cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Taufiq
Contact Email
m.taufiq222@gmail.com
Phone
+6285729966377
Journal Mail Official
m.taufiq222@gmail.com
Editorial Address
Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk, Kelurahan Toapaya Asri Kab. Bintan, Prov. Kepri PO BOX 33 - Tanjungpinang 29100
Location
Kab. bintan,
Kepulauan riau
INDONESIA
TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum
Published by STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
ISSN : 27153878     EISSN : 2715386X     DOI : https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal TERAJU fokus pada kajian ilmu syariah dan hukum. Kajian utama jurnal TERAJU meliputi: Hukum Islam: Usul Fikih, Fikih, Perbandingan Mazhab, Sosiologi Hukum Islam, serta kajian yang masuk dalam ilmu syariah. Ilmu Hukum: Filsafat Hukum, Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan ilmu yang serumpun. Studi Perbandingan hukum: meliputi perbandingan hukum islam dan hukum positif.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7 No 01 (2025)" : 10 Documents clear
TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TERHADAP PENELANTARAN RUMAH TANGGA OLEH SUAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Rosita, Rosita Ibrahim; Zainuri, Muhammad; Nurwahid, Ahmad
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 7 No 01 (2025)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v7i01.1705

Abstract

All forms of violence, especially domestic violence, are violations of human rights and crimes against human dignity as well as forms of discrimination that must be abolished, violence is not only in the form of physical violence but neglect is also a form of violence as regulated in Article 5 Letter e Law No. 23 of 2004 on PKDRT. which the act of neglect can have a negative impact on people who are victims of neglect. That the problem in this research is what are the forms of actions that are categorized as criminal acts of neglect of the household by the husband and how the sanctions are reviewed from Law No. 23 of 2004 concerning PKDRT. The method that the researcher uses is the normative research method, the data is obtained through statutory procedures, the analysis of this research is carried out by criticizing, supporting, or commenting, then making a conclusion on the research results.Based on the results of the study, the forms of household neglect are forbidding the victim to work but neglecting, not providing a living, not giving love, not providing care to the family, and not providing education to children. And the sanctions applied according to the provisions of Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence regarding the criminal act of neglect of the household are regulated in Article 49 which states that "they shall be punished with imprisonment for a maximum of 3 (three) years or a fine of a maximum of Rp. 15,000,000, 00 (fifteen million rupiah), every person who neglects other people within the scope of his household as referred to in Article 9 paragraph (1). It is hoped that the punishment imposed on the perpetrators of the crime of neglect in the household should not be imprisonment or pay a fine, but with compensation sanctions, namely against the perpetrators of household neglect, compensation, social work, and following counseling guidance, so that they are not solely get a deterrent effect but also get improvements for the future.
IMPLEMENTASI ASAS PRUDEN BANKING DALAM PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) KEPADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)TBK KANTOR CABANG KC DURI Sakdiah Purba, Halimatun; Iriansyah; Yetti
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 7 No 01 (2025)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v7i01.1877

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas prudensial dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang KC Duri, serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam proses penyaluran kredit. Asas prudensial, yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, mengharuskan pemberian kredit dilakukan dengan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi risiko kerugian bagi bank dan nasabah. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan metode wawancara, survei, dan observasi langsung di lapangan, melibatkan manajer kredit serta nasabah UMKM sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BRI KC Duri telah berupaya mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR, hambatan signifikan tetap ditemukan. Hambatan utama meliputi kesulitan administratif, seperti ketidakmampuan pelaku UMKM dalam menyediakan dokumen lengkap dan laporan keuangan yang memadai. Kendala lain terkait analisis kelayakan kredit yang rumit, terutama bagi UMKM tanpa catatan keuangan yang jelas, serta risiko kredit bermasalah akibat ketidaksanggupan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Solusi yang diajukan meliputi penyederhanaan prosedur administrasi, pendampingan keuangan bagi pelaku UMKM, serta penyempurnaan regulasi untuk mendukung penerapan asas prudensial yang lebih fleksibel. Implementasi solusi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran KUR, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak pelaku UMKM dan kepentingan bank dalam menjaga kesehatan portofolio kredit
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN MAINAN ANAK IMPOR TIDAK MEMILIKI SNI DI WILAYAH HUKUM POLRES KEPULAUAN MERANTI Tarigan , Petra Pengarapenta; Triana, Yeni; Afrita, Indra
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 7 No 01 (2025)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v7i01.1882

Abstract

Penelitian ini menganalisis penegakan hukum terhadap perdagangan mainan anak impor yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti. Tujuan utama penelitian adalah mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dalam mencegah peredaran mainan anak yang tidak memenuhi standar keselamatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, pedagang, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada pengawasan, masih terdapat tantangan besar dalam penegakan hukum, seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap barang impor di pasar lokal juga masih lemah. Berdasarkan temuan ini, implikasi penelitian adalah pentingnya memperkuat koordinasi antara instansi terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Perdagangan, dan kepolisian untuk meningkatkan pengawasan. Rekomendasi kebijakan mencakup penguatan sanksi bagi pelanggar SNI dan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat serta pelaku usaha agar lebih memahami pentingnya SNI dalam melindungi konsumen.
Analisis Kritis Terhadap Teori Hukum Murni Dalam Perkembangan Hukum Kontemporer Iskandar, Iskandar; Azzahra Sudrajat, Shinta; Lesmana Putra, Ryan Fachryan; Purnama, Hamdan; Rosyid Ridho, Muhammad; Nurafifah, Diah
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 7 No 01 (2025)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v7i01.1926

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Teori Hukum Murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen baik dari aspek kelebihan maupun kelemahannya. Selain itu, menganalisis sejauh mana teori tersebut relevan dan aplikatif dalam konteks hukum kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normative dengan pendekatan konseptual untuk memahami secara mendalam konsep-konsep dasar dari Teori Hukum Murni. Penelitian ini berbasis data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang bersumber dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif deskriptif.  Berdasarkan hasil penelitian bahwa teori yang dirumuskan oleh Hans Kelsen merupakan pondasi yang penting bagi disiplin ilmu, dengan menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem normatif yang otonom, terlepas dari pengaruh nilai-nilai moral, sosial, dan politik. Namun, dinamika sosial yang terus berubah, seperti globalisasi, perkembangan teknologi digital, dan krisis lingkungan, Teori Hukum Murni menghadapi tantangan besar karena sifatnya yang kaku dan terbatas dalam merespons kompleksitas isu lintas batas. Sementara teori ini tetap penting sebagai landasan yang menjamin obyektivitas hukum, ketidakmampuannya dalam merangkul dinamika sosial menunjukkan bahwa hukum membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif.
Integrasi Hukum Pidana Islam dan Peradilan Umum Aceh: Tantangan & Solusi Penegakan Hukum Wati, Lisma
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 7 No 01 (2025)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v7i01.2019

Abstract

This study aims to examine the integration of Islamic criminal law with the general judicial system in Aceh from a normative perspective, focusing on the challenges and solutions in law enforcement. Aceh is a region with special provisions in the implementation of Islamic criminal law, which simultaneously interacts with the general judicial system that applies in Indonesia. This research uses a normative approach by analyzing various laws, legal literature, and doctrines relevant to the integration of the two legal systems. The research findings indicate that normatively, the integration of Islamic criminal law and the general judicial system in Aceh presents several challenges, such as inconsistencies in the regulation of Islamic criminal law with existing positive law, differences in legal norms and procedures, as well as the lack of an effective system between the two. On the other hand, solutions that can be proposed include the formulation of more comprehensive regulations that govern the relationship between Islamic criminal law and the general judicial system, and the need for harmonization in the application of legal norms in accordance with justice principles. In conclusion, for the integration of Islamic criminal law with the general judicial system to function effectively in Aceh, clearer normative regulations and synchronization between the two legal systems are required to achieve the goal of fair and equitable law enforcement.
Analisis Implementasi Asuransi BPJS Kesehatan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah Shafa, Yasmin; Mudofir, Mudofir
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 7 No 01 (2025)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v7i01.2033

Abstract

BPJS merupakan program pemerintah yang berperan sebagai pengelola utama layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BPJS Kesehatan memiliki tugas khusus dari pemerintah untuk menangani berbagai isu terkait kesehatan masyarakat. Program ini menyediakan layanan pengobatan dan meringankan biaya fasilitas kesehatan. Tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap risiko atau kejadian tak terduga di masa depan, sekaligus memastikan terpenuhinya dasar-dasar kebutuhan hidup melalui perlindungan dan keuntungan dalam perawatan Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akad asuransi antara BPJS Kesehatan dengan peserta, menganalisis pemanfaatan dana asuransi Kesehatan pada BPJS Kesehatan, serta pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap BPJS Kesehatan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.  Hasil penelitian menunjukan bahwa akad yang digunakan BPJS Kesehatan berlandaskan pada ketentuan akad dan peraturan hukum yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang pedoman penyelenggara jaminan sosial Kesehatan. Dan juga sesuai dengan jenis akad yang diatur dalam Hukum Islam yaitu akad tabarru’ (tolong-menolong), yang sejalan dengan prinsip gotong-royong yang diterapkan BPJS Kesehatan. Dalam BPJS Kesehatan pentingnya menekankan transparansi, keadilan, dan menghindari riba dalam sistem pembayaran.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN ABRASI PANTAI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSPEKTIF ISLAM ( STUDI KASUS PANTAI TANJUNG SENEKIP KABUPATEN BENGKALIS) Dewi, Irlina; Ika Mulia, Sri; Subekti, Wahyu; Dhea Utari, Yuni; Saifa Abudillah, Mohammad
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 7 No 01 (2025)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v7i01.1670

Abstract

Teluk Pambang is the outermost, foremost village and is located on Bengkalis Island. From year to year the beach in this village experiences quite severe and worrying erosion. The aim of this research is to determine the village government's policy in efforts to overcome coastal abrasion based on Islamic law and law. The method used in this research is descriptive with a qualitative approach. The results of the research show that the Teluk Pambang Village government has taken policies in accordance with statutory regulations No. 24 of 2007 and Law No. 23 of 2014 which applies, but is not optimal. The policies taken by the Village Government are: (1) Naturally, such as planting (reforestation and rehabilitation) of mangrove forests and api-api trees in areas affected by abrasion. (2) Artificially, through building breakwaters and embankments, (3) Changing the behavior of people around the coast. In the Islamic perspective, coastal erosion is included in environmental damage. There are several solutions in the Koran to overcome environmental damage, namely: (1) Faith and piety, (2) Environmental awareness, and (3) Sustainable management. It is hoped that this research will have a direct impact on environmental management, especially preventing abrasion that occurs on Tanjung Senekip beach, so that in the future this abrasion can be completely resolved.
PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Fadel, Fadel Muhammad; Khairul Musthafa, Muhammad; Johari; Akbarizan
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 7 No 01 (2025)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In Islamic teachings, marriage is a form of worship carried out by a man and a woman through a contract with the aim of achieving a life of Sakinah, Mawaddah, and Warahmah. The regulations regarding marriage are contained in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage Chapter 2 article 7 paragraph 1. This study aims to discuss Early Marriage in the Islamic Perspective and the Marriage Law. In this study, the authors used a qualitative research method. Based on the discussion, it can be concluded that Positive Law, such as the Marriage Law, comes from material law, namely factors that help form law or places where legal material is taken, such as norms, traditions, and habits. Then, Islamic law comes from the Qur'an and hadith, which are then interpreted by several scholars who have studied their knowledge in determining a law.
Peranan Advokat Dalam Memberi Jasa Hukum Pada Lingkungan Peradilan: A. Peran Advokat dalam Memberi Jasa Hukum B. Peran Advokat dalam Memberi Jasa Hukum Pada Lingkungan Peradilan Agama C. Peran Advokat dalam Memberi Jasa Hukum Pada Lingkungan Peradilan Negeri D. Peran Advokat dalam Memberi Jasa Hukum Pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara E. Peran Advokat dalam Memberi Jasa Hukum Pada Lingkungan Peradilan Militer Lubis, Fauziah; Lubis, Anisah; Mardhyah, Dwi Putri; Dwi Khoironi, Sri; Ariq Nst, Naufal; Ali Hutapea, Saidin
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 7 No 01 (2025)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v7i01.1879

Abstract

This research aims to analyse the role of advocates in providing legal services in various judicial environments in Indonesia, including religious, state, state administration, and military. The background of this research is based on the importance of advocates as an integral part of the legal system that bridges society with judicial institutions, as well as being an enforcer of the rule of law, justice, and human rights. The issue raised is the extent to which advocates are able to carry out their role effectively in various courts. The method used is normative juridical with a statutory approach (statute approach) and literature analysis to explore the relevant legal framework. Research results show that advocates have a great responsibility not only in defending the client, but also in ensuring the fulfilment of the community's constitutional rights, including through free legal assistance (pro bono). However, the main challenge lies in the limited scope of advocates in the military judiciary. In conclusion, advocates play an important role as a balancer of power in the legal system. Strengthening the legal framework is needed so that advocates can contribute more widely, ensuring a fair, transparent, and just judicial process.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Distributor Rokok Illegal Arin Vevi Putri Ayu Hermawan
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 7 No 01 (2025)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v7i01.1892

Abstract

The circulation of illegal cigarettes by distributors in Indonesia is a serious problem and has a negative impact on many aspects, including the national economy, industry, and general health. The increasing prevalence of illegal cigarettes in circulation can cause state excise revenue to decrease. A number of products that are taxed in this context include tobacco, and the largest product is cigarettes. Cigarettes are a processed tobacco product that is popular among the public. With a large number of users and high excise implementation, this has led to the emergence of individuals who take advantage of avoiding paying excise. This research aims to analyse criminal acts related to the circulation of illegal cigarettes and the criminal liability of illegal cigarette dealers. The method used is the normative juridical method through its approach to the rules of Law Number 39 of 2007 and legal analysis to understand the process of criminal liability for the circulation of illegal cigarettes. The findings of the study indicate that criminal liability for the circulation of illegal cigarettes in Indonesia is very clearly regulated through the Excise Law, the norm contained is that every person who produces, distributes, or sells cigarettes without a valid excise sticker will be subject to imprisonment and fines. The resulting findings are expected to clearly illustrate criminal liability for the circulation of illegal cigarettes in Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 02 (2025) Vol 7 No 01 (2025) Vol 6 No 02 (2024) Vol 6 No 01 (2024) Vol 5 No 02 (2023) Vol 5 No 01 (2023) Vol 4 No 02 (2022) Vol 4 No 01 (2022) Vol 3 No 02 (2021) Vol 3 No 01 (2021) Vol 2 No 02 (2020) Vol 2 No 01 (2020) Vol 1 No 02 (2019) Vol 1 No 01 (2019) More Issue