Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS KONFLIK DI DESA WATMURI KECAMATAN NIRUNMAS Azhar, Jihan Kamilla; Fauzi, Rizki Muhammad; Nulhaqim, Soni Akhmad
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v5i1.44108

Masalah konflik agraria tentunya berdampak serius bagi kehidupan masyarakat. Hal ini tentunya dapat mengancam mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Maka dari itu, suatu konflik harus dapat dikelola atau diatasi dengan tepat agar tidak merugikan bagi kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan analisis konflik berdasarkan data set menurut penahapan Nulhaqim dkk, yaitu peristiwa, pemicu, penyebab, dampak, dan resolusi konflik yang dilakukan. Metode yang dipakai pada penulisan artikel ini yaitu menggunakan metode studi kepustakaan. Hasilnya menunjukkan bahwa peristiwa konflik ini mulai dari 1977 sampai tahun 2005 dan terlibatnya dua Desa yaitu Watmuri dan Arma. Pemicu terjadinya konflik yaitu datangnya orang Arma ke Desa Watmuri dan mendapatkan tempat tinggal sementara, namun orang Arma merasa bahwa tanah tersebut adalah kepemilikannya. Selain itu, terjadinya pembunuhan orang Arma oleh Watmuri. Penyebab konflik terjadi yaitu adanya faktor ekonomi dan sosial. Dampaknya yaitu komunikasi kedua desa tersebut tidak berjalan baik dan kehidupannya tidak harmonis. Resolusi konflik yang dilakukan yaitu negosiasi, konsiliasi, dan mediasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pihak-pihak lainnya. The problem of agrarian conflict certainly has a serious impact on people's lives. This certainly can threaten them in social and economic life. Therefore, a conflict must be managed or resolved properly so that it is not detrimental to people's lives. This study aims to describe the conflict analysis based on the data set according to the stages of Nulhaqim et al, namely the events, triggers, causes, impacts, and conflict resolution that was carried out. The method used in writing this article is to use the library study method. The results show that the events of this conflict started from 1977 to 2005 and involved two villages namely Watmuri and Arma. The trigger for the conflict was the arrival of the Arma people to Watmuri Village and getting a temporary place to live, but the Arma people felt that the land was theirs. Besides that, there was the killing of the Arma people by Watmuri. The cause of the conflict occurred, namely the existence of economic and social factors. The impact is that the communication between the two villages is not going well and their lives are not harmonious. Conflict resolution carried out is negotiation, conciliation, and mediation carried out by the local government, village government, and other parties.

STRATEGI PROGRAM PENDAMPINGAN PADA KORBAN KDRT DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPANULI UTARA Simanjuntak, Juni Arti Ida Sondangna; Rangkuti, Zoraya Alfathin
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 2 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i2.55343

Peningkatakan kualitas pelayanan pemerintah menjalankan program pendampingan pada korban KDRT sangat diperlukan untuk memberikan manfaat dan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan secara rinci Strategi Program Pendampingan Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah beberapa bagian di Dinas PPKBP3A, dan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Kabupaten Tapanuli Utara. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dilakukan dengan teknik trianggulasi sumber data dan trianggulasi teknik. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpuan. Data yang didapat kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teori menurut Kotten (1996) dengan satu indikator yaitu Strategi Program (Program Strategy) dengan 3 variabel antara lain Dampak positif dan negatif, Kelebihan dan kekurangan, dan Dampak yang dirasakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan dari program pendampingan sudah berjalan dengan baik, program pendampingan ini memberikan manfaat dan dampak yang baik pada korban KDRT di Kabupaten Tapanuli Utara yang membutuhkan mediasi. Dalam pelaksanaan dilapangan program pendampingan pada korban KDRT terdapat beberapa kesenjangan yang menyebabkan kurang efektif berjalannya proram. Improving the quality of government services running a program of assistance for victims of domestic violence is very necessary to provide benefits and solutions to the problems faced. The purpose of this study is to describe in detail the Strategy of the Assistance Program for Victims of Domestic Violence (KDRT) in North Tapanuli Regency. The research conducted is a descriptive study with a qualitative approach. The data sources used are primary and secondary data. Informants in this study were several sections in the PPKBP3A Service, and victims of Domestic Violence (KDRT) in North Tapanuli Regency. Data collection techniques were interviews, observation and documentation. Data validity techniques were carried out using data source triangulation techniques and technical triangulation. The data obtained were analyzed descriptively by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The data obtained were then analyzed qualitatively with the theory according to Kotten (1996) with one indicator, namely Program Strategy with 3 variables including Positive and negative impacts, Advantages and disadvantages, and Perceived impacts. The results of the study indicate that the service of the mentoring program has been running well, this mentoring program provides benefits and good impacts on victims of domestic violence in North Tapanuli Regency who need mediation. In the implementation of the mentoring program for victims of domestic violence in the field, there are several gaps that cause the program to be less effective.

