Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[TINJAUN YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCABULAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ]]>
<![CDATA[Septian Permadani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (160.101 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2884-2891
<![CDATA[Kejahatan pencabulan ialah bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan. Dimana perbuatan cabul tersebut tidak saja terjadi pada orang dewasa namun juga terjadi pada anak dibawah umur. Baik secara pribadi ataupun tidak pribadi anak-anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan mengalami banyak sekali gangguan terhadap dirinya baik itu fisik maupun non-fisik yang disebabkan dari insiden tersebut. pada penulisan jurnal ini penulis membahas tentang penanganan dan pencegahan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus pencabulan yang dialami oleh anak di bawah umur. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis dan perkembangan lainnya terhadap anak yang menjadi korban pelecehan. akibat psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berat berkepanjangan yang kemudian bisa melahirkan perilaku yang tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, serta akhirnya mengakibatkan pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan bisa menjadi suatu kenangan buruk atau mengerikan bagi anak korban pencabulan tersebut.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT. ASURANSI JIWARAYA DALAM KERUGIAN NEGARA DAN KERUGIAN PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWASRAYA ]]>
<![CDATA[Andika Kurniadi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (259.679 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3175-3186
<![CDATA[Perusahaan asuransi wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Persoalan pelik kini tengah melilit PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam pengelolaan investasi saham PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) periode tahun 2008-2018 telah menimbulkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp. 16.807.283.375.000. Hal tersebut menarik untuk dikaji mengenai upaya hukum dan tanggung jawab hukum Direksi terhadap kerugian negara dan kerugian pemegang polis PT. Asuransi Jiwasraya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat analisis deskriptif guna gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut data sekunder. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang polis PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yaitu pemegang polis dapat melakukan upaya hukum litigasi dan non litigasi untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran klaim asuransi, pada kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dilaksanakan dengan upaya hukum litigasi melalui pengadilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tanggung jawab hukum Direksi terhadap kerugian negara dan kerugian pemegang polis PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yaitu dengan dikenakan sanksi administratif, bagi Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku pengurus mempertanggungjawabkan secara pribadi sampai pada harta kekayaan pribadi.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM ANAK AKIBAT DARI PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PENGADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 392/PDT.G/2020/PA.BATG) ]]>
<![CDATA[Diana Kurniawati]]>;
<![CDATA[Irene Svinarky]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (186.906 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2184-2191
<![CDATA[Perkawinan adalah kebutuhan hakiki manusia untuk melanjutkan keturunan dan mencapai kedamaian dan kebahagiaan hidup melalui pernikahan yang berlaku yang mana laki-laki dan wanita dipersatukan dengan hormat. Kehadiran anak adalah pemegang hak istimewa orang tua, kehadiran seorang anak haruslah dihargai, dihormati serta diakui atas terpenuhinya hak-haknya serta kepastian status garis keturunan kepada orang tuanya. Pada putusan perkara Nomor 392/PDT.G/2020/PA.BATG di Pengadilan Agama Bantaeng mengenai pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan timbul ketika pasangan suami istri memiliki satu anak dan wali nikah yang tidak memenuhi persyaratan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Berlandaskan metode yang diterapkan, hasil penelitian tentang putusan pembatalan perkawinan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwasanya putusan pembatalan perkawinan itu sudah memenuhi ketetapan perundang-undangan yang sah serta status anak dampak dari pembatalan perkawinan tetap anak sah dari suami-istri yang dibatalkan perkawinannya. Berdasarkan KHI Pasal 75 huruf (b) bahwasanya putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Batalnya duatu perkawinan tidak bisa memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya, sekalipun perkawinan telah batal, status hukum anak tetaplah anak mereka, status anak tetap anak sah, dan tanggung jawab mengasuh anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH ]]>
