cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mada Apriandi Zuhir
Contact Email
madazuhir@yahoo.com.sg
Phone
-
Journal Mail Official
lexlatamihunsri@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : -     EISSN : 26570343     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Lata, disingkat LexL, diluncurkan pada tanggal 31 Januari 2019 oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tujuan dari jurnal ilmiah ini adalah untuk menyediakan ruang publikasi baik yang berasal dari hasil penelitian maupun pemikiran ilmiah murni. Jurnal ini mencakup semua bidang dalam ilmu hukum, antara lain: hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum islam, hukum agraria, hukum perdata, hukum pidana, hukum bisnis, hukum kesehatan, dll.
Arjuna Subject : -
Articles 186 Documents
 8   9   10   11   12 
FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN OGAN ILIR Doris Apriyanti; Febrian Febrian
Lex LATA Volume 4 Nomor 1, Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i1.1428

Abstract

Kondisi faktual yang terjadi di Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dalam pengawasan tahapan kampanye Pilkada 2020 hanya merujuk pada Surat Edaran Nomor 0410/K.Bawaslu/HK.05/XI/2019, kasus diskualifikasi pasangan calon Pilkada 2020 di Kabupaten Ogan Ilir dan terbitnya Putusan Mahkamah Kontstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka isu hukum yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut Apakah pelaksanaan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan tahapan kampanye aturan hukumnya sudah dilakukan secara optimal pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir, Apa faktor hukum yang menjadi penghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melaksanakan fungsi pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir, Apa implikasi hukum fungsi pengawasan tahapan kampanye dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 terhadap lembaga Bawaslu Kabupaten/Kota. Metode penelitian yang digunakan normatif yang bertujuan menjawab isu hukum secara holistik dan sistematis.Teknik penelitian dengan pengumpulan bahan hukum dan teknik penarikan kesimpulan logika berpikir deduktif.Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan fungsi Bawaslu dalam pengawasan tahapan kampanye Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir telah diatur secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan dilakukan dengan cara memetakan pengawasan tahapan dan sub tahapan, kerawanan dalam tahapan kampanye, perencanaan pengawasan tahapan kampanye, dan pengawasan dalam upaya pencegahan pelanggaran dengan memberikan himbauan dan instruksi.Faktor hukum yang menghambat adanya regulasi yang diterbitkan oleh KPU tidak tercantum secara jelas, detail dan spesifik antara lain  PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 26 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 38 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) serta PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Pasal  57 huruf g, Pasal 88 C dan Pasal 58 huruf b dan huruf c.Implikasi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 PUU-XVII/2019 terhadap lembaga Bawaslu Kabupaten/Kota adalah pembentukan kelembagaannya melalui proses seleksi oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu Republik Indonesia, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun, komposisi beranggotakan 5 (lima) atau  3 (tiga) orang sesuai dengan tipe luas wilayah kabupaten/kota. Perubahan nomenklatur dari Panwas menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum tetap bersifat permanen, dengan adanya perubahan nama tersebut meningkatkan legalitas sehingga terbitlah Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020.
KEBIJAKAN NON PENAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH MAFIA TANAH Resty Mutiara
Lex LATA Volume 4 Nomor 1, Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i1.1487

Abstract

Kebutuhan tanah oleh pemerintahmaupun masyarakat yg terus bertambah tanpa ada diikuti dgn pembaharuan kebijakan maupun pengawasan yang ketat dapat menjadi masalah yg krusial. Terbukti masalah timbul dengan mulai meningkatnya angka konflik hak atas tanah yang disebabkan ulah beberapa oknum yang disebut “Mafia Tanah”. Untuk menanggulangi hal tersebut, perlu dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah salah satunya melalui kebijakan non penal. Berdasarkan hal tersebut perlu diuraikan seperti apa kebijakan non penal tersebut, adapun isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah apa saja faktor kriminogen penyebab terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah”, bagaimana upaya penanggulangan non penal oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” dan bagaimana kebijakan non penal penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” di Indonesia pada masa yang akan datang. Metode jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian normatif, dianalisis dengan kualitatif dan dengan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa faktor kriminogen yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” adalah faktor internal dan eksternal. Kemudian upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia saat ini masih berorientasi pada penanggulangan secara penal dan belum berfokus melaksanakan penanggulangan secara non penal. Kebijakan non penal penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” di Indonesia pada masa yang akan datang adalah dengan menerapkan upaya-upaya pencegahan di dalam peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” dengan tujuan menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah”
TUGAS PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PERILAKU HAKIM PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL Soni Irawan; Saut Parulian Panjaitan
Lex LATA Volume 4 Nomor 1, Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i1.1429