PEKERJAAN SOSIAL DAN ORANG DENGAN DISABILITAS Apsari, Nurliana Cipta; Jatnika, Dyana Chusnulitta
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i1.53279

Profesi pekerjaan sosial adalah profesi praktik dan disiplin ilmu yang fokusnya adalah mendorong terjadinya perubahan dan pembangunan sosial, kohesi sosial dan pemberdayaan serta pembebasan manusia. Populasi disabilitas adalah populasi yang mengalami banyak kekerasan dan penindasan serta ketidakterpenuhan hak, padahal Indonesia sudah memiliki payung hukum yang memandatkan pemerintah Republik Indonesia untuk memenuhi hak orang dengan disabilitas. Dengan menggunakan metode kajian literatur, tulisan ini bertujuan untuk menjabarkan praktik pekerjaan sosial dengan populasi disabilitas di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan sosial sebagai profesi pertolongan bekerja dengan populasi disabilitas di tiga bidang praktik yaitu praktik mikro, mezzo dan makro. Saat bekerja dengan populasi disabilitas, pekerja sosial harus selalu melibatkan orang dengan disabilitas sebagai subjek dan mengkonsultasikan hal-hal berkenaan dengan pemenuhan hak mereka dengan orang dengan disabilitas itu sendiri. Dengan melakukan hal tersebut, pekerja sosial akan terhindar dari praktik oppresif terhadap populasi disabilitas. Social work profession is a practice profession and an academic discipline focusing on the fostering of social change and social development as well as social cohesion and empowerment and human freedom. Disability population is one population experiencing many violations and oppression along with unfulfillment of their rights, whereas Indonesia has the legal umbrella mandating the government of Indonesia to achieve the fulfilment of the rights of people with disability. Using study literature method, this article is aiming at describing the social work practice with disability population in Indonesia. The result shows that social work as a helping profession working with disability population in three field of practice, namely micro, mezzo and macro. During working with disability population, social workers have to always involving the people with disability as the subjects and consult on every aspect of their rights fulfilment with the disability population themselves. By doing so, social workers will be protected from conducting oppressive practice toward the disabled population.

PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PEKERJA LOKAL DENGAN PEKERJA ASING TIONGKOK DI MOROWALI UTARA Sihite, Ganda Martunas; Malik, Ichsan; Sumertha KY, I Gede; Widodo, Pujo
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v5i1.46987

