cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Yusuf Putranto
Contact Email
selisik@univpancasila.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
selisik@univpancasila.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis
Published by Universitas Pancasila
ISSN : 24604798     EISSN : 26856816     DOI : -
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Selisik merupakan media yang diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca sarjana Universitas Pancasila. Pada awal berdirinya Jurnal Selisik dikhususkan pada ragam gagasan hukum dan bisnis. Hal ini tidak lepas dari pengkhususan program studi di PMIH, yakni Hukum Dan Bisnis. Sejalan dengan perkembangan dan pengembangan PMIH, yakni dibukanya program studi baru mengenai Hukum Konstitusi dan Tata Kelola Pemerintahan, maka tema dan fokus Jurnal Selisik juga mengalami perluasan, diantaranya Hukum, Bisnis, Hukum Konstitusi dan Tata Kelola Pemerintahan sebagai basis susbtansi kajiannya.
Arjuna Subject : -
Articles 156 Documents
 12   13   14   15   16 
PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP WANITA DAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA Anggriani, Jum; Jaya, Eni; Tarigan, Ester; Suprapti, Endang
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 9 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya Pemerintah untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga adalah : dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tetapi setelah kurang lebih 8 tahun berjalan, kekerasan dalam rumah tangga tetap saja masih sering dilakukan suami atau orang tua kepada istri atau anak mereka. Untuk itu peneliti mencoba untuk mengetahui faktor-faktor dominan apa saja yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sertaupaya-upaya untuk menanggulanginya. Selain itu, peneliti juga ingin melihat apakah pemberlakuan UU No. 23 tahun 2004 telah efektif atau tidak dalam menanggulangi kasus-kasus kekerasan terhadap wanita dan anak dalam rumah tangga di Indonesia Penelitian ini memakai metode penelitian empiris dan normatif. Penelitian empiris dimaksudkan untuk mendapatkan data primer, yaitu data yang langsung di dapat dari masyarakat melalui pengisian kuisioner, dan penelitian kepustakaan untuk menemukan norma-norma hukum yang menjadi objek penelitian.Diharapkan dari penelitian ini di dapatkan solusi-solusi yang berupa pencegahan, antisipasi dan penanganan yang tepat terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa anak dan wanita di dalam rumah tangga.
TANGGUNG JAWAB PIDANA DIREKTUR RUMAH SAKIT TERHADAP PERAWAT YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Putra, Erika; Ismail; Iryani, Dewi
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 9 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Direktur Rumah Saksi Umum Daerah mencabut Surat Penugasan Klinis dan Kewenangan Klinis Tenaga Keperawatan, yang di analisis dengan menggunakan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Pertanggungjawaban Pidana. Titik berat penelitian dengan pendekatan yuridis normatif mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi undang-undang khusus dan umum ditujukan pada penelitian kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder, dengan alasan karena masalah yang diteliti sebagai objek adalah keterkaitan peraturan yang satu dengan lainnya dan penerapannya dalam masyarakat merujuk pada pelaksanaan sanksi bagi perawat kesehatan rumah sakit.Hasil dari penelitian ini berupa: 1. Unsur tindak pidana Kejahatan terhadap kesusilaan yang dipersangkakan kepada Perawat HP sebagaimana Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidaklah terpenuhi, oleh sebab itu, sebaiknya Direktur Rumah Sakit terlebih dahuu memerintahkan Perawat HP membuat surat pernyataan diatas kertas bermeterai bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, kecuali mengulangi melakukan pelanggaran berat, barulah mengajukan pencabutan Surat Penugasan Klinis dan Kewenangan Klinis Tenaga Keperawatan. 2. Terhadap Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih, tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana.
