cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Marlyn Jane Alputila
Contact Email
marlyn@unmus.ac.id
Phone
+6282259859484
Journal Mail Official
jrj@unmus.ac.id
Editorial Address
Jl. Kamizaun Mopah Lama Kec. Merauke, Kab. Merauke, Papua Selatan 99611
Location
Kab. merauke,
P a p u a
INDONESIA
Jurnal Restorative Justice
Published by Universitas Musamus
ISSN : 25804200     EISSN : 26222051     DOI : https://doi.org/10.35724
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Restorative Justice is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research in multiple governance policies and civil rights law, particularly in developing and emerging countries. These may include but are not limited to various fields such as: civil law, criminal law, constitutional and administrative law, customary institution law, religious jurisprudence law, international regime law, legal pluralism governance, and another section related to contemporary issues in legal scholarship
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 179 Documents
 14   15   16   17   18 
Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Dalam Penanganan Perkaran Anak Pieter, Salvadoris; Mote, Herry Hendri Fernando; Fenetiruma, Raymond Paradays
Jurnal Restorative Justice Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v8i1.6038

Abstract

This study aims to determine the role of Social Counselors and find out the obstacles faced. This research is empirical legal research. The results of the research show that the duties of the Community Counselor are conducting community research, mentoring, mentoring, and supervising children in every criminal justice examination process, namely the pre-adjudication stage, namely investigation, the adjudication stage, namely assistance in post adjudication trials, namely supervision and guidance for children who conflict with the law. Obstacles faced by Community Counselors are a) The rule of law does not yet have strict sanctions if there are violations committed by law enforcers, b) facilities and infrastructure that are still inadequate, c) the work area is very wide) d) coordination between law enforcers who other with Correctional Centers that are still not running well, e) limited budget allocations.
Sistem Hukum Common Law: Perkembangan Dan Karakteristiknya Sinaga, Jaya Setiawan; Silubun, Yosman Leonard; Rado, Rudini Hasyim
Jurnal Restorative Justice Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v8i1.6040

Abstract

Artikel ini membahas tentang ciri-ciri dan perkembangan common law sebagai suatu sistem hukum di dunia. Cara yang digunakan untuk menemukan jawaban artikel ini adalah dengan mencari literatur-literatur yang memuat fakta-fakta terkait bagaimana common law berkembang hingga menjadi seperti sekarang ini. Kemudian menganalisis ciri-ciri yang menjadikannya unik. Hasil yang diperoleh adalah perkembangan sistem hukum common law dimulai pada masa feodalisme di Kerajaan Inggris hingga meluas ke Amerika Serikat dan terus dipelajari hingga saat ini. Metode berpikir menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir dari hal yang khusus, dan menarik kesimpulan yang bersifat umum. Ciri-ciri hukum common law, yaitu yurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum utama, dianutnya doktrin tatapan decisis, dan adanya sistem adversary dalam proses peradilan.
Analisis Hukum Peraturan Daerah Terhadap Penertiban Kenderaan Becak Motor (Bentor) Habibie, Awaludin S.; Nur, Rafika; Rusmulyadi, Rusmulyadi
Jurnal Restorative Justice Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v8i1.6041

Abstract

Pembentukan Peraturan Daerah harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hal pembentukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengaturan penyelenggaraan angkutan kenderaan Bentor, secara substansi bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi.Tujuan dari Penelitian ini yaitu Untuk Memahami dan Menganalisis Peraturan Daerah Terhadap Penertiban Kenderaan Bentor di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, khususnya pada Peraturan Daerah terkait dengan Bentor. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : Urgensi Materi Muatan Perda Bentor dari segi Persyaratan teknis yang meliputi : konstruksi Bentor yang digerakkan dengan cara didorong, sistem pengereman Bentor yang tidak menggunakan rem utama pada setiap sumbu roda kenderaan, Perlengkapan Kenderaan Bentor yang tidak menggunakan helm SNI atau sabuk pengaman bagi penumpang, Wilayah Operasi Kenderaan Bentor yang tidak diatur jalur melintas, Administrasi Kenderaan Bentor yang tidak sesuai dengan peruntukkan kenderaan penumpang, Perindustrian Kenderaan Bentor yang tidak memiliki Izin Usaha Produksi, standarisasi Pembuatan produksi Bentor, pengawasan dan pengendalian produksi. Kemudian Kenderaan Bentor dari Aspek Sosiologis dijadikan sebagai sumber matapencaharian masyarakat Gorontalo. Sehingganya dalam Perda Bentor perlu untuk ditinjau kembali, agar sesuai dengan perundang-undangan.
Analisis Sosiolegal Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Di Kabupaten Merauke) Samderubun, Fransiskus; Waas, Ruloff Fabian Yohanis; Rahail, Emiliana Bernadina
Jurnal Restorative Justice Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v8i1.6046

Abstract

Penelitian ini bertolak dari fakta bahwa dalam pendistribusian BBM yang terjadi di lapangan masih di temukannya distribusi minyak secara illegal tanpa adanya rekomendasi dari dinas perikanan kepada nelayan illegal yang tidak mempunyai izin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendistribusian bahan bakar minyak bersubdi kepada nelayan kecil oleh Dinas Perikanan Kabupaten Merauke berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam. Metode penelitian merupakan jenis penelitian menggunakan kajian sosiolegal. Secara yuridis mengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam. Secara empiris melihat kenyataan pada Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Hasil yang didapat ialah Pada tahap pemberian rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi telah sesuai dengan kewenangan dari dinas perikanan akan tetapi secara das sein menunjukan bahwa ketersediaan BBM masih kurang dan terdapat beberapa masalah terkait dengan pembaharuan data kapal dan masalah teknis pendistribusian BBM bersubsidi sehingga dibutuhkan penambahan kuota terhadap subsidi BBM dan mengakomodir penambahan armada kapal nelayan yang semakin bertambah.
Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubdi Kepada Nelayan Kecil Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Pelu, Handika Dwi Ardiansyah; Rumbewas, Ricky Nelson
Jurnal Restorative Justice Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v8i1.6048

Abstract

This research aims to find out how subsidized fuel oil is distributed to small fishermen by the Merauke Regency Fisheries Service based on Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Farmers, and Salt Farmers and find out how Merauke District Fisheries Service monitors the distribution of subsidized fuel oil to small fishermen in Merauke district.This research is empirical juridical research. This research was conducted in the Merauke City Area at the Arafura Buti Street Oil Fuel Station and the Merauke Regency Fisheries Service.The research results in this thesis show that the Fisheries Service regulates the distribution of subsidized fuel oil by distributing fuel using a distribution strategy that is right on target by providing recommendations for purchasing subsidized fuel oil to fishermen. At the supervision stage, the government uses two instruments: control through recommendations given to small fishermen and supervision by assigning employees from the department to carry out supervision.
Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke Alputila, Marlyn Jane; Pramukti, Lilis; Rahail, Emiliana Bernadina; Azis, Yuldiana Zesa
Jurnal Restorative Justice Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v8i1.6085

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peran pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke, maupun untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang dilakukan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke dengan populasi pembimbing kemasyarakatan. data yang digunakan adalah data yang bersifat primer dan sekunder dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dan dokumentasi yang kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke masih kurang dapat berjalan secara efektif, disebabkan masih terdapat kendala internal maupun eksternal sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke adalah kurangnya sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan, jangkuan wilayah kerja Bapas, kurangnya sarana prasarana, kurangnya partisipasi orang tua dan pelaku, dan lambatnya koordinasi antar lembaga yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum.
Kerjasama Pemerintah Dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Barang Atau Jasa Yang Diperdagangkan Azis, Yuldiana Zesa; Sinaga, Jaya Setiawan
Jurnal Restorative Justice Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v7i2.6112

Abstract

Penelitian ini berangkat dari maraknya fenomena kerugian yang dialami konsumen di era digital saat ini. Untuk menekan jumlah kerugian yang dialami konsumen, pada UU Perlindungan konsumen telah mengamanatkan pemerintah untuk memberi perlindungan bagi konsumen, yang diwujudnyatakan dengan berdirinya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengawasan LPKSM dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen; dan kerjasama pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan ialah dengan mengginakan metode normatif. Hasil yang diperoleh ialah bentuk pengawasan dengan cara penelitian, pengujian, dan /survei terhadap barang dan jasa yang beredar di pasaran untuk menghindari terjadinya pelaku usaha yang melakukan perbutan curang, dan kerjasama pemerintah dengan LPSKM dalam melakukan pengawasan terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan yakni untuk mengetahui adanya perbuatan pelaku usaha yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen.
Analisis Resentralisasi Sebagai Kemunduran Otonomi Daerah Di Indonesia SYAM, SITTI MUTMAINNAH
Jurnal Restorative Justice Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v8i1.6140

Abstract

Decentralization has become an agenda in response to the hopes of the people who want equitable development results for all Indonesian people. The implementation of decentralization is the result of a long struggle for democracy, starting from the Dutch colonial era which implemented centralized government to the reform phase which made decentralization the main agenda for equitable development. However, several recentralization policies after decentralization have produced many positive results in the implementation of development, therefore this research outlines the forms of recentralization which indicate a decline in the implementation of regional autonomy and a decline in regional autonomy and decentralization in accelerating regional development. The research method used is normative legal research or what is known as doctrinal law or library legal research. The results of this research show that several regional authorities were taken over by the central government, such as the authority of regional governments in granting mining permits was eliminated. Changes in regulations regarding the authority to determine regional tax rates also narrowed the space for Regional Governments to manage their regions, as well as Special Autonomy for Papua as a grant. wider authority for the province and the Papuan people to regulate and manage themselves within the framework of the Republic of Indonesia, now some of its authority has been withdrawn to the center, the center can now bypass the regional government and the Papuan People's Assembly (MRP) in carrying out the expansion of the province. A number of these policies have the potential to reduce the initiative and creativity of regional governments and local communities. The shift from a centralized paradigm to decentralization which was fought for a long time to manage the country back to a centralized one due to the withdrawal of some of these authorities, the withdrawal of a number of authorities which were once given to the regions by the center is a setback in democracy in Indonesia.
PENGUATAN SISTEM PEMERINTAHAN ADAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT MARIND DI PROVINSI PAPUA SELATAN Silubun, Johanis Anthon; Pelu, Handika Dwi Ardiansyah; Corputty, Frans; Hidayat, Khoirul
Jurnal Restorative Justice Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v8i1.6210

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji penguatan sistem pemerintahan adat dalam pemberdayaan masyarakat adat marind di provinsi papua selatan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Punguatan Sistem Pemerintahan Adat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Marind Di Provinsi Papua Selatan. Serta Menemukan Konsep ideal Sistem Pemerintahan Adat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Marind Di Provinsi Papua Selatan. Adapun jenis penelian yang digunakan adalah penelian normative dengan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh yaitu Pertama, Penguatan Sistem Pemerintahan Adat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Marind Di Provinsi Papua Selatan sebagai upaya melestarikan adat dan budaya. Kedua, Konsep Ideal Pemerintahan adat dalam pemberdayaan masyarakat adat marind yaitu dengan dua unsur utama. Pertama, bersifat keaslian pengaturan dan pengembangan sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat adat dalam menjaga dan melestarikan adat budayanya. Kedua, Pemberdayaan, Pemberdayaan Masyarakat adat Marind adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat adat Marind. Pembentukan pusat pendidikan rakyat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, Pemberyaan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan serta Pemetaan wiyalah wilayah adat masyarakat adat marind dalam mewujudkan kepastian hukum. Kata Kunci: Sistem pemerintahan adat, masyarakat adat marind, Papua selatan
Dampak Hukum Penetapan Kawasan Pangan Nusantara Di Provinsi Sulawesi Tengah Syamsuddin, Adiesty S. P.; Safrin, Mohamad
Jurnal Restorative Justice Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Universitas Musamus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v8i2.6367

Abstract

The Unitary State of the Republic of Indonesia is founded on the unity of the territory of the Provinceand Regency/City as regulated by Article 18 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic ofIndonesia. This article is the constitutional basis for forming Law Number 23 of 2014 concerningRegional Government, which accommodates regulations regarding the division of government affairs,including food affairs. This study aims to identify and describe the legal impact of the determination ofTalaga Village, Dampelas District, Donggala Regency, Central Sulawesi Province as the IndonesianFood Area, which was formed based on the Decree of the Governor of Central Sulawesi Number504/117.1/DBMPR-G.ST/2022 concerning the Determination of Talaga Village, Dampelas District,Donggala Regency, as the Indonesian Food Area for the National Food Provision Improvement Program(Food Estate). This research is normative legal research, using a statute and conceptual approach. Thelegal materials used are laws and regulations at the Central and Regional levels of Central SulawesiProvince and legal concepts taken from the latest legal references. The results of the study concludedthat there are several legal impacts of the determination of the Food Estate in Central Sulawesi Province, in environmental law, forestry law, spatial planning, and agrarian disputes aspects.

Page 16 of 18 | Total Record : 179

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal Restorative Justice Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Restorative Justice Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Restorative Justice Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Restorative Justice Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Restorative Justice Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Restorative Justice Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Restorative Justice Vol 6 No 1 (2022): Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Restorative Justice Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Restorative Justice Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Restorative Justice Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Restorative Justice Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Restorative Justice Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Restorative Justice More Issue