Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[PERAN KEJAKSAAN DALAM MEMBERIKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Irene Svinarky]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (281.265 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v5i2.279-284
<![CDATA[Setiap kehidupan masyarakat selalu menemui kegiatan yang berkaitan dengan hukum, baik orang itu melakukan secara sadar maupun tidak sadar. Kegiatan yang menimbulkan hukum itu dapat berupa hal yang berkaitan dengan perdata/private dan juga pidana/public. Di dalam hukum pidana kegiatan tersebut berupa Kejahatan dan ada juga berupa Pelanggaran. Perihal Kejahatan yang berkenaan dengan Restorative Justice (RJ), tidaklah semua kejahatan yang dapat diberikan RJ tersebut. Namun dengan keluarnya Perja No 15/2020, maka JPU dapat menghentikan penuntutan terhadap terdakwa. Dalam penelitian ini tujuannya adalah: Untuk mengetahui alasannya seorang yang telah melakukan tindak pidana diberikan RJ oleh Kejaksaan; Hasil penelitian yang penulis dapat bahas dalam tulisan ini antara lain: Perkara tindak pidana mengenai RJ tidak diberikan kepada semua tindak pidana, namun ada beberapa tindak pidana tertentu yang dapat diberikan RJ oleh JPU.Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Penegakan Hukum; Tindak Pidana]]>
<![CDATA[Penguatan Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menggunakan Visum Et Repertum ]]>
<![CDATA[Nadia Faza Salsabila]]>;
<![CDATA[Taun - -]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (207.114 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v5i2.307-313
<![CDATA[Polisi menggunakan metode "visum et repertum" untuk memeriksa petunjuk potensial dan mengumpulkan bukti yang mereka butuhkan untuk memecahkan suatu kasus. Kesaksian ahli yang dikatakan di pengadilan, baik secara tertulis dalam bentuk laporan maupun lisan yang disampaikan langsung di pengadilan, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tetapi tidak ada istilah maupun definisi Visum Et Repertum. Penulisan ini mengkaji pertanyaan empiris mengenai peran apa yang dimainkan Visum Et Repertum yang merupakan alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan yang berakhir dengan kematian korban.]]>
<![CDATA[PENEGAKKAN HUKUM PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Robiatul Adawiyah Adhiza Desvieny Priyadi]]>;
<![CDATA[Taun Taun]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (323.229 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v5i2.314-322
<![CDATA[Kasus penyalahgunaan media elektronik banyak terjadi di Indonesia saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat rentan ketika melakukan aktivitas yang berhubungan dengan media elektronik. Untuk itu perlu menggunakan sarana elektronik untuk menyelidiki kejahatan, khususnya penipuan. Hal ini menjadi perhatian dalam mempertimbangkan kebijakan hukum terhadap penipuan media elektronik dan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sanksi pidana bagi pelaku penipuan media elektronik dan untuk menentukan kebijakan hukum bagi pelaku penipuan media elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penipuan melalui media elektronik memenuhi kriteria Bagian 378 KUHP dan dapat dikenakan klausul ganda untuk pelanggaran yang memenuhi standar Bagian 28(1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.Kata-kata Kunci: Hukum Pidana; Media Elektronik; Penipuan]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga (Studi Putusan Nomor 1450/Pid.B/LH/2020/PN Plg) ]]>
<![CDATA[Nurul Fitria Baroroh]]>;
<![CDATA[Puti Priyana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (406.577 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i1.127-135
<![CDATA[Setiap tindakan niaga selalu terkait dengan distribusi produk perusahaan. Aktifitas usaha minyak yang dilakukan perorangan maupun badan hukum harus memiliki izin usaha atau izin pengangkutan dari pemerintah. Faktanya masih banyak pihak bahkan badan usaha yang melakukan perdagangan minyak tanpa izin usaha niaga. Pertimbangan hakim dalam persidangan harus ditangani secara tepat dan hati-hati karena merupakan faktor – faktor yang dirasa penting didalam memastikan terbentuknya bobot putusan hakim dimana ia melibatkan keadilan (ex Aequo et Bono) serta kepastian hukum disamping keuntungan untuk pihak yang terlibat. Pada penelitian kali ini memakai metode penelitian yuridis normatif dimana merujuk pada Perundang – Undangan serta bahan sekunder yaitu beberapa buku serta jurnal hasil penelitian. Majelis Hakim telah berhasil menerapkan bahwa hakim diharuskan menggali suatu perkara, menilai fakta – fakta yang terdapat selama persidangan serta menjunjung keadilan, serta terdakwa telah mempertanggungjawabkan tindakannya dengan dipidana penjara dan denda.Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Izin Usaha, Niaga]]>
