Articles
155 Documents
<![CDATA[PERMOHONAN MENJADI WALI DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT ]]>
<![CDATA[Risti Dwi Ramasari]]>;
<![CDATA[angga alfian]]>;
<![CDATA[Nikita Veronica Rolos]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2235
<![CDATA[ABSTRAKDalam hukum perwalian memiliki arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa (berusia 18 tahun dan belum menikah), sehingga bisa diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang di atur pada pasal 330 ayat 3 KUHPer. pada dasarnya Hukum Perdata yang selama ini kita kenal dan ketahui merupakan serangkaian aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya perwalian merupakan hal terpenting bagi kelangsungan hidup anak (anak di bawah umur) atau anak yang masih belum bisa mengurus diri sendiri seperti anak terlantar, baik dalam mengurus harta kekayaan maupun dalam mengurus lingkungannya sendiri atau dengan istilah lain yakni lain yakni anak yang masih belum bisa atau belum cakap dalam bertindak hukum. Oleh sebab itu, sehubungan dengan perwalian yang mengatur tentang kepentingan seseorang dan termasuk dalam Hukum Perdata maka perlulah sekiranya untuk diketahui konsep dari perwalian.]]>
<![CDATA[URGENSI PENDAFTARAN MEREK BAGI UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Delfi Aurelia Kuasa]]>;
<![CDATA[Erni Erni]]>;
<![CDATA[Hari Sutra Disemadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol. 6 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1524
<![CDATA[Kebijakan pembatasan sosial akibat dari covid-19 menyebabkan pelaku UMKM mengalami penurunan omzet. UMKM berperan penting dalam peningkatan perekonomian negara terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Dengan terdampaknya UMKM, perekonomian negara juga ikut menurun. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka adalah dengan melakukan pendaftaran merek. Maka, peneleitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pendaftaran merek UMKM selama pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian non-doktrinal atau penelitian hukum empiris. Penelitian ini menunjukan bahwa pendaftaran merek memberikan sejumlah keuntungan bagi pelaku UMKM terutama memberikan kesempatan bersaing dengan usaha lain di marketplace dan memberikan perlindungan terhadap barang atau jasa yang diperdagangkannya. Namun banyak pelaku UMKM yang masih enggan untuk melakukan pendaftaran merek dikarenakan alasan seperti pandangan terhadap prosedur pendaftaran merek yang panjang dan memakan waktu serta biaya yang banyak. Pendaftaran merek dapat dilakukan secara online dan terdapat panduan lengkap untuk mempermudah proses pengajuan.]]>
<![CDATA[FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT BANGGAI ]]>
<![CDATA[M. Ikhwan Rays]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol. 6 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1573
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas oleh anak di Luwuk Kabupaten Banggai serta upaya apa yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resort Banggai dalam mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas oleh anak di Luwuk Kab. Banggai. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu menggunakan data-data primer yakni data yang penulis peroleh dari lokasi penelitian dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data/bahan pustaka yang ada. Dari hasil penelitian Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi Pelanggaran Lalu Lintas oleh anak di Luwuk Kabupaten Banggai adalah: Faktor jenis kelamin, Faktor usia, Faktor kurangnya kesadaran masyarakat, Faktor lingkungan keluarga; Sedangkan upaya –upaya yang dilakukan oleh Sat.Lantas Polres Banggai berupa: Upaya Pre-emtif, Upaya Prefentif dan Upaya Represif.]]>
<![CDATA[SYARAT DOMISILI PADA PENCALONAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 ]]>
<![CDATA[Husni L Larunga]]>;
<![CDATA[Ridwan Labatjo]]>;
<![CDATA[Endang Mustikowati]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol. 6 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1574
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim Konstitusi dalam memutus pembatalan Syarat Domisili pada Pencalonan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan mengetahui dan menganalisis akibat hukum penghapusan Syarat Domisili pada Pencalonan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian normative adalah penelitian yang dilakukan dengan melalui studi pustaka atau library research. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan terkait dengan syarat domisili bagi calon Kepala Desa dan calon perangkat desa yaitu harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat. Sedangkan Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, menimbulkan akibat hukum atau implikasi hukum yaitu Adanya penyesuaian terhadap peraturan yang berhubungan dengan syarat domisili pada pencalonan kepala desa dan pengangkatan perangkat desa]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Ilham]]>;
<![CDATA[Nirwan Moh. Nur]]>;
<![CDATA[Nasrun Hipan]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol. 6 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1591
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Badan Kemananan Laut (BAKAMLA) dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia dan kewenangan Badan Kemananan Laut (BAKAMLA) dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia. Dari hasil dan pembahasan bahwa Badan Keamanan Laut (Bakamla) berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan keamanan. Sedangkan untuk kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menkopolhukam melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Karena kedudukannya yang independen sehingga Bakamla dalam struktur organisasinya menganut Single Agency Multy Taks. Hal tersebut disebabkan Bakamla merupakan pemegang komando dari beberapa instansi yang berwenang dilaut. Sedangkan Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia yaitu pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa kapal dan menyerahkan kapal ke isntansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut, dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan komando dan kendali]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Zulkifli Lahabu]]>;
<![CDATA[Risno Mina]]>;
<![CDATA[Abdul Ukas Marzuki]]>;
<![CDATA[Dri Sucipto]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol. 6 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1595
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Kedudukan Persetujuan Lingkungan terhadap Perizinan Berusaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga untuk mengetahui dan mengkaji prosedur penerbitan Persetujuan Lingkungan terhadap Perizinan Berusaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melalui studi pustaka atau library research. Kedudukan Persetujuan Lingkungan merupakan salah satu syarat diterbitkannya Perizinan Berusaha oleh pemerintah. Sedangkan Prosedur Penerbitan Persetujuan Lingkungan terhadap Perizinan Berusaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui penyusanan dan pemeriksaan Amdal serta melalui penyusunan formulir UKL-UPL. Pada tahap penyusunan Amdal didahulu dengan penyusunan kerangka acuan, kemudian pemeriksaan dokumen kerangka acuan, dilanjutkan dengan penilaian dokumen Andak dan RKL-RPL, serta diakhiri dengan rekomendasi kelayakan lingkungan yang merupakan persetujuan lingkungan. Adapun penyusunan dan pemriksaan UKL-UPL didahului dengan pengisian formulir RKL-RPL]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK BERPINDAH AGAMA (Studi Kasus Pengadilan Agama Luwuk) ]]>
<![CDATA[Ricky Risaldy Lumintang]]>;
<![CDATA[Mustating Daeng Maroa]]>;
<![CDATA[Firmansyah Fality]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol. 6 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1596
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyelesaian Perceraian karena salah satu pihak berpindah agama serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Penelitian ini merupakan Penelitian hukum empiris yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa penyelesaian perceraian karena salah satu pihak berpindah agamam, dimana dalam hal suami isteri yang sedang bersengketa menikah secara islam maka pengadilan agamalah yang berwenang mengadili perkara tersebut. Penyelesaian perkara perceraian yang diakibatkan karena salah satu pihak berpindah agama sama seperti perceraian pada umunya, tidak ada perbedaan spesifik yang membedakan antara perceraian biasa dengan perceraian karena salah satu pihak berpindah agama. Perceraian karena salah satu pihak berpindah agama menimbulkan akibat hukum yakni terhadap status anak dan terhadap status harta bersama]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA DI BANK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ]]>
<![CDATA[Ila Rusmiati Kinot]]>;
<![CDATA[Hari Sapto Adji]]>;
<![CDATA[Rahmat Setiawan]]>;
<![CDATA[Asis Harianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol. 6 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1597
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabaha penyimpan dana di bank dan perlindungan hukum simpanan nasabah bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun hasil dan pembahasan menjelaskna bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dibank dilakukan secara langsung dan tidak langsung baik kedudukannya sebagai kreditur maupun debitur. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan yang berperan sebagai penjamin terhadap simpanan nasabah bank, maka apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan usaha, kemudian dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, kedudukan nasabah tetap terjamin. Dengan kata lain, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan bentuk nyata dari adanya penjaminan dan perlindungan terhadap dana simpanan masyarakat.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN PENCIPTA ATAS PEMBAJAKAN NOVEL DI MARKETPLACE ]]>
<![CDATA[Defi Arika]]>;
<![CDATA[Hari Sutra Disemadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol. 6 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i2.1835
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa permasalahan terkait masalah pembajakan novel di marketplace melalui perlindungan hukum atas Hak Cipta di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan mengkaji data-data kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan hukum atau perundang-undangan terkait Hak Cipta. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembajakan di Indonesia sebetulnya telah diatur melalui dua cara yang didasari oleh teori perlindungan hukum. Pertama, perlindungan hukum preventif guna mencegah atau menghindari terjadinya kasus pembajakan. Kedua, perlindungan hukum represif yang bertindak sebagai penegak hukum dalam mengadili pelaku pembajakan dengan pemberian denda maupun sanksi, di mana kedua upaya tersebut secara substansi merujuk pada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI HUKUM PERSEROAN PERSEORANGAN TERHADAP INDEKS EASE OF DOING BUSINESS INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yudi Kornelis]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol. 6 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i2.1847
<![CDATA[Adanya metode omnibus law yang dianggap mampu menyederhanakan puluhan regulasi menjadi satu undang-undang yang khusus, dapat menjadi jalan pintas bagi kebijakan sinkronisasi dan perampingan regulasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), yang dianggap pembentukannya menggunakan metode omnibus law dengan merevisi berbagai perundang-undangan sekaligus melalui satu undang-undang yang diundangkan. Upaya perubahan pengaturan ini ditujukan untuk dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan meningkatkan indeks ease of doing business Indonesia. Salah satu cluster yang diberikan dukungan penuh dalam pengaturan UU CK, salah satunya adalah menciptakan inovasi dengan adanya pembentukan Perseroan Perorangan dengan kualifikasi Usaha Mikro Kecil (UMK). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis-normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian di atas, pembentukan Perseroan Perseorangan mampu memberikan efisiensi dan kemudahan dalam membentuk suatu badan usaha berbadan hukum. Hanya memerlukan satu pemegang saham dan pendaftaran surat pernayataan, status badan hukum suatu badan usaha bisa didapatkan. Oleh sebab itu, diharapkan ini dapat berimplikasi pada kenaikan indeks ease of doing business di Indonesia.]]>
