cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6282293315131
Journal Mail Official
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Fakuiltas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27160394     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah is a journal that publishes works with lecturers and students from the results of research carried out to complete an undergraduate thesis. Islamic Constitutional Law Islamic International Law Islamic law Islamic politics
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2020)" : 20 Documents clear
PERTANGGUNGJAWABAN HILANG ATAU RUSAKNYA BARANG BAGASI PESAWAT DI BANDARA SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR Nisrina Arifin, Sitti Ma’rifah; Larissa, Dea
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini membahas mengenai pertanggungjawaban maskapai penerbangan terhadap hilang atau rusaknya barang bagasi penumpang pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, dengan sub masalah: 1) Bagaimana bentuk pertanggung jawaban maskapai terhadap barang bagasi penumpang di Bandar Sultan Hasanuddin Makassar; 2) Bagaimana proses penggantian barang yang hilang atau rusak; 3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bentuk pertanggungjawaban maskapai atas kehilangan atau kerusakan barang bagasi penumpang. Penelitian ini menggunakan penelitian dekskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menjelaskan dan mendeskripsikan fenomena secara mendalam, dengan pendekan yuridis empirik. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dan disimpulkan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) bentuk tanggungjawab hukum maskapai terhadap kehilangan atau kerusakan barang bagasi dilakukan dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi; 2) Pasal 174 Ayat (1), (2), (3), dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah mengatur prosedur pengklaiman barang bagasi yang hilang atau rusak; 3) ajaran Islam menganjurkan penggantian barang yang hilang atau rusak didasarkan pada jenis barang yang sama atau dengan uang yang senilai dengan harga barang yang hilang atau rusak. Kata Kunci: Bandara; Bagasi Pesawat; Pertanggungjawaban
SISTEM E-COURT MENUJU ADMINISTRASI PERKARA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA Andri, Andri; Darussalam, Darussalam
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan teknologi, proses administrasi beracara di pengadilan dituntut untuk dijalankan dengan sistem elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem e-court di Pengadilan Agama Sungguminasa. Penelitian merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empirik, metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian yaitu, penerapan sistem e-court di Pengadilan Agama Sungguminasa berdampak pada efisiensi dan efektifitas penerimaan administrasi perkara, sehingga dapat mendorong terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sistem e-court tidak hanya bermanfaat bagi Pengadilan Agama Sungguminasa, tetapi juga bermanfaat bagi pihak yang berpekara karena penerapan e-court akan mengarah pada efesiensi waktu dan biaya melalui beberapa fitur, seperti pendaftaran perkara secara online (e-Filling), pembayaran perkara secara online (e-SKUM), dan pemanggilan secara online (e-Summons). Kata Kunci : Administrasi Perkara; e-Court; Pengadilan Agama
PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 DAN HUKUM ISLAM Hidayat, Imam Hidayat; Alimuddin, Alimuddin
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian membahas mengenai Tindak Pidana Penyebaran Konten Porno dari dua perspektif, yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan padangan Hukum Islam, dan bagaimana proses penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empirik, data diperoleh dari penelusuran terhadap buku-buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat primer maupun yang bersifat sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif lalu kemudian disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: tindak pidana pornografi bukan merupakan delik aduan, sehingga jika terjadi penyebaran konten pornografi, penyelidik dan/atau penyidik tidak perlu menunggu laporan atau aduan. Hukum Islam tidak secara langsung menyebut pornografi, tetapi status hukumnya dapat diperoleh melalui qiyas dengan berlandaskan pada nash atau hukum yang memiliki relevansi dan korelasi yang sama dengan atau mendekati substansi dari pornografi, seperti larangan melakukan hal-hal yang dapat mengarah ke perzinaan, seperti tabarruj (memperlihatkan dengan sengaja (pamer) menyingkap wajahnya dan menampakkan kecantikan, pakaian, perhiasan, dan ucapan), berduaan dengan lawan jenis (khalwat), yang dengan tegas telah dilarang oleh Allah SWT melalui firmannya dalam QS. An-Nur/24:30-31, QS. Al-Isra’/17:32, dan QS. An-Nur/24:2, sementara untuk penerapan hukumanya merupakan kewenangan ulil amri.Kata Kunci: Penyebaran; Pornografi, Hukum Islam; Undang-Undang ITE