<![CDATA[HUKUM PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI UPAYA MENGHADAPI PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DIGITAL DALAM KAJIAN HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Dicky Randiansyah]]>;
<![CDATA[Asep Saripudin]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (408.534 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i1.153-160
<![CDATA[Kemajuan perekonomian digital telah membawa perubahan besar dalam segala aspek, termasuk hak cipta, harus dapat dimanfaatkan dengan baik untuk penciptaan suatu karya yang menghasiIkan manfaat ekonomi sebesar-besarnya bagi pencipta. Karya baru hasiI kreativitas seseorang tersebut harus dilindungi secara hukum melalui perlindungan Hak Cipta, konsep hukum mengenai Merek telah dikenal sejak jaman hindia Belanda, pertama kali dikenal istilah merek dalam UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan, kemudian mengalami berbagai dinamika sampai pada akhirnya peraturan merek yang berlaku kini ialah UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indonesia menganut sistem pendaftaran Merek dengan sistem konstitutif, tanpa adanya pendaftaran negara tidak akan memberikan hak atas Merek kepada pemilik Merek serta sistem First-to-file berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek. DiIndonesia dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum terdapat dua sarana perlindungan hukum, yaitu Sarana PerIindungan Hukum Preventif & Rerpresif.Kata Kunci: Pendaftaran Merek, Merek, Perekonomian Digital.]]>
<![CDATA[Faktor Krimininologi Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dengan Modus Menerima Barang Gadaian ]]>
<![CDATA[Zainudin Hasan]]>;
<![CDATA[M. Ridho Afrizal]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (199.728 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i1.40-44
<![CDATA[Tindak pidana merupakan fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, salah satu di antaranya adalah penadahan dengan modus menerima barang gadaian berupa handphone hasil pencurian. Terjadinya tindak pidana ini dapat disebabkan faktor yang bersifat internal yaitu yang berasal dari dalam diri pelaku dan faktor yang bersifat eksternal yaitu yang berasal dari luar diri pelaku. Penelitian ini memakai pendekatan secara yuridis normatif dan empiris. Data dikumpulkan melalui studi lapangan dan kepustakaan. Analisis data menerapkan yuridis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa faktor internal yang menyebabkan terjadi tindak pidana penadahan dengan modus menerima barang gadaian yang dilakukan oleh terdakwa adalah keinginan pelaku untuk mendapatkan handphone dengan harga murah dan menjualnya kembali apabila pihak penggadai tidak mampu menebus handphone tersebut. Faktor eksternalnya adalah adanya pihak lain yang menggadaikan barang gadaian berupa handphone kepada terdakwa dan terdakwa sebagai pihak yang melakukan usaha di bidang jual beli handphone baik baru maupun bekas bersedia menerima barang gadaian.Kata Kunci: Faktor Kriminologi, Pidana, Penadahan, Barang Gadaian.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Khusus Pencurian Yang Dilakukan Anak Remaja (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk) ]]>
<![CDATA[Agum Rizky Waldini]]>;
<![CDATA[Suta Ramadan]]>;
<![CDATA[Baharudin Baharudin]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (343.533 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i1.9-16
<![CDATA[Pencurian merupakan perbuatan tindak pidana yang diartikan dengan suatu perbuatan mengambil barang orang lain secara tidak legal tanpa sepengetahuan dari pemilik barang. Pencurian bisa diperbuat oleh siapa saja tanpa memandang usia. Permasalahan dalam penelitian ini berupa faktor penyebab dilakukannya pencurian oleh anak remaja dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada normal hukum positif dan literatur masalah serta pendekatan yuridis empiris yang menitikberatkan pada wawancara narasumber. Faktor penyebab pencurian adalah faktor ekonomi, adanya kesempatan mencuri yang diciptakan oleh korban, dan kurangnya pengawasan orangtua sehingga anak terpengaruh oleh pergaulan hingga melakukan kejahatan. Dalam pertimbangannya, hakim membuat keputusan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan fakta hukum dalam persidangan. Dalam kasus ini, Hakim mengadili terdakwa dengan sanksi 4 bulan penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan harapan Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahannya lagi.Kata Kunci: Tindak Pidana khusus, Pencurian, Anak Remaja.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Dalam Surat Tanah Yang Masih Sengketa Kepemilikan ]]>
<![CDATA[Sony Santoso]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (244.271 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v5i2.302-306
<![CDATA[Dewasa ini banyak sekali tindak pidana pemalsuan akta yang terjadi sekitar masyarakat khususnya di Medan, maka diperlukan suatu aparatur hukum yang bertugas untuk dapat mewujudkan penegakkan hukum yang adil demi terciptanya kepastian hukum di dalam masyarakat. Adapun permasalahannya, Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Dalam Surat Tanah Yang Masih Sengketa Kepemilikan Menurut Undang-Undang Yang Ada Di Indonesia, Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Dalam Surat Tanah Yang Masih Sengketa Kepemilikan, dan Tindakan Satreskrim Polrestabes Medan Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Dalam Surat Tanah Yang Masih Sengketa Kepemilikan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, teknik pengumpulan data melalui wawancara di Satreskrim Polrestabes Medan, sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data primer dan sekunder dan penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam surat tanah diatur dalam Bab XII Buku II KUHP yaitu Pasal 264KUHP dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Akibat hukumnya dikenakan sanksi Pasal 264 KUHP terdapat unsur yang menunjukkan niat atau maksud/tujuan pelaku membuat surat palsu atau memalsukan tanda tangan yaitu “dengan maksud untuk memakai (menggunakan) surat atau menyuruh orang lain untuk memakai (menggunakan) surat seolah-oleh isinya benar dan tidak palsu.Kata kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan Tanda Tangan, Surat Tanah]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Ricky Handriana]]>;
<![CDATA[Maharani Nurdin]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (423.482 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i1.142-152
<![CDATA[pembentukan peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Cipta kerja menjadi bahan perdebatan diantara para ahli dan pakar hukum terkait urgensi pembentukkannya didasarkan pada kegentingan yang memaksa sesuai pasal 22 UUD 1945. Dalam Perundang-undangan di Indonesia tidak memiliki aturan yang pasti dalam perumusan kegentingan yang memaksa. Melalui penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual approach) yang menghasilkan bahwa pembentukan peraturan pemerintah penggantu undang-undang tidak hanya mengacu pada pasal 22 UUD 1945, tetapi mengacu juga pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu pembentukan pembentukan peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Cipta kerja telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa yang diatur dalam pasal 22 UUD 1945.]]>
<![CDATA[Kewenangan PBB Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter International ]]>
<![CDATA[Desi Rahmadani]]>;
<![CDATA[Irene Svinarky]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (418.357 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v6i1.117-126
<![CDATA[Konflik yang terjadi antar negara dapat mengakibatkan perang, sehingga dalam perang yang terjadi akan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian material yang tidak hanya dirasakan oleh angkatan bersenjata tetapi juga menyerang warga sipil. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif, hasil pembahasan menyebutkan bahwa secara internasional perlindungan HAM tertuang di dalam Declaration Human Rights (DUHAM) dan hukum humaniter internasional, kewenangan PBB sebagai organisasi induk dunia memiliki beberapa organ yang berpengaruh di dalamnya, dan PBB dalam menjalankan kewenangannya memiliki hanbatan karena dengan adanya pengecualian dalam Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang memaksa negara non anggota untuk ikut serta dalam perdamain dunia dan penggunaan hak vekto yang hanya diberlakukan oleh beberapa negara saja.Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Hukum Humaniter Internasional; Perserikatan Bangsa-Bangsa.]]>
