Jurist-Diction
The aims of Jurist-Diction is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; Administrative Law; International Law; Islamic Law; Law and Society; Economic and Business Law; Environmental Law; Medical Law; and Labour Law.
Articles
704 Documents
<![CDATA[Investasi Modal Ventura Asing Kepada Start-Up Company (Perusahaan Rintisan) di Indonesia ]]>
<![CDATA[Melly Moraito Trianita Siregar]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 4 (2021): Volume 4 No. 4, Juli 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i4.28487
<![CDATA[AbstractThis study aims to identify the position of foreign venture capital companies in Indonesia and to identify investment activities that occur between foreign venture capital companies and domestic start-ups. A venture capital company in Indonesia is one of the financing institutions. The development of the technology-based company industry or commonly known as start-up can not be separated from the role of foreign venture capital.There are different regulation enacted to foreign venture capital and domestic venture capital. One of the most striking features is the requirement for domestic venture capital to divest after ten years of investment. This study conclude that foreign venture capital investing in Indonesia considered as foreign direct investment. Therefore, all rules relating to direct investment are applied to foreign venture capital companies.Keywords: Iventure Capital; Foreign Venture Capital; Foreign Investment; Start-up Company.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kedudukan perusahaan modal ventura asing di Indonesia serta untuk mengidentifikasi kegiatan investasi yang terjadi antara perusahaan modal ventura asing dengan perusahaan rintisan (start-up) dalam negeri. Perusahaan modal ventura di Indonesia merupakan salah satu lembaga pembiayaan. Perkembangan industri perusahaan berbasis teknologi atau yang biasa dikenal dengan istilah start-up tidak luput dari peran perusahaan modal ventura asing sebagai investor. Terdapat perbedaan pengaturan yang diterapkan pada perusahaan modal ventura dalam negeri dengan perusahaan modal ventura asing. Salah satu yang paling mencolok adalah keharusan bagi perusahaan modal ventura dalam negeri untuk melakukan divestasi setelah berinvestasi dalam jangka waktu sepuluh tahun. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan modal ventura asing yang berinvestasi di Indonesia termasuk dalam penanaman modal asing. Sehingga, semua aturan yang berkaitan dengan penanaman modal secara langsung berlaku bagi perusahaan modal ventura asing.Kata Kunci: Perusahaan Modal Ventura; Perusahaan Modal Ventura Asing; Investasi Asing; Perusahaan Rintisan.]]>
<![CDATA[Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Barang Jasa Titip Dari Luar Negeri ]]>
<![CDATA[Stefani Gabriela Listijo]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 3 No. 5 (2020): Volume 3 No. 5, September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v3i5.21986
<![CDATA[Seiring dengan majunya teknologi dan mudahnya akses bepergian ke luar negeri, berkembang pula usaha jasa titip (personal shopper). Usaha jasa titip merupakan istilah kegiatan bisnis yang terdiri dari penjual yang bepergian ke luar negeri bertugas untuk membelikan barang titipan pembeli dan menerima keuntungan dari biaya jasa titip. Dalam praktiknya terdapat aspek perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pendekatan masalah yang digunakan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menelusuri legalitas barang jasa titip sebagai obyek PPN dan penegakan pemungutan PPN. Berdasarkan hasil penelitian barang jasa titip dari luar negeri merupakan barang kena pajak dan dikenai Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang sudah mencakup PPN di dalamnya. Penegakan pemungutan PPN juga dapat dilakukan secara administratif maupun pidana, terlebih dalam penegakan secara administratif terdapat opsi upaya preventif dan represif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengedukasi pembaca mengenai PPN khususnya bagi wajib pajak yang melakukan praktik usaha jasa titip barang dari luar negeri.]]>
<![CDATA[Jaminan Hak Asasi Manusia Narapidana Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ]]>
<![CDATA[Fajar Putra Prastina R.]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 1 (2021): Volume 4 No. 1, Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i1.24295
<![CDATA[Hak-hak warga binaan sebagai warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaanya karena melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia. Pada praktiknya masih banyak belum terpenuhinya hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan jaminan hak asasi manusia, apakah impelementasi pembinaan narapidana didalam lembaga pemasyarakatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini mengggunakan tipe penelitian hukum empiris dan normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturan tentang sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari integrated criminal justice system sudah cukup mengatur tentang pembinaan narapidana didalam lembaga pemasyarakatan bersepektif penghormatan hak asasi manusia narapidana. Impelementasi hak asasi manusia narapidana dalam pembinaan narapidana lembaga pemasyarakatan yang dijamin Undang-Undang belum sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah dalam hal ini Dirjen Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.]]>
<![CDATA[Prinsip Per Se Illegal dan Rule of Reason Secara Alternatif dalam Penetapan Harga Industri Jasa Freight Container (Uang Tambang) ]]>
<![CDATA[Siti Mahmuda]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 2 (2021): Volume 4 No. 2, Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i2.25787
<![CDATA[Dalam Hukum Persaingan Usaha dikenal dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan ekonomi. Pendekatan yuridis meliputi Prinsip per se illegal, prinsip rule of reason, dan Prinsip per se illegal dan rule of reason secara alternatif. Prinsip per se illegal dan rule of reason secara alternatif merupakan suatu prinsip dalam hukum persaingan usaha yang penerapannya menggabungkan prinsip per se illegal dan rule of reason. Penelitian ini meliputi kepastian hukum penerapan prinsip per se illegal dan rule of reason dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan penerapan prinsip per se illegal dan rule of reason secara alternatif dalam penetapan harga industri jasa freight container (uang tambang). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, tidak terdapat kepastian hukum mengenai kapan digunakannya prinsip per se illegal dan rule of reason dalam suatu perkara. dan juga kasus penetapan harga industri jasa freight container (uang tambang) menggunakan prinsip per se illegal dan rule of reason secara alternatif yang diterapkan secara bersamaan.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan ]]>
<![CDATA[Cita Ayu Alfioni Wenovita]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 4 (2021): Volume 4 No. 4, Juli 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i4.28452
<![CDATA[AbstractIndonesia is densely populated country with majority of Musims. One of the obligations of a Muslim is to eat halal food. Various food products cause various problems. One of them is the presence of a mixture of haram substances into food products. So it is necessary to have halal certification for the product before it is marketed to the public. Including cut meat products, it must be ascertained whether the slaughter is in accordance with Islamic law or not. Most of the cut meat that is scattered in various regions in Indonesia comes from the slaughterhouse services. The number of slaughterhouses scattered in Indonesia is not balanced with the implementation of halal certification. Even though the existence of halal certification provides legal guarantees and protection. Based on this, it is necessary to enforce halal certification law by the community, business actors and also the government. Keywords: Halal Certification; Consumer Protection; Slaughterhouse.AbstrakIndonesia merupakan negara dengan padat penduduk dengan mayoritas beragama Islam. Salah satu kewajiban seorang Muslim adalah mengonsumsi makanan yang halal. Produk makanan yang beragam menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah adanya campuran zat haram ke dalam produk makanan. Sehingga diperlukan adanya sertifikasi halal terhadap produk sebelum dipasarkan kepada masyaakat. Termasuk pula produk daging potong, harus dipastikan apakah penyembelihannya sudah sesuai syariat Islam atau belum. Daging potong yang tersebar berbagai wilayah di Indonesia sebagian besar berasal dari jasa Rumah Potong Hewan. Banyaknya Rumah Potong Hewan yang tersebar di Indonesia, tidak diimbangi dengan pelaksanaan sertifikasi halal. Padahal dengan adanya sertifikasi halal memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi konsumen. Pelanggaran terhadap sertifikasi halal termasuk bentuk pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya penegakan hukum sertifikasi halal oleh masyarakat, pelaku usaha dan juga pemerintah.Kata Kunci: Sertifikasi Halal; Perlindungan Konsumen; Rumah Potong Hewan.]]>
<![CDATA[Kewajiban Pengusaha Menyediakan Ruang dan Waktu Laktasi Bagi Pekerja Wanita Menyusui ]]>
<![CDATA[Timothy Ronald Marpaung]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 3 No. 6 (2020): Volume 3 No. 6, November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v3i6.22975
<![CDATA[Hak buruh perempuan untuk menyusui pada waktu kerja adalah bagian dari hak reproduksi wanita. Perlindungan hak buruh khususnya buruh perempuan telah banyak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun pada praktiknya pemenuhan hak terhadap buruh perempuan masih belum maksimal. Perjanjian Kerja Bersama dalam hal ini menjadi payung hukum yang kuat bagi pemenuhan hak tersebut. Mengenai hak untuk menyusui pada waktu kerja, perselisihan yang dapat terjadi adalah perselisihan hak dan perselisihan kepentingan. Perselisihan hak terjadi apabila hak buruh untuk menyusui tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian Kerja Bersama, sebaliknya perselisihan kepentingan terjadi apabila hak buruh untuk menyusui tersebut sudah dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Bersama tetapi tidak dipenuhi. Maka dari itu, diperlukan kesadaran dari buruh dan juga pengusaha untuk pemenuhan hak menyusui sesuai dengan yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Terhadap Perumahan dan Permukiman yang Layak di Perkotaan Indonesia: Studi Perbandingan Singapura dan Australia ]]>
<![CDATA[Brillian Aditya Prawira Arafat]]>;
<![CDATA[Vicko Taniady]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 2 (2021): Volume 4 No. 2, Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i2.25753
<![CDATA[Penelitian ini akan mengkaji regulasi dan implementasi pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan pemukiman bagi masyarakat miskin di perkotaan Indonesia. Di Indonesia peningkatan masyarakat miskin mengakibatkan jumlah permukiman kumuh meningkat dengan tajam. Sebagai pembanding, penulis membandingkan pemenuhan hak masyarakat miskin terhadap pemukiman layak di negara Singapura dan Australia yang mampu menekan pemukiman kumuh. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang menggunakan studi pustaka dengan pendekatan comparative law antara negara Indonesia, Singapura dan Australia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi hukum yang mengatur tentang perumahan dan permukiman yang layak telah tertuang dalam berbagai peraturan nasional. Namun, dalam wujud pengimplementasiannya terasa sangat sulit terutama akibat dari inkonsistensi pemerintah dalam pemenuhan HAM bagi masyarakat miskin terkhusus pemenuhan permukiman yang layak di perkotaan. Sehingga perlu adanya urgensi untuk memenuhi hak masyarakat miskin terhadap perumahan dan permukiman yang layak dengan mengaca kebijakan Singapura dan Australia.]]>
<![CDATA[Legalitas Perusahaan Penanaman Modal Asing Untuk Mendatangkan Tenaga Kerja Asing ke Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Terry Christy Prasetya]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 3 (2021): Volume 4 No. 3, Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i3.26992
<![CDATA[AbstractNovel Coronavirus (Covid-19) is a contagious virus which attacks the respiratory system and has swept the entire world, including Indonesia. This virus has a very high transmission rate and affects various sectors in Indonesia, such as the economic sector. The Indonesian government always strives to maintain a positive investment climate for foreign investors. With the spread of the Covid-19 virus, countries around the world have closed access to their countries. This includes Indonesia. PT. PMA Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI), a foreign investment company in Indonesia which holds a permit from the Ministry of Manpower (KEMENAKER) to bring in foreign workers in the context of building a smelter amidst the Covid-19 pandemic. This caused a polemic in Indonesia because despite various labor problems, the Indonesian Government gave permission to bring foreign workers to Indonesia during the Covid-19 pandemic. Therefore, this paper is a juridical analysis will be carried out regarding the legality of foreign investment companies bringing in foreign workers in the middle of the Covid-19 pandemic. Keywords: Foreign Worker; Covid -19; Legality.AbstrakNovel Coronavirus (Covid-19) adalah sebuah virus menular yang menyerang sistem pernafasan yang melanda seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Dengan tingkat penularan yang sangat tinggi hal ini tentunya memperngaruhi berbagai sektor di Indonesia termasuk dalan sektor ekonomi. Pemerintah Indonesia tentunya selalu berupaya untuk menjaga iklim investasi yang positif bagi penanaman modal asing. Dengan menyebarnya virus Covid-19 negara – negara di dunia menutup akses masuk ke negaranya, temasuk Indonesia. PT. PMA Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) salah satu perusahaan penanaman modal asing yang ada di Indonesia dan memegang izin dari Kementerian Tenaga Kerja (KEMENAKER) untuk mendatangkan tenaga kerja asing dalam rangka pembagunan smelter ditengah pandemi Covid-19. Hal ini kemudian menimbulkan polemik di Indonesia karena ditengah berbagai permasalahan ketenagakerjaan Pemerintah Indonesia memberikan izin untuk mendatangkan Tenaga Kerja Asing ke Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu dalam penulisan ini akan dilakukan analisa yuridis mengenai legalitas perusahaan penanaman modal asing untuk mendatangkan tenaga kerja asing di tengah pandemi Covid-19Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing; Covid-19; Legalitas.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Perjanjian Jual Beli Rumah Dengan Mekanisme Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PT. Berkat Jaya Land) ]]>
<![CDATA[Febriyanti Putri AR.]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 3 No. 5 (2020): Volume 3 No. 5, September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v3i5.21976
<![CDATA[Artikel ini berjudul Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Perjanjian Jual Beli dengan Mekanisme Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus PT. Berkat Jaya Land). Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama bentuk perlindungan hukum atas jual beli rumah melalui mekanisme Perjanjian Pengikatan Jual Beli, yang kedua merupakan upaya hukum atas penyelesaian sengketa jual beli rumah melalui mekanisme Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Metode yang digunakan merupakan metode penelitian normatif yaitu proses penelitian hukum dengan cara menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang para pihak buat dalam perkara Putusan No: 09/BPSK-SBY/Put-Arbitrase/II/2019 dan Putusan No. 33/Pdt.G/2019/PN Gresik mengikat para pihaknya sehingga para pihak sepatutnya untuk dilindungi hak-haknya diantaranya membuat aturan yang dapat menjamin hak-hak konsumen di dalamnya serta menegakkan peraturan tersebut berdasarkan hukum administrasi, hukum pidana, hukum perdata. Kemudian upaya hukum yang dapat digunakan para pihak dalam pokok perkara Putusan No. 33/Pdt.G/2019/PN Gresik melalui pengadilan dengan Class Action agar lebih efisien dan efektif dengan cara mengajukan somasi atau bila belum menemukan titik terang dapat dilakukan pembatalan perjanjian, tuntutan ganti rugi hingga melaksanakan atau pembatalan perjanjian beserta ganti rugi. Sedangkan pokok perkara Putusan No: 09/BPSK-SBY/Put-Arbitrase/II/2019 dalam melakukan gugatannya melalui luar pengadilan yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara arbitrase berpatokan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berdasarkan pilihan bentuk penggantian kerugian bergantung pada kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh konsumen dan disesuaikan dengan hubungan hukum yang ada diantara mereka.]]>
<![CDATA[Pelarangan Buku Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 ]]>
<![CDATA[Dwi Prasetyo]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 3 No. 6 (2020): Volume 3 No. 6, November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v3i6.22966
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang pelarangan buku di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010. Putusan Mahkamah tersebut berakibat Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan tersebut memberikan petunjuk bahwa mekanisme pelarangan buku harus melalui putusan peradilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Masih banyak pihak yang belum memahami bagaimana standar hukum hak asasi manusia berpengaruh terhadap pengaturan perbukuan. Skripsi ini ditulis dengan metode penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus untuk menganalisis permasalahan hukum yang diangkat. Dari penelitian yang penulis lakukan diperoleh hasil bahwa pelarangan buku hanya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan pelarangan buku di Indonesia telah sesuai dengan standar hak asasi manusia. Pelarangan buku sebagai salah satu sarana kebebasan ekspresi haus dilaksanakan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.]]>
