cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dedy Suhendra
Contact Email
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id
Phone
+6281263002196
Journal Mail Official
justitia@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
Jl. Stn Mhd Arief No 32 Padangsidimpuan Sumatera Utara
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 23549033     EISSN : 25799398     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 955 Documents
 88   89   90   91   92 
Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sianipar, Mario Salvatore
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.73-81

Abstract

Konsep korporasi dalam konteks hukum pidana, dengan fokus pada teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi, mendefinisikan korproasi sebagai badan hukum yang memperoleh kepribadian hukum untuk melakukan aktivitas bisnis. Selanjutnya, dalam penelitian ini akan membahas teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu Teori Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Responsibility), Teori Pertanggungjawaban Absolut (Strict Responsibility), Doktrin Identifikasi (The Identification Doctrine) dan Doctrine of Aggregation. Penelitian ini menyoroti kompleksitas dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi dan implikasinya dalam sistem hukum modern. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam studi ini untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkait dengan tanggung jawab pidana dalam konteks korporasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korporasi dapat dihukum atas tindakan kejahatan yang dilakukan baik oleh pemegang otoritas, karyawan, agen mereka dalam lingkup pekerjaan, atau secara kolektif dari individu-individu yang berkaitan. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan sarana penegakan hukum seperti undang-undang, penegak hukum, pengawasan dan edukasi kesadaran masyarakat. 
KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM AKIBAT PUTUSAN PEMBATALAN AKTA PEMINDAHAN SAHAM OLEH PENGADILAN Elvaretta, Alysia; Afriana, Anita; Faisal, Pupung
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.183-187

Abstract

Terdapat pemindahan hak atas saham yang terjadi akibat putusan pembatalan akta pemindahan saham oleh pengadilan dan tidak diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini meneliti bagaimana kedudukan hukum kepemilikan saham yang telah dibatalkan akta pemindahan sahamnya oleh pengadilan dan kepastian hukum terhadap pihak yang telah dinyatakan sah oleh pengadilan  yang tidak dilakukan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan dengan spesifikasi deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pihak yang telah dibatalkan akta pemindahan hak atas sahamnya oleh pengadilan tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemilik saham dalam perseroan terbatas tersebut dan pihak yang telah dinyatakan sah dapat menjalankan hak-haknya dengan syarat memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam UUPT. Diperlukan pencatatan nama pemegang saham yang telah dinyatakan sah dalam daftar perseroan.
SAHNYA PERKAWINAN MENURUT ADAT JAWA Robiyanti, Dewi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v7i4.837-847

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sahnya perkawinan menurut Adat Jawa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara  wawancara terhadap Ketua adat suku Jawa yang tinggal di kecamatan Delitua dan terhadap Pengurus Forum Komunikasi warga Jawa (FKWJ). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sahnya perkawinan itu harus dilakukan menurut hukum perkawinan adat Jawa yang tidak bertentangan dengan agama Islam dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah bahagia dan kekal. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak ditentukan metode untuk mencapai tujuan perkawinan, akan tetapi dalam hukum perkawinan adat Jawa jelas dan terang metode untuk mencapai tujuan perkawinan bahagia dan kekal, dengan demikian hukum perkawinan adat Jawa adalah peraturan pelaksanan UU No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu disarankan agar masyarakat Jawa terus dan terus melestarikan adat Jawa dengan cara agar orang Jawa tidak segan menggunakan bahasa Jawa dalam keseharian dan mensosialisasikan bahwa sangat perlu didikan tentang hukum perkawinan adat  Jawa.
Peranan Organisasi Notaris Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Ermawati, Ermawati
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.277-284

Abstract

Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris (MKN), ialah suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap Notaris dan berkewajiban memberi persetujuan ataupun penolakan pada kepentingan penyidikan serta proses peradilan atas pengambilan fotokopi akta minuta serta pemanggilan Notaris untuk berhadir pada pemeriksaan yang berkaitan dengan protokol Notaris atau akta yang berada di dalam penyimpanan Notaris. Hasil dari penelitian ini adalah  Peranan Organisasi Notaris Dalam Perlindungan Hukum dalam proses memberikan persetujuan, Majelis Kehormatan Notaris harus melakukan pemeriksaan lebih awal dalam hal meyakinkan adanya dugaan pelanggaran atas sidang pelaksanaan jabatan Notaris  terhadap seorang, selanjutnya Majelis Kehormatan Notaris akan memberikan persetujuan atau memberikan penolakan atas permintaan dari pihak penyidik untuk mengikuti proses peradilan maupun penuntut umum serta hakim yang mempunyai kepentingan dan upaya hukum perlindungan Notaris dapat dilakukan sepanjang Notaris menjalankan tugas dan jabatan profesi Notaris sebagaimana berkesesuaian dengan UUJN serta Kode Etik Notaris.
Pertanggungjawaban Organ Perseroan Terbatas Terkait Masalah Kepailitan Ditinjau dari Prinsip Limited Liability Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Hasanah, Dwita Nurrizki; Apriani, Rani
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p

Abstract

Perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang terdiri atas organ perseroannya berupa RUPS, Komisaris, dan Direksi. Perseroan Terbatas dapat mengalami pailit akibat tidak dapat membayarkan utang-utangnya kepada dua atau lebih kreditur. Namun permasalahan hukum dapat terjadi apabila harta perseroan tidak cukup untuk membayar utang-utangnya kepada kreditur sedangkan undang-undang telah membatasi kewajiban organ perseroan untuk membayar utang perseroan melalui pemisahan harta dengan prinsip limited liabilty. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap organ perseroan apabila terjadi pailit akibat kesalahan organ perseroan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan artikel ilmiah hukum yang terkait dengan penelitian. Analisis dalam penelitian ini berupa analisis preskriptif untuk menunjukkan apa yang diharuskan oleh hukum. Hasil penelitian menunjukkan prinsip limited liability organ perseroan tidak selalu dapat membebaskan organ perseroan dalam mempertanggungjawabkan kesalahannya apabila perseoran mengalami pailit. 
KESETARAAN KEDUDUKAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HAL PEWARISAN ADAT BALI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM WARIS PATRILINEAL BALI Julianto, Aldi; Judiasih, Sonny Dewi; Nugroho, Bambang Daru
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.219-228

Abstract

Sistem pewarisan adat Bali, yang mengesampingkan keberadaan anak perempuan. Anak perempuan tidak dibenarkan ikut campur terhadap harta warisan orang tuanya. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis dengan metode analisis normatif kualitatif. Kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal pewarisan adat Bali dihubungkan dengan hukum waris patrilineal Bali bahwa ada kemungkinan peningkatan status anak perempuan menjadi ahli waris melalui prosedur adat tertentu Peralihan harta warisan juga bisa dilakukan melalui hibah, namun harus memperhatikan hak ahli waris lainnya dan tidak melebihi sepertiga dari total Kalayaan. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk menyelaraskan praktik adat. Perlindungan waris terhadap perempuan dalam hal terjadi gugatan dari pihak saudara misan kepurusa dalam hukum waris adat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, pada dasarnya Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali No. 01/Kep/Psm-3/MUDP Bali/X/2010 memberikan hak waris terbatas kepada perempuan, yakni setengah dari hak waris laki-laki setelah dikurangi 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Serta mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang meliputi asas kesatuan, ketergantungan, kebersamaan, dan keberlanjutan dalam menentukan hak waris adalah berupa tanggung jawab secara administratif maupun perdata.
MARAKNYA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI SALAH SATU WHITE COLLAR CRIME DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Syaharani, Mayza Nur Alfi; Faridah, Hana
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.122-130

Abstract

Indonesia memang merupakan negara hukum yang semua perbuatan warga negaranya diatur menggunakan peraturan perundang-undangan. Fungsi dikeluarkannya peraturan perundang-undangan adalah untuk memberi batasan kepada warga negara terkait hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan, karena ketika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang maka dapat dijatuhi hukuman sebagaimanan konsep tindak pidana. Siapa saja dapat melakukan tindak pidana, termasuk juga pejabat pemerintahan. Yang dimaksud pejabat disini adalah orang yang memiliki kewenangan khusus atau mempunyai kekuasaan khusus terhadap suatu hal yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Namun banyak sekali pihak tidak bertanggungjawab yang justru menyalahgunakan kekuasaan tersebut demi meraup keuntngan pribadi, hal itulah yang disebut dengan korupsi. Korupsi merupakan salah satu jenis white collar crime yang merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh individu ataupun sekelompok individu yang memiliki jabatan tertentu untuk selanjutnya menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk meraih keuntungan tertentu. Salah satu kasus korupsi yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian normatif ini adalah korupsi yang terjadi di PT Asabri. Ditinjau dari segi kriminologi, penyebab terjadinya korupsi di PT Asabri (Persero) merupakan gabungan dari adanya teori korupsi menurut Jack Bologne dan teori Willingness and Opportunity to Corrupt, dikatakan demikian karena kedelapan tersangka tersebut memang memiliki keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan jika ditinjau dari teori korupsi Jack Bologne.
DINAMIKA RANGKAP JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN KARAWANG: TANTANGAN DAN SOLUSI Mahpudin, Endang; Nurdiana, Mardi; Purwaji, Ade; Hasyim, Abdul; Wahyuning Tyas, Eka Prima; Wiguna, Andri; Wibowo, Haryanto Tri; Hidayat, Dede Anwar
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p