<![CDATA[Zahra Auliya Ul Hasanah]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (297.965 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2546-2556
<![CDATA[Salah satu strategi pengelolaan keuangan yang sedang digemari masyarakat saat ini adalah investasi. Terdapat beragam macam investasi seperti deposito, properti, emas, mata uang asing, dan investasi di pasar modal. Meskipun di Indonesia sudah lahir pasar modal berbasis syariah, namun masih ada saja masyarakat yang memiliki persepsi negatif bahwa investasi di pasar modal syariah hukumnya haram karena dianggap mirip dengan perjudian. pada tulisan ini terbentuk rumusan masalah yaitu Pertama, bagaimana konsep investasi di pasar modal syariah? Kedua, bagaimanakah perspektif Hukum Islam terhadap investasi di pasar modal syariah? metode yang digunakan adalah deskriptip analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pasar modal syariah pada umumnya hampir sama dengan pasar modal konvensional, namun yang membedakan antara keduanya adalah pasar modal syariah dituntut untuk melakukan segala aktivitas pasar modal berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pada dasarnya dalam perspektif Hukum Islam mengizinkan melakukan investasi di Pasar Modal Syariah selama tidak melanggar prinsip Islam. Hal tersebut juga dijelaskan dalam dalam Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. ]]>
<![CDATA[PENANGANAN MANTAN NARAPIDANA TERORISME MELALUI KELUARGA ]]>
<![CDATA[Rudi Haryono]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (168.107 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3090-3099
<![CDATA[Penanganan terhadap mantan narapidana terorisme perlu menjadi perhatian. Hal ini karena mantan narapidana terorisme merupakan subjek yang rentan untuk kembali kepada kelompoknya bahkan mengulangi perbuatannya pasca menjalani hukumannya di lapas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengambarkan salah satu cara penanganan mantan narapidana terorisme agar mereka tidak kembali kepada kelompoknya dan tidak mengulangi kejahatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Teori yang digunakan yaitu Teori Ikatan Sosial dari Travis Hirschi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penanganan mantan narapidana terorisme dapat dilakukan dengan memperkuat ikatan antara mantan narapidana terorisme dengan keluarganya (Attachment). Untuk memperkuat ikatan dengan keluarga maka dapat dilakukan dengan cara selalu memberikan dukungan yang positif kepada mantan narapidana terorisme seperti terus membangun komunikasi yang baik dan teratur, memberikan perhatian ketika keluarga melakukan besukan saat mereka menjalani hukuman di lapas, memberikan dukungan materi serta selalu memberikan motivasi hal – hal positif. Dengan semakin kuatnya ikatan tersebut, maka secara perlahan dapat meruntuhkan pemahaman radikalnya dahulu serta semakin meyakinkan mereka untuk memutuskan hubungan antara mantan narapidana terorisme dengan kelompoknya dahulu dan tidak mengulangi perbuatannya.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN DATA DIRI KONSUMEN DALAM BIDANG PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Octa Villa]]>;
<![CDATA[David Tan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (360.061 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2441-2452
<![CDATA[Perubahan jaman era ini banyak terjadi terutama pada perekonomian negara bidang perbankan. Bank merupakan tempat penyimpanan maupun penyaluran dana masyarakat. Hubungan antara bank dengan nasabah bersifat kerahasiaan, hal ini dipengaruhi karena adanya data diri nasabah yang harus dilindungi oleh bank. Perlindungan data diri dalam bidang perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Penelitian ini menggunakan penelitian secara non-doktrinal yang langsung turun ke lapangan serta dibantu dengan data sekunder. Secara praktik, implementasi perlindungan data diri pada PT BPR Dana Central Mulia diterapkan sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI WUJUD REINTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Irshandy Maulana]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (179.129 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.2791-2801
<![CDATA[Sistem perlakuan kepada pelanggar hukum di Indonesia sejak ditangkap, ditahan dan kemudian dibina dalam suatu lembaga yang dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan sampai akhirnya kembali ke tengah-tengah masyarakat mengalami perubahan dari sistematika penjara menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk pemulihan kesatuan hubungan hidup narapidana untuk menyadari kesalahan, mengantisipasi kejahatan berulang, dan diharapkan dapat berintegrasi lebih lanjut dalam masyarakat dan ikut serta berkontribusi secara aktif dalam pembangunan. Dalam mediasi hukum pelaku kejahatan pada akhirnya berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk mempertanggung jawabkan tindakannya. Tujuan penelitian ini yaitu memberikan deskripsi mengenai pembebasan bersyarat yang dikategorikan menjadi salah satu program dari sistem pemasyarakatan. Metode kualitatif yang bersifat deskriptif menjadi metode penelitian yang dilakukan serta menggunakan metode mewawancarai, mengobservasi dan melakukan studi kepustakaan dengan lokasi penelitian di Lapas Klas I Medan. Ketentuan melaksanakan hak pembebasan bersyarat kepada narapidana di Lapas Klas I Medan dengan pemberian beberapa manfaat yakni mengurangi kelebihan kapasitas, membiasakan narapidana dengan kebaikan, meningkatkan sikap narapidana karena takut melanggar hukum, dan mengurangi anggaran negara. ]]>
<![CDATA[ANALISIS PRAKTIK PELAKSANAAN PROGRAM COMUNITY BASED CORRECTION DI NEGARA MAJU (CHINA, AUSTRALIA, DAN SELANDIA BARU) ]]>
<![CDATA[Egitya Firdausyah]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (173.068 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i6.3004-3013
<![CDATA[Community based corrections (CBC) diartikan sebagai variasi sanksi dan program pemidanaan noninstitusional dengan: 1) mengalihkan terdakwa dari sistem peradilan pidana, 2) hukuman dan program berupa pembatasan terhadap terpidana selama menjalani hukuman di masyarakat, dan 3) perancangan upaya transisi terpidana ke dalam masyarakat. Adapun hasil analisis terkait pelaksanaan CBC di negara maju diperoleh data bahwa bentuk CBC di Negara China yakni public surveillance, probation, parole, hukuman sementara di luar penjara, dan perampasan hak-hak politis. Di Australia, program CBC yakni probation atau supervised recognisance, pelayanan masyarakat, dan parole. Di Selandia Baru, berupa pidana bersyarat. Di China, karakteristik CBC adalah pendekatan personal dimana nilai, tingkah laku, dan perilaku narapidana dikontrol untuk membangun ulang pemikiran dan perilaku dengan menggunakan pendekatan sentimental. Di Australia, program supervisi tersebut memunculkan isu finansial dan SDM yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Di Selandia Baru, petugas harus mampu bekerjasama sama dengan narapidana dan dapat memberikan motivasi kepada mereka.]]>
<![CDATA[MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI JALUR ARBITRASE ]]>
<![CDATA[Mutiara Komalasari]]>;
<![CDATA[Imam Budi Santoso]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.156 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2340-2351
<![CDATA[Hubungan hukum antara pekerja dan majikan, merupakan suatu hubungan hukum dengan ciri-ciri tersendiri dibandingkan dengan hubungan hukum lainnya. Hubungan hukum tersebut, merupakan hubungan hukum yang saling melengkapi dan menguntungkan. Serta pada saat yang sama saling bergantung, hal ini dapat menimbulkan suatu konflik diantara pekerja dengan pengusaha. Perselisihan hubungan industrial (PHI), dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan ataupun di luar pengadilan. Para pihak bebas menentukan alternatif solusi, yang akan digunakan untuk meyelesaikan perselisihan hubungan industrial (PHI). Dan salah satu cara untuk menyelesaikan konflik tersebut, yaitu melalui jalur Non litigasi (Arbitrase). Tujuan penelitian ini ialah, untuk mengetahui tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa diluar jalur hukum atau biasa dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum, yang menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber kepustakaan atau dokumen sekunder sebagai bahan sumber dalam penelitian, dengan cara menganalisis dan menelaah berbagai publikasi dari berbagai sumber yang berhubungan dengan Penyelesain Hubungan Industrial.]]>
<![CDATA[PENCEGAHAN PENYIMPANGAN SEKSUAL DENGAN PROGRAM PEMBINAAN KEPRIBADIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS KELAS IIA GUNUNG SINDUR ]]>
<![CDATA[Wisnu Lintang Priaji]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.88 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i5.2681-2699
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah petugas pemasyarakatan. Objek penelitian ini adalah program pembinaan kerpibadian yang di laksanakan di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur. Narasumber dalam penelitian ini adalah petugas pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah display data, reduksi, dan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan mencari informasi dan beberapa sumber atau narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) hasil deskriptif wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan dan petugas pemasyarakatan di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur. (2) Pemberian program pembinaan kepribadian yang dilakukan oleh Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur. (3) Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan program pembinaan kepribadian di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur (4) Upaya pencegahan penyimpangan seksual di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur. (5) Keberhasilan dan penghambat upaya pencegahan penyimpangan seksual di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur.]]>
