cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizki Yudha Bramantyo
Contact Email
rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id
Phone
+6281556414792
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Transparansi Hukum
Published by Universitas Kadiri
ISSN : 26139200     EISSN : 26139197     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Transparansi Hukum merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Transparansi Hukum adalah wadah untuk menuangkan dan menyebarluaskan gagasan, ide kreatif baik teoritis maupun praktis dalam rangka pengembangan ilmu hukum. Berfokus pada lingkup hukum perdata dan pidana.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 335 Documents
 2   3   4   5   6 
KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN KARANTINA WILAYAH SEBAGAI ANTISIPASI PENYEBARAN CORONA VIRUS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN Sari, Ariella Gitta; Sudarmanto, hery Lilik; Murty, harry
Transparansi Hukum Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v3i2.933

Abstract

Kemunculan Coronavirus diseas (Covid-19) telah membuat khawatir seluruh negara termasuk negara Indonesia. Virus tersebut muncul pertama kali di Kota Wuhan China kemudian dengan cepat menyebar keseluruh belahan dunia. Pada mulanya pemerintah Indonesia tidak segera menangani virus tersebut sesuai dengan informasi yang diperoleh dari negara-negara lain dikarenakan agar meminimalisir adanya berita hoax serta agar masyarakat tidak panik. Namun pada kenyataanya banyak masyarakat yang menjadi korban virus Corona. Oleh karena itu hal ini menjadi masalah yang sangat serius sehingga karantina kesehatan sebagai upaya untuk memutus penyebaran virus Corona haruslah diberlakukan oleh pemerintah. Penelitian ini memakai metode hukum normatif atau penelitian doktrinal sedangkan pendekatan pada penelitian ini memakai analisis konsep hukum. Adapun hasil dari adanya penelitian yaitu pemerintah belum optimal dalam menjalankan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 dikarenakan tidak melakukan karantina wilayah dengan ketat dan akibat dari tidak diberlakukannya karantina wilayah sesuai dengan UU tersebut yaitu menyebabkan meluasnya virus sehingga kasus yang terindifikasi positif bertambah dan meningkatnya jumlah korban yang meninggal.  . Kata Kunci : Covid-19, Karantina Wilayah, Undang-Undang
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Rizki Yudha Bramantyo; Bambang Pujiono; Hery Lilik Sudarmanto
Transparansi Hukum Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v3i2.934

Abstract

Pencemaran nama baik sering diartikan sebagai rusaknya reputasi, kredibilitas, dedikasi dan termasuk juga kepercayaan seseorang terhadap orang lain. Tercemarnya nama baik seringkali berakibat pada rusaknya nilai-nilai dan tatanan sosial kemasyarakatan yang mengakibatkan kekacauan pada bidangbidang tertentu. Penelitian ini mengambil bentuk sebagai penelitian normatif sosiologis yang menitikberatkan permasalahan pada fenomena penggunaan media sosial facebook yang menjadi tren kehidupan modern sekarang ini. Tidak dapat dipungkiri, aktifnya interaksi sosial pada laman media sosial facebook, membuka kemungkinan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik. Prinsipnya ius societas ubi ius, facebook yang merupakan laman virtual namu diisi oleh berbagai golongan dan lapisan masyarakat, menempatkan facebook sebagai suatu ruang publik yang luar biasa besar dan berpengaruh. Pencemaran nama baik dapat terjadi baik sengaja maupun tidak, namun demikian berdasarkan hasil observasi didapati data bahwa bentuk-bentuk pencemaran nama baik dapat berupa fitnah, tuduhan, sindiran dan lain sebagainya. Sanksi tindak pidana pencemaran nama baik bagi pelaku yaitu dapat dituntut pidana penjara paling lama 6 tahun/denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai dengan Pasal 27 jo Pasal 45 UU ITE Tentang tindak pidana pencemaran nama baik. Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, UU ITE
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Pujiono, Bambang; Sudarmanto, Hery Lilik; Bramantyo, Rizki Yudha
Transparansi Hukum Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v3i2.934

Abstract

Pencemaran nama baik sering diartikan sebagai rusaknya reputasi, kredibilitas, dedikasi dan termasuk juga kepercayaan seseorang terhadap orang lain. Tercemarnya nama baik seringkali berakibat pada rusaknya nilai-nilai dan tatanan sosial kemasyarakatan yang mengakibatkan kekacauan pada bidangbidang tertentu. Penelitian ini mengambil bentuk sebagai penelitian normatif sosiologis yang menitikberatkan permasalahan pada fenomena penggunaan media sosial facebook yang menjadi tren kehidupan modern sekarang ini. Tidak dapat dipungkiri, aktifnya interaksi sosial pada laman media sosial facebook, membuka kemungkinan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik. Prinsipnya ius societas ubi ius, facebook yang merupakan laman virtual namu diisi oleh berbagai golongan dan lapisan masyarakat, menempatkan facebook sebagai suatu ruang publik yang luar biasa besar dan berpengaruh. Pencemaran nama baik dapat terjadi baik sengaja maupun tidak, namun demikian berdasarkan hasil observasi didapati data bahwa bentuk-bentuk pencemaran nama baik dapat berupa fitnah, tuduhan, sindiran dan lain sebagainya. Sanksi tindak pidana pencemaran nama baik bagi pelaku yaitu dapat dituntut pidana penjara paling lama 6 tahun/denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai dengan Pasal 27 jo Pasal 45 UU ITE Tentang tindak pidana pencemaran nama baik. Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, UU ITE
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP DEBITOR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PENGAKUAN HUTANG Windradi, Fitri; Sudarmanto, hery Lilik; Ardjayeng, Lindu
Transparansi Hukum Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3 Nomor 2
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v3i2.935

Abstract

Dalam menentukan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka berdasarkan latarbelakang masalah, bertujuan untuk mengenalibentuk perlindunganhukum ynag diberikannnkepada kreditor didalam perjanjiannkredit pengakuan hutang dengan jaminannhaktttanggungan padasaat debitor wan prestasi sesuai dengn ketentuan Undang undang Nomer 04/1996 mengenai Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Bendabenda yangggBrrkaitan dengan Tanah. Untuk mengetahui pentafsiran ketentuannnyang terdapat dalam UU Hak Tanggungan yang memberikan perlindingan hukum kepada kreditor ketika debitor wan prestasi. Dalammpenelitian ini menggunakan jenisppenelitian juridis normative, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahanpustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematic, dikaji kemudian ditarik suatu simpulan dalam hubungannya dengan per-masalahan yang diteliti. Kata Kunci : Kreditor, Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Hak Tanggungan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP DEBITOR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PENGAKUAN HUTANG Windradi, Fitri; Sudarmanto, hery Lilik; Ardjayeng, Lindu
Transparansi Hukum Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3 Nomor 2
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v3i2.935

Abstract

Dalam menentukan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka berdasarkan latarbelakang masalah, bertujuan untuk mengenalibentuk perlindunganhukum ynag diberikannnkepada kreditor didalam perjanjiannkredit pengakuan hutang dengan jaminannhaktttanggungan padasaat debitor wan prestasi sesuai dengn ketentuan Undang undang Nomer 04/1996 mengenai Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Bendabenda yangggBrrkaitan dengan Tanah. Untuk mengetahui pentafsiran ketentuannnyang terdapat dalam UU Hak Tanggungan yang memberikan perlindingan hukum kepada kreditor ketika debitor wan prestasi. Dalammpenelitian ini menggunakan jenisppenelitian juridis normative, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahanpustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematic, dikaji kemudian ditarik suatu simpulan dalam hubungannya dengan per-masalahan yang diteliti. Kata Kunci : Kreditor, Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Hak Tanggungan.
CIDERA JANJI DALAM PERJANJIAN KREDIT JAMINAN FIDUSIA Setiono, Gentur Cahyo; Sulistyo, Hery; widayati, satriyani cahyo
Transparansi Hukum Vol 4, No 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i1.1510

Abstract

ABSTRAKLembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan kebendaan yang berkembang di Indonesia khususnya untuk jaminan benda bergerak. Lembaga jaminan ini lahir untuk mengurangi resiko atas kredit yang diberikan oleh bank, jaminan harta benda milik debitor merupakan jaminan tambahan untuk mengamankan pengembalian dana yang telah dikucurkan. Dalam hal debitor tidak dapat melaksanakan prestasi yang telah disepakati dalam hal ini tidak dapat menyelesaikan kredit pinjaman maka obyek jaminan akan dieksekusi (lelang) dan digunakan sebagai pelunasan hutang-hutang debitor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative untuk mengetahui kekuatan eksekutorial lembaga jaminan fidusia atas obyek jaminan, ketika pihak debitur dalam keadaan tidak mampu melaksanakan kewajibannya (cidera janji).   Kata Kunci :  Fidusia, Jaminan Kebendaan, Kredit, Cidera Janji 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TANPA IZIN RESMI (Tinjauan Putusan Nomor 1047/Pid.B/2018/Pn-Mdn) Devi Pratiwi
Transparansi Hukum Vol 4, No 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i1.1513

Abstract

ABSTRAK            Pekerja migran Indonesia di luar negeri memiliki peran penting dalam meningkatkan devisa negara, namun keberadaan mereka di negara penerima tidak seaman yang dibayangkan. Banyak oknum-oknum tidak bertanggungjawab ikut serta campur tangan dalam perekrutan calon pekerja migran Indonesia secara ilegal, besar kemungkinan mereka akan mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, bahkan dapat menjadi korban eksploitasi di negara penerima. Penulis menggunakan metode Normatif-Empiris untuk penelitian kasus ini, dengan berdasarkan bahan dan data hukum, serta wawancara. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan penempatan pekerja migran Indonesia secara tidak resmi dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal, baik dari pihak yang merekrut maupun pekerja migran itu sendiri. Upaya untuk meminimalisir kejahatan penyalahgunaan penempatan pekerja migran tersebut dilakukan dengan memberlakukan berbagai penerapan. Berdasarkan Tinjauan Putusan Nomor 1047/Pid.B/2018/Pn-Mdn, Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pekerja Migran, Penempatan
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL Ariella Gitta Sari; Harry Murty; Hery Sulistyo
Transparansi Hukum Vol 4, No 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i1.1505

Abstract

ABSTRAK Perdagangan manusia merupakan suatu tindak kejahatan transnasional yang semakin gencar terjadi akan tetapi sangatlah sulit untuk dideteksi. Tindak kejahatan ini banyak ditemukan di negara berkembang yang populasi jumlah penduduknya sangatlah besar apalagi tidak seimbangnya jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuannya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum bagi tindak pidana perdagangan orang dari segi hukum nasional maupun internasional serta bagaimana perlindungan hukumnya bagi korban tindak pidana tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yakni pendekatan analisis dalam pada konsep hukum dan atau The Statute Approach. Adapun hasil yang diperoleh yaitu pengaturan mengenai perdagangan manusia terdapat dalam instrumen internasional seperti Protokol Palermo sedangkan regulasi nasionalnya terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Orang Indonesia tidak memperbolehkan memperjual belikan organ tubuh manusia, namun apabila organ tubuh tersebut dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa manusia lainnya yaitu misalnya dengan melakukan transplantasi maka akan terdapat lagi pengaturan hukum yang mengatur transplantasi organ tubuh manusia. Adapun regulasi mengenai perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia yaitu UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan bentuk dari perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan manusia atau orang yaitu dengan melakukan pemidanaan bagi pelakunya dan melakukan pemenuhan bagi korban sesuai dengan UndangUndang. Kata Kunci : Perdagangan Manusia, Hukum Positif, Protokol Palermo
PERADILAN DALAM HUKUM PAJAK Hartanto, Sulagi
Transparansi Hukum Vol 4, No 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i1.1514

Abstract

ABSTRAK Hukum pajak merupakan lapangan hukum yang (terutama) di negara kita masih sangat impopulair. Bukan hanya untuk khalayak ramai, melainkan – sayang sekali – pula kebanyakan cerdik pandai, lapangan ini hingga kini masih merupakan terra incognita. Keadaan semacam ini menyebakan selalu dianaktirikannya Fiskus beserta segenap aparaturnya; dan bukan hanya dianaktirikan saja, bahkan perkataan dibenci lebih baik mendekati kenyataan. Kenyataan ini sudah barang tentu tidak dapat diabaikan. Berbagai usaha harus diselenggarakan ke arah popularitas Fiskus. Soal pajak adalah soal negara, jadi juga soal rakyat. Maka tidak berlebih-lebihan kiranya bagaimana dikatakan, bahwa para pemimpin rakyat pun seyogyanya mengetahui persoalan-persoalan tentang hukum pajak ini. Dengan jalan demikian mudah-mudahan mulai tercapailah cita-cita terakhir, yaitu mendapatkan : a. Rakyat yang tax-minded, dan b. Pegawai-pegawai pajak yang taxing-minded Kata Kunci : Pengadilan, Hukum, Pajak
Building Legal Awareness and Democracy: Revitalizing the Role of Citizenship Education for Students of SMAN 7 Kediri City Bramantyo, Rizki Yudha; Pujiono, Bambang; Wahyuni, Niniek
Transparansi Hukum Vol 4, No 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i1.1506

Abstract

ABSTRACT Recently, a lot of students have participated in demonstrating against government policies. Even though, they do not know the detailed contents of the government policies they are about. In fact, in practicing democracy, it is not uncommon for them to violate the law by committing acts of anarchy, destroying public facilities, and other acts of fandalism. The purpose of this research is to describe qualitatively about the role of Citizenship Education in increasing legal awareness and awareness of democracy. The method used is descriptive qualitative. The research was conducted At the SMAN 7 Kediri Kediri City. The research subjects were school principals, students, Civics teachers and Guidance and Counseling Teachers. Data were collected using participatory observation methods and in-depth interviews. Data relating to documents owned by the school were collected using the library documentation method. The data that has been collected is analyzed using methods of: 1) data collection, 2) data classification, 3) data filtering, and 4) drawing conclusions. To improve the accuracy and consistency of the data, triangulation methods in the form of snowballing were used, prolonged stay at the research location, and made temporary conclusions until data saturation was reached. The results showed that, Citizenship Education was able to increase legal awareness and was able to increase democratic awareness among students of SMAN 7 Kota Kediri. Keywords : Education, citizenship, law, democracy, students

Page 4 of 34 | Total Record : 335

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue EDISI SPESIAL HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 17 AGUSTUS 2025 Vol. 8 No. 2 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 6 No. 2 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol 6, No 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol 5, No 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 5 No. 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol 5, No 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022 Vol. 4 No. 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 4, No 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 4, No 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3 Nomor 2 Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 3 No. 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 3 No. 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 2, No 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 2 No. 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 2 No. 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol 2, No 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol 1, No 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 1 No. 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 1 No. 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol 1, No 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM More Issue