Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Articles
333 Documents
<![CDATA[Analisis Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Terkait Kesepakatan Para Pihak ]]>
<![CDATA[Sasmitha, Nisha Pratiwi]]>;
<![CDATA[Marilang]]>;
<![CDATA[Arbani, Tri Suhendra]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i3.22047
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis tentang analisis terhadap transaksi jual beli melalui e-commerce terkait kesepakatan para pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara ilmiah dalam studi ilmu hukum, serta secara praktis maupun akademis yakni dapat dijadikan sebagai masukan bagi penulis, dan pihak-pihak yang memiliki suatu keinginan untuk mengetahui bagaimanakah ketentuan pelaksanaan transaksi jual beli melalui e-commerce serta akibat hukumnya jika tidak terpenuhi kesepakatan sempurna dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli dan makalah-makalah. Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Parkir yang Mengandung Klausula Eksonerasi ]]>
<![CDATA[Muthmainnah, Alifiah]]>;
<![CDATA[Asmar, Abd. Rais]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i3.22055
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap pertanggungjawaban pengelola parkir yang mencantumkan klausula eksonerasi dan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen parkir terkait pelanggaran klausula tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah Library Research (Penelitian Hukum Normatif) dengan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh melalui riset pustaka dari berbagai sumber, seperti buku, pendapat ahli hukum, koran, majalah, dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola parkir harus tetap bertanggungjawab atas hilangnya barang/kendaraan yang diparkir di tempatnya, tidak dapat mengacu pada klausula eksonerasi. Pengelola parkir diwajibkan menyesuaikan klausula baku agar sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan tidak boleh melepaskan tanggung jawab secara mutlak. Jika konsumen mengalami kerusakan atau kehilangan barang/kendaraan di tempat parkir yang menggunakan klausula eksonerasi, konsumen dapat melakukan tuntutan ganti rugi. Upaya yang dapat dilakukan melibatkan penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) atau melalui pengadilan (litigasi).]]>
<![CDATA[Efektifitas Penjatuhan Sanksi oleh Majelis Kode Etik ASN Terhadap Pelanggaran Kode Etik ASN di Kota Makassar (Studi Kasus 2014-2015) ]]>
<![CDATA[Agus Sahran, M.]]>;
<![CDATA[Jayadi, Ahkam]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i3.22096
<![CDATA[Hukum adminstrasi negara merupakan suatu perangkat aturan yang memungkinkan admnistrasi negara melakukan fungsinya,yang juga sebagai pelindung warga negara terhadap tindak perbuatan admnistrasi negara dan sebagai pelindung admnistrasi negara itu sendiri. Sebagai contoh banyaknya kasus pelanggaran kode etik ASN dikota Makassar tahun 2014-2015. Hasil informasi yang didapatkan yaitu pelaksanaan penjatuhan sanksi di Pemerintah kota Makassar belum sepenuhnya mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010. Adapun faktor penghambat pelaksanaan penjatuhan sanksi di Pemerintah Kota Makassar yaitu Disebabkan karena adanya pembiaran yang dilakukan oleh atasan, Kurangnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan kewajibannya dan berkomitmen untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin, dan situasi politik, sering menjadi penghambat dalam penjatuhan sanksi di Pemerintah Kota Makassar. Dalam penelitian ini penulis, penulis ingin mengetahui apa yang menjadi faktor ASN melakukan pelanggaran kode etik dan penyebab terhambat jatuhnya sanksi terhadap ASN yang melanggar,dengan menggunakan metode Yuridis Empiris dan berlokasi di Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah kota Makassar.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur ]]>
<![CDATA[Sari, Indah Purnama]]>;
<![CDATA[Hamsir]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i3.22180
<![CDATA[Pokok masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara tindak pidana Pencabulan anak di bawah umur dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pangkep, khususnya di Pengadilan Negeri Pangkep sebagai instansi yang terkait dengan perkara ini. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris yang bersumber dari data primer dan sekunder. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif yang mengelola data dari majelis hakim di Pengadilan Negeri Pangkep sebagai sumber data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkep dalam perkara Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Pkj menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencabulan anak sesuai dengan Pasal 82 Ayat (2) yang didasarkan pada bukti persidangan, dan 2) Putusan majelis hakim tidak rinci dalam latar belakang pertimbangan subjektif, lebih cenderung pada pertimbangan yuridis, namun sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan terdakwa.]]>
<![CDATA[Perjanjian Sewa Beli dengan Mengatasnamakan Pihak Ketiga dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen ]]>
<![CDATA[Pratama, M Fariz]]>;
<![CDATA[Natsif, Fadli Andi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i3.22209
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kasus posisi pada putusan No. 38/Pdt/G.S/2020/PN.Mks beserta dengan pertimbangan hakimnya dalam memenangkan Sofyan Alexander (pihak pertama) dalam sengketa kepemilikan atas satu unit toyota kijang innova V luxury tahun 2017. Secara teoritis penelitian ini mempunyai manfaat memberikan penjelasan kepada pembaca tentang perjanjian sewa beli dan faktor-faktor penyebab terjadinya perjanjian sewa beli dengan mengatasnamakan pihak ketiga. Sedangkan secara praktis penelitian ini mempunyai manfaat sebagai acuan atau referensi untuk mahasiswa hukum ataupun masyarakat dalam hal perjanjian sewa beli.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sengketa terjadi karena adanya itikad tidak baik oleh Selvi Alexander (pihak ketiga) yang ingin menguasai mobil tersebut. Disamping itu hakim juga berpendapat bahwa Sofyan Alexander (pihak pertama) mempunyai bukti yang kuat bahwa ia yang membayar seluruh biaya pembelian mobil tersebut dengan menunjukkan bukti pembayaran yang telah bermaterai cukup. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa Sofyan Alexander berhak atas satu unit mobil Toyota Kijang Innova Luxury tahun 2017.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin di Kabupaten Sinjai ]]>
<![CDATA[Sumappa, Suardi]]>;
<![CDATA[Jumadi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i3.22289
<![CDATA[Penelitian ini memfokuskan pada efektivitas pelaksanaan Perda No. 18 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Sinjai. Pokok masalah dibagi menjadi dua sub masalah: faktor penghambat pelaksanaan perda bagi masyarakat miskin dan upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan perda tersebut. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris digunakan, dengan sumber data dari Kepala Bagian Hukum dan HAM serta kasubag hukum dan HAM. Studi dokumen dan wawancara menjadi metode pengumpulan data, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan empat faktor penghambat, termasuk regulasi, anggaran, sarana dan prasarana, keterbatasan LBH/OBH terakreditasi, dan ketidakaktifan pemerintah dalam menyebarkan informasi terkait perda bantuan hukum. Upaya pemerintah melibatkan evaluasi perda, dukungan terhadap LBH/OBH, dan perluasan informasi pelayanan bantuan hukum. Implikasi dari penelitian ini adalah perhatian pemerintah terhadap akses keadilan bagi masyarakat miskin, meskipun ekonominya terbatas. Diperlukan perhatian lebih lanjut agar perda ini mencakup seluruh lapisan masyarakat miskin yang tengah menghadapi masalah hukum.]]>
<![CDATA[Korelasi Pemutusan Hubungan Kerja dengan Peningkatan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Armet, Muh.]]>;
<![CDATA[Kahfi, Ashabul]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i3.22312
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki korelasi antara pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan peningkatan kejahatan selama pandemi Covid-19, serta mengidentifikasi upaya penanggulangan tindak kejahatan pada periode tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, pendekatan yang memanfaatkan data primer dari hasil penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi antara PHK dan peningkatan kejahatan selama pandemi Covid-19 di Kota Makassar. Data dari Polrestabes Makassar dan wawancara dengan Kasubnit Unit 1 Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Kota Makassar, Ipda Roni Parsaulian Gultom, mengindikasikan peningkatan jumlah kejahatan pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya, terutama setelah adanya PHK sebanyak 326 pekerja. Kejahatan umumnya dipicu oleh faktor ekonomi, terutama selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemutusan kerja oleh perusahaan menyebabkan kesulitan dalam memperoleh nafkah, mendorong beberapa individu untuk terlibat dalam tindak kejahatan. Dalam konteks ini, penelitian mencatat pentingnya upaya penanggulangan kejahatan melalui kebijakan dan program yang bersifat ekonomi dan sosial untuk mengatasi dampak PHK selama pandemi.]]>
<![CDATA[Analisis Tingkat Kejahatan di Kota Makassar Akibat Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Ramadhani, Andi Muhammad Aidul Syah]]>;
<![CDATA[Amiruddin, Muh.]]>;
<![CDATA[Solaiman, Eman]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i3.22314
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui jumlah peningkatan kejahatan akibat pandemi covid-19 dan untuk lebih mengetahui pengaruh terjadinya kejahatan di Kota Makassar selama pandemi covid 19. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian empiris. Dalam artian melakukan telaah pada aturan-aturan yang ada (normatif) baik berupa peraturan-peraturan pemerintah, literatur, dan penelitian terdahulu. Sehingga melalui penelitian normatif, peneliti dapat melihat hukum secara vertikal dan juga apakah hukum mampu menjadi penengah untuk permasalahan- permasalahan yang terjadi. Jumlah peningkatan kejahatan sebab pandemi covid-19 di kota Makassar khususnya di wilayah Polrestabes Kota Makassar, meningkat 34%. Hasil tersebut didasarkan pada data yang penulis dapatkan melalui Polrestabes Kota Makassar dan wawancara langsung dengan bapak Ipda Roni Parsaulian Gultom sebagai Kasubnit Unit 1 Satuan Reserse Krimanal Polrestabes Kota Makassar dengan melakukan upaya pencegahan seperti upaya pre-entif, prefentif dan represif.]]>
<![CDATA[Development of The Child Inmates of Drug Cases in The Institute of Coaching Special Children ]]>
<![CDATA[Waldi]]>;
<![CDATA[Nurjannah, St.]]>;
<![CDATA[Jumadi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 1 (2024): Social Justice Issues in The National and Global Context ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v6i1.22338
<![CDATA[This study aims to analyze the child development system of narcotics cases in children's special training institutions (LPKA) in Maros Regency and identify the inhibiting factors in the implementation of coaching in the LPKA. The method used normative way. The results showed that the coaching system for narcotics students in LPKA is not specifically structured, and lack of attention to special cases such as narcotics. Children who enter LPKA generally do not receive rehabilitation before, even though this is required by Law Number 35 of 2002 concerning child protection. Other inhibiting factors include the lack of faculty to provide formal education and special assistance to children involved in narcotics cases. In this context, the improvement of the coaching system and handling of narcotics cases in LPKA needs to be improved to provide more effective protection and coaching for students.]]>
<![CDATA[Carding Crime in Makassar City: Juridical Review As an Issues of Cybercrime ]]>
<![CDATA[Muh. Fandi Nursalam]]>;
<![CDATA[Sinilele, Ashar]]>;
<![CDATA[Istiqamah]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 1 (2024): Social Justice Issues in The National and Global Context ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Law, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v6i1.22387
<![CDATA[This study analyzes the juridical review of carding crime in Makassar City as part of cybercrime. The purpose of this study is to provide scientific benefits in the field of legal studies as well as provide practical and academic input for authors and interested parties to understand the criminal law arrangements against carding crimes and countermeasures. The research method used is the method of normative juridical literature, referring to legal norms in legislation, literature, expert opinions, and papers. The results showed that the laws that are the focus of the study are Law No. 19 of 2016 on amendments to Law No. 11 of 2008 on information and electronic transactions, as well as the Criminal Code (KUHP).]]>
