Garuda - Garba Rujukan Digital

RESOLUSI KONFLIK PRA KENABIAN (STUDI KASUS HILFUL FUDHUL) Khasan, Abul; Musyafiiq, Ahmad
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i1.53282

Konflik menjadi sesuatu kepastian yang akan hadir di setiap bidang kehidupan manusia. Konflik sendiri tidak bisa dihindarkan dari kehidupan dinamika manusia. Sehingga setiap individu pasti dan akan menghadapi konflik. Tak luput pada masa pra kenabian, terdapat banyak konflik yang terjadi, salah satunya konflik yang disebabkan ketimpangan dan kezaliman yang dilakukan bangsa Arab waktu itu. Hilful fudhul merupakan bentuk kesepakatan yang diambil para kabilah pada masa pra kenabian dalam menyelesaikan masalah yang sedang dialami. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana resolusi konflik yang terjadi pada masa pra kenabian. Studi literatur digunakan dalam penulisan artikel ini melalui metode studi kasus yang mengambil kasus hilful fudhul serta menggunakan pendekatan resolusi konflik guna alat analisis dari objek yang diambil. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hilful fudhul muncul dari mediasi yang dilakukan para kabilah Arab. Dalam hal ini Zubair menjadi mediator dari permasalahan yang dialami oleh pedagang Yaman dengan salah satu kabilah. Hal itu menjadi bukti nyata bahwa resolusi konflik telah ada pada masa pra kenabian. Pada awalnya konflik yang dialami termasuk ke dalam konflik tertutup. Melalui Zubair sebagai pihak ketiga mampu mengangkat konflik sehingga mendapatkan pandangan dari para kabilah yang merespon baik dengan mediasi yang disepakati. Conflict is a certainty that will be present in every area of human life. Conflict itself cannot be avoided in the dynamics of human life. So that every individual will definitely and will face conflict. Not to mention the pre-prophetic period, there were many conflicts that occurred, one of which was caused by inequality and injustice carried out by the Arab people at that time. Hilful fudhul is a form of agreement taken by the tribes in the pre-prophetic period to resolve the problems they were experiencing. This article aims to find out how conflict resolution occurred in the pre-prophetic period. Literature studies were used in writing this article through a case study method which took the Hilful Fudhul case and used a conflict resolution approach as an analysis tool for the objects taken. The results of this research show that hilful fudhul emerged from mediation carried out by the Arab tribes. In this case, Zubair became a mediator in the problems experienced by Yemeni traders with one of the tribes. This is clear evidence that conflict resolution existed in pre-prophetic times. Initially the conflict experienced was a closed conflict. Through Zubair as a third party, he was able to raise the conflict so that he got the views of the tribes who responded well to the agreed mediation.

UPAYA RESOLUSI KONFLIK PERANG SAUDARA SOMALIA Santi, Wahyu Nindar Diah Permata; Octavia, Aisyah Mawar
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v5i2.48119

Tulisan ini menggunakan metode library research untuk menjelaskan konflik perang saudara di Somalia. Hasilnya mengidentifikasi faktor-faktor konflik, seperti perpecahan etnis, pergolakan politik, persaingan kekuasaan, persaingan sumber daya, ketidaksetaraan akses, lemahnya institusi negara, dan campur tangan aktor eksternal. Dalam upaya resolusi, negosiasi, mediasi, dan pemantauan berkelanjutan memiliki peran penting. Dialog dan negosiasi perlu didorong dengan dukungan internasional, termasuk PBB. Diplomasi yang kuat dan mediasi independen membantu mencapai kesepakatan damai melibatkan pemerintah, kelompok bersenjata, kelompok etnis, dan agama. Pemantauan konflik dan pelanggaran hak asasi manusia penting untuk merumuskan strategi resolusi yang tepat. Meskipun kompleks, diharapkan dengan upaya tersebut, perdamaian dan stabilitas jangka panjang dapat tercapai di Somalia. This paper uses the library research method to explain the civil war conflict in Somalia. The results identify conflict factors, such as ethnic divisions, political upheaval, power competition, resource competition, inequality of access, weak state institutions, and interference from external actors. In resolution efforts, negotiation, mediation and ongoing monitoring have an important role. Dialogue and negotiations need to be encouraged with international support, including the UN. Strong diplomacy and independent mediation helped reach a peace agreement involving the government, armed groups, ethnic and religious groups. Monitoring conflicts and human rights violations is important for formulating appropriate resolution strategies. Although complex, it is hoped that with these efforts, long-term peace and stability can be achieved in Somalia.