TELAAH SIYASAH SYAR’IYYAH ATAS SENGKETA TANAH Fatmawati, Fatmawati; Sultan, Lomba
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa tanah dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan. Hasil pembahasan dalam kajian ini menyimpulkan bahwa konsep Siyasah Syar’iyyah dalam penyelesaian sengketa, dilakukan dengan dua cara yaitu al-Qadha (peradilan) dan Tahkim, di mana para pihak yang bersengketa akan menunjuk langsung seorang hakam yang menjadi penegah atau perwasitan dalam proses penyelesaian sengketa oleh para pihak, dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengutamakan proses perdamaian. Sementara jika terjadi pelanggaran terhadap larangan, maka akan menjadi kewenangan al-Qadha.Kata Kunci: Sengketa; Siyasah Syar’iyyah; Tanah
PEMAKZULAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID MENURUT HUKUM TATA NEGARA ISLAM Hasmar, Muh. Imam; Kurniati, Kurniati
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai proses pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid dari sudut pandang Hukum Tata Negara Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pustaka, sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid melalui Sidang Istimewa Mejalis Permusyawaratan (MPR), yang dalam pandangan ketatanegaraan Islam dipersamakan dengan ahlul halli wal aqdi atau biasa juga disebut sebagai majelis syura’. Proses pemakzulan melalui ahlul halli wal aqdi tanpa melalui pengujian melalui lembaga judicial, dan hal yang sama terjadi pada pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid, di mana UUD 1945 sebelum amandemen, tidak mengatur mengenai pengujian proses politik pemberhentian presiden melalui lembaga judicial. Apalagi pada tahun 2001, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menguji usulan DPR belum terbentuk.Kata Kunci: Hukum Tata Negara Islam; Pemakzulan; Presiden
PENGANGKATAN DAN PEMECATAN PEGAWAI HONORER DI KABUPATEN TAKALAR Nur Fajrin, Muh.; Kahfi, Ashabul
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait pengangkatan dan pemecatan pegawai honorer di Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif lapangan (field research), dengan pendekatan yuridis-empirik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengangkatan tenaga honorer dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan bukan oleh Bupati Takalar sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian; 2) Pertimbangan pemerintah Kabuaten Takalar dalam melakukan pemberhentian terhadap pegawai honorer adalah untuk efesiensi anggaran serta optimalisasi kinerja ASN; 3) Keberadaan tenaga honorer tidak didasari oleh perjanjian kerja, sehingga tidak ada dasar bagi Pemerintah Kabupaten Takalar untuk memenuhi hak-hak tenaga honorer sebagai pekerja.Kata Kunci: Pengangkatan; Pemecatan; Pegawai Honorer
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL KEDELAI DI KABUPATEN GOWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Yahya, Muh.; Risal, M. Chaerul
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait tindak pidana korupsi dana bantuan sosial kedelai yang melibatkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gowa dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan perundang-undangan. Data bersumber dari data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisis secara deskriptif analitis untuk ditarik kesimpulan. Hasil penelitan menunjukkan bahwa, dalam hukum pidana Islam, korupsi dana bantuan sosial kedelai dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gowa, dapat dikategorikan atau dipersamakan dengan ghulul, yaitu mengambil harta masyarakat, sehingga tidak hanya merugikan satu orang tetapi merugikan orang banyak. Selain itu, perbuatan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gowa juga dapat diketegorikan sebagai tindakan penghiatan terhadap amanah rakyat. Dalam pidana Islam, kedua perbuatan tersebut merupakan hal yang sangat dilarang dan terdapat ancaman sanksi, tetapi penerapan hukumnya di tentukan oleh ta’zir, mulai dari hukum penjara, penyitaan harta, denda dan hukuman mati. Kata Kunci: Bantuan Sosial; Hukum Islam; Korupsi
PENDIRIAN BANGUNAN DI BANTARAN SUNGAI JE’NEBERANG Setiawan, Agus; Samin, Sabri
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai pendirian bangunan yang mengubah fungsi bantaran sungai Je’neberang Kabupaten Gowa menjadi kawasan pemukiman penduduk, dan bagaimana fungsi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk mengontrol pendirian bangunan, serta padangan hukum Islam terhadap keberadaan IMB. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif sesuai kondisi riil yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembangunan rumah tinggal yang dilakukan oleh masyarakat telah mengubah fungsi bantaran sungai Je’neberang menjadi kawasan permukiman. Sesuai fungsinya, bantaran sungai Je’neberang bukan merupakan kawasan permukiman, sehingga pendirian bangunan pada kawasan tersebut jelas tidak akan memenuhi persyaratan untuk memperoleh IMB sebagai legalitas untuk mendirikan bangunan. Dalam padangan hukum Islam, terdapat kaidah fiqh yaitu mendahulukan kepentingan umum lebih diutamakan dari pada kepentingan pribadi, sehingga dengan mendirikan bangunan di bantaran sungai akan berbenturan dengan kaidah tersebut, sebab mendirikan bangunan di bantaran sungai jelas akan berdampak buruk pada kepentingan umum, termasuk dampak lingkungan.Kata Kunci: Bangunan; Bantaran Sungai; Je’neberang
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TAKALAR (Perspektif Siyasah Syar`iyyah) Hariadi, Hariadi; Sastrawati, Nila
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan dan pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Takalar. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empirik, sumber data berupa data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), dan penelitian lapangan (field research), dan dianalisis secara kualitatif yang selanjutnya akan ditarik menjadi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik  di Kabupaten Takalar sudah berjalan dengan baik, dengan ketentuan bahwa setiap partai politik berhak mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 3,389.00 persatu suara sah, yang anggarannya dialokasikan melalui APBD Kabupaten Takalar. Didalam hukum tatanegara Islam, bantuan keuangan kepada partai politik tidak di jelaskan secara rinci baik di dalam al-Qur’an maupun Hadist, tetapi setiap penggunaan uang yang berasal dari rakyat, maka harus jelas pemanfaatan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kata Kunci: Bantuan Keuangan; Partai Politik; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006;
AKSESIBILITAS ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENGAKSES PENDIDIKAN FORMAL DI KABUPATEN GOWA Sunardi, Khusnul Khatimah; Mustafa, Adriana
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana peluang anak penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan formal khususnya di Kabupaten Gowa. Sebab, setiap warga negara berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, termasuk anak penyandang disabilitas. Sehingga penting untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas anak penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan formal di Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field kualitatif research), dengan pendekatan yuridis empirik, sumber data berupa data sekunder dan subsider, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data  yang terkumpul dianalisis kemudian disimpulkan. Adapun hasil penelitian adalah: 1) Anak penyandang disabilitas berhak mengakses pendidikan formal, dan hak tersebut telah dijamin oleh UUD 1945, yang kemudian secara teknis diatur dalam pelbagai undang-undang; 2) Pemerintah Kabupaten Gowa tidak hanya memudahkan akses pendidikan formal bagi anak penyandang disabilitas pada Sekolah Luar Biasa (SLB), tetapi juga pada sekolah non-SLB melalui sistem pendidikan inklusif; 3) Dalam Islam, pendidikan adalah hal yang penting, bahkan ayat al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah perintah membaca (iqra’), dan Allah SWT secara tegas menjanjikan derajat yang lebih tinggi bagi orang-orang yang berilmu, tanpa melihat kondisi fisik, mental, dan kondisi intelektual (tidak diskriminatif).Kata Kunci: Aksesiblitas; Anak; Disabilitas; Pendidikan Formal

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): SIYASATUNA Vol 6 No 1 (2025): SIYASATUNA Vol 5 No 3 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 2 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 1 (2024): SIYASATUNA Vol 4 No 3 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 2 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 1 (2023): SIYASATUNA Vol 3 No 3 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 2 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA Vol 2 No 3 (2021) Vol 2 No 2 (2021) Vol 2 No 1 (2021) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1 No 3 (2020) Vol 1 No 2 (2020) Vol 1 No 1 (2020) Vol 1 No 1 (2019) More Issue