cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Handayani
Contact Email
srihandayani@fh.unsri.ac.id
Phone
+62711-580063
Journal Mail Official
simburcahaya@fh.unsri.ac.id
Editorial Address
Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Ilir Barat I, Palembang, 30139
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Simbur Cahaya
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 14110061     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Simbur Cahaya merupakan jurnal ilmiah yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penamaan jurnal ini tidak terlepas dari sejarah yang dimiliki masyarakat Sumatera Selatan, khususnya mengenai keberadaan Kitab Simbur Cahaya pada zaman dahulu. Kitab Simbur Cahaya merupakan peninggalan dan hasil tulisan dari Ratu Sinuhun (istri penguasa Palembang yang berkuasa antara tahun 1636 sampai 1650). Beberapa ahli sejarah meyakini bahwa Kitab Simbur Cahaya merupakan kitab pertama yang diterapkan masyarakat nusantara, berupa undang-undang tertulis yang berdasarkan syariat Islam. Cerita lain menyebutkan bahwa Kitab Simbur Cahaya berkaitan erat dengan cerita munculnya sinar terang benderang di Bukit Siguntang dalam rangka menyambut kelahiran keturunan Raja Iskandar Zulkarnaen dan menjadi penanda pengesahan tiga raja muslim di tiga serumpun Melayu, yakni Palembang, Singapura dan Malaka. Secara etimologis simbur cahaya diartikan sebagai “percik sinar atau cahaya”, cahaya yang dimaknai sebagai obor dalam peradaban masyarakat Sumatera Selatan. Dalam Kitab Simbur Cahaya terkandung nilai-nilai moral serta perpaduan antara hukum adat dan ajaran agama Islam. Undang-undang Simbur Cahaya merupakan kitab undang-undang hukum adat yang memadukan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera Selatan dan ajaran Islam. Kitab ini terdiri dari lima bab, yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatera Selatan, khususnya terkait persamaan gender perempuan dan laki-laki. Secara garis besar, isi undang-undang tersebut adalah sebagai berikut: 1) Adat Bujang Gadis dan Kawin; 2) Adat Marga; 3)Aturan Dusun dan Berladang; 4)Aturan Kaum; 5)Adat Perhukuman. Berdasarkan optimisme dan nama besar Kitab Simbur Cahaya maka Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berusaha memberikan tempat bagi para peneliti, mahasiswa, praktisi dan akademisi untuk terhimpun dalam wadah ilmiah yakni Jurnal Simbur Cahaya. Jurnal Simbur Cahaya adalah jurnal berkala ilmiah Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terbit per-periodik bulan Juni & Desember dengan artikel yang menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jurnal Simbur Cahaya merupakan sarana publikasi ilmiah yang memenuhi standar kualifikasi jurnal nasional terindeks SINTA dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi jurnal internasional. Jurnal Simbur Cahaya diperuntukkan bagi akademisi, peneliti, mahasiswa pascasarjana, praktisi, serta pemerhati hukum. Lingkup tulisan dalam Jurnal Simbur Cahaya merupakan artikel hasil penelitian atau artikel review kasus hukum. Artikel-artikel tersebut seyogyanya mampu menjawab aneka permasalahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan melalui bentuk tulisan ilmiah. Sebagaimana sejarah awal terbitnya, Jurnal Simbur Cahaya banyak menyoroti kajian hukum kontemporer seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan Hukum Adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 179 Documents
 14   15   16   17   18 
Aspek Hukum Mitssaqan Ghalidzan Dalam Mewujudkan Perkawinan Sakinah Mawaddah Warahmah Pasyah, Taroman; Syaifuddin, Muhammad
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 2, Desember 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i2.4660

Abstract

 Sebagai suatu akad perjanjian yang suci, dan pintu awal dihalalkannya hubungan antara seorang pria dan wanita, yang berlandaskan kepada ketentuan Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW. Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam perkembangbiakkan dan pelestarian kehidupan, terlebih maraknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai motif yang terjadi di tengah masyarakat dewasa ini, yang seolah-olah mengindikasikan terjadi kesalahan dalam pemahaman masyarakat terkait dengan akad perjanjian (mitssaqan ghalidzan) dan motivasi perkawinan selama ini. Aturan dalam perkawinan banyak yang diabaikan, sehingga tidak jarang ditemukan akad perkawinan sebagai simbol legalitas semata, sementara tanggungjawab dan konsekuensi dari ijab dan qabul tersebut tidak pernah terlaksana. Oleh karena itu hendaknya, masyarakat muslim khususnya, penting untuk memahami akad perjanjian yang agung (mitssaqan ghalidzan) tersebut sebagai akad perjanjian yang tidak boleh dianggap main-main. Karena, akad perjanjian tersebut menjadi salah satu kunci utama untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.   
Kebijakan Daerah Untuk Perkebunan Berkelanjutan: Analisis Kewenangan dan Urgensi Pengaturannya di Provinsi Lampung Ramadhan, Dani Berlan; Agus Triono
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 2, Desember 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i2.4678

Abstract

Aktivitas perkebunan di berbagai daerah berperan strategis dalam memperkuat perekonomian, terutama sebagai sumber pendapatan utama masyarakat. Namun, ekspansi perkebunan dalam skala besar sering kali berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti deforestasi, hilangnya biodiversitas, perubahan iklim, serta rusaknya habitat flora dan fauna. Dampak ekologis ini menunjukkan perlunya kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan dalam pembangunan sektor perkebunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam merumuskan kebijakan pembangunan perkebunan berkelanjutan serta mengkaji urgensi pembentukan produk hukum daerah di Provinsi Lampung. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan perkebunan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Urgensi pembentukan produk hukum daerah di Provinsi Lampung didasarkan pada tiga aspek utama. Secara filosofis, pembangunan perkebunan berkelanjutan selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusi dalam menjaga kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Dari aspek sosiologis, perkebunan besar sering menimbulkan permasalahan sosial dan lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air, dan konflik lahan. Sementara itu, dari aspek yuridis, meskipun terdapat regulasi terkait pengelolaan lahan dan lingkungan, belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur pembangunan perkebunan berkelanjutan, sehingga terjadi kekosongan hukum (rechtvacuum) yang perlu diatasi. Kata Kunci : Kebijakan Daerah; Perkebunan Berkelanjutan;  Pemerintah Daerah
Mengkaji Kembali Pengaturan Kewajiban Kerja Sama Internasional Negara Anggota Statuta Roma 1998 Dalam Melaksanakan Surat Perintah Penangkapan Shamsa Malika; Sasmini; Kusumawati, Erna Dyah
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 2, Desember 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i2.4903

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi ketentuan mengenai kerja sama internasional dalam Statuta Roma 1998, khususnya terkait pelaksanaan surat perintah penangkapan oleh negara-negara anggota. Artikel ini membahas dua permasalahan utama, yaitu kelemahan dalam Bagian 9 Statuta Roma 1998 mengenai kerja sama internasional dan bantuan hukum, khususnya dalam pelaksanaan surat perintah penangkapan; dan bagaimana seharusnya ketentuan tersebut dioptimalkan agar pelaksanaan surat perintah penangkapan dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam rangka menjawab kedua permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu Statuta Roma 1998; dan pendekatan kasus, yaitu kasus Omar Al-Bashir dan Vladimir Putin. Penelitian ini juga menggunakan teknik penalaran retorika dengan cara memberikan argumentasi-argumentasi yang meyakinkan dalam menjawab permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan struktural dan politis dalam pengaturan kerja sama internasional telah mengurangi efektifitas surat perintah penangkapan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan tiga strategi penguatan: yaitu memperluas yurisdiksi OTP melalui prinsip yurisdiksi universal, memperkuat peran Assembly of States Parties (ASP), serta mengoptimalkan keterlibatan Dewan Keamanan Perserikan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Penelitian ini juga merekomendasikan bahwa penting bagi International Criminal Court (ICC) untuk melakukan pembaharuan hukum terhadap ketentuan kerja sama internasional dalam Bagian 9 Statuta Roma 1998, baik melalui amandemen, pedoman pelaksanaan yang lebih jelas, maupun bentuk pengaturan lain yang mengikat, guna meningkatkan efektivitas surat perintah penangkapan dan memperkuat komitmen negara anggota.
Prinsip Fair Use Dalam Gubahan Lagu Di Era Digital Bedasarkan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia Prasada, Dewa Krisna; Kadek Ray Sulyantha; Bagus Gede Ari Rama; Permana, I Made Adi Ananda; Komang Satria Wibawa
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 2, Desember 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i2.4939

Abstract

Indonesia salah satu negara yang menghargai karya cipta lagu/musik dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Ketentuan mengenai hak cipta merupakan langkah negara untuk menjaga hak cipta dari para pencipta atau pemegang hak cipta agar tidak terjadinya pelanggaran hak cipta. Salah satu prinsip yang memberikan pengecualian dalam gubahan lagu dan karya cipta lainnya yaitu prisnip fair use. Namun prinsip ini masih belum jelas pengaturannya dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (normative), dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil pembahasan penelitian ini yaitu gubahan lagu non komersil bedasarkan prinsip fair use bukanlah suatu pelangaran hak cipta semasih tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 43-44 UUHC. upaya hukum dalam pelanggaran hak cipta dapat meneggunakan jalur litigasi dan non litigasi. kesimpulan dari penelitian ini yaitu fair use merupakan prinsip yang memberikan batasan dalam suatu penggunaan karya cipta yang sudah terdaftar, prinsip fair use memberikan pengecualian terkait batas wajar penggunaan dalam suatu karya cipta seperti lagu
Penerapan Doktrin Res Ipsa Loquitur pada Pemeriksaan Setempat dalam Perkara Pencemaran Lingkungan Nugraha, Muslim; Yani, Ahmad; Syahri Ramadhan, Muhammad; Banjarani, Desia Rakhma; Andreas, Ricco
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 2, Desember 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i2.5024

Abstract

Lingkungan hidup merupakan kesatuan dari seluruh objek dan kondisi tempat hidup makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Di antara semua makhluk hidup dan komponennya terdapat hubungan saling ketergantungan satu sama lain, sehingga membentuk suatu keseimbangan dalam kehidupan yang harus senantiasa dijaga. Apabila terjadi gangguan terhadap keseimbangan antara komponen-komponen dalam lingkungan hidup, maka dapat mengakibatkan ketidakseimbangan di dalamnya. Hal ini dapat terjadi akibat peristiwa alam ataupun ulah manusia yang mencemari lingkungan. Jika pencemaran tersebut dilakukan oleh manusia, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, maka diperlukan adanya pertanggungjawaban hukum. Permasalahannya, terdapat banyak kesulitan dalam pembuktian kasus-kasus pencemaran lingkungan. Artikel ini akan membahas penerapan Doktrin Res Ipsa Loquitur sebagai upaya untuk mempermudah pembuktian dalam pemeriksaan langsung di lokasi terhadap kasus pencemaran lingkungan, sehingga penegakan hukum menjadi lebih efisien dan tidak terlalu membebani korban pencemaran lingkungan dalam membuktikan kesalahan pelaku pencemaran lingkungan.
Transformasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Kuhp Nasional: Menuju Sistem Pemidanaan Yang Berkeadilan Dan Humanis Harefa, safaruddin; Sri Ismawati; Mega Fitri Hertini
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 2, Desember 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i2.5050

Abstract

Indonesia’s penal system has long been dominated by a retributive approach inherited from colonial legal traditions, where imprisonment serves as the primary punishment for criminal offenders. This model has led not only to chronic prison overcrowding but also to the dehumanization of inmates, who still possess fundamental human rights. The newly enacted Indonesian Penal Code (KUHP) marks a significant shift toward a more progressive and humanistic penal paradigm, grounded in the values of Pancasila and the principles of restorative justice. This article aims to normatively analyze the paradigm shift in criminal punishment introduced by the new KUHP and its implications for Indonesia’s penal system, particularly in encouraging the implementation of alternative punishments such as community service, probation, and fines. The study employs a normative legal approach with qualitative analysis of relevant laws, regulations, and legal literature. Findings indicate that the application of alternative sanctions offers a viable solution to prison overcrowding while aligning with the rehabilitative and reintegrative goals of the correctional system. Nonetheless, several challenges remain, including the readiness of law enforcement institutions, infrastructure limitations, and the persistence of a punitive legal culture that views imprisonment as the only legitimate form of punishment. Therefore, a comprehensive implementation strategy is required, involving strong collaboration among government institutions, law enforcement, academia, and civil society to ensure a smooth transition toward a more just, restorative, and humane penal system.
Execution of Criminal Acts of Fines Can Not Be Fulfilled by Convicts in Mining Crimes Hermann; Haris, Oheo Kaimuddin; Rizky, Ali; Nur Hidayah, Elinda
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 2, Desember 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i2.5056

Abstract

This study aims to analyze criminal legal instruments for fines that have passed the grace period in the mining sector and the implementation of criminal fines for convicts who have passed the grace period by the principle of legal certainty. This research and writing method applies empirical Law with a conceptual approach, principles, criminal law theory, law approach, and case approach. This study produces and answers the legal issue that the emergence can also see the application of fine penalties and the tendency to apply prison sentences cumulatively with prison sentences. The type of criminal sanction in the mineral and coal law is the main crime in Imprisonment, a fine, and Imprisonment. If the perpetrator is a legal entity, the type of fine sanction for the legal entity is plus 1/3 of the maximum criminal provisions of the fine imposed. Additional crimes include revoking business licenses and/or revoking legal entity status. Criminal liability in the mining sector can be imposed on individuals or legal entities as can be reviewed from the subject of criminal acts contained in the criminal provisions. The following finding is that the application of criminal sanctions and fines in criminal acts in the mining sector still raises problems; namely, there is a gap between criminal sanctions and fines in the formulation of the mining law due to the absence of explicit rules on the mechanism of coercive efforts so that the convict can carry out the fine imposed sentence. The existence of a criminal law option of fines can be replaced by prison sentences, causing many convicts to choose to serve prison sentences instead of fines. By serving a prison sentence, it is as if the convict has paid the fine in full.
Perlindungan Konsumen Terhadap Produksi Dan Peredaran Barang Yang Tidak Memenuhi Standar wicaksono, dimas; Fendi Setyawan; Yusuf Adiwibowo
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 2, Desember 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i2.5124

Abstract

This research examines consumer protection in the context of non-standard product circulation in Indonesia as a welfare state governed by law. The study focuses on product standardization regulations, consumer protection against non-compliant goods, and the government’s role in supervising product circulation. The research applies a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, using library research on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that although a comprehensive legal framework exists—including the Consumer Protection Law, Law No. 20 of 2014, Government Regulation No. 34 of 2018, and various ministerial regulations implementation still faces challenges such as weak post-market surveillance, regulatory complexity, and high certification costs for SMEs. Consumers are entitled to claim compensation for losses caused by non-standard products; however, public awareness remains limited. The government has established the Integrated Team for Supervising Circulated Goods (TPBB) to enhance monitoring effectiveness, yet systemic reforms are needed through digitalization, data integration, and harmonization with the World Trade Organization’s Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement. This study concludes that optimal consumer protection can only be achieved through collaboration between the government, business actors, and consumers in ensuring that products circulating in the market comply with the Indonesian National Standard (SNI).
Restorative Justice sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Penghindaran Pajak dan Penggelapan Pajak Putra Frans, Mardian; Purbowo, Alma Aulia Shafa; Tobing, Ade Tesalonika; Padang, Amanda Vala Batara Rundu
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 2, Desember 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i2.5211

Abstract

Tax evasion and tax avoidance crimes directly reduce state revenue and significantly hinder public funding. Conventional criminal sanctions, such as imprisonment and fines, are considered ineffective as they fail to ensure restitution and may even increase state expenses due to prison costs. This study aims to examine the effectiveness of the restorative justice approach as an alternative solution in the enforcement of tax criminal law. The research uses a normative legal method, relying on statutory analysis and relevant legal literature. Findings reveal that the application of restorative justice, as regulated under Article 44B of the General Provisions and Tax Procedures Law (UU KUP) and supported by the Harmonization of Tax Regulations Law, offers a strategic mechanism for recovering state losses through penal mediation between taxpayers and tax authorities. This approach aligns with the principle of ultimum remedium, where criminal punishment serves as a last resort after administrative efforts fail. The study concludes that restorative justice not only facilitates more efficient restitution but also enhances voluntary tax compliance. Therefore, it is necessary to establish specific regulations and technical guidelines to implement this mechanism more systematically

Page 18 of 18 | Total Record : 179

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 32 Nomor 2, Desember 2025 Volume 32 Nomor 1, Juni 2025 Volume 31 Nomor 2, Desember 2024 Volume 31 Nomor 1, Juni 2024 Volume 30 Nomor 2, Desember 2023 Volume 30 Nomor 1, Juni 2023 Volume 29 Nomor 2, Desember 2022 Volume 29 Nomor 1, Juni 2022 Volume 28 Nomor 2, Desember 2021 VOLUME 28 NOMOR 1, JUNI 2021 VOLUME 27 NOMOR 2, DESEMBER 2020 VOLUME 27 NOMOR 1, JUNI 2020 VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019 VOLUME 26 NOMOR 1, JUNI 2019 VOLUME 25 NOMOR 2, DESEMBER 2018 VOLUME 25 NOMOR 1, JUNI 2018 VOLUME 24 NOMOR 3, SEPTEMBER 2017 VOLUME 24 NOMOR 2, MEI 2017 VOLUME 24 NOMOR 1, JANUARI 2017 More Issue