Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Articles
333 Documents
<![CDATA[Problematika Delik Obstruction of Justice dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Andini, Orin Gusta]]>;
<![CDATA[Gusreyna, Lisa Aprillia]]>;
<![CDATA[Erawaty, Rika]]>;
<![CDATA[Eriansyah, Surya]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i3.37894
<![CDATA[Penelitian ini akan mengaji tentang bagaimana peluang dan tantangan dalam penerapan delik obstruction of justice. Keberadaan obstruction of justice juga terdapat dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode peneltiian normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menemukan bahwa d memunculkan kerancuan dalam penerapannya dikarenakan ketidakjelasan rumusan unsur pasal. Khususnya dalam frasa sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung sehingga problematik dalam penerapannya. Sebagai jalan keluar dari problematik penerapannya, maka delik Obstruction of Justice perlu direvisi sehingga dapat dirumuskan dengan jelas dan memenuhi kaidah asas legalitas dimana dalam pengaturan hukum pidana harus memenuhi ketentuas lex certa dan lex stricta.]]>
<![CDATA[Pengecualian Prinsip Non Retroaktif pada Hukum Formil: Pelanggaran atau Perlindungan Hak Asasi Manusia? ]]>
<![CDATA[Zashkia, Nurul]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i3.37969
<![CDATA[Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut atau prinsip non retroaktif merupakan hak konstitusional. Namun, penerapannya pada hukum formil di putusan praperadilan setelah penambahan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia atas kepastian hukum yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip non retroaktif di berbagai putusan praperadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 069/PUU-II/2004 telah memberikan tafsir konstitusional mengenai penerapan prinsip non retroaktif hanya berlaku untuk hukum materiil meliputi pemidanaan dan pemberatan namun tidak berlaku pada hukum formil sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang berisi penambahan objek praperadilan seharusnya dapat berlaku surut. Putusan praperadilan yang bertentangan dengan tafsir tersebut bertentangan dengan tujuan kepastian hukum yang adil, menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, dan terjadinya vandalisme tatanan hukum.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Pembayaran Tertunda Melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) ]]>
<![CDATA[Traa, I Komang Krisma Bima]]>;
<![CDATA[Djaja, Benny]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i3.38673
<![CDATA[Penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran non tunai digitalisasi, banyak ditemukan kendala, yakni saat melakukan pembayaran menggunakan QRIS status pada pembayaran QRIS oleh konsumen ‘’terpending’’, tetapi saldo pada rekening maupun e-wallet lainnya sebagai sumber pendanaan telah terpotong. Selain itu terdapat pula kasus, pembayaran QRIS dengan status pembayaran ‘’Berhasil’’, saldo sebagai sumber pendanaan telah terpotong, tetapi saldo pembayaran tersebut belum masuk ke pihak merchant. Konsumen yang mengalami kerugian melakukan pembayaran menggunakan QRIS, dapat mengupayakan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan QRIS sebagai transaksi pembayaran dapat menempuh jalur Pengadilan Negeri (PN) atau melalui nonlitigasi ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bidang Ekspresi Budaya Tradisional Terhadap Tradisi Parrawana pada Masyarakat Suku Mandar ]]>
<![CDATA[Novitasari, Ika]]>;
<![CDATA[Rizal Putri, Faradillah]]>;
<![CDATA[Shofiana]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i3.39350
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tradisi Parrawana sebagai ekspresi budaya tradisional Mandar yang dapat didaftarkan di Dirjen HKI. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif empiris dimana metode ini mengkaji bahan kepustakaan maupun perundang-undangan, serta efektivitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh budayawan Mandar, ahli hukum dan masyarakat seni selaku Parrawana. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengetahuan tradisional dapat didaftarkan dan secara otomatis dapat dilindungi sepanjang memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam syarat perlindungan pengetahuan tradisional. Berdasarkan hal tersebut maka urgensi perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) terhadap kebudayaan parrawana sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional masyarakat suku Mandar menjadi sangat penting mengingat pengaturan mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia belum diatur dalam suatu Undang-undang tersendiri selain itu sudah menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi kesenian tradisional masyarakat adat yang ada di Indonesia.]]>
<![CDATA[Implementasi Budaya Malaqbiq dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Majene ]]>
<![CDATA[Muh. Chaerul Anwar]]>;
<![CDATA[Bahri , M. Fadhlan Fadhil]]>;
<![CDATA[Yasim, Sulastri]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i3.41086
<![CDATA[Adanya fakta tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kabupaten Majene yang menciderai asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondskriminasi serta perlindungan kepada korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi budaya malaqbiq dalam pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majene. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Hasil penelitian menujukkan bahwa terdapat 31 (tiga puluh satu) kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majene dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023 yang mencerminkan degradasi nilai-nilai budaya malaqbiq sehingga memerlukan peran stakeholder untuk melakukan sosialisasi tekait pentingnya implementasi budaya lokal antara lain budaya malaqbiq pau, malaqbiq kedo serta malaqbiq gauq dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Majene.]]>
<![CDATA[Analysis of Factors Causing the Prevalence of Child Marriage in Majene Regency ]]>
<![CDATA[Yasim, Sulastri]]>;
<![CDATA[Muh. Chaerul Anwar]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 1 (2024): Social Justice Issues in The National and Global Context ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v6i1.41104
<![CDATA[The fact that child marriages occurred in the territory of Majene district increased the prevalence of child marriages. The method used was normative way. The findings showed that the child, as the golden generation and successor of the nation, has the right to survive, grow and develop, and to participate optimally in accordance with the dignity and dignity of humanity, to be protected from violence and discrimination. Therefore, the study aims to analyze the causes and prevention efforts of the prevalence of child marriage in the district. The type of research used is empirical law research which consists of research into the identification and effectiveness of law. The results of the study showed that there were 20 (twenty) applications for marriage dispensation cases registered with the Majene Religious Court in the period from January to August 2023.]]>
<![CDATA[Positioning Law and Ethics as an Effort to Minimize Election Administrative Violations ]]>
<![CDATA[Jeremia Alexander Wewo]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i3.41246
<![CDATA[Data on violations of the 2019 General Election, there is a very significant number of administrative violations of the General Election. The research method used is normative legal research. The findings in the research results are that law and ethics in the General Election stage are an inseparable part. The law that is used as a foothold in the General Election stage cannot stand without the presence of ethics because the formation of law must be based on ethical values. The position of law in minimizing administrative violations of the General Election consists of the position of law as a means of application of values contained in society and a means of orders, prohibitions, and sanctions that are firm and clear while ethics is present as a means of assessing actions, a means of assessing legal language, and a means of determining decisions on sanctions given.]]>
<![CDATA[The Implementation of Trias Politica Concept in The System of Government in Indonesian Constitution Post Amendment ]]>
<![CDATA[Sahib, Agung]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 1 (2024): Social Justice Issues in The National and Global Context ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v6i1.41362
<![CDATA[The purpose of this study is to identify the concept of implementing Trias Politika in the Unitary State Government System of the Republic of Indonesia. This can be seen in the Indonesian National Constitution of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, this research was conducted to analyze how the implementation of the political triad based on the 1945 Constitution, in addition, it was studied with case studies related to the material studied. an approach that is descriptive analysis by summarizing and describing the concept of Trias Politica in Indonesia, with library research methods sourced from books and lieratur. The results of this study show that the principle of checks and balances in the concept of trias politika is a constitutional principle that requires that legislative power, executive power and judicial power are balanced and supervise each other so that the power of state institutions can be regulated.]]>
<![CDATA[Study of Marriage Age Limit According to Indonesian Marriage Law ]]>
<![CDATA[Nurul Miqat]]>;
<![CDATA[Susilawati, Susi]]>;
<![CDATA[Korompot, Ratu Ratna]]>;
<![CDATA[Mubarak, Ayyub]]>;
<![CDATA[Ikbal, Mohammad]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 1 (2024): Social Justice Issues in The National and Global Context ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v6i1.42424
<![CDATA[Indonesia is a country that is blessed with being a pluralistic nation, consisting of several tribes, religions, and cultures. For this reason, the recognition of customary law is also recognized as long as it still exists, and the implementation of marriages is also according to customary law, which is in accordance with the customary law of each region. The research method uses normative research. The findings showed that the age of the prospective groom was 19 years and that of the prospective bride was 16 years. After the amendment, there are no differences. These age limits for marriage are a measure of the maturity of persons who want to marry, carried out by people who have not reached the age of marriage.]]>
<![CDATA[Legal Protection Notary/PPAT Regarding False Information Submitted by Consident in Deed of Sale and Purchase ]]>
<![CDATA[Fakhrudin, Muhamad Rafi]]>;
<![CDATA[Bonaprapta , Gandjar Laksmana]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 1 (2024): Social Justice Issues in The National and Global Context ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v6i1.42819
<![CDATA[This study analyse Notary/PPAT responsibilities and protection effort law for Notary/PPAT against false information submitted by the consident in the deed of sale and purchase. Use study juridical normative, this research find that PPAT is responsible answer full to deed they made, description falsehoods conveyed by the facers fully become not quite enough answered the presenters, while PPAT was inside matter there is no responsible answer or not can requested not quite enough sue on losses incurred from exists information false facing. Notary/PPAT required get protection law and the Regional MKN must give agreement because, testimony from the relevant Notary/PPAT is required in make bright something cases carried out by a Notary in accordance with Article 66 paragraph (1) UUJN.]]>
