak beberapa tahun lalu. Perselisihan tersebut berpusat pada persaingan klaim atas wilayah di Laut Cina Selatan, mencakup Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna (ditunjukkan di sini sebagai serangkaian garis putus-putus yang menciptakan huruf "U"). Indonesia telah lama mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Natuna dan ZEE-nya sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982 yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 17 Tahun 1985. Akan tetapi, Tiongkok juga memiliki klaimnya sendiri yang tumpang tindih di kawasan tersebut berlandaskan peta wilayah mereka yang disebut Nine Dash Line. Sengketa yang tak kunjung usai sebab bersikerasnya pihak Tiongkok pada klaimnya ini telah memunculkan ketegangan dan problematika di antara kedua negara alhasil menyebabkan krisis di Laut Natuna Utara pada khususnya dan Laut Cina Selatan pada umumnya belum menemukan titik terang. Penelitian ini tujuannya melaksanakan analisis hak dan kewajiban negara dalam upaya penyelesaian sengketa dan mekanisme penegakan hukum dari perspektif hukum internasional dan hukum nasional dengan memakai metode pendekatan yuridis normatif untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder berupa perundang-undangan, buku-buku serta dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian memperlihatkan pemerintahan Indonesia telah mempertahankan kepentingan nasional dengan menjaga kedaulatan dan stabilitas regional di kawasan Laut Natuna Utara dengan pengerahan kekuatan militer serta berupaya menyelesaikan sengketa melalui jalan damai berupa diplomasi preventif dan persistent objection. Indonesia and the People's Republic of China (PRC) have been involved in a maritime sovereignty dispute over the North Natuna Sea for several years. The dispute centers on competing claims to territory in the South China Sea, including Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ) around the Natuna Islands (shown here as a dashed lines creating the letter "U"). Indonesia has long claimed sovereignty over the Natuna Islands and its EEZ in accordance with international law, especially UNCLOS 1982 which Indonesia has ratified through Law Number 17 of 1985. However, China also has its own overlapping claims in the area based on their territorial map called Nine Dash Line. This ongoing dispute due to China’s insistence on its claims has given rise to tensions and problems between the two countries, causing the crisis in the North Natuna Sea in particular and the South China Sea in general which has yet to find a solution. This research aims to analyze the rights and obligations of the state in dispute resolution efforts and law enforcement mechanisms from the perspective of international law and national law using a normative juridical approach to solving problems by examining secondary data in the form of legislation, books and related documents. The research results show that the Indonesian government has upheld national interests by maintaining regional sovereignty and stability in the North Natuna Sea area by deploying military force and trying to resolve disputes through peaceful such as preventive diplomacy and persistent objection.
Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Di Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara di Indonesia Wahyuni, Feby
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.2832

Abstract

Salah satu parameter pembangunan ekonomi di Indonesia adalah investor. Investor merupakan pelaku yang berperan dalam memberdayakan dan mengelola sumber daya yang potensial sehingga dapat menjadi motor penggerak perekonomian suatu negara. Pertambangan mineral dan batubara memegang peranan penting dalam perekonomian nasional dan memiliki potensi yang besar dalam pembangunan perekonomian nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap penanaman modal asing pada sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap sumber-sumber hukum sekunder dan analisis terhadap data-data hukum melalui pendekatan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Penanaman modal asing di sektor pertambangan mineral dan batubara yang sering dilakukan dalam bentuk kontrak karya sebagai bentuk kerja sama antara penanaman modal asing dengan modal nasional terjadi ketika penanam modal asing membentuk badan hukum Indonesia dan badan hukum ini melakukan perjanjian kerja sama dengan badan hukum yang menggunakan modal nasional. Peraturan terkait penanaman modal asing di bidang pertambangan menggunakan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dinilai oleh Pemerintah sebagai aturan dasar yang masih sesuai dengan kondisi saat ini di Indonesia
Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia Romli, Moh.; Rahayu, Devi
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i1.3494

Abstract

PMI memiliki kerentanan untuk terlibat dalam tindakan perdagangan manusia terutama terhadap PMI yang tidak memiliki dokumen secara resmi. Beberapa alasan yang menyebabkan PMI tidak berdokumen namun yang paling umum dan banyak terjadi adalah karena proses migrasi yang dilakukan non-prosedural dengan beberapa cara salah satunya adalah melalui orang perseorangan atau calo. Hal inilah yang menyebabkan seringkali PMI yang berproses secara non-prosedural melalui calo dianggap dan dapat dikategorikan sebagai korban tindakan perdagangan manusia. Meskipun sebenarnya ketentuan dalam UU PPMI seakan menganggap PMI yang berproses secara non-prosedural melalui calo merupakan pelanggaran dalam prosedur penempatan PMI ke luar negeri. Sehingga Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganailis dan mengidentifkasi apakah PMI yang berangkat secara non prosedural melalui orang perseorangan merupakan korban perdagangan manusia atau tidak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Tindakan eksploitasi dapat tergambarkan pada tindakan meminta dan menerima sejumlah uang sebagai ongkos keberangkatan yang tergolong sebagai bentuk pemerasan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara materil. Sehingga dengan demikian tindakan calo yang meminta dan menerima sejumlah nominal uang kepada PMI yang diberangkatkan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara materil menjerumus pada perbuatan eksploitasi. Selanjutnya, meskipun tidak diatur dalam UU PPMI, PMI non-prosedural juga berhak atas jaminan perlindungan termasuk terhadap tindakan perdagangan manusia dalam rangka pengakuan hak asaasi manusia.
The Indonesian Land Border Security System: A Strategic Decision Making for National Security Sipahutar, Amos Pedro; Ali, Yusuf; Madjid, Adnan; Putro, Resmanto Widodo
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i1.3310

Abstract

Securing the border of a nation is identical with upholding the nation’s sovereignty. Therefore, it is very important to ensure the role of securing the land border area through maximum security according to its needs. Several violations often occur in land border areas between two countries, so it is necessary to maintain strict security along the borders of the two countries. But the problem is, the borders between countries are very long, and it is impossible to deploy TNI troops along these borders. Apart from the difficult terrain conditions in the border areas, there are also a large number of TNI soldiers needed to guard the borders, so this is not an effective and efficient thing to do. This research was conducted based on data on violations in the border areas between the Republic of Indonesia and other countries, namely Malaysia, the Democratic Republic of Timor Leste and Papua New Guinea, which are represented in the distribution of cases during the second semester of 2020 and the first semester of 2021. Based on data collection data from respondents/field practitioners who have been directly involved in securing border areas and with the help of the Analytical Hierarchy Process (AHP) method and the Strengths, Weakness, Opportunities and Threats (SWOT) method, a decision with optimal value regarding the security of land border areas can be determined. appropriate to current and future conditions. Analysis using AHP resulted in the best alternative being a Non-Traditional Deployment (53%) with a consistency ratio value of 0.0136 (1.36%). Likewise, analysis using SWOT produces the best alternative, namely Non-Traditional Deployment with an IFAS score of 0.12 and EFAS 0.90. So, the best alternative that should be taken by decision makers in order to realize land border security in order to strengthen Indonesia's defense strategy is to use the Non-Traditional Deployment system.
The Syndicate Pattern Of The Human Trafficking From The Criminological Perspective In Indonesia Salsabilah, Putri Anissa; Nurillah, Isma; Banjarani, Desia Rakhma
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.3142

Abstract

The crime of human trafficking is a transnational crime and become a global concern for countries in all around the world. Indonesia has Law No. 21 Of 2007 concerning Detention of Persons Trafficking Offenders. The purpose of this researchis to find out criminological point of view of human trafficking. The research uses normative methods with doctrine and statutory approaches. The results of the research show that the problem of human trafficking does not only affect one institution, but must involve all community actors, namely. state agencies, non-governmental organizations, municipal organizations joining the state-enhanced partnership, decrees and ministerial decrees together to solve human trafficking problems.
Gugatan Citizen Lawsuit dalam Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia: Eksistensi dan Perkembangan Pramana, Willy Eka; Awiati, Wiwiek
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i1.3266

Abstract

Citizen Lawsuit is a mechanism for citizen-initiated legal actions that has developed within the common law legal system, which is currently widely adopted by countries with civil law legal systems. Citizen Lawsuit (CLS) has been recognized in the judicial system of Indonesia since the first ruling, Case Number 28/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, within the scope of general jurisdiction. The existence of Citizen Lawsuit in environmental law became apparent following the issuance of Chief Justice Decree Number 36/KMA/SK/II/2013 concerning guidelines for handling environmental cases. This research delves into the evolution and implementation of Citizen Lawsuit in Indonesia, along with an analysis of the rulings related to Citizen Lawsuit, specifically the judgments from the District Court of Samarinda, Case Number 55/PDT.G/2013/PN.SMDA, and the District Court of Central Jakarta, Case Number 374/PDT.G/LH/2019/PN JKT. PST. The study aims to explore the constraints related to the competence of the judiciary and fundamental differences in handling CLS environmental cases in Indonesia following the enactment of Supreme Court Regulation Number 1 of 2023 on Guidelines for Adjudicating Environmental Cases. It also seeks to analyse the rulings that have revitalized the existence of CLS. The research method employed in this study is a juridical-normative approach
Analisis Hukum Perjanjian Pengguna Akhir pada Platform Game Berbasis Blockchain Ethereum: Studi Augmented Reality Maulana, Muhammad Asrul; Nurcahyani, Niken
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.2918

Abstract

Game Tamadoge mengusung konsep Play to Earn dengan menggunakan teknologi NFT (Non-Fungible Token) di atas blockchain Ethereum dan pemilik platform menawarkan perjanjian pengguna akhir kepada pengguna, untuk itu diperlukan analisis hukum dan keamanan antar para pihak. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini adalah perjanjian pengguna akhir yang yang ditawarkan pemilik platform dapat membantu pengguna dan pemain game untuk memahami hak dan kewajiban mereka, dari mulai kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual atas karya Non-Fungible Token, pedoman permainan, ekonomi dalam game, dan strategi, serta perjanjian yang ditawarkan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dalam menggunakan platform game berbasis blockchain Ethereum.
Konsep Hifdz Al-Maal: Penerapan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pencurian Andriyani, Andriyani; Yuswalina, Yuswalina; Iqbal, Muhammad; Ulum, Bakhrul
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 2, Desember 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i2.4100

Abstract

Pelaku pencurian seringkali mendapatkan hukuman yang relatif ringan dan tidak mengembalikan barang/harta yang dicurinya. Hal ini tentu saja merugikan para korban. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap dasar pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pertimbangan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan perspektif hidz al-mall. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap jaksa penuntut umum, pengacara dan korban pencurian. Selain itu data primer juga diperoleh melalui observasi di Pengadilan Negeri Kota Palembang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa nilai kerugian yang diderita korban akibat pencurian bukanlah menjadi pertimbangan utama bagi penuntut umum dalam melakukan tuntutan. Pertimbangan nilai kerugian hanyalah untuk menentukan apakah pencurian yang dilakukan termasuk dalam pencurian ringan atau biasa.  Dengan demikian, tidak ada konsep perlindungan harta yang diterapkan dalam perkara pencurian ini, karena pelaku tidak diwajibkan untuk mengganti barang curian. Hal ini tentu berbeda dengan konsep hifdz al-mall yang diterapkan pada pidana pencurian dalam hukum Islam. Perlindungan harta dalam hukum Islam merupakan hal yang bersifat dharurah, sehingga setiap pelaku pencurian akan diberikan sanksi potong tangan dan wajib mengganti harta yang dicurinya.

Page 15 of 17 | Total Record : 169

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 32 Nomor 1, Juni 2025 Volume 31 Nomor 2, Desember 2024 Volume 31 Nomor 1, Juni 2024 Volume 30 Nomor 2, Desember 2023 Volume 30 Nomor 1, Juni 2023 Volume 29 Nomor 2, Desember 2022 Volume 29 Nomor 1, Juni 2022 Volume 28 Nomor 2, Desember 2021 VOLUME 28 NOMOR 1, JUNI 2021 VOLUME 27 NOMOR 2, DESEMBER 2020 VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020 VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019 VOLUME 26 NOMOR 1, JUNI 2019 VOLUME 25 NOMOR 2, DESEMBER 2018 VOLUME 25 NOMOR 1, JUNI 2018 VOLUME 24 NOMOR 3, SEPTEMBER 2017 VOLUME 24 NOMOR 2, MEI 2017 VOLUME 24 NOMOR 1, JANUARI 2017 More Issue