cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6282293315131
Journal Mail Official
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Fakuiltas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27160394     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah is a journal that publishes works with lecturers and students from the results of research carried out to complete an undergraduate thesis. Islamic Constitutional Law Islamic International Law Islamic law Islamic politics
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2021)" : 20 Documents clear
KEBANGKITAN ISLAM DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA (Studi Analisis Dampak Gerakan 212) Rabani, Burhanudin; Sastrawati, Nila
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena Gerakan 212 adalah peristiwa langkah yang dialami oleh umat Islam dan bangsa Indonesia. Gerakan tersebut merupakan implikasi dari kasus penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang memicu gelombang protes berjilid-jilid dari kalangan umat Islam, bahkan sempat menimbulkan kegaduhan politik nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi gerakan 212 dan dampaknya terhadap kebangkitan Islam dalam sistem politik di Indonesia. Penelitian ini tergolong penelitian pustaka. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan pendekatan sosial politik. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pada awalnya, gerakan 212 adalah gerakan moril sebagai respon atas penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama, meskipun pada akhirnya sebagian kalangan menganggap bahwa gerakan 212 juga memiliki tendensi politik dan menjadi simbol kebangkitan politik identitas; 2) Dampak dari gerakan 212 terhadap kebangkitan Islam adalah terbentuknya organisasi GNPF-Ulama, PA 212, hingga gerakan ekonomi kreatif umat Islam melalui Koperasi Syariah dan 212 Mart; 3) Secara politik, dampak gerakan 212 adalah terpilihnya Anis Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2021.Kata Kunci: Gerakan 212; Kebangkitan Islam; Politik Identitas; Sistem Politik
EKSISTENSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENETAPAN PERATURAN DESA Sandi, Sandi; Safriani, Andi
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia sebagai perwujudan demokrasi yang keanggotaannya tidak didasarkan pada golongan, suku, ras, dan agama tertentu. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan sosiologis dan syar’i. Proses penyusun peraturan desa diawali dari usulan rancangan oleh oleh Kepala Desa Tonasa, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Badan Permusyawaratan Desa Desa Tonasa dalam rapat yang melibatkan seluruh perwakilan unsur masyarakat. Usulan yang memperoleh persetujuan selanjutnya akan ditanda tangani oleh kepala desa dan diundangkan dalam lembaran desa, dan selanjutnya diajukan kepada bupati untuk dilakukan klarifikasi oleh tim yang tunjuk, untuk memastikan keberadaan peraturan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan kehendak masyarakat desa. Dalam Islam, diperbolehkan membuat aturan dengan tujuan mengatur tatanan sosial dan bermanfaat bagi masyarakat.Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa; Desa; Peraturan Desa
SISTEM PEMERINTAHAN KERAJAAN WAJO DI DESA TOSORA ABAD XV-XVII PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH Esse, Indo; Sultan, Lomba
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bentuk dan sistem pemerintahan kerajaan Wajo khususnya pada Abad XV-XVII. Penelitian ini keseluruhannya menggunakan penelitian kualitatif. Sistem pemerintahan Kerajaan Wajo pada masa pemerintahan raja Cinnotabi sampai pada masa pemerintahan Batara Wajo menerapkan sistem pemerintahan monarki absolut, namun karena masyarakat merasakan ketidakadilan, sikap otoriter raja dan ketidakcakapnya dalam menjalankan pemerintahan, maka gelar Batara Wajo disepakati diubah menjadi Arung Matoa, dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional, di mana kekuasaan raja dibatasi oleh aturan adat dan hukum yang berlaku. Namun jika diperhatikan, pada saat kekuasaan dibawah kendali Latadangpare Puangrimaggalatung Arung Matoa ke-IV, sistem pemerintahan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, seperti membentuk dewan pemerintahan yang memiliki tugas yang berbeda-beda, hal tersebut masih diterapkan setelah pemilihan Arung Matoa baru, dewan pemerintahan diberi tugas masing-masing untuk mengawal jalannya pemilihan Arung Matoa. Sementara dari perspektif siyasah syar’iyyah, sistem pemerintahan Kerajaan Wajo sedikit banyaknya memiliki kesamaan dengan syariat Islam, meskipun hukum Islam tidak dijadikan sebagai landasan hukum dalam kehidupan kerajaan, namun secara substansi telah tercermin adanya praktik hukum Islam yang sudah dilaksanakan, seperti dalam acara sunnatan, perkawinan, kewarisan, dan adanya lembaga yang secara khusus mengatur masalah agama yang disebut parewa sarak.Kata Kunci: Kerajaan Wajo Abad XV-XVII; Sistem Pemerintahan; Siyasah Syar’iyyah
PENGGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM Haryanto, Nata; Hadadde, Abdul Wahid
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha milik desa, yang bertujuan untuk membangun usaha, membangun desa dalam rangka menyejahterahkan masyarakat di desa. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengelolaan BUMDes dari perspektif hukum positif dan hukum tata negara Islam. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan teologis normatif, pendekatan yuridis normatif, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) pengelolaan BUMDes adalah serangkaian tindakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dengan tujuan untuk membantu pemerintah desa dalam upaya mensejahterahkan masyarakat desa; 2) dalam konsep Siyasah Syar’iyyah, pengelolaan BUMDes dapat dikaitkan dengan keberadaan baitul maal, yang keberadaannya diperuntukkan untuk menghimpun dan mengelola harta benda kaum muslimin. Untuk mengefektifkan fungsi BUMDes, maka pengelolaannya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, membangun kesadaran kolektif masyarakat dan pemerintah tentang BUMDes yang pengelolaannya berdasarkan sifat gotong royong, haruslah menjadi acuan penting dalam kehidupan masyarakat maupun pemerintah, sehingga upaya meningkatkan pendapatan untuk mewujudkan kesejahteraan dapat terealisasi.Kata Kunci: BUMDes, Pengelolaan, Siyasah Syar’iyyah
TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEMERINTAH DALAM PENDAYAGUNAAN MINYAK BUMI Daniati, Daniati; Hisbullah, Hisbullah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam QS. al-Nahl/16 ayat 13, Allah SWT mengisyaratkan bahwa berbagai hal di bumi yang salah satu diataranya yaitu minyak bumi, diciptakan oleh-Nya untuk memudahkan kehidupan umat manusia, tetapi eksploitasi minyak bumi yang tidak terkontrol juga akan mengakibatkan kerusakan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitan kualitatif dengan pendekatan konseptual dan yuridis normatif. Peran pemerintah/negara “khīlafah” dalam penggunaan minyak bumi merupakan salah satu bentuk lain dari konkretisasi penciptaan manusia sebagai khalīfatullah, yaitu untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, disamping juga memanfaatkannya, yang salah satunya minyak bumi sebagai sumber energi. Apabila dikaitkan dengan nilai Ketuhanan pada sila pertama Pancasila, maka sebagai warga-bangsa, harus mampu menggunakan minyak bumi dengan bijaksana dan memaksimalkan penggunaannya demi kesejahteraan. Peran pemerintah dalam pendayagunaan minyak bumi dapat berupa eksplorasi dan pengolahan minyak bumi serta penemuan sumber energi lain selain minyak bumi. Peran pemerintah dalam mengantisipasi dan menanggulangi penyalahgunaan minyak bumi dapat dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum yang hukumnya dapat ditetapkan oleh pemerintah “ta’zīr”.Kata Kunci: Pemerintah; Pendayagunaan: Minyak Bumi
PELANGGARAN HAM APARAT SIPIR TERHADAP WARGA BINAAN DI LAPAS KELAS 1 MAKASSAR Syam, Sri Wahyuni; Kurniati, Kurniati
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Maraknya pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia yang tidak kunjung selesai menyebabkan banyak pihak meragukan penegakan HAM di Indonesia, termasuk di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam menangani pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Aparat Sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pendisiplinan yang dilakukan oleh sipir pemasyarakatan terkadang menggunakan tindakan fisik, apabila warga binaan telