Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak ]]>
<![CDATA[Endah Puspita]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (418.905 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v5i2.333-343
<![CDATA[Tinda pidana kejahatan ini dilakukan oleh seorang anak yang notabenya masih belum bisa membedakan baik dan buruk suatu tindakan. Seseorang bisa disebut sebagai anak dibawah umur adalah seseorang yang oleh undang-undang belum dianggap cakap hukum meskipun sudah diakui sebagai subjek hukum. Anak dianggap sebagai subjek hukum sejak ada didalam kandungan. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku pencurian di indonesia dilihat dari aturan dan undang-undang perlindungan terhadap anak. Studi ini membahas bagaimana upaya pemerintah menangani kasus seorang anak dibawah umur yang menjadi pelaku pencurian dengan menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang-undang dan komparatif. Studi ini mengacu pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak dan kitab undang undang hukum pidana (kuhp). Penelitian ini menunjukan bahwa dalam segi pemerintahan dan peraturan perundang undangan sudah dibuat dengan sangat baik dan sesuai. Kurangnya kesadaran masyarakat dan edukasi khusus pada anak serta menangani anak yang menjadi pelaku adana suatu tindakan pidana pencurian yang seharusnya lebih diperketat.Kata kunci: anak; pelaku anak; pencurian; upaya pemerintah]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Satria Adhi Prana]]>;
<![CDATA[Margo Hadi Pura]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (147.897 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i7.3413-3418
<![CDATA[Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja salah satu klaster yang menjadi perhatian ialah ketenagakerjaan terutama PKWT. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ialah perubahan dan penghapusan sebagian Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menimbulkan tidak adanya perlindungan hukum bagi pekerja PKWT dan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi pekerja PKWT.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Atas Penipuan Pembelian Set Top Box Secara Online ]]>
<![CDATA[Regita Eka Cahyani]]>;
<![CDATA[Pamungkas Satya Putra]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (412.027 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v5i2.229-235
<![CDATA[Analog Switch Off telah berimplikasi pada kebutuhan baru masyarakat berupa TV yang sudah didukung teknologi untuk menangkap siaran digital dan/atau dengan cara membeli perangkat tambahan Set Top Box bagi TV analog sehingga tetap bisa menonton siaran TV digital. Tingginya permintaan STB di marketplace telah memibulkan maraknya penipuan dalam transaksi online.. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu studi hukum yang melihat semua literatur atau data sekunder yang ada. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa KUHP, UU ITE, PP PTSE dan juga UUPK dapat dijadikan payung hukum bagi masyarakat yang dirugikan atas penipuan transaksi online pembelian Set Top Box. Kemudian penyelesaian masalah yang dapat ditempuh oleh masyarakat yang dirugikan secara umum dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Disamping itu, langkah awal yang dapat dilakukan oleh konsumen adalah dengan melaporkan kejadian tersebut kepada Membuat Laporan kepada Customer Service di Marketplace tempat konsumen memesan STB, selain itu konsumen juga dapat Melaporkan kepada Polisi atas kejadian yang dialaminya.Kata-kata Kunci: Penipuan; Perlindungan Hukum; Set Top Box; Transaksi Online.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP KEADILAN GENDER ]]>
<![CDATA[Agung Gunawan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (163.684 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i7.3355-3363
<![CDATA[Sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tidak tertutup kemungkinan banyak individu dari lingkungan sekitar yang penuh dengan syariat Islam. Namun seiring dengan perkembangan zaman, prinsip-prinsip dalam peraturan Islam terus berkembang pesat dan konsisten mengikuti perkembangan zaman untuk membantu umat manusia di muka bumi ini. Tanpa menindas individu. Dari gambaran pembahasan di atas, secara umum dapat dimaklumi bahwa Perda Islam telah mensyaratkan norma hukum keseimbangan arah seksual. Pembenaran di balik eksplorasi ini adalah untuk menyelesaikan perbedaan dalam penilaian keistimewaan warisan di antara individu dan untuk menemukan beberapa solusi tentang sistem legitimasi warisan Islam yang selama ini memerlukan orientasi dalam pengaturan umum peraturan. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah falsafah regularisasi yuridis, dengan menggunakan data sebagai kaidah yang dikumpulkan atau kaidah-kaidah substansial lainnya, spekulasi-spekulasi yang sah yang dianalisis secara yuridis standar dengan metodologi penyusunan data penelitian kepustakaan.]]>
<![CDATA[UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PERKARA TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI MEDIA INTERNET STUDI CYBER POLDA SUMATERA UTARA ]]>
<![CDATA[Ilham Saputra]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (169.683 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i7.3463-3472
<![CDATA[Perjudian online telah merebak di kalangan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung permissif dan mengganggap perjudian merupakan hal yang wajar. Mengingat di Indonesia saat ini jenis-jenis judi online banyak beredar dan dapat diakses dengan mudah, Maka dari itu tesis ini berjudul “ Upaya kepolisian dalam penanggulangan perkara tindak pidana judi online di media internet (Studi pada Cyber Polda Sumut).” Adapun rumusan masalah dalam tesis ini yaitu: 1) Bagaimana faktor penyebab judi online dan apa saja bentuk-bentuk judi online yang ada di media internet; 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku judi online di media internet; 3) Bagaimana kendala dan upaya Kepolisian Unit Cyber Polda Sumut dalam penanggulangan judi online di media internet. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini memiliki sifat deskriptif. Penulisan penelitian melalui peraturan-peraturan dan bahan hukum yang berhubungan dengan penulisan ini, dalam penelitian melakukan studi lapangan di Subdit V Cyber Ditreskrimsus Polda Sumut, metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Subdit V Cyber Ditreskrimsus Polda Sumut. Hasil penelitian menemukan faktor penyebab terjadinya judi online dan bentuk-bentuk judi online yang ada di media internet yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal meliputi faktor sosial dan ekonomi yaitu status sosial dan ekonomi yang rendah seringkali perjudian menjadi pelarian untuk meningkatkan taraf hidup, faktor agama dimana kurangnya keimanan dan hilangnya rasa malu melakukan perjudian sebagai mata pencaharian sampingan, faktor pendidikan juga salah satu dimana rendahnya pendidikan menyebabkan seseorang berfikiran pendek untuk melakukan perjudian online .]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP TERDAKWA MEMBAWA LARI ANAK DIBAWAH UMUR ]]>
<![CDATA[Marwan Busyro]]>;
<![CDATA[Muhammad Faisal]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (148.361 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i7.3399-3404
<![CDATA[Dalam penulisan penelitian ini membahas tentang pertimbanagan Seorang hakim untuk kejahatan melarikan diri anak kecil berdasarkan Bagian 332(1) KUHP Kedua untuk melarikan diri seorang wanita dengan penipuan, kekerasan atau ancaman Hukuman hingga 9 tahun penjara Kekerasan dengan maksud untuk mendapatkan seorang wanita melalui atau tanpa perilaku pernikahan, dan pelaku perbuatan yang merugikan dirinya sendiri dan akibat perbuatan itu dapat dipidana apabila korban melakukan penuntutan. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode normatif]]>
<![CDATA[Efektivitas Kinerja Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Dalam Menangani Mal Administrasi Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[Jennifer Jennifer]]>;
<![CDATA[Agus Widiyarta]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (410.213 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i1.82-91
<![CDATA[Di Indonesia masih sering terdapat laporan terkait maladministrasi. Hal ini membuat pemerintah membentuk sebuah lembaga yang bernama Ombudsman yang bertujuan menerima dan menindak lanjuti terkait permasalahan maladministrasi yang sering terjadi di lingkup pemerintah.. Masalah difokuskan pada efektivitas kinerja Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur dalam Menangani Maladministrasi pelayanan publik. Data-data dikumpulkan melalui metode deskriptif kualitatif yang mana teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa kinerja Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur telah memenuhi keempat indikator efektivitas tersebut, sehingga kinerja lembaga dapat dikatakan cukup efektif dalam menangani maladministrasi pelayanan publik sesuai prosedur serta selalu berusaha menyelesaikan aduan maladministrasi sesuai target meskipun, terdapat kekurangan pada pegawai atau personil yang ada saat ini.Kata-Kata Kunci: Efektivitas; Ombudsman RI; Maladministrasi; Pelayanan Publik]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS PENGUASAAN TANAH KAWASAN HUTAN MASYARAKAT PESISIR DI DESA TELUK SANTONG KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA ]]>
<![CDATA[Abdul Majid]]>;
<![CDATA[H. Arba]]>;
<![CDATA[Widodo Dwi Putro]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (218.354 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i7.%p
<![CDATA[Penulis ini bertujuan untuk mengetahui, menguraikan, menjelaskan dan menganalisa Kajian yuridis penguasaan tanah kawasan hutan masyarakat pesisir Di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa yaitu terkait pengaturan hukum terhadap penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh masyarakat pesisir di Desa Teluk Santong dan Bentuk perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah masyarakat pesisir dalam kawasan hutan di Desa Teluk Santong. Metode Penelitian Hukum Empiris adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap penguasaan tanah dalam kawasan yaitu, Penetapan kawasan hutan oleh Menteri didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan dan Bentuk perlindungan hukum terhadap penguasaan tanah masyarakat pesisir dalam kawasan hutan yaitu, perlindungan hukum secara yuridis ialah legalitas formil terhadap tanah yang diberikan oleh negara namun tidak bertentangan dengan hukum Positif, Perlindungan hukum secara sosial ialah pengakuan terhadap penguasaan tanah yang telah dikuasai secara turun temurun terhadap pengelolaan atas tanah tersebut dan Perlindungan hukum berupa penegakan hukum (aplikatif) ialah upaya preventif dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan hukum dan represif dengan upaya teguran dan dilakukan pembinaan (musyawarah mufakat di tingkat Desa) dan secara Tindakan hukum. Adapun kesimpulan yaitu, penguasaan tanah oleh masyarakat di kawasan hutan terjadi secara turun-temurun bahkan sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai Kawasan hutan oleh pemerintah daerah.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP PELANGGARAN JAGA JARAK PANDEMI COVID-19 DI KOTA MATARAM ]]>
<![CDATA[Rini Aryani Putri]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>;
<![CDATA[Lalu Parman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (272.031 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i7.3419-3432
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana denda terhadap pelanggaran jaga jarak pandemi covid 19 di Kota Mataram serta faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan pidana denda terhadap pelanggara jaga jarak. Dengan menggunakan metode penenitian hukum empiris yang mengkaji bagaimana sebenarnya langkah pasti yang dapat di tempuh guna mengoptimalkan penerapan pidan denda terhadap pelanggaran jaga jarak. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penerapan pidana denda dalam pelanggaran jaga jarak di Kota Mataram telah sesuai dengan mekanisme bahkan aturan yang berlaku dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karentina Kesehatan hingga pada penerapan Peraturan walikota Mataram No 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, dari pelaksanaan penegakan mengenai aturan tersebut terdapat banyak pelanggar yang terjaring rajia dan mendapatkan sanksi denda, dari hasil rajia 14 September – Desember 2020 terdapat 532 orang, kemudian rajia yang dilakukan pada tanggal 5 Januari – 8 Mei 2021 terdapat 6412 orang. Faktor kendala dalam penerapan pidana denda pelanggaran jaga jarak Kota Mataram kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait peraturan yang berkaitan dengan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19. Sehinnga dalam penerapannya petugas mengalami kendala dalam penerapan pidana denda]]>
<![CDATA[EFFECTIVITY OF ONLINE SUMMONS OF THE PARTIES (E-SUMMONS) IN PADANGSIDIMPUAN STATE COURT ]]>
<![CDATA[Wiwik Tinasari]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/justitia.v5i2.%p
<![CDATA[Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 Concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Courts is an expansion and refinement of the previous regulation, namely Perma Number 3 of 2018. This regulation gives authority to bailiffs/substitute bailiffs at court to submit relaas (summons/ notifications) online, so that justice seekers are expected to no longer have to wait for the usual trial time. The research method used is descriptive qualitative research method with the type of empirical legal research. The results of this study indicate that summoning the parties online (E-Summons) and the case administration service process at the Padangsidimpuan District Court have been able to provide a level of satisfaction from the segmentation of time efficiency and costs incurred by legal subjects.Keywords: Effectiveness, e-summons, parties]]>