Abstract

Rangkap kedudukan merupakan di mana orang menggenggam beberapa posisi dalam perusahaan ataupun badan yang berlainan. Kasus terkait rangkap kedudukan bukanlah perihal baru serta jadi masalah sebab melanggar peraturan perundang- undangan, paling utama UU ASN, UU Tentara Nasional Indonesia(TNI), serta UU Polri. Oleh sebab itu, terkait dengan permasalahan itu. Penulis memakai tata cara riset yuridis normatif guna menganalisa tiap catatan, ketentuan, serta pelaksanaannya. hambatan pertanyaan tetang rangkap kedudukan ini misalnya tertuang di pasal 88 UU ASN No 5 Tahun 2014. Pasal 88 ayat 1 serta 2 di UU ASN 5 atau 2014 yang mengatur, PNS wajib diberhentikan sementara bila merangkap menjadi pejabat pemerintah, ataupun komisioner atau badan badan nonstruktural. Di bagian lain, sebagian peraturan pemerintah memperbolehkan PNS melaksanakan rangkap kedudukan dalam kondisi tertentu. Misalnya, Pasal 98 PP No 11 tahun 2017 yang menjelaskan ketentuan rangkap kedudukan untuk pejabat fungsional. Pasal 98 PP 11 atau 2017 mengatur, pejabat fungsional dilarang rangkap kedudukan dengan JA ataupun JPT. Namun, terdapat dispensasi, maka pejabat fungsional bisa rangkap kedudukan dengan JA serta JPT yang kompetensi dan aspek peran jabatannya serupa. Kata Kunci : Rangkap Jabatan, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah.
PERIKATAN YANG TIMBUL KARENA UNDANG - UNDANG DALAM HUBUNGAN HUKUM ANTARA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA silalahi, pienro
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.38-46

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahi tentang bagaimana undang-undang mengatur perikatan yang timbul dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha serta menganalisis dampak dari pelanggaran yang diatur  dalam undang-undang terhadap hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk memetakan perikatan antara konsumen dan pelaku usaha. Pencerahan melalui penelitian ini, secara umum penulis berkesimpulan bahwa keterbukaan industri pasar di era ini membuat persaingan antar pelaku usaha semakin pesat sehingga memunculkan pertarungan antar pelaku usaha. Persaingan tersebut membawa pelaku usaha untuk melakukan berbagai cara dari yang tidak dilarang sampai yang dilarang jntuk mencari keuntungan. Berdasarkan hal tersebut UUPK sangat berperan aktif dalam mengatur hak dan kewajiban setiap pihak, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari UUPK ini cukup jelas bila mana ada pelaku usaha yang melanggarnya yakni seperti pemberian ganti rugi tanpa menghilangkan unsur pidananya.
Perkara Korupsi Di Tengah Perubahan Sosial Menggunakan Teori Anomie Wibisono, Muharram Satrio
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2025): 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.%p

Abstract

Korupsi adalah salah satu dari banyak masalah yang belum terselesaikan yang secara kritis menghambat pembangunan. Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa latin corrumpo yang berarti menjadi ‘busuk', 'hancur', atau 'mengurangi nilai', dan 'menjadi tidak berguna. Teori Anomi merupakan teori yang menegaskan adanya ketidaksesuaian antara sebuah harapan dengan kondisi yang terjadi dengan sebenarnya. Durkheim, atau Emile Durkheim sebagai seorang bapak sosiologi Perancis, mendefinisikan teori anomie sebagai teori yang membahas tentang sebuah keterasingan yang dialami oleh individu dalam lingkungan masyarakatnya.  Pemberantasan korupsi tidak seperti hanya membalikkan telapak tangan, tentunya memerlukan upaya yang “istimewa”. Salah satu cara menangani perkara korupsi dengan upaya preventif yaitu dapat melalui Pendidikan yaitu Pendidikan anti korupsi

Page 90 of 96 | Total Record : 955

 88   89   90   91   92 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): 2025 Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023 Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023 Vol 9, No 7 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 6 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 5 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 3 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 2 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 1 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 2 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 1 (2018): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 04 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 02 (2014): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1, No 01 (2013): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora More Issue