cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Handayani
Contact Email
srihandayani@fh.unsri.ac.id
Phone
+62711-580063
Journal Mail Official
simburcahaya@fh.unsri.ac.id
Editorial Address
Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Ilir Barat I, Palembang, 30139
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Simbur Cahaya
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 14110061     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Simbur Cahaya merupakan jurnal ilmiah yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penamaan jurnal ini tidak terlepas dari sejarah yang dimiliki masyarakat Sumatera Selatan, khususnya mengenai keberadaan Kitab Simbur Cahaya pada zaman dahulu. Kitab Simbur Cahaya merupakan peninggalan dan hasil tulisan dari Ratu Sinuhun (istri penguasa Palembang yang berkuasa antara tahun 1636 sampai 1650). Beberapa ahli sejarah meyakini bahwa Kitab Simbur Cahaya merupakan kitab pertama yang diterapkan masyarakat nusantara, berupa undang-undang tertulis yang berdasarkan syariat Islam. Cerita lain menyebutkan bahwa Kitab Simbur Cahaya berkaitan erat dengan cerita munculnya sinar terang benderang di Bukit Siguntang dalam rangka menyambut kelahiran keturunan Raja Iskandar Zulkarnaen dan menjadi penanda pengesahan tiga raja muslim di tiga serumpun Melayu, yakni Palembang, Singapura dan Malaka. Secara etimologis simbur cahaya diartikan sebagai “percik sinar atau cahaya”, cahaya yang dimaknai sebagai obor dalam peradaban masyarakat Sumatera Selatan. Dalam Kitab Simbur Cahaya terkandung nilai-nilai moral serta perpaduan antara hukum adat dan ajaran agama Islam. Undang-undang Simbur Cahaya merupakan kitab undang-undang hukum adat yang memadukan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera Selatan dan ajaran Islam. Kitab ini terdiri dari lima bab, yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatera Selatan, khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki. Secara garis besar, isi undang-undang tersebut adalah sebagai berikut: 1) Adat Bujang Gadis dan Kawin; 2) Adat Marga; 3)Aturan Dusun dan Berladang; 4)Aturan Kaum; 5)Adat Perhukuman. Berdasarkan optimisme dan nama besar Kitab Simbur Cahaya maka Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berusaha memberikan tempat bagi para peneliti, mahasiswa, praktisi dan akademisi untuk terhimpun dalam wadah ilmiah yakni Jurnal Simbur Cahaya. Jurnal Simbur Cahaya adalah jurnal berkala ilmiah Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terbit per-periodik bulan Juni & Desember dengan artikel yang menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jurnal Simbur Cahaya merupakan sarana publikasi ilmiah yang memenuhi standar kualifikasi jurnal nasional terindeks SINTA dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi jurnal internasional. Jurnal Simbur Cahaya diperuntukkan bagi akademisi, peneliti, mahasiswa pascasarjana, praktisi, serta pemerhati hukum. Lingkup tulisan dalam Jurnal Simbur Cahaya merupakan artikel hasil penelitian atau artikel review kasus hukum. Artikel-artikel tersebut seyogyanya mampu menjawab aneka permasalahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan melalui bentuk tulisan ilmiah. Sebagaimana sejarah awal terbitnya, Jurnal Simbur Cahaya banyak menyoroti kajian hukum kontemporer seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan Hukum Adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 169 Documents
 12   13   14   15   16 
Perbandingan Pengaturan Hukum Naturalisasi Indonesia Dengan Korea Selatan Hasibuan, Muhammad Arif; Budiono, Budiono; Perbawati, Candra
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i1.3169

Abstract

Naturalisasi merupakan tata cara yang dilakukan oleh warga negara asing untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu negara yang diinginkan dengan memenuhi persyaratan ataupun ketentuan hukum dari negara yang dituju. Ada berbagai macam jenis naturalisasi yang diterapkan oleh masing-masing negara. Di Indonesia sendiri terdiri dari dua jenis naturalisasi, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa dimana hal tersebut serupa dengan jenis naturaliasasi yang diterapkan oleh Republik Korea Selatan. Dengan demikian, penelitan ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan hukum naturalisasi yang diterapkan oleh Indonesia dengan Republik Korea Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dimana peneliti akan membandingkan peraturan perundang-undangan ataupun norma sebagai objek utama penelitian. Data dari penelitian ini didapat berdasarkan sumber data sekunder berupa sumber-sumber dari kepustakaan.  Selanjutnya data yang telah didapat akan diolah dan dianlisis secara kualitatif sehingga mengasilkan kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwasanya pengaturan hukum naturalisasi antara Indonesia dan Republik Korea Selatan memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan pada jenis naturalisasi masing-masing negara. Kesamaan pengaturan hukum naturalisasi Indonesia dengan Republik Korea Selatan terdapat pada jenis naturalisasi biasa yang ada di Indonesia dengan jenis naturalisasi umum dan naturalisasi sederhana yang ada di Republik Korea Selatan. Sementara itu pengaturan hukum naturalisasi istimewa yang diterapkan oleh Indonesia dan Republik Korea Selatan memiliki sejumlah perbedaan yang mendasar.
Pemesanan Makanan Secara Online (Online Food Delivery) Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Sistem Hukum di Indonesia Lestari, Rizka Aulia; Ramadhan, Muhammad Syahri; Utama, Meria; Irsan, Irsan
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.3108

Abstract

Transaksi elektronik khususnya pada pesan-antar makanan yang dilakukan secara online pada praktik potensial dilakukan oleh anak di bawah umur melalui gawai pribadi dalam hal ini menimbulkan masalah baru terhadap realita hukum perjanjian di Indonesia yang bersifat kontemporer. Praktek pemesanan makanan secara online yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan salah satu bagian dari dsitruption in legal indsutries yang unprecedented (suatu hal yang belum pernah terjadi). Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah penelitian hukum empiris, melalui analisis deskriptif secara kualitatif. Penelitian ini berupaya menganalisis keabsahan dan akibat hukum pemesanan makanan secara online (online food delivery) oleh anak dibawah umur ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan Penyelesaian sengketa hukum terhadap anak dibawah umur yang memesan makanan secara online (Online Food Delivery) di Indonesia. Kepastian hukum mengenai syarat dan akibat hukum tersebut tetap tunduk pada pasal 1320 KUHPerdata. Kemudian kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan yakni pihak konsumen yang melaksanakan transaksi elektronik (apabila dilakukan oleh anak dibawah umur) menginginkan pemesanan makanan secara online (online food delivery) maka pengampu atau wali anak harus siap terhadap akibat hukum yang diterima, yang akibat hukum dalam perjanjian pesan-antar makanan tersebut yakni dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Penyelesaian sengketa hukum dalam transaksi bisnis sebagai akibat dari tindakan anak di bawah umur yang melakukan pemesanan makanan secara online (Online Food Delivery) harus diupayakan untuk diselesaikan secara damai/musyawarah oleh pelaku usaha dan konsumen. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, alternatif lainnya ialah mengacu peraturan dan prosedur yang diatur oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dipimpin oleh 3 arbitrator yang dipilih sesuai dengan Peraturan kecuali para pihak setuju pada penunjukan arbitrator tunggal. 
Legal Liability Of Inadvertent Customs Documents By Customs In Export Business Ayun, Qurrota; Hapsari, Dwi Ratna Indri
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i1.3647

Abstract

The purpose of this study is to investigate the legal consequences that exporters may face when an unintentional error occurs in customs clearance procedures carried out by the Customs. This research applies the normative juridical research method to analyze the legal liability of the Customs in the case of inadvertent customs documents, focusing on the provisions stipulated in PMK 274/PMK.04/2014. Data collection is done through a literature study using primary legal sources, especially related laws and regulations. Data were classified and analyzed normatively to understand the implementation and impact of Customs' legal liability. The results of the study provide an overview of the export duty restitution mechanism and aspects of the legal liability of Customs, focusing on export cancellation, overpayment, and the role of the Tax Court. This research is expected to contribute to a deeper understanding of the customs legal framework in Indonesia and can serve as a reference for relevant stakeholders.
Fiduciary Guarantee in Banking Transactions: Positive Law and Sharia Law Perspective Anggriani, Reni; Riyanto, Aisyah Ajeng Putri; Asela, Cyabriena
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.3068

Abstract

The process of transferring rights from the debtor to the creditor is solely based on trust. Fiduciary guarantees are a public need to apply guarantee law as a defense. on the implementation of consumer financing agreement agreements. Consumer agreements that are not accompanied by additional agreements result in the imposition of guarantees using general guarantees, so that the rights from material guarantees do not apply to him. This article aims to analyze the position and implementation of fiduciary guarantees in banking transactions from the perspective of positive and sharia law. The article uses normative legal research methods using statutory approaches and qualitative approaches. Article 1132 of the Civil Code finds that fiduciary guarantees in a positive legal perspective empower creditors to ask for compensation from the debtor by taking ownership of the promised guarantee and can be implemented directly without waiting for a court decision. While in the perspective of sharia law the term fiduciary guarantee is not recognized, in practice Islamic banks adopt the concept of fiduciary guarantee by using the term "rahn" which means that fiduciary guarantees enter into the collateral object and remain the property of the debtor and the creditor has the right of responsibility over the object as debt repayment guarantee words separated by.
Tinjauan Yuridis Empiris Dispensasi Nikah Usia Dini Pada Pengadilan Agama Cikarang dan Pangkal Pinang Meliza, Meliza; Hardianto, Hanif; Sakti, Sri Wahyu Krida; Nisfawati, Nisfawati
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i1.3321

Abstract

AbstrakSaat ini negara sedang berupaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) secara besar-besaran terkhusus di Indonesia untuk memajukan bangsa, namun masih tingginya angka pernikahan usia dini berdampak terhadap kemajuan generasi anak muda dimana pernikahan yang dilangsungkan tanpa adanya persiapan secara matang baik dari ekonomi, Pendidikan, psikologi maupun sosiologi ikut berdampak terhadap generasi yang terlahir selanjutnya dan perkembangan diri serta sosial dalam masyarakat juga terjadi ketidaksiapan. Undang - Undang Nomor 1  Tahun   1974   Jo   Undang - Undang   Nomor   16   Tahun   2019   Tentang   disahkan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya pencegahan pernikahan usia dini dengan membatasi usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja penyebab permohonan pengajuan dispensasi nikah dan hambatan dalam permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama dan langkah apa yang digunakan jika terjadi penolakan permohonan. Metode yang digunakan Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan yuridis empiris dengan melakukan observasi, perbandingan dan wawancara kepada narasumber dari Pengadilan Agama dan informan yang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan. Penyebab pengajuran dispensasai nikah meliputi alasan keagamaan, keadaan khusus, persetujuan orang tua/wali, pertimbangan hukum. Dalam  pelaksanaan permohonan pengajuan dispensasi nikah juga terdapat hambatan-hambatan yaitu kesulitan untuk melengkapi data. Apabila terjadi penolakan permohonan dispensasi nikah maka pemohon dapat melakukan kasasi.Kata kunci: Dispensasi Nikah,  Perkawinan, Perkawinan di Bawah Umur.
Analisis Materi Muatan Perppu Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Periode Covid-19 Aven, Ghina Salsabila; Hutagaol, Henry Darmawan
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.2834

Abstract

Hadirnya Perppu No. 1 tahun 2020 memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk dapat mengambil Langkah kebijakan secara cepat untuk menyelamatkan keuangan negara akibat wabah covid 19, akan tetapi setelah terbitnya Perppu covid, banyak reaksi pro kontra muncul dari pengamat ekonomi, politik, hukum dan berbagai lapisan masyarakat umum. Pihak yang pro mendukung langkah Perppu covid menjadi legitimasi yang kuat bagi pemerintah untuk memulihkan instabilitas ekonomi nasional.  Di sisi lain, Pihak yang kontra mengecam Perppu khususnya pasal 27 yang seolah memberikan imunitas terhadap Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sehingga DPR menyerukan kritik,  tetapi anehnya DPR justru menyetujui Perppu Covid menjadi Undang undang undang dalam sidang paripurna, hingga akhirnya Perppu Covid di gugat ke Mahkamah Konstitusi.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan terkait hak budgeting DPR selama pandemi Covid-19 sesuai dengan Perppu Covid-19 serta Bagaimana kewenangan yudisial Lembaga yudikatif berhadapan dengan pasal 27 perpu covid dalam mengadili kasus yang berkenaan dengan penyimpangan kerugian negara dari pengeluaran dana covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan studi hukum terhadap data data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Pasal 28 Perppu No. 1/2020 yang meniadakan keterlibatan DPR dalam pembuatan APBN serta Substansi dari Pasal 27 Perppu No. 1/2020 yang menjadikan sejumlah pengawasan konstitusional yang dilakukan DPR maupun kewenangan lembaga yudisial dalam menyidangkan perkara terkait penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh pejabat publik dalam penanggulangan Covid-19 menjadi hilang
The Problems of Business Competition Supervisory Commission’s Authority of Core-Plasma Partnership Agreements Gultom, Elisatris; Kamillah, Ananda Syifa
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.2844

Abstract

One of the government's efforts to improve the ability of Micro, Small, and Medium Enterprises (“MSMEs”) to conduct business activities is to execute a partnership system between Large Enterprises and MSMEs. In practice, violations are still found in the implementation of partnerships between Large Enterprises and MSMEs, the appropriate supervision is required from the relevant institutions. This paper examined the legal basis of the Business Competition Supervisory Commission (“KPPU”) in supervising the implementation of partnerships between Large Enterprises and MSMEs as well as the form of supervision conducted by KPPU on the implementation of partnerships. The research used a normative juridical by using secondary data sources. The typology of research used descriptive-analytical, which describes the authorities of KPPU in supervising business competition in Indonesia in terms of the implementation of partnerships comprehensively. This study has resulted, even though Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition does not state KPPU’s authority to supervise partnerships, though concerns to several related laws and regulations such as Law Number 20 of 2008 concerning MSMEs in conjunction with Government Regulation Number 7 of 2021 concerning the Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and MSMEs, it is found that provisions authorize KPPU to supervise partnerships. The form of supervision over implementing partnerships conducted by KPPU includes providing consultations, evaluations, suggestions, and considerations related to government policies, harmonization of policies, and law enforcement. Furthermore,  examining of alleged violations of the oil palm plantations of core plasma partnership between PT STP and Koperasi THB marks the KPPU's authority in partnerships law enforcement.
Community Participation in Supervising Village Financial Management Hanifah, Nailah; RS, Iza Rumesten; Ngadino, Agus
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i1.2055

Abstract

Formulasi hak masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa dapat ditemukan dalam 2 (dua) pengaturan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Hak masyarakat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 merupakan hak informasi publik. Oleh karena itu, diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Permasalahan dalam karya tulis ilmiah ini ialah : 1.) Bagaimana formulasi hak masyarakat dalam partisipasi pengawasan pengelolaan keuangan desa ?, 2.) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat jika hak partisipasi pengawasan pengelolaan keuangan desa tidak dipenuhi oleh pemerintah desa ?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini ialah : 1.) Formulasi hak masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi hak masyarakat dalam pengawasan : a.) APB Desa, b.) Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, c.) Realisasi APB Desa, d.) Realisasi kegiatan, e.) Kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, dan f.) Sisa anggaran. 2.) Upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat desa dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa terdapat 2 (dua) pengaturan yaitu : a.) Upaya hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan b.) Upaya hukum berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
Pemanfaatan dan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar Sebagai Strategi Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Serta Kedaulatan Maritim Nugraha, Adrian
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i2.2858

Abstract

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang kaya akan sumber daya laut dan memiliki wilayah maritim yang strategis serta puluhan pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan dengan negara tetangganya. Melimpahnya potensi sumber daya wilayah negara ini menuntut pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar melalui peningkatan ekonomi dan investasi. Selain itu, penetapan batas laut berdasarkan hukum internasional dan nasional merupakan tanggung jawab negara dalam menjaga kedaulatan dan memaksimalkan potensi pulau-pulau kecil terluar. Artikel ini membahas pemanfaatan dan pengembangan pulau-pulau kecil terluar untuk mengantisipasi pelanggaran wilayah Republik Indonesia dengan memperkuat kedaulatan maritim. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar Indonesia antara lain rentannya pelanggaran wilayah dari sisi pertahanan dan keamanan, kurangnya pemanfaatan potensi ekonomi wilayah pulau-pulau kecil, terbatasnya aksesibilitas masyarakat, serta kurangnya pengembangan ekosistem hayati. Solusi penelitian ini menyatakan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar Indonesia dapat dilakukan dengan strategi memaksimalkan kerja sama maritim, memperkuat pertahanan dan keamanan, serta mempercepat perekonomian nasional. Pembangunan pulau-pulau kecil terluar Indonesia dalam rangka memperkuat kedaulatan negara memerlukan berbagai aspek penunjang, yaitu aspek ekonomi, pertahanan, keamanan, dan hukum.
Pola Bussines To Bussines Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandar Udara Kediri Safitria, Agnesya DIva; Puri, Widhiana Hestining; Widarbo, Koes
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i1.3422

Abstract

The issuance of Presidential Regulation Number 109 of 2020 on the Third Amendment to Presidential Regulation Number 3 of 2016 on Accelerating the Implementation of National Strategic Projects aims to increase infrastructure development in Indonesia. One of the realizations is through government cooperation with business entities. Airports are infrastructure that requires land in its development through land acquisition. This research uses a qualitative method with a descriptive analysis approach. The data collection techniques were observation, interview, and document study. The results of the research are the process and progress of the implementation of land acquisition for the construction of Kediri Airport which is carried out through the business to business (B2B) pattern and the stage pattern. Problems in land acquisition include the existence of parties other than the land acquisition team involved in it, lack of understanding of the land acquisition mechanism, no coordination from the party that requires land with the Ministry of ATR / BPN, and people who reject the value of compensation both when doing the B2B pattern and the pattern of land acquisition stages for the public interest. So that data verification, community and village apparatus guidance, coordination related to land acquisition for the construction of Kediri Airport with the Kediri District Land Office, and settlement through location determination to resolve problems in B2B for people who reject the value of compensation and consignment for people who reject compensation during the pattern stage.

Page 14 of 17 | Total Record : 169

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 32 Nomor 1, Juni 2025 Volume 31 Nomor 2, Desember 2024 Volume 31 Nomor 1, Juni 2024 Volume 30 Nomor 2, Desember 2023 Volume 30 Nomor 1, Juni 2023 Volume 29 Nomor 2, Desember 2022 Volume 29 Nomor 1, Juni 2022 Volume 28 Nomor 2, Desember 2021 VOLUME 28 NOMOR 1, JUNI 2021 VOLUME 27 NOMOR 2, DESEMBER 2020 VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020 VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019 VOLUME 26 NOMOR 1, JUNI 2019 VOLUME 25 NOMOR 2, DESEMBER 2018 VOLUME 25 NOMOR 1, JUNI 2018 VOLUME 24 NOMOR 3, SEPTEMBER 2017 VOLUME 24 NOMOR 2, MEI 2017 VOLUME 24 NOMOR 1, JANUARI 2017 More Issue