TRADISI TUDANG SIPULUNG SEBAGAI BASIS PERDAMAIAN DALAM PERSPEKTIF GEREJA TORAJA JEMAAT SERITI Ruminding, Valentino; Tampake, Tony; Harisantoso, Imanuel Teguh
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v5i1.44995

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam rekonstruksi dan reaktualisasi Tudang Sipulung sebagai basis perdamaian, dengan memfokuskan perhatian pada pemaknaan Gereja Toraja Jemaat Seriti. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis deskriptif. Dari hasil penelitian, Gereja Toraja Jemaat Seriti memaknai tradisi Tudang Sipulung sebagai basis perdamaian. Karena tradisi Tudang Sipulung dapat menjadi ruang negosiasi dan mediasi yang berlangsung berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal seperti Sipakatau (saling menghormati atau menghargai), Sipakainge’ (saling menasehati atau mengingatkan) dan Sipakalebbi (saling memuliakan). Tudang Sipulung berasal dari bahasa Bugis, Tudang berarti duduk dan Sipulung berarti bersama atau berkumpul. Tudang Sipulung memuat makna kerendahan hati untuk mau duduk bersama dalam memecahkan suatu persoalan secara bersama-sama sehingga terbangun keselarasan dan kebersamaan yang penuh cinta kasih dan damai sejahtera. This research aims to contribute to the reconstruction and re-actualization of Tudang Sipulung as a basis for peace, by focusing attention on the meaning of the Seriti Congregation Toraja Church. The research method used is qualitative with a descriptive type. From the results of the research, the Toraja Church Seriti Congregation interprets the Tudang Sipulung tradition as a basis for peace. Because the Tudang Sipulung tradition can be a space for negotiation and mediation that takes place based on democratic principles, by prioritizing local wisdom values such as Sipakatau (mutual respect or respect), Sipakainge' (advise or remind each other) and Sipakalebbi (glorify each other). Tudang Sipulung comes from the Bugis language, Tudang means sitting and Sipulung means together or gathering. Tudang Sipulung contains the meaning of humility to want to sit together to solve a problem together so that harmony and togetherness full of love and peace can be built.

IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EKOWISATA PANDURI BERSERI PT PERTAMINA PATRA NIAGA FUEL TERMINAL TUBAN Trianto, Hasfin Bagus; Ramadhany, Affrida Eka; Sukmayadevi, Sukmayadevi; Faticha, Maulida Nur
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 2 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i2.58021

Program Ekowisata Panduri Berseri merupakan salah satu inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan oleh PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal (FT) Tuban. Program ini dilaksanakan di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Desa Tasikharjo terletak di pesisir pantai utara dan memiliki potensi pantai. Potensi ini telah mendorong masyarakat setempat untuk melestarikan dan mengelola aset alam mereka, dengan tujuan pelestarian lingkungan dan pengembangan potensi ekonomi baru melalui pengelolaan pantai sebagai destinasi wisata. Penelitian ini mengkaji proses pelaksanaan program CSR oleh PT Pertamina Patra Niaga FT Tuban, yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Pendekatan yang digunakan adalah Participatory Rural Appraisal (PRA), yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap langkah pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan implementasi CSR dari PT Pertamina FT Tuban melalui program Ekowisata Panduri Berseri memberikan manfaat untuk mendorong keberlanjutan kehidupan lingkungan dan bagi keberlanjutan ekonomi masyarakat Desa Tasikharjo. The Panduri Berseri Ecotourism Program is one such initiative Corporate Social Responsibility (CSR) which is run by PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal (FT) Tuban. This program was implemented in Tasikharjo Village, Jenu District, Tuban Regency, East Java Province. Tasikharjo Village is located on the north coast and has beach potential. This potential has encouraged local communities to conserve and manage their natural assets to preserve the environment and develop new economic potential by managing beaches as tourist destinations. This research examines the process of implementing the CSR program by PT Pertamina FT Tuban. CSR program by PT Pertamina FT Tuban implemented trought stages of planning, implementation, monitoring and evaluation. The approach used is Participatory Rural Appraisal (PRA), which involves active community participation in every step of program implementation. The implementation of CSR from PT Pertamina FT Tuban through the Panduri Berseri program provides benefits for encouraging environmental sustainability and for the economic sustainability of the Tasikharjo Village community.

ANALISIS PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA GEBLAK JAMBANGAN SEBAGAI IMPLEMENTASI CSR PT PERTAMINA (PERSERO) IT SURABAYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL Resnawaty, Risna; Rivani, Rivani; Nulhakim, Soni A.
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i1.53287

Artikel ini merupakan hasil penelitian pada program CSR PT. Pertamina (Persero) dalam mengembangkan desa wisata Kampung Geblak. Fenomena CSR terus berkembang dari tahun ke tahun, pengembangan desa wisata menjadi salah satu model CSR yang dilakukan oleh perusahaan. desa wisata ini dinilai mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, namun tidak hanya itu pengembangan desa wisata menyentuh aspek keberfungsian sosial dalam perspektif Pekerjaan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan fenomena pengembangan desa wisata terkait pemenuhan aspek kompas keberlanjutan serta pengaruhnya pada individu, kelompok dan masyarakat sebagai penerima manfaat program dalam menjalankan keberfungsian sosialnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi serta studi literatur pada subjek penelitian yaitu masyarakat penerima manfaat, pelaksana program, dan menghimpun informasi dari artikel maupun hasil penelitian sebelumnya. Temuan hasil lapangan menyatakan bahwa pengembangan kampung wisata Jambangan bukan hanya meningkatkan pendapatan masyarakat namun meningkatkan keberfungsian sosial warga khususnya dalam menjalankan perannya di dalam pembangunan, sehingga wellbeing dapat tercipta sebab lingkungan fisik (environment) yang dibangun menghasilkan harmonisasi dalam interaksi antar warga masyarakat. Kesimpulan menyatakan bahwa pengembangan kampung wisata mampu memenuhi kriteria kompas keberlanjutan secara ekonomi, sosial, lingkungan serta kesejahteraan uang mendukung pada keberfungsian sosial masyarakat. This article is the result of research on CSR program of PT Pertamina (Persero) in developing the Kampung Geblak tourist village. The development of tourist villages is one of most popular model the CSR implementation by companies. This tourist village not only improve the community's economy capability but also touches social functioning aspects from a social work perspective. The aim of this research is to discover the phenomenon of tourism village development related to fulfilling the sustainability compass aspect and its influence on individuals, groups and communities as beneficiaries in carrying out their social functions. The research method used is a qualitative approach by conducting interviews, observations and literature studies on research subjects; beneficiary, program implementers, also collecting information from articles and previous research results. The findings of it state that the development of the Jambangan tourist village not only increases community income but also the social functioning of residents, especially in carrying out their role in development, so that wellbeing can be created due to the physical environment which produces harmonization in interactions between community members. The conclusion states that the development of a tourist village is able to meet the criteria of sustainability compass economically, socially, environmentally and welfare and support the social functioning of the community.

MEMAHAMI HUBUNGAN ANTARA FENOMENA CANCEL CULTURE DAN PEMBENTUKKAN KETERAMPILAN RESOLUSI KONFLIK DALAM PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (MEDIA SOSIAL SEBAGAI ARENA KONFLIK) Khairunniza, Liza Dwi Eftiza; Maftuh, Bunyamin; Setiadi, Elly Malihah
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v5i2.51349

Penelitian ini menginvestigasi hubungan antara fenomena Cancel Culture dan pembentukan keterampilan resolusi konflik pada pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di era digital. Fokusnya adalah memahami fenomena Cancel Culture di media sosial pada lingkup pendidikan serta upaya integrasi konsep ini dalam kurikulum IPS untuk membentuk keterampilan resolusi konflik secara konstruktif. Metode studi literatur dilakukan menggunakan kata kunci terkait di platform riset seperti Scimago Journal & Country Rank (SJR) dan Science and Technology Index (SINTA). Data terpilih disaring dari 15 September 2023 hingga 10 November 2023 dari jurnal-jurnal terkait pendidikan, ilmu sosial, dan komunikasi. Temuan menunjukkan bahwa adanya hubungan antra fenomena Cancel Culture, pembatasan ekspresi dan penilaian berbeda dalam lingkungan daring, serta potensi penyebab dampak emosional seperti kecemasan dan penurunan harga diri peserta didik. Integrasi konsep Cancel Culture dalam kurikulum IPS dapat memberikan landasan bagi peserta didik untuk memahami, menganalisis, dan menangani konflik di media sosial dengan cara yang lebih bijaksana. Rekomendasi studi ini menyoroti perlunya pendekatan holistik dalam pendidikan IPS yang responsif terhadap dinamika media sosial yang melibatkan peran guru, orang tua, dan pendekatan interdisipliner untuk membentuk keterampilan resolusi konflik. Kurikulum juga perlu mengadaptasi model peran serta dan diskusi terbuka tentang etika online guna menghadapi Cancel Culture dengan kecerdasan dan empati yang lebih besar. Hal ini akan membekali peserta didik untuk berdialog sehat, memahami keberagaman pendapat, dan menangani konflik dengan cara yang lebih konstruktif dalam era media sosial yang kompleks. This research investigates the relationship between the Cancel Culture phenomenon and the formation of conflict resolution skills in Social Sciences (IPS) education in the digital era. The focus is on understanding the phenomenon of Cancel Culture on social media in the educational sphere as well as efforts to integrate this concept in the Social Sciences curriculum to build constructive conflict resolution skills. The literature study method was carried out using related keywords on research platforms such as Scimago Journal & Country Rank (SJR) and Science and Technology Index (SINTA). Selected data was filtered from September 15, 2023 to November 10, 2023 from journals related to education, social sciences, and communication. The findings show that there is a relationship between the Cancel Culture phenomenon, restrictions on expression and different judgments in the online environment, as well as potential causes of emotional impacts such as anxiety and reduced self-esteem in students. The integration of the concept of Cancel Culture in the Social Sciences curriculum can provide a foundation for students to understand, analyze and handle conflicts on social media in a wiser way. The recommendations of this study highlight the need for a holistic approach in social studies education that is responsive to the dynamics of social media involving the roles of teachers, parents, and an interdisciplinary approach to forming conflict resolution skills. The curriculum also needs to adapt models of participation and open discussions about online ethics to face Cancel Culture with greater intelligence and empathy. This will equip students to have healthy dialogue, understand diversity of opinion, and handle conflict in a more constructive way in the complex era of social media.

PENGETAHUAN, SIKAP, DAN CARA PANDANG MAHASISWA DALAM MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS Abdullah, Hanifiyatus Shamhah; Rinaldo, Rinaldo; Apsari, Nurliana Cipta
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v5i1.44677

Terdapat berbagai macam permasalahan sosial di dalam kehidupan masyarakat yang sangat sulit untuk ditangani. Salah satunya adalah tindak pelecehan atau kekerasan seksual. Tindak pelecehan atau kekerasan seksual dapat dipacu oleh berbagai faktor dan salah satunya adalah faktor lingkungan. Kasus pelecehan atau kekerasan seksual juga dapat terjadi di mana saja termasuk di dalam lingkungan kampus. Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengetahuan, sikap, serta cara pandang mahasiswa terhadap tindak pelecehan atau kekerasan seksual di lingkungan kampus. Metode penelitian yang digunakan menggunakan studi literatur dengan penggunaan serta penyebaran kuesioner terhadap mahasiswa. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa pemahaman mahasiswa mengenai kasus kekerasan atau pelecehan seksual sudah cukup baik. Mahasiswa juga sudah mengetahui bagaimana caranya bersikap serta memberikan pendapat terhadap kasus pelecehan atau kekerasan seksual. Various kinds of social problems in people's lives are very difficult to handle. One of them is sexual harassment or violence. Sexual harassment or violence can be triggered by various factors and one of them is environmental factors. Cases of sexual harassment or violence can also occur anywhere, including on campus. Therefore, the purpose of writing this article is to find out how the knowledge, attitudes, and perspectives of students towards acts of harassment or sexual violence in the campus environment. The research method used is a literature study with the use and distribution of questionnaires to students. The results of the study stated that students understanding of cases of violence or sexual harassment was quite good. Students also know how to act and give opinions on cases of sexual harassment or violence.

MENELUSURI KEGAGALAN OSCE DALAM MENCIPTAKAN PERDAMAIAN PADA KONFLIK ARMENIA-AZERBAIJAN MELALUI ANALISIS RESOLUSI KONFLIK Meichella, Aziizah Ika; Annamira, Raisa; Akim, Akim; Dermawan, Windy
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 2 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i2.53824

Armenia dan Azerbaijan berada dalam situasi konflik berkepanjangan di wilayah Nagorno-Karabakh. Sejarah konflik Armenia-Azerbaijan kembali pada masa Soviet, ketika Nagorno-Karabakh diberikan status otonomi di Republik Sosialis Soviet Azerbaijan, meskipun mayoritas penduduknya adalah etnis Armenia. Pasca runtuhnya Uni Soviet tahun 1991, ketegangan antara Armenia dan Azerbaijan meningkat, dengan pecahnya perang Nagorno-Karabakh yang berlangsung hingga tahun 1994. Berbagai upaya ditempuh untuk menyelesaikan konflik tersebut salah satunya adalah melalui Minsk Group di bawah OSCE. Akan tetapi, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang baik dan penyelesaian konflik belum dilaksanakan secara tuntas. Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel mengkaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor kegagalan OSCE (Minsk Group) dalam mengatasi konflik Nagorno-Karabakh menggunakan alat analisis konflik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang berfokus menggali lebih dalam teks narasi penelitian terkait. Hasil penemuan menjelaskan bahwa peran pihak ketiga seperti organisasi internasional sangat krusial mengingat kedua belah pihak memiliki tendensi untuk menuduh satu sama lain yang membuat isu ini berkepanjangan. Keterlibatan banyak pihak di luar Minsk Group juga menyebabkan konflik ini semakin runyam. Adapun peneliti memberikan rekomendasi resolusi untuk mengatasi konflik tersebut adalah dengan memperbaiki dan merestrukturisasi organisasi internasional yang ikut terlibat dalam penyelesaian konflik juga mengulas kembali karakteristik OSCE sebagai organisasi internasional agar bisa bergerak selayaknya sebuah organisasi mediasi konflik. Menyamakan visi misi serta tujuan penyelesaian konflik antar negara anggota juga sangat dibutuhkan agar tidak ada lagi perbedaan perspektif dalam prosesnya, hingga menggali lebih dalam mengenai asal mula juga akar kesukuan yang akhirnya menjadi inti utama konflik ini. Dengan ditemukannya resolusi ini, jika pada negara-negara lain ditemukan permasalahan yang serupa, proses pencarian resolusi dari konflik tersebut akan dipermudah dengan adanya penelitian ini. Armenia and Azerbaijan are in a prolonged conflict situation in Nagorno-Karabakh region. The history of the Armenia-Azerbaijan conflict goes back to Soviet times, when Nagorno-Karabakh was granted autonomous status within the Azerbaijan Soviet Socialist Republic, although the majority of its population was ethnic Armenian. After the collapse of the Soviet Union in 1991, tensions between Armenia and Azerbaijan increased, with the outbreak of the Nagorno-Karabakh war which lasted until 1994. Various efforts were made to resolve the conflict, one of which was through the Minsk Group under the OSCE. However, these efforts have not produced good results and conflict resolution has not been implemented completely. Based on these problems, the article examines further the factors of OSCE (Minsk Group) failure in resolving the Nagorno-Karabakh conflict using conflict analysis tools. The research methodology employed is descriptive qualitative, with a specific focus on delving further into narrative texts connected to the research topic. The findings explain that the role of third parties such as international organizations is very crucial considering that both parties have a tendency to accuse each other which makes this issue protracted. The involvement of many parties outside the Minsk Group also made this conflict even more complicated. The researchers provide recommendations for resolution to overcome this conflict, namely by improving and restructuring the international organizations involved in resolving the conflict as well as reviewing the characteristics of the OSCE as an international organization so that it can move like a conflict mediation organization. Synchronizing the vision and goals of conflict resolution between members is also necessary so that there are no longer differences in perspective in the process, as well as digging deeper into the origins and tribal roots which ultimately become the main core of this conflict. By finding this resolution, if similar problems are found in other countries, the process of finding a resolution to the conflict will be made easier by this research.

MASALAH KONFLIK PERTAMBANGAN DI INDONESIA MINING CONFLICT ISSUES IN INDONESIA Fauzi, Rizki Muhammad; Nulhaqim, Soni A.
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i1.53283

Aktivitas pertambangan seringkali menimbulkan dampak negatif, seperti tercemarnya lingkungan, kerusakan lingkungan, polusi dari aktivitas pertambangan, dan rusaknya akses jalan raya yang berujung menimbulkan suatu masalah konflik, baik itu antara konflik masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguraikan penyebab yang sering terjadi pada masalah konflik pertambangan dan alternatif solusi dalam penyelesaian masalah konflik pertambangan. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode studi kepustakaan dimana bersumber dari data sekunder yang berkaitan dengan isu yang menjadi topik penelitian. Hasil penelitian berdasarkan contoh kasus pertambangan di daerah Indonesia, itu menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang menolak aktivitas pertambangan karena alasan tercemarnya lingkungan, seperti masyarakat khawatir dampak dari aktivitas pertambangan yaitu rawannya longsor, jalan menjadi rusak, debu yang mengganggu pemukiman warga, dan menurunnya kualitas air bersih. Banyak perusahaan tambang yang hanya memikirkan keuntungan saja tanpa memperhatikan kondisi lingkungan. Penolakan yang dilakukan masyarakat tersebut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya suatu konflik pertambangan. Proses penyelesaian konflik yang baik dalam konflik pertambangan yaitu dengan mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak yang bisa menjadi penengah dan mengetahui terhadap masalah yang terjadi. Seharusnya terdapat suatu badan atau institusi yang khusus dalam menangani masalah sejumlah konflik yang terjadi di area pertambangan, contohnya seperti Dirjen konflik yang mengurus masalah konflik. Mining activities often cause negative impacts, such as environmental pollution, environmental damage, pollution from mining activities, and damage to highway access which results in a conflict problem, be it conflict between the community and the company or the community and the government. The purpose of this study is to describe the causes that often occur in mining conflict problems and alternative solutions in solving mining conflict problems. The method used is using the library study method which is sourced from secondary data related to the issues that are the topic of research. The results of the research based on examples of mining cases in Indonesia show that many people refuse mining activities for reasons of environmental contamination, such as people who are worried about the impact of mining activities, namely prone to landslides, damaged roads, dust that disturbs residents' settlements, and decreased quality of clean water. . Many mining companies only think about profits without regard to environmental conditions. The community's rejection was one of the factors causing a mining conflict. A good conflict resolution process in mining conflicts is mediation carried out by parties who can mediate and know about the problems that occur. There should be a body or institution that is specialized in dealing with the problems of a number of conflicts that occur in the mining area, for example the Director General of Conflict who deals with conflict issues.

RESOLUSI KONFLIK AGRARIA DI PULAU TIMOR Lazuardi, Erlangga Arifananda; Raditya, Raqin Rafa
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v5i2.48124

Konflik agraria menjadi isu yang kompleks dan sering kali memunculkan ketegangan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Pulau Timor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis resolusi konflik agraria yang terjadi di wilayah Desa Linamnutu, Kabupaten Timor Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait. Untuk meresolusi konflik agraria di Desa Linamnutu, berbagai langkah dapat dilakukan. Pertama, perlu adanya dialog dan negosiasi antara masyarakat adat dan pihak eksternal untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kedua, perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat perlu diperkuat melalui implementasi kebijakan agraria yang berpihak pada mereka. Selain itu, perlu juga penguatan lembaga adat sebagai mediator dalam penyelesaian konflik agraria. Selain itu, perlu juga peran aktif dari pemerintah dalam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa agraria yang transparan dan adil. Pemberian pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak masyarakat adat dan pentingnya konservasi lingkungan juga penting untuk menghindari konflik agraria di masa depan. Resolusi konflik agraria di Desa Linamnutu akan memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat setempat, konservasi lingkungan, dan stabilitas sosial di Pulau Timor secara keseluruhan. Agrarian conflict is a complex issue and often raises tensions in various regions in Indonesia, including on the island of Timor. This research aims to analyze the resolution of agrarian conflicts that occurred in the Linamnutu Village area, Central Timor Regency. The research method used is a qualitative approach by collecting data through in-depth interviews, observation and analysis of related documents. To resolve the agrarian conflict in Linamnutu Village, various steps can be taken. First, there needs to be dialogue and negotiation between indigenous peoples and external parties to reach mutually beneficial agreements. Second, legal protection for the rights of indigenous peoples needs to be strengthened through the implementation of agrarian policies that support them. Apart from that, it is also necessary to strengthen traditional institutions as mediators in resolving agrarian conflicts. Apart from that, the government also needs an active role in providing a transparent and fair agrarian dispute resolution mechanism. Providing a better understanding of the rights of indigenous peoples and the importance of environmental conservation is also important to avoid agrarian conflicts in the future. Resolution of the agrarian conflict in Linamnutu Village will have a positive impact on the lives of local communities, environmental conservation and social stability on the island of Timor as a whole.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Soni Akhmad Nulhaqim

Contact Email
jkrk.fisip@gmail.com

Phone
+6281322312268

Journal Mail Official
jkrk.fisip@gmail.com

Editorial Address
Pusat Studi Konfilk dan Resolusi Konflik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Gedung A FISIP-UNPAD Lt. 2 Jl. Raya Bandung Sumedang km 21 Jatinangor, Sumedang

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Soni Akhmad Nulhaqim

Contact Email jkrk.fisip@gmail.com

Phone +6281322312268

Journal Mail Official jkrk.fisip@gmail.com

Editorial Address Pusat Studi Konfilk dan Resolusi Konflik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Gedung A FISIP-UNPAD Lt. 2 Jl. Raya Bandung Sumedang km 21 Jatinangor, Sumedang

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Soni Akhmad Nulhaqim

Contact Email
jkrk.fisip@gmail.com

Phone
+6281322312268

Journal Mail Official
jkrk.fisip@gmail.com

Editorial Address
Pusat Studi Konfilk dan Resolusi Konflik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Gedung A FISIP-UNPAD Lt. 2 Jl. Raya Bandung Sumedang km 21 Jatinangor, Sumedang

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA