cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Risno Mina
Contact Email
risnomina78@gmail.com
Phone
+628218926073
Journal Mail Official
yustisabel@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad dahlan No. III/79, Luwuk, Kabupaten Banggai Telp. (0461) 23452, Fax. (0461) 21725,
Location
Kab. banggai,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Yustisiabel
Published by Universitas Muhammadiyah Luwuk
ISSN : 25497731     EISSN : 26858932     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law Criminal Law Civil Procedural Law Criminal Procedure Law Commercial Law Constitutional Law State Administrative Law Adat Law Islamic Law Agrarian Law Environmental Law International Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 155 Documents
 7   8   9   10   11 
PERLINDUNGAN MEREK PRODUK UMKM: KONSTRUKSI HUKUM & PERAN PEMERINTAH Dandy Satyahadi; Hari Sutra Disemadi
Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i1.2137

Abstract

Tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan nama Merek merupakan hal yang penting bagi suatu UMKM, dalam hal ini pemerintah juga memiliki peran penting dalam mensosialisasikan pemahaman tentang Merek. Tujuan Penelitian ini yaitu mengetahui perlindungan atas Merek UMKM yang tidak terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu metode  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  bahan sekunder. Melalui penelitian ini penulis menganalisa pentingnya Merek dalam UMKM. UU Merek dan Indikasi Geografis saat ini menjadi senjata bagi para pelaku kejahatan Merek, dengan segala isi dan manfaatnya telah ditelaah terlebih dahulu yang dilihat dari beberapa landasan. Demi mewujudkan kemajuan bangsa Pemerintah berkewajiban membimbing para pelaku usaha terutama bagi pemilik Merek agar terhindar dari sengketa Merek nantinya.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 39 P/HUM/2021 TENTANG JUDICIAL REVIEW ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) PARTAI DEMOKRAT Chindie Priah Dewanti; Dessy Artina; Zainul Akmal
Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2497

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari keputusan tersebut, serta konsep ideal pengujian anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) partai politik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dasar penelitian ini adalah penelitian sastra yang mengambil kutipan dari buku bacaan, atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini juga menggunakan analisis data kualitatif dan menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa Pertama, AD/ART tidak dapat disamakan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia karena tidak sesuai dengan unsur hierarki peraturan perundang-undangan dan bagian-bagiannya sehingga bukan wewenang Mahkamah Agung untuk melakukan  judicial review. Kedua, implikasi keluarnya putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 dikhawatirkan akan lahirnya kepemimpinan dalam partai politik yang tidak demokratis dan tirani yang sering kali melakukan intimidasi politik terhadap anggota dan para kadernya dengan memanfaatkan otoritas dan jabatannya.
INVENTARISASI PRODUK POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS OLEH PEMERINTAH DAERAH DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Darwance Darwance; Rafiqa Sari; Tiara Ramadhani
Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2294

Abstract

Sampai saat ini, ada sekitar 92 indikasi geografis yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia. Salah satu di antaranya adalah Lada Putih Muntok (Muntok White Pepper) yang terdaftar oleh Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ID G 000000004 pada 28 April 2010. Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pembinaan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, meliputi di antaranya inventarisasi potensi produk indikasi geografis. Hanya saja, bila merujuk pada Lada Putih Muntok yang menjadi satu-satunya indikasi geografis terdaftar dari Kepulauan Bangka Belitung di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, timbul pertanyaan terkait pembinaan berupa inventarisasi potensi produk indikasi geografis, terutama yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian yang sudah disusun sedemikian rupa, yakni bersifat yuridis empiris. Dari hasil penelitian yang dilakukan di seluruh pemerintah daerah kabupaten/ kota yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, secara umum dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/ kota belum melakukan upaya optimal terkait inventarisasi. Belum optimalnya upaya inventarisasi diakibatkan oleh banyak hal, di antaranya adalah tugas pokok dan fungsi yang dianggap tidak ada kaitanya dengan kekayaan intelektual terutama indikasi georafis, tidak ada program kerja yang berkaitan dengan kekayaan intelektual terutama indikasi geografis, secara kelembagaan terjadi miss-persepsi instansi mana yang dianggap berwenang.
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI Adissa Yuyanda Putri; Abdul Ukas Marzuki; Risno Mina; Mustating Daeng Maroa; Asis Harianto
Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2879

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu Jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Upaya penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai melalui tahapan Penerimaan dan Distribusi Pengaduan serta Penanganan dan Penyelesaian Sengketa. Adapun penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa terhadap sengketa pertanahan dilakukan melalui tahapan: pengkajian Kasus, gelar awal, penelitian, ekspos hasil penelitian, rapat koordinasi, gelar akhir, dan penyelesaian kasus. Sedangkan  faktor yang mempengaruhi upaya penyelesaian sengketa pertanahan dikantor Pertanahan Kabupaten Banggai terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung yaitu peraturan perundang-undangan dan keinginan untuk mencegah konflik, sedangkan faktor penghambat yaitu ketidakhadiran salah satu pihak dan kekurangan data fisik atau yuridis.
IMPLIKASI KERJASAMA KEIMIGRASIAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA INTELIJEN KEIMIGRASIAN Gibson A.M. Hutagalung; M. Rifqi Adhyatma; Sisilia Maydiana Putri
Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2014

Abstract

ABSTRAKIntelijen negara harus dapat dipercaya, profesional, tidak memihak, dan tidak memihak karena mereka merupakan garis pertahanan pertama dalam deteksi dini dan peringatan dini sistem keamanan nasional dari semua ancaman, baik yang nyata maupun yang dibayangkan. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah lembaga negara yang bertugas menjaga kedaulatan negara, menegakkan hukum, dan melaksanakan tugas intelijen. Sebagai bagian dari tugasnya, ia dapat meminta informasi kepada masyarakat atau organisasi pemerintah lainnya dalam rangka menjalankan fungsinya. Menemukan dan membuat katalog peraturan perundang-undangan serta mencari bahan pustaka (tulisan dan karya ilmiah) dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan masalah hukum adalah contoh strategi penelitian yang digunakan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari proses deteksi dini yang dilakukan melalui berbagai tahapan pengolahan data WNA dan juga analisis yang mendalam untuk menghasilkan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian, daripada hanya menggunakan produk informasi improvisasi (SIMKIM).
KAJIAN YURIDIS PERBANDINGAN PEMIDANAAN BAGI ORANG DEWASA DAN PEMIDANAAN BAGI ANAK Moh. Ikhwan Rays; Dri Sucipto; Firmansyah Fality
Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2864

Abstract

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemidanaan terhadap orang dewasa dan bentuk pemidanaan bagi anak yang berlaku di Indonesia Jenis dan pendekatan penelitian ini yaitu yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun bentuk pemidanaan bagi orang dewasa berdasarkan ketentuan diatur dalam Pasal 10 KUHPidana meliputi: 1 Pidana pokok, meliputi: a. Pidana mati, b. Pidana Penjara, c. Pidana kurungan, d. Denda, e. Pidana tutupan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 1946. 2. Pidana tambahan, meliputi: a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu, b. Perampasan beberapa barang yang tertentu, c. Pengumuman putusan hakim; disamping itu terdapat pengaturan pemidanaan lainnya dalam KUHPidana yakni Pidana Bersyarat dan Pelepasan Bersyarat. Sedangkan bentuk pemidananaan bagi anak diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni: 1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas: a. Pidana peringatan, b. Pidana dengan syarat meliputi Pembinaan diluar Lembaga, Pelayanan masyarakat atau Pengawasan, c. Pelatihan kerja, d. Pembinaan dalam Lembaga, dan e. Penjara; 2. Pidana tambahan meliputi perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS KOPI GAYO DI TANAH GAYO Riza Cadizza; Rizanizarli Rizanizarli
Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.1939

Abstract

Dalam implementasinya meskipun telah didaftarkannya kopi gayo untuk mendapatkan sertifikasi Indikasi geografis nyatanya masih ada beberapa harapan yang belum terpenuhi seperti masih adanya disparitas harga yang siginifikan yang terjadi di petani dan masih banyaknya petani yang belum sadar akan manfaat yang akan didapatkan dari adanya sertifikasi indikasi geografis. Saat ini petani kopi yang berada di Tanah Gayo hanya mengetahui bahwa kopi Gayo sudah semakin terkenal namun manfaat secara finansial dan perlindungan hukum masih belum dirasakan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh apa perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis dalam melindungi produk yang telah disertifikasi dan juga untuk mengetahui apakah ada manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat setelah Kopi Gayo mendapatkan Indikasi Geografis. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis dan empiris dimana metode ini untuk melihat apakah sesuai aturan yang ada didalam undang-undang dengan yang terjadi dilapangan. Dan yang paling penting dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para petani dan juga memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal pengembangan yang harus dilakukan terhadap indikasi geografis kopi Gayo
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MODE PAKAIAN SEBAGAI DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA Defi Arika; Elza Syarief; Yudhi Priyo Amboro
Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2429

Abstract

Industri fashion yang semakin menjamur telah menuntut setiap pelaku usaha untuk memiliki nilai, inovasi, maupun ciri khas dalam menjalankan usahanya agar tetap eksis terutama dalam bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungan di antaranya dengan tujuan memberikan kesan estetika dalam menghasilkan suatu produk atau barang. Tidak jarang dalam implementasinya terjadi hal plagiarisme terkhusus dalam pola atau desain, sehingga menyebabkan terjadinya kerugian baik materiil maupun immateriil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa permasalahan terkait plagiarisme mode pakaian dalam ranah hukum Desain Industri di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan Desain Industri terkait plagiarisme desain mode di Indonesia telah didasari oleh teori perlindungan hukum melalui dua cara, yakni perlindungan hukum preventif guna mencegah atau menghindari plagiarisme dan perlindungan hukum represif untuk mengadili pelaku plagiarisme dengan pemberian sanksi atau denda, di mana keduanya mengacu pada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
IMPLEMENTASI PENCEGAHAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI WILAYAH INDONESIA MELALUI PENDEKATAN HUKUM KEIMIGRASIAN Anak Agung Dwi Wirata; Elang Imam Srijati; Nanda Bayu Pamungkas
Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2056

Abstract

ABSTRAKKejahatan transnasional adalah sebuah bentuk kejahatan yang memiliki potensi dalam mengancam kehidupan bermasyarakat baik regional maupun nasional. Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka kejahatan transnasional yang tinggi dan sangat berpotensi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau normatif empiris dan metode penelitian yuridis.  Pendekatan kebijakan selektif yang mempertimbangkan kesejahteraan dan keamanan merupakan bagian dari dua fitur utama dalam menganalisis praktik dan aturan imigrasi dalam membuat kebijakan dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Peran keimigrasian terutama petugas imigrasi yang berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) memiliki peranan penting dalam melakukan proses deteksi dini melalui tahapan pengolahan data orang asing seperti paspor dan visa serta menganalisis secara mendalam terkait informasi yang akurat dan terintegrasi dengan Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian (SIMKIM). Dalam hal deteksi kejahatan setelah masuk di wilayah Indonesia, peran Imigrasi yang begitu krusial harus di ikuti dengan penegakan hukum keimigrasian yang konsekuen.
PENCABUTAN DAN PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH: PROSEDUR DAN IMPLIKASINYA Nurmasita Sahibu; Ridwan Labatjo; Nasrun Hipan; Nirwan Moh Nur
Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2870

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pencabutan dan pembebasan hak atas tanah serta untuk mengetahui implikasi yuridis dari pencabutan dan pembebasan hak atas tanah. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun prosedur pencabutan hak atas tanah meliputi permohonan, melakukan proses atas permohonan dan menerbitkan surat keputusan Presiden. proses pencabutan hak atas tanah dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu acara biasa dan acara untuk keadaan yang sangat mendesak. Sedangkan prosedur pembebasan hak atas tanah atau pelaksanan pengadaan tanah meliputi inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; penilaian Ganti Kerugian; musyawarah penetapan Ganti Kerugian; pemberian Ganti Kerugian; dan pelepasan tanah Instansi. Sedangkan implikasi yuridis dengan adanya pencabutan hak atas tanah meliputi hak ganti rugi, pemeriksaan dan penelitian, dan pemberitahuan kepada pihak terkait. Sedangkan implikasi yuridis pembebasan hak atas tanah atau pengadaaan tanah adalah hak ganti rugi yang adil, penghitungan nilai tanah, proses pengadilan, transparansi dan partisipasi publik, penerbitan surat keputusan, kewajiban pemerintah, perlindungan hak pihak ketiga, dan aspek lingkungan.

Page 9 of 16 | Total Record : 155

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol 7, No 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol. 6 No. 2 (2022) Vol 6, No 2 (2022): Oktober Vol 6, No 1 (2022): April Vol. 6 No. 1 (2022) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2017) More Issue