Abstract

Penelitian yang  berjudul “Tugas Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial” ini, akan membahas mengenai: bagaimanakah tugas pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, lalu mengenai bagaimanakah seharusnya tugas pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim kedepannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas dan teori-teori hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dimana pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini. Hasil penelitian terkait dengan jawaban dari permasalahan di atas adalah pertama : menganalisis bagaimana tugas pengawasan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Kedua : menganalisis bagaimana seharusnya tugas pengawasan Komisi Yudisial ke depannya.
PELANGGARAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PENGALIHAN HAK ATAS TANAH YANG MASIH DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERDATA Machdum Satria; Firman Muntaqo; Iza Rumesten
Lex LATA Volume 4 Nomor 1, Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i1.1299

Abstract

Abstrak:  Tanah merupakan suatu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang, dengan adanya kebutuhan tanah yang semakin meningkat serta jumlah manusia yang terus meningkat tidak diimbangi dengan ketersediaan tanah yang terbatas hal tersebut mengakibatkan adanya kecenderungan peningkatan terjadinya pelanggaran asas-asas hukum, contohnya seperti yang terjadi di desa Manggul Kabupaten Lahat dimana salah satu pihak pada saat proses persidangan mengalihkan objek sengketa kepada orang lain yang melanggar asas itikad baik. Dalam Permen agraria No. 13 Tahun 2017 terdapat larangan untuk mengalihkan hak atas tanah yang berada dalam status quo/ blokir yaitu pasal 1 Ayat 1. Namun Peraturan Menteri agraria ini hanya mengatur objek hak atas tanah, sedangkan para pihak hanya memiliki bukti kepemilikan berupa SPH. Sehingga timbul sengketa mengenai akibat perbuatan hukum tersebut. permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hak atas tanah yang masih dalam proses persidangan perkara perdata dimasa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif serta teknik penarikan kesimpulan yang digunakan menggunakan metode deduktif, berdasarkan hasil dari penelitian, harus adanya penambahan ketentuan yang berkaitan dengan hukum acara perdata yang memuat secara tegas adanya larangan peralihan hak atas tanah yang masih dalam sengketa perkara perdata, kemudian karena bukti dari masing-masing pihak berupa SPH maka majelis hakim yang mengadili perkara tersebut memerintahkan para pihak untuk membuat perjanjian antar pihak untuk tidak mengalihkan objek yang sedang dalam proses sengketa.
PERLINDUNGAN HUKUM PENGARANG SEBAGAI PEMEGANG HAK CIPTA DALAM PENERBITAN BUKU Sugiyanto Sugiyanto; Annalisa Yahanan
Lex LATA Volume 4 Nomor 1, Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i1.1376

Abstract

Meningkatnya jumlah kasus pembajakan buku yang terjadi di masyarakat dan di lingkungan kampus di Indonesia, sehingga penerbit dan pencipta/penulis sangat dirugikan akibat tindak pidana pembajakan. Hal ini menunjukan bahwa masih lemahnya hukum di Indonesia dalam melindungi hak cipta. Oleh karena itu tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis dan merumuskan pengaturan tentang perjanjian penerbitan buku yang digandakan antara pemegang hak cipta dengan penerbit buku. Kemudian untuk menganalisis dan merumuskan perlindungan hukum pemegang hak cipta buku dalam Putusan Nomor: 61/PDT.Sus/Hak Cipta/2013/PN.Niaga.JKT.PST. Dan selanjutnya untuk menganalisis, merumuskan dan menemukan konsep yang ideal perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam penerbitan buku di Indonesia pada masa yang akan datang. Metodologi menggunakan metode penelitian normatif. Sehingga hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan tentang perjanjian penerbitan buku yang digandakan antara pemegang hak cipta dengan penerbit buku masih belum jelas dan tegas sehingga pengaturannya berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh penerbit buku dengan penulis atau pemegang hak cipta untuk menerbitkan dan memasarkan buku yang ditulis oleh penulis. Sedangkan perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Buku belum ideal karena hakim dalam meutuskan hanya berpegangan dengan alat bukti yang diajukan tergugat. Sehingga konsep yang ideal perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam penerbitan buku di Indonesia pada masa yang akan datang yaitu menggunakan konsep perlindungan hukum yang berkeadilan sehingga perlindungan hukum tersebut berlaku untuk penerbit dan pemegang hak cipta atau penulis buku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap penerbit buku masih sangat lemah, oleh karena itu harus dilakukan revisi terhadap undang-undang tersebut sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap penerbit buku dan penulis di Indonesia.  Sedangkan saran yaitu Pencipta di Indonesia harus diberikan perlindungan hukum secara tegas dan jelas. Kemudian penerbit buku harus diberikan perlindungan hukum. 
TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGGUNA PAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE SEBAGAI BAGIAN DARI FINANCIAL TECHNOLOGY JIKA MELAKUKAN WANPRESTASI Sonnia Sonnia
Lex LATA Volume 4 Nomor 1, Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i1.1461

Abstract

Dunia digital mengalami perkembangan yang sangat pesat dan memberikan banyak pengaruh di berbagai sektor, salah satunya kehadiran Paylater yang merupakan bentuk pinjam-meminjam secara online, Namun dengan kehadiran Paylater tidak tertutup kemungkinan bahwa pelaksanaan Paylater menimbulkan permasalahan yang memiliki resiko dan akibat hukum bagi pengguna nya khususnya pengguna aplikasi Shopee Paylater sehingga akan menimbulkan permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana tanggung jawab hukum Pengguna Paylater pada aplikasi shopee sebagai bagian dari financial teknologi jika melakukan wanprestasi. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.Dari hasil penelitian didapatkan bahwa perjanjian pinjam meminjam secara online dikatakan mengikat atau sah menurut hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 dan ketentuan PJOK Nomor 77/POJK.01/2016. Sehingga apabila wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pinjaman akibatkan tidak dipenuhinya suatu hal yang telah disepakati sebagaimana perjanjian yang telah dibuat dapat diselesaikan baik dengan jalur litigasi maupun jalur non-litigasi. menuntut tanggung jawab pemenuhan prestasi kepada konsumen Paylater dengan cara melakukan teguran secara lisan atau tertulis dan  Shopee Paylater dapat meminta pertanggung jawaban dari konsumen atas terjadinya wanprestasi dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian yaitu dengan cara  Memberikan denda Shopee PayLater sebesar 5% dari total tagihan yang sedang berjalan, Akun Shopee dapat dibekukan sehingga tidak bisa digunakan dan sanksi lainnya sesuai kesepakatan dalam perjanjian Paylater.Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum Payleter,Shopee Financial Technology
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1794/B/PK/Pjk/2018 DAN PUTUSAN NO. 446/B/PK/Pjk/2018) M Revan Hibatullah; Achmad Romsan
Lex LATA Volume 4 Nomor 3, November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i3.2089

Abstract

AbstrakPenghindaran Pajak Berganda diatur di dalam “Pasal 39 UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ktetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)”. Tujuan dari jurnal ilmiah Untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan hukum terhadap penghindaran pajak berganda di masa akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum pidana terhadap penghindaran pajak berganda di masa akan datang harus adanya pidana tambahan di dalam rumusan “Pasal 39 UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)” belum mengatur secara tegas mengenai: pencabutan izin usaha, pelarangan permanen untuk melakukan perbuatan usaha, penutupan seluruh atau sebagian usaha, pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha, dan pembubaran korporasi atau perusahaan tersebut untuk penegakan hukum pidana terhadap penghindaran pajak berganda yang akan datang serta pihak berkepentingan saling berkoordinasi dalam menangani kasus penghindaran pajak berganda tersebut. Saran dari penulis adalah harus adanya pidana tambahan di dalam rumusan pada “Pasal 39 UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(KUP)” mengenai: pencabutan izin usaha, pelarangan permanen untuk melakukan perbuatan usaha, penutupan seluruh atau sebagian usaha, pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha, dan pembubaran korporasi atau perusahaan tersebut. Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Penegakan Hukum Pidana, dan Penghindaran Pajak Berganda     AbstractAvoidance of Double Taxation is regulated in the Article 39 of the Act No. 16 of 2009 Concerning General Provisions of Taxation (KUP). The objective of this scientific journal article is to analyze and to explain law enforcement against double taxation in the future. This study uses a normative juridicial research method, a statutory and a case approach. The results of this study recommend the following: that in the criminal law policies of criminal law enforcement against double taxation avoidance in the future, there must be an additional criminal punishment in the formulation of “Article 39 of the Act No. 16 of 2009 Concerning General Provisions of Taxation (KUP)” that has not explicitly regulated the following maters: revocation of business lincenses, permanent prohibition of carrying out business activities, and dissolution of the corporation or company for the enforcement of criminal law against double taxation avoidance in the future. Furthermore, interested parties should coordinate with each other in dealing with the double taxation avoidance case. The writer also suggests that there should be additional punishment in the formulation of “Article 39 of the Act No. 16 of 2009 Concerning General Provisions of Taxation (KUP)” relating to revocation of business licenses, permanent prohibition of carrying out business actions, closure of all or part of business, freezing of all or part of business activities, and dissolution of the corporation or company. Keywords: Criminal Law Policy, Criminal Law Enforcement, and Avoidance of Double Taxation
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN KOLAM RETENSI DAN POMPA PENGENDALI BANJIR SUB DAS BENDUNG KOTA PALEMBANG SEBAGAI PEMBANGUNAN PRIORITAS Mita Ayu Lestari
Lex LATA Volume 4 Nomor 3, November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i3.1862

Abstract

Kajian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kolam Retensi dan Pompa Pengendali Banjir Sub DAS Bendung Kota Palembang Sebagai Pembangunan Prioritas, mengkaji bagaimana pengadaan tanah bagi pembangunan kolam retensi dan pompa pengendali banjir sub DAS bendung Kota Palembang dan apa saja faktor hukum penghambatnya. Penelitian normatif ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Futuristik. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan, bahwa: Pengadaan tanah pembangunan kolam retensi dan pompa pengendali banjir Sub DAS Bendung Kota Palembang di Kelurahan 10 Ilir dilakukan dengan tujuan guna mencegah terjadinya bencana banjir dan air pasang di Kota Palembang dan sebagai upaya pemerintah daerah dalam mengatasi dan mengontrol bencana banjir secara tanggap. Faktor hukum yang signifikan menghambat pengadaan tanah adalah pergantian nilai kerugian yang dinilai tidak layak, penolakan berulang kali termohon terhadap hasil penaksiran ganti kerugian yang telah ditetapkan KJPP MBPRU Kota Palembang dan kesulitan dalam menyatukan hasil kesepakatan musyawarah para pemegang hak. Berdasarkan hasil kajian, direkomendasikan seharusnya Pemerintah dan Legisatif bisa membuat aturan khusus yang dapat mempermudah proses Pengadaan Tanah untuk pembangunan infrastruktur khususnya bagi pencegahan terhadap bencana Banjir yang sering terjadi di berbagai Kota di Indonesia salah satunya yaitu Kota Palembang.Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Kolam Retensi, Banjir
PENUNTUTAN SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK Dhafi Adliansyah Arsyad; Ruben Achmad
Lex LATA Volume 4 Nomor 3, November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i3.1958

Abstract

Penelitian ini secara garis besar membahas mengenai penerapan penuntutan secara elektronik berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 selama masa pandemic Covid-19 yang akhirnya membuat Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatur tata cara persidangan secara elektronik. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini yakni: (1) Implementasi Penuntutan secara elektronik berdasarkan Perma No 4 Tahun 2020, (2) sinkronisasi norma hukum yang di rumuskan Perma Nomor 4 Tahun 2020 terhadap KUHAP, (3) bagaimana seharusnya konsep dasar pengaturan penuntutan secara elektronik. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah (1) bahwa penerapan penuntutan secara elektronik relative cukup baik namun perlu ditingkatkan, (2) sinkronisasi vertical dan horizontal norma hukum yang telah sesuai antara Perma Nomor 4 Tahun 2020 dengan KUHAP dan hierarkis peraturan perundangundangan lainnya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (3) perlu diadakan perubahan dalam KUHAP berupa penambahan pasal mengenai tata cara persidangan pidana dalam kondisi darurat yang akan diatur lebih lanjut dalam Perma.This article is mainly discussed about the electronic prosecution based on the Supreme Court Regulation No. 4 of 2020 during the pandemic of covid 19 which urge Indonesian supreme court to regulate electronic courts. There are three main issues examined in this article: (1) the implementation of electronic applications during a pandemic according to Supreme Court Regulation No. 4 of 2020, (2) synchronization of legal norms that have been formulated by the Supreme Court Regulation No. 4 of 2020 against the Criminal Procedure Code (KUHAP), (3) how the basic concepts of electronic applications should be. The research method on this thesis is done by using normative legal research methods. The Conclusion of this Thesis (1) the Implementation of electronic prosecution runs well and efficiently during 2020 to 2021, (2) synchronization of legal norms that have been in accordance with the Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 with the Criminal Procedure Code and other various bills. (3) the Criminal Procedure Code needs to be amended in the form of adding articles regarding trial procedures in emergency conditions which will be further regulated in the Supreme Court Regulation (Perma).
PUTUSAN HAKIM YANG IDEAL DALAM TINDAK PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor: 943/Pid.B/2015/PN/PLG dan Putusan Nomor:252/Pid.Sus.PN.KAG) Nuruzzaman Al Hakimi
Lex LATA Volume 4 Nomor 3, November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i3.1755

Abstract

Penelitian ini berjudul Putusan Hakim yang Ideal dalam Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 943/Pid.B/2015/PN/PLG dan Putusan Nomor:252/Pid.Sus.PN.KAG) Tindakan penelantaran rumah tangga yang dilakukan seseorang merupakan perbuatan tercela yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penelantaran rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut maka akan dibahas putusan pengadilan ideal dalam kasus tindak pidana penelanataran rumaha tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.Hasil dari penelitian diketahui bahwa hakim dalam putusan nomor:943/Pid.B/2015/Pn.PLG dan putusan nomor 252/Pid.Sus.PN.Kag belum memerhatikan hak-hak yang harus di dapatkan korban serta putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat rendah yang tidak akan memberikan efek jerah kepada terdakwa. Hakim juga seharusnya menerapkan ganti rugi atau restitusi sehingga ada pemulihan hak-hak korban. . Dalam penelitian ini Putusan Nomor: 943/Pid.B/2015/PN/PLG dan Putusan Nomor:252/Pid.Sus.PN.KAG belum menceriminkan  keadilan dan adanya efek jera pada putusan hakim.

Page 10 of 19 | Total Record : 186

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): JULI 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): MARET 2025 Vol 6, No 3 (2024): NOVEMBER 2024 Vol 6, No 2 (2024): JULI 2024 Vol 6, No 1 (2024): Maret 2024 Volume 5 Nomor 3, November 2023 Volume 5 Nomor 2, Juli 2023 Volume 5 Nomor 1, Maret 2023 Volume 4 Nomor 3, November 2022 Volume 4 Nomor 2, Juli 2022 Volume 4 Nomor 1, Maret 2022 Volume 3 Nomor 3, November 2021 Volume 3 Nomor 2, Juli 2021 Volume 3 Nomor 1, Maret 2021 Volume 2 Nomor 3, November 2020 Volume 2 Nomor 2, Juli 2020 Volume 2 Nomor 1, Maret 2020 Volume 1 Nomor 3, November 2019 Volume 1 Nomor 2, Juli 2019 Volume 1 Nomor 1, Maret 2019 More Issue