Peristiwa yang terjadi di Morowali, Sulawesi Tengah diawali dengan bentrokan maut antara pekerja lokal dan pekerja asing asal Tiongkok di area pabrik smelter PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI) menewaskan dua orang pekerja. Kondisi bentrokan membuat mata publik terbuka, bahwa ada konflik horizontal yang terjadi di antara pekerja lokal dan pekerja asing di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran serikat pekerja dalam penyelesaian serta dalam pencegahan konflik antara pekerja baik pekerja lokal maupun pekerja asing yang berada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif sedangkan teknik pengambilan data yang digunakan yaitu melalui data kepustakaan yang telah dikumpulkan dan menelaah data sekunder. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu serikat pekerja memiliki peran sebagai peacemaking dalam membangun jembatan komunikasi antara pihak yang berkonflik guna menciptakan hubungan harmonis antara pekerja dan penyambung aspirasi terkait hak-hak pekerja kepada perusahaan atau pemerintah. Serikat pekerja juga berperan menyelesaikan konflik dengan cara yang berbeda seperti musyawarah, pihak ketiga, komprontasi dan sebagainya. Sehingga peran serikat pekerja sangat signifikan dalam penyelesaian konflik dalam ketenagakerjaan. The incident that occurred in Morowali, Central Sulawesi began with a deadly clash between local workers and foreign workers from China in the smelter factory area of PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI) killed two workers. Conditions of clashes make the public's eyes open, that there is a horizontal conflict that occurs between local workers and foreign workers in Indonesia. This study aims to identify and analyze the role of trade unions in resolving and preventing conflicts between workers, both local workers and foreign workers in Indonesia. This study uses qualitative research with descriptive methods and inductive approaches while the data collection technique used is through library data that has been collected and examines secondary data. The findings obtained in this study are that trade unions have a role as peacemakers in building bridges of communication between conflicting parties in order to create harmonious relations between workers and agents of aspirations related to workers' rights to companies or the government. Trade unions also play a role in resolving conflicts in different ways such as deliberations, third parties, confrontation and so on. So that the role of trade unions is very significant in resolving labor conflicts.

MORATORIUM PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN ETIKA REKTOR PERGURUAN TINGGI NEGERI PADA MASA TUGAS SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK Darodjat, Rafan; Irfan, Maulana; Kusmayanti, Hazar
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 2 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i2.57082

Jabatan Rektor merupakan jabatan yang bergengsi, menyebabkan banyak yang berminat untuk mendudukinya. Hal ini tentunya memiliki potensi konflik, biasanya yang tidak sejalan berusaha mencari kesalahan untuk menjatuhkan. Hal ini tentunya akan mengganggu aktivitas perguruan tinggi dan juga menurunkan kredibiltas institusi oleh masyarakat. Sehingga perlu adanya resolusi konflik, karena permasalahan karena persaingan Rektor di PTN cukup banyak kasusnya. Di dalam hukum dikenal Asas Equality Before the Law (persamaan dihadapan hukum), semua insan harus mendapatkan perlakuan yang adil, konsep moratorium pemberian sanksi hanya menghentikan sementara penjatuhan sanksi pelanggaran yang diduga pernah dilakukan sebelum menjabat. Moratorium ini diharapkan menjadi resolusi karena konflik pada Jabatan Rektor harus diminimalisir karena efeknya yang melibatkan banyak pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Sosiologis dengan menggunakan Norma Hukum sebagai landasan, kemudian melihat gejala masyarakat untuk mendapatkan pemecahannya. Hasil dari penelitian ini, perlu adanya kesadaran dari sivitas akademis untuk mengedepankan Presumption of Innocence (Asas Praduga Tak Bersalah), adanya aturan tertulis mengenai jabatan rektor untuk mendapat hak moratorium atas pelanggaran yang pernah dilakukan sebelum menjabat. The rector's office is a prestigious position, causing a lot of people to be interested in holding it. It has the potential for conflict; usually, disharmony is trying to find mistakes to drop. This will undoubtedly disrupt the activities of the college and also reduce the credibility of the institution in the community. So there needs to be a resolution to the conflict because the problem is the competition among the rectors in state colleges in quite a few cases. Under the law known as Equality Before the Law, all human beings must be treated fairly. The concept of a moratorium on sanctions only stops the temporary fall of sanctions for alleged violations that have ever been committed before taking office. This moratorium is expected to be a resolution because the conflict in the Rector's Department must be minimized due to its multi-party effects. The method used in this research is Yuridis-Sociological, using the Law Norms as a basis, then looking at the symptoms of the community to find its solution. As a result of this research, there is a need for a consciousness of academic civilization to advance the Presumption of Innocence, a written rule on the post of rector to obtain the right to a moratorium on violations committed before taking office.

ANALISIS BIAYA MANFAAT PROGRAM KESERASIAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA Permana, Oktia Dwi; Rusyidi, Binahayati; Kharisma, Dinar
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i1.53284

Konflik sosial di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat secara mental dan ekonomi pasca konflik. Konflik tersebut meliputi berbagai aspek, seperti konflik antar etnis dan konflik agama, yang menunjukkan adanya ketegangan antar kelompok di masyarakat. Dalam konteks penanganan konflik sosial, diperlukan program keserasian sosial yang dapat memberikan manfaat sosial yang komprehensif. Namun, terdapat kesenjangan antara hasil penelitian yang menyoroti kompleksitas konflik sosial dari berbagai sudut pandang dengan kebutuhan akan kebijakan sosial yang holistik dan terintegrasi dalam penanganan konflik sosial di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengukur manfaat sosial yang dihasilkan oleh program keserasian sosial serta evaluasi yang mendalam terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya dan efektivitas program dalam mencapai tujuan keserasian sosial. Selain itu, aspek biaya juga menjadi pertimbangan penting dalam penanganan konflik sosial, seperti biaya perawatan depresi dan gangguan psikososial. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut dalam hal ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan penanganan konflik sosial di Indonesia. Social conflict in Indonesia is a complex problem and has a significant impact on society mentally and economically after the conflict. The conflict covers various aspects, such as inter-ethnic conflicts and religious conflicts, which indicate the existence of tensions between groups in society. In the context of handling social conflict, a social harmony program is needed that can provide comprehensive social benefits. However, there is a gap between research results that highlight the complexity of social conflict from various perspectives and the need for holistic and integrated social policies in handling social conflict in Indonesia. Therefore, further research is needed to measure the social benefits generated by social harmony programs as well as in-depth evaluations related to the efficiency of resource use and program effectiveness in achieving social harmony objectives. In addition, the cost aspect is also an important consideration in handling social conflict, such as the cost of treating depression and psychosocial disorders. Thus, further research in this regard will make a significant contribution to the development of policies for handling social conflict in Indonesia.

BIMBINGAN SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KLS II BANDUNG. Meilany, Lenny
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v5i2.49139

Bimbingan sosial adalah proses pemberian bantuan kepada individu secara terus menerus supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri dan lingkungan sekitar, memberikan bantuan secara psikis dan mental kepada para anak korban tindak penganiayaan anak yang bermasalah pada saat bersosialisasi dengan masyarakat atau karena anak korban tindak penganiayaan anak mengalami masalah-masalah pribadi yang membutuhkan bimbingan agar anak korban tindak penganiayaan ini dapat memecahkan masalahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran bimbingan sosial terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan. Penganiayaan yang melibatkan anak sebagai pelaku menjadi isu kritis dalam bidang bimbingan sosial, karena menyangkut upaya pencegahan, intervensi, dan rehabilitasi perilaku negatif. penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan sosial memiliki peran kunci dalam mengatasi masalah perilaku anak sebagai pelaku penganiayaan. Pendekatan yang dilakukan meliputi identifikasi masalah, pengenalan emosi, pengembangan keterampilan sosial, dan pemahaman konsekuensi dari tindakan mereka. Melalui bimbingan sosial, anak-anak pelaku diberdayakan untuk mengatasi konflik, mengelola emosi dengan lebih baik, dan membangun hubungan sosial yang lebih positif. Social guidance is the process of providing assistance to individuals on an ongoing basis so that the individual can understand himself and the surrounding environment, providing psychological and mental assistance to child victims of child abuse who have problems when interacting with society or because child victims of child violence experience problems. -Personal problems that require guidance so that child victims of this crime can solve their problems. This study aims to describe the role of social guidance on children as perpetrators of crime. Abuse involving children as perpetrators is a critical issue in the field of social guidance, because it involves efforts to prevent, intervene, and rehabilitate negative behavior. This study shows that social guidance has a key role in overcoming child behavior problems as perpetrators of abuse. The approach taken includes recognizing problems, recognizing emotions, developing social skills, and understanding the consequences of their actions. Through social guidance, offenders' children are empowered to deal with conflict, manage emotions better, and build more positive social relationships.