PENGARUH KEMUDAHAN, KEAMANAN, DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ONLINE MELALUI APLIKASI SHOPEE Ichwan Hamzah, Muhammad; Nur Fadilah, Ulfa Nur Fadilah; Siagian , Riduan; Yulistia
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 9 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kemudahan, keamanan dan kepercayaan terhadap keputusan pembelian di Shopee. Dengan perkembangan sistem belanja online yang menggunakan internet, masyarakat sekarang mengikuti perkembangan dengan memiliki pola pikir perilaku konsumen dari belanja konvensional menjadi belanja secara digital dan online. Kepercayaan konsumen dalam berbelanja online melalui sistem sangat diperhatikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan kemudahan penggunaan sistem dan keamanan yang ketat untuk melakukan transaksi online. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden yang merupakan pengguna aplikasi Shopee, baik pria maupun wanita usia 14-65 tahun. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan alat pengumpulan data berupa kuesioner (angket) dengan menggunakan program SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Variabel kemudahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, hal ini dibuktikan dengan nilai thitung> ttabel (2,082 > 1,985) dan nilai sig. sebesar 0,040 < 0,05. (2) Variabel keamanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, hal ini dibuktikan dengan nilai thitung> ttabel (3,215 > 1,985) dan nilai sig. sebesar 0,002 < 0,05. (3) Variabel Kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, hal ini dibuktikan dengan nilai thitung> ttabel (4,347 > 1,985) dan nilai sig. sebesar 0,000 < 0,05. (4) Variabel kemudahan, keamanan dan kepercayaan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini dibuktikan dengan nilai fhitung > ftabel (80,988 > 2,70) dan nilai sig. sebesar 0,000 < 0,05.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI EMAS LOGAM MULIA PADA KASUS PUTUSAN NOMOR: 1666 K/PDT/2022 Soehartjahjono, R. Yuniono; Ismail; Hartana
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 9 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena direksi yang dihukum karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya.Hal ini terjadi karena adanya penawaran diskon secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari perusahaan. Penawaran diskon penjualan emas PT. Antam yang dilakukan oleh Eksi Anggraeni selaku broker kepada Budi Said selaku konsumen. Perbuatan Eksi Anggraeni dilakukan beesama dengan Misdianto dan Ahmad Purwanto selaku karyawan di cabang PT. Antam cabang Butik Emas Logam Mulia Surabaya Antam. Rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimanakah pertanggungjawaban PT Antam terhadap konsumen atas hubungan jual beli pihak ketiga yang menjanjikan harga dibawah harga resmi kepada pembeli? dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli emas logam mulia pada Kasus Putusan Nomor: 158/Pdt.G/2020/PN.Sby? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT Antam bertanggungjawab terhadap perbuatan melawan hukum dalam penipuan jual beli emas tersebut, yang dilakukan Endang Kumoro (Kepala BELM Surabaya I Antam), Misdianto (Tenaga Administrasi BELM Surabaya I Antam), dan Ahmad Purwanto (General Trading Manufacturing and Service Senior Officer) yang merupakan pengurus/pegawai pada PT Antam tersebut dalam membantu Eksi Anggraeni dalam melakukan kejahatannya. Transaksi jual beli emas logam mulia di PT Antam terkait kasus PT Budi Said melawan Antam, yang merugikan pihak Budi Said yang notabene sebagai pembeli, seyogyanya mendapatkan perlindungan hukum sebagai konsumen, sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
IMPLEMENTASI DAN KENDALA DALAM PROSES PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BERBASIS RISIKO Permana Putra, Yunandi; Kesuma, Diani; Wijaya, Endra
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 9 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengurusan perizinan berusaha merupakan salah satu bentuk pelayanan publikyang penting bagi masyarakat. Untuk menyediakan pelayanan publik dalambidang perizinan yang baik, efektif serta efisien, pemerintah telah menerbitkanserta memberlakukan beberapa peraturan perundang-undangan. Terkait denganhal itu, kajian ini akan membahas mengenai pengurusan perizinan berusaha diKota Cilegon, terutama dari aspek implementasinya. Kajian ini menggunakanmetode kajian yuridis empiris. Kajian ini lantas menyimpulkan bahwa konsepserta pengaturan hukum pelayanan perizinan berusaha sudah diupayakan untukditerapkan oleh Pemerintah Kota Cilegon dengan mengacu pada konsepterintegrasi, online serta berbasiskan risiko. Tetapi dalam praktiknya, pengurusanperizinan berusaha tersebut masih belum maksimal karena menghadapi beberapakendala terkait kesiapan sumber daya manusia, ketidakseragaman aplikasi, sertakendala teknis akses internet.
ASPEK HUKUM PENYERTAAN MODAL NEGARA MELALUI PROSES RIGHT ISSUE PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA BERSTATUS PERUSAHAAN TERBUKA Sudaryat
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 9 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan usaha milik Negara (BUMN) terdiri dari perusahaan umum (perum) danperusahaan persero (persero). Diantara dua bentuk BUMN, persero lah yangdapat menjual sahammya ke publik sehingga menjadi perusahaan terbuka.Setelah menjadi perusahaan terbuka maka diharapkan kenirja perusahaansemikian meningkat. Kinerja Perusahaan dapat optimal jika didukung denganpermodalan yang kuat karena mampu bersaing dengan kompetitornya.Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas di PT Persero diharapkandapat menyertakan tambahan modalnya yang dikenal dengan penyertaanmodal Negara. Penyertaan modal Negara kepada BUMN persero berstatusperusahaan terbuka dilakukan melalui mekanisme right issue. Tindakan hukumini memiliki beberapa aspek yaitu aspek keterbukaan mengingat sebagaiperusahaan terbuka diwajibkan menerapkan keterbukaan penuh dalamUndang-Undang Pasar Modal, aspek perubahaan komposisi kepemilikansaham berupa penambahan komposisi kepemilikan Negara dalam BUMNtersebut sehingga pengendalian secara strategis melalui mekanisme RUPSakan lebih optimal, aspek kepatuhan terhadap regulasi sebagai bagaiandari good corporate governance yang terkait penyertaan modal negara yangdananya berasal dari APBN merupakan keuangan negara sehingga perludilakukan secara hati hati sesuai dengan peraturan perundang-undangan danbusiness judgement rule serta aspek peningkatan tanggung jawab Negaraterhadap kerugian persero sejalan dengan peningkatan jumlah saham dengantanggungjawab terbatas sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-UndangPerseroan Terbatas dan potensi fiercing the corporate veil sebagaimana diaturdalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
VIRAL SEBAGAI SARANA PEMBELAAN DIRI (Kajian Kemungkinan Penuntutan Pidana dalam “No Viral No Justice”) Josiah Tirtakusuma, Eleazar; Eno Tirtakusuma, Andreas
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 10 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Belakangan ada kecenderungan orang memviralkan ketidakadilan yangdialaminya. Hal tersebut dilatari pandangan “no viral no justice,” sehinggadiyakini setelah menjadikan viral terlebih dahulu maka korban baru akanmendapatkan keadilan. Tetapi budaya membuat viral di media sosial rentandengan risika akan berhadapan dengan UU ITE, sekalipun memviralkanperistiwa yang dialami juga sebagai pembalasan. Ketika seseorangmengalami suatu perbuatan, perbuatan itu akan dapat memancingnyamelakukan balasan. Bila seseorang mendapat tekanan, maka secara alamiahorang tersebut akan memberikan reaksi melawan tekanan tersebut, yanglazimnya dengan kekuatan yang sama besar. Bagaimana bila tekanan yangdialami seseorang memancing perbuatan pidana sebagai reaksinya? Apakahpelakunya dapat dibebaskan/dilepaskan dari tanggung jawab dengan alasanpembelaan diri? Dalam Hukum Pidana, dikenal adanya pembelaan terpaksa(noodweer) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweerexcess). Perdebatan noodweer atau noodweer excess sering dijumpai padapelaku tindak pidana terhadap nyawa (seperti pembunuhan/doodslag),terhadap tubuh (seperti penganiayaan/mishandeling) ataupun terhadap hartabenda/bangunan (seperti pengrusakan: vernielen maupun beschaidigen).Apakah mungkin noodweer atau noodweer excess ada dalam tindak pidanaberbasis teknologi informasi, seperti dalam fenomena “no viral no justice”?Bagaimana penerapan noodweer atau noodweer excess dalam kasus konkrit?Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, dilakukankajian sebagai penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundangundangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, yang didasarkanpada teori tentang perbuatan pidana dan tentang pertanggungjawabanpidana. Kajian akan diperdalam dengan menelisik penerapannya dalamputusan-putusan pengadilan dan proyeksinya pada saat berlakunya UU No. 1Tahun 2023 sebagai KUHP Nasional nanti
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SUAP DALAM PROYEK PEMBANGUNAN MEIKARTA (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Bdg) Hermawan, Wawan; Ismail; Iryan, Dewi
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 10 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewasa ini tindak pidana suap tidak hanya dilakukan oleh perorangan saja,akan tetapi juga oleh korporasi. Dalam hal ini, pihak korporasi berusahamendominasi pengambilan keputusan di tingkat pejabat negara tingkat atasdengan jalan memberi uang sogokan atau suap. Dapat dikatakan bahwakasus-kasus korupsi yang melibatkan korporasi ini hanyalah fenomena gununges dari budaya suap menyuap dalam menjalankan bisnis di negeri ini. Tindakpidana korupsi korporasi merupakan fenomena yang berkembang pesatdewasa ini. Masyarakat menghendaki agar korupsi yang dilakukan korporasitidak cukup menjerat Direksinya saja, tapi menjatuhkan juga sanksi pidanapada korporasinya. Melalui UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK), yang dapat dikenakan pulaterhadap Perseroan Terbatas. Penelitian ini akan mencari PertanggungjawabanPidana Direksi Perseroaan Dihubungkan Dengan Korporasi Sebagai BagianDari Penyertaan Tindak Pidana Suap Dalam Proyek Meikarta” (Studi KasusPutusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg)”, serta mencari tahu mengapasetelah putusan ini keluar, menjadikan proyek ini macet
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS Arie Vanensa, Triami; Deni, Fitra; BF. Sihombing
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 10 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang JabatanNotaris Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentangJabatan Notaris mengatur tentang ketentuan penandatanganan yaitu “segerasetelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap,saksi dan notaris, kecuali apabila penghadap yang tidak dapat membubuhkantandatangan dengan menyebutkan alasannya, alasan sebagaimana dimaksuddinyatakan tegas pada akhir akta”. Di sisi lain, terdapat perbedaan dalam halsusunan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P yaitu keberadaan adanya kewajibanbahwa Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadappada minuta akta. Masalah Yang timbul yaitu bagaimana perlindunganhukum bagi penghadap penyandang disabilitas dalam pembuatan aktadihadapan notaris serta akibat hukumnya terhadap akta tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, hal ini disebabkankarena adanya kekosongan norma tentang penandatanganan akta notarisapabila penghadapnya mempunyai keterbatasan fisik sehingga tidak dapatmenandatangani akta tersebut. Bahan hukum yang digunakan adalah bahanhukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwapengaturan hukum terhadap penyandang disabilitas yang tidak memilikitangan dalam pembuatan akta notaris belum diatur secara tegas dalamUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
IMPLEMENTASI RESTORASI JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDAN PENCURIAN DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Bondan, Estu
Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) Vol 10 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Restorative Justice adalah upaya untuk memberikan suatu pemulihanhubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindakpidana terhadap korban di luar pengadilan dengan maksud agar permasalahanhukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapatdiselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatandiantara para pihak. Pada 12 Mei 2022 terjadi kasus pencurian sepeda motor diKota Bogor. Pelaku kemudian diserahkan ke Kantor Polsek Bogor Selatan dandijerat pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. Pendekatan yangdigunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Peneliti menggunakanteori Restorative Justice untuk memberikan rekomendasi pada kasus tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pelaku atau korban sepakat untukberdamai dimana pelaku mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akanmengulangi perbuatannya, dan korban juga memafkan perbuatan pelaku.Berdasarkan Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP, Kejaksaan Kota Bogor melaluiJaksa Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan atas pelaku pidanatersebut dengan alasan perkara dapat ditutup “demi hukum”, hal ini dilakukankarena telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buitenprocess)”

Page 15 of 16 | Total Record : 156

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 9 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 9 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 8 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 8 No 1 (2022): Juni 2022 Vol 7 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 7 No 1 (2021): Juni 2021 Vol 6 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 6 No 1 (2020): Juni Vol 5 No 2 (2019): Desember Vol 5 No 1 (2019): Juni Vol 4 No 1 (2018): Juni Vol 3 No 2 (2017): Desember Vol 3 No 1 (2017): Juni Vol 2 No 2 (2016): Desember Vol 2 No 1 (2016): Juni Vol 1 No 2 (2015): Desember Vol 1 No 1 (2015): Juni Vol 4 No 2 (2018): Desember More Issue