Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
38 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 2 (2023): 2023"
:
38 Documents
clear
<![CDATA[Hubungan Antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan Bank Indonesia Dalam Melakukan Pemeriksaan Di Bidang Perbankan ]]>
<![CDATA[Johannes Tony Handaya Marpaung]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i2.281-291
<![CDATA[Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia secara jelas telah disebutkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia yang merupakan Undang-Undang Organik sebagai pelaksanaan dari Pasal 23 D UUD 1945. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hubungan antara kelembagaan untuk melakukan koordinasi dan kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dalam melakukan pemeriksaan di bidang perbankan dan bagaimana Kewenangan Bank Indonesia dalam mengawasi Bank sebelum dan setelah berlakunya Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: Dalam melaksanakan tugas pengaturan, OJK memiliki beberapa wewenang yang bisa dilakukan. Pembahasan yang membahas kedua rumusan masalah tersebut anatara lain Wewenang OJK adalah dapat menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini,dapat menetapkan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan,Kewajiban Forum Koordinasi Stabilitas Keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan diatur dalam Protokol Koordinasi, Untuk menjaga stabilitas stabilitas keuangan.]]>
<![CDATA[INTEGRASI PENDEKATAN HUKUM DALAM STRATEGI PENGGABUNGAN SANKSI UNTUK PEMULIHAN RUANG TERANCAM DI DAERAH PEDESAAN ]]>
<![CDATA[Syahrul Bahar]]>;
<![CDATA[Muhamad Rafli]]>;
<![CDATA[Devinka Aria Pramesti]]>;
<![CDATA[H. Isep H. Insan]]>;
<![CDATA[Tri Kurnia Dharma Bhakti]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i2.613-618
<![CDATA[Perubahan cepat dalam tata ruang di daerah pedesaan telah menjadi isu yang semakin mendesak di banyak negara, yang seringkali mengakibatkan pelanggaran hukum tata ruang yang serius. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini akan melibatkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis hukum dengan aspek-aspek sosial, ekologis, dan ekonomis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi hukum dalam strategi penggabungan sanksi meningkatkan penegakan hukum tata ruang pedesaan. Ini menggabungkan sanksi perdata, pidana, dan administratif, memungkinkan penegakan yang efisien dan pertimbangan sosial, ekologis, dan ekonomis dalam pemulihan. Faktor-faktor ini mendukung keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Pendekatan holistik menciptakan pemulihan yang seimbang dan berorientasi masa depan di wilayah pedesaan.]]>
<![CDATA[Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Paradigma Politik Islam Menuju Pemilu Serentak 2024 ]]>
<![CDATA[Ellemmia Lorenza Pradana]]>;
<![CDATA[Moh Rosil Fathony]]>;
<![CDATA[Ramadani Siregar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i2.571-582
<![CDATA[Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara khusus membahas masalah disabilitas terkait pemilu. Kajian tentang disabilitas semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya minat dan kepedulian masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Rumusan pokok dari penelitian ini bagaimana hak politik penyandang disabilitas dalam paradigma politik Islam menuju pemilu serentak 2024. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan jenis yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Hasil penelitian ini yaitu Fakta yang terjadi ternyata dibuatnya aturan saja tidak cukup, namun dibutuhkan partisapi dari seluruh pihak terkait. Jika dilihat dari pandangan politik Islam pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas menuju pemilu serentak 2024 dari segi aturan sudah sangat baik karena terdapat aturan yang jelas bahwa tidak ada diskriminasi dalam hak politik penyandang disabilitas. Namun pelaksanaannya masih tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang ada pada politik Islam.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN KODE ETIK PERS TERHADAP PENYIMPANGAN PADA PROFESI JURNALIS BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS ]]>
<![CDATA[Indra Sibagariang]]>;
<![CDATA[Yuniar Rahmatiar]]>;
<![CDATA[Muhammad Abas]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i2.389-401
<![CDATA[Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (“Undang-Undang Pers”) terbaru disebutkan bahwasannya seorang yang bertanggung jawab atas pemberitaan tersebut dapat dikenakan sanksi etik Pasal 12 Undang-Undang Pers. Dan peraturan Undang-Undang Pers ini bukanlah merupakan pengecualian dalam hal pertanggungjawaban kode etik terhadap pers dalam aktivitas jurnalistik. Metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif atau metode penelitian Hukum Normatif (penelitian hukum kepustakaan) yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan pendapat ahli hukum maupun praktisi hukum mengenai pertanggung jawaban kode etik pers atas penyimpangan profesi jurnalis berdasarkan Undang-Undang Pers. Penerapan pertanggung jawaban kode etik pers yang di lakukan oleh jurnalis itu, yang dimana pada senyatanya tidak berjalan sesuai dengan ekpektasi mengenai pertanggung jawaban yang diharapkan, karena masih banyak terdapat pelagaran atau penyimpangan mengenai kode etik profesi yang dilakukan oleh jurnalis di ini. ]]>
<![CDATA[Bisnis Internasional, Prinsip-Prinsip UNIDROIT, dan Relevansinya dengan Pluralisme Hukum ]]>
<![CDATA[Ahmad Mukhlish Fariduddin]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i2.304-313
<![CDATA[Globalisasi membawa dampak besar pada perkembangan hukum, salah satunya adalah kompleksitas pluralisme hukum yang meningkat. Dalam dunia bisnis, pluralisme hukum menjadi isu tersendiri karena tren bisnis era globalisasi adalah bisnis internasional yang pasti melibatkan lebih dari satu sistem hukum. Tulisan ini membahas mengenai relevansi bisnis internasional dengan pluralisme hukum, serta peran hukum kontrak sebagai penyokong berjalannya transaksi bisnis. Dibahas pula mengenai bagaimana UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (“UPICC”) merespon kebutuhan bisnis internasional dalam nuansa pluralisme hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal, dan dapat disimpulkan bahwa UPICC merupakan produk dari pluralisme hukum, dan dalam waktu bersamaan menciptakan pula pluralisme hukum dengan kapabilitasnya untuk menembus hukum kontrak domestik suatu negara.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Takharuj Dalam Pembagian Waris Di Desa AmbokembangKecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan ]]>
<![CDATA[Dian Arrij]]>;
<![CDATA[A. Mustain Syafi'i]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i2.529-541
<![CDATA[AbstrakPada mutakhir ini masalah pembagian waris seringkali dapat menimbulkan perselisihan diantara para ahli waris. Bahkan perseteruan itu dapat membahayakan pihak-pihak yang terkait meskipun terdapat hubungan keluarga. Dalam hal ini hukum islam terutama hukum waris islam mengatur pembagian waris dengan sangat hati-hati. Jika memang pembagian waris berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah dirasa kurang tepat, maka disana diperbolehkan membagi warisan dengan cara damai atau bisa disebut dengan memakai konsep takharuj. Karena itu, dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana takharuj diatur dalam Hukum Waris Islam, bagaimana prakteknya di lapangan serta bagaimana pula status hukum pembagian waris dengan konsep takharuj. Untuk meneliti beberapa kajian tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti bertindak sebagai pengamat penuh dengan cara mengumpulkan data wawancara dan arsip-arsip terkait serta menganalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif ditambah dengan pengambilan data dari beberapa literatur kitab. Analisa data yang diperoleh dari temuan penelitan dapat disimpulkan bahwa: (1) konsep takharuj diatur dalam Hukum Waris Islam, terutama di kalangan ulama Hanafiyah. Meskipun dalil yang digunakan hanya berdasarkan atsar sahabat. (2) pelaksanaan takharuj yang terjadi di desa Ambokembang kecamatan kedungwuni kabupaten pekalongan ini belum memenuhi persyaratan. Ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi untuk dikatakan sebagai perjanjian takharuj. (3) hukum melaksanakan pembagian waris dengan takharuj diperbolehkan oleh ulama Hanafiyah. Ini dikarenakan kedudukan takharuj dapat diistilahkan sebagai transaksi jual beli. Sedang jumhur ulama sendiri berselisih pendapat dengan Hanafiyah.Kata kunci: Hukum Islam; Konsep takharuj; Pembagian waris.]]>
<![CDATA[PERAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DIHUBUNGKAN DENGAN SEMA NO. 4/2011 ]]>
<![CDATA[Luky Abdul Majid]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i2.235-247
<![CDATA[Justice collaborator apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 2 UU No.31/2014 yang menunjuk bahwa tersangka, terdakwa maupun terpidana bersekutu untuk menyingkap adanya tindak pidana melalui pengadilan dengan mana hal tersebut bertujuan demi adanya informasi yang dapat digali terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Tidak dapatnya suatu kasus untuk dihadapkan ke muka pengadilan ataupun malah tersendat sebelum dimulai di hadapan hakim yang berwenang terkait hal ihwal keterangan dari saksi menjadi suatu problema. Rumusan pokok bahasan ini adalah pengaturan justice collaborator dalam pembuktian di pengadilan dan peran saksi saksi yang bekerja sama dalam pengungkapan kasus pemindahan pembunuhan berencana. Penyusunan terkait penelitian dilakukan dengan pemanfaatan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber bacaan ilmiah sebagai pedoman. Diketahui dari hasil penelusuran, bahwa ada perbedaan antara pembunuhan serta pembunuhan berencana, dan hal lainnya untuk memperoleh adanya justice collaborator dibutuhkan perlindungan hukum saksi hukum terutama mengungkap jaringan kriminal atau kejahatan yang terorganisir.]]>
<![CDATA[PEMANFAATAN MODAL SOSIAL BAGI KELUARGA NELAYAN MISKIN DI MASA PANDEMI COVID-19 (Nelayan Miskin Nagari Painan Selatan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat) ]]>
<![CDATA[Rinaldi Eka Putra]]>;
<![CDATA[M. Fedro Syafiola]]>;
<![CDATA[Feri Hidayat Suri]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i2.350-358
<![CDATA[This study aims to find out how poor fisherman families survived during the pandemic in Painan, Pesisir Selatan Regency, West Sumatra province. This research uses a qualitative approach, with theory as its unit of analysis. Through the studies that have been carried out, it is known that various ways of survival for families who went to sea on the south coast during the pandemic, it is known that the pillars of the capital triangle, which include intermediary relations and social networks with various components, can all come together. build mutually exclusive fishing groups. During the Covid-19 pandemic, this trust Association is the foundation for the use of social capital in the practice of Group life in fishing communities, this is evidenced by the existence of informal institutions that affect people's lives]]>
<![CDATA[Ruang Lingkup Body Shaming Di Media Sosial ]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i2.376-388
<![CDATA[Beberapa kasus kejahatan terjadi melalui media elektronik, salah satunya ialah kejahatan dalam bentuk penghinaan bentuk tubuh terhadap orang lain atau yang sering kita kenal dengan sebutan body shaming. Body Shaming adalah dimana tindakan itu mengkritik atau mengomentari kekurangan dari fisik, penampilan, atau citra diri seseorang. Tindakan body shaming tersebut pada era ini tidak hanya dapat dilakukan dengan cara non verbal tapi juga melalui cara verbal. Yakni dengan kata – kata, namun dengan era yang sudah digital ini perilaku body shaming secara verbal tidak hanya dapat dilakukan secara tatap muka, namun dengan cara menuliskannya di dalam media sosial. Korban dari body shaming rata – rata ialah perempuan karena perempuan memiliki perasaan yang sensitif, terlebih pada tubuh mereka sendiri. Namun tanpa di sadari pula pelaku dari body shaming juga perempuan, sangat di sayangkan mengapa hal itu dapat terjadi. Para pelaku body shaming yang dilakukan dalam rana media sosial dapat di pidanakan apabila korban mengajukan pengaduan terhadap pihak yang berwajib. Para pelaku body shaming dapat di kenakan Undang – Undang pasal 27 ayat 3 nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.]]>
<![CDATA[PERAN SMILE PHOTOGRAPH (FOTO TERSENYUM) DALAM PROSES IDENTIFIKASI FORENSIK ]]>
<![CDATA[Annastasya Sandra]]>;
<![CDATA[Muhammad Rusli Arafat]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i2.402-408
<![CDATA[Identifikasi forensik terhadap korban tidak dikenal wajib untuk dilakukan. Dalam hal terjadinya kerusakan berat terhadap jaringan lunak jenazah maka proses identifikasi hanya dapat dilakukan dengan metode odontologi forensik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, serta dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan hukum serta berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, identifikasi forensik dengan metode odontologi forensik dapat dilakukan dengan menganalisis struktur dan karakter gigi yang terlihat dalam foto korban saat sedang tersenyum (smile photograph). Pada umumnya analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan rekam medis sebagai sumber data antemortem. Namun dalam hal tidak ditemukannya rekam medis korban, foto korban saat sedang tersenyum lebar yang menampilkan struktur gigi korban dapat digunakan sebagai pengganti darurat dari rekam medis.]]>