REKOMENDASI RESOLUSI KONFLIK DI DESA WADAS MENGGUNAKAN METODE TINJAUAN PUSTAKA Firamadhina, Fadhlizha Izzati Rinanda; Fauzi, Moch Reski
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v5i1.44113

Tulisan ini berfokus pada analisis dan rekomendasi terhadap resolusi konflik di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Aspek yang diteliti dalam tulisan ini adalah resolusi konflik yang telah dilakukan atau telah diterapkan di Desa Wadas menggunakan pendekatan yang dijabarkan oleh Nulhaqim dkk serta merekomendasikan upaya resolusi konflik seperti apa yang sebaiknya dilakukan untuk meredakan konflik yang terjadi di Desa Wadas. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pendekatan studi pustaka, dimana penulis mendeskripsikan fenomena situasi dan masalah secara komprehensif dengan mengumpulkan dari sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan tema yang dibahas. Tujuan penulis menganalisis permasalahan di Desa Wadas yakni agar memberikan gambaran secara komprehensif mengenai runtutan kronologi konflik yang terjadi di Desa Wadas serta menganalisis bagaimana resolusi yang sudah dilakukan dan direncanakan serta memberikan rekomendasi upaya resolusi konflik yang sebaiknya dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Desa Wadas. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan ini adalah terdapat beberapa rekomendasi resolusi konflik yang diusulkan oleh akademisi dan praktisi serta pemangku pemerintah. This paper focuses on analysis and recommendations for conflict resolution in Wadas Village, Purworejo District, Central Java Province. The aspect examined in this paper is the conflict resolution that has been carried out or has been implemented in Wadas Village using the approach described by Nulhaqim et al as well as recommending what kind of conflict resolution efforts should be carried out to mitigate the conflict that occurred in Wadas Village. This paper uses a qualitative research method with a literature study approach, in which the author describes the phenomena of the situation and problems comprehensively by gathering from scientific sources relevant to the themes discussed. The author's goal is to analyze the problems in Wadas Village, namely to provide a comprehensive picture of the chronological sequence of conflicts that occurred in Wadas Village and to analyze how the resolutions have been carried out and planned and to provide recommendations for conflict resolution efforts that should be carried out to resolve conflicts that occurred in Wadas Village. The conclusion that can be drawn from this writing is that there are several conflict resolution recommendations proposed by academics and practitioners as well as government stakeholders.

AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA LINGGA KECAMATAN SIMPANG EMPAT DI DINAS PARIWISATA KABUPATEN KARO Br Purba, Ivana Hotma Surabina; Ginting, Simson
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 2 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i2.56738

Desa Wisata Lingga memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Karo karena destinasi pariwisata yang ditawarkan adalah destinasi yang sudah mulai jarang ditemui. Hanya tempat-tempat tertentu saja yang masih menyimpan alat-alat kebudayaan tradisional dan rumah adat seperti Desa Wisata Lingga. Ironisnya hal ini tidak menjadi permasalahan serius bagi pemerintah sehingga pengelolaan yang dilakukan masih sangat minim, diantaranya belum adanya keterbukaan antar aktor terkait dalam penyusunan kebijakan, minimnya tindakan rehabilitasi terhadap rumah adat yang menjadi icon wisata, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung terhadap promosi Desa Wisata Lingga, tidak adanya kontrol anggaran yang jelas dan terbuka, serta terdapat kebutuhan dan harapan publik yang tidak terpenuhi oleh Dinas Pariwisata terkait dengan pengelolaan Desa Wisata Lingga. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Desa Wisata Lingga di Dinas Pariwisata Kabupaten Karo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian merujuk pada teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh Koppel (2005), yang mencakup transparancy, liabillity, controllability, responsibility, dan responsiveness. Lingga Tourism Village has its own attraction for tourists who visit Karo Regency because the tourism destinations offered are destinations that have begun to be rarely encountered. Only certain places still store traditional cultural tools and traditional houses such as Lingga Tourism Village. Ironically, this is not a serious problem for the government so that the management carried out is still very minimal, including the lack of openness between relevant actors in policy formulation, the lack of rehabilitation measures for traditional houses that have become tourist icons, the lack of facilities and infrastructure that support the promotion of the Lingga Tourism Village, the absence of clear and open budget control, and there are public needs and expectations that are not met by the Agency Tourism is related to the management of Lingga Tourism Village. For this reason, this study aims to examine and describe the accountability of the management of Lingga Tourism Village at the Karo Regency Tourism Office. The research method used in this study is qualitative descriptive. The results of the study refer to the accountability theory put forward by Koppel (2004), which includes transparency, liabillity, controllability, responsibility, and responsiveness.

KONFLIK SENGKETA LAHAN DAN STRATEGI PENYELESAIAN DI INDONESIA Achmad, Willya
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i1.53280

Kebaradaan sengketa lahan dan konflik tanah dapat merusak tatanan hukum dan menghambat pembangunan bangsa Indonesia, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam setiap penyelesainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana menyusun strategi yang tepat dalam menyelesaikan setiap konflik/sengketa tanah yang sering terjadi di negara Indonesia, adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni, metode kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Maka hasil dari penelitian ini menjabarkan bahwa, sengketa lahan terjadi karena lahan mempunyai kedudukan yang sangat penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemiliknya. Tidak semua masalah harus diselesaikan lewat persidangan atau pengadilan. Saat ini telah lahir penyelesaian sengketa non litigasi, yaitu Alternative Dispute Resolution (selanjutnya disebut dengan ADR), salah satunya dengan menggunakan mediasi di mana keberpihakan seorang mediator tidak terjadi dalam persoalan mediasi. Selain itu masyarakat juga dapat melibatkan seorang pekerja sosial dalam membantu menyelesaikan konflik/sengketa lahan yang sedang dihadapi, pekerja sosial adalah mereka yang tepat untuk terlibat dalam proses Resolusi konflik, seperti menjadi Negosiator ataupun Mediator. Dalam penyelesaian konflik sengketa lahan, seorang pekerja sosial memerankan sebagai “fungsi kekuatan ketiga” untuk menjembatani antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya. Selain itu pekerja sosial mampu menjadi Fasilitator dalam penyelesain konflik sengketa lahan dengan memberikan suatu kepastian damai antara pihak-pihak yang terlibat konflik. The existence of land disputes and land conflicts can damage the legal order and hinder the development of the Indonesian nation, so appropriate strategies are needed in each resolution. This research aims to find out how to develop appropriate strategies in resolving every land conflict/dispute that frequently occurs in Indonesia. The research methods used by researchers are qualitative and analytical descriptive methods. So the results of this research explain that land disputes occur because land has a very important position, which can prove the independence and sovereignty of its owner. Not all problems have to be resolved through trial or court. Currently, non-litigation dispute resolution has emerged, namely Alternative Dispute Resolution (hereinafter referred to as ADR), one of which uses mediation where a mediator's partiality does not occur in mediation issues. Apart from that, the community can also involve a social worker in helping resolve the land conflict/dispute they are facing. Social workers are the right people to be involved in the conflict resolution process, such as being a Negotiator or Mediator. In resolving land disputes, a social worker acts as a "third force function" to bridge between group members and the environmental system that hinders them. Apart from that, social workers are able to become facilitators in resolving land disputes by providing a guarantee of peace between the parties involved in the conflict.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Soni Akhmad Nulhaqim

Contact Email
jkrk.fisip@gmail.com

Phone
+6281322312268

Journal Mail Official
jkrk.fisip@gmail.com

Editorial Address
Pusat Studi Konfilk dan Resolusi Konflik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Gedung A FISIP-UNPAD Lt. 2 Jl. Raya Bandung Sumedang km 21 Jatinangor, Sumedang

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Soni Akhmad Nulhaqim

Contact Email jkrk.fisip@gmail.com

Phone +6281322312268

Journal Mail Official jkrk.fisip@gmail.com

Editorial Address Pusat Studi Konfilk dan Resolusi Konflik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Gedung A FISIP-UNPAD Lt. 2 Jl. Raya Bandung Sumedang km 21 Jatinangor, Sumedang

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Soni Akhmad Nulhaqim

Contact Email
jkrk.fisip@gmail.com

Phone
+6281322312268

Journal Mail Official
jkrk.fisip@gmail.com

Editorial Address
Pusat Studi Konfilk dan Resolusi Konflik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Gedung A FISIP-UNPAD Lt. 2 Jl. Raya Bandung Sumedang km 21 Jatinangor, Sumedang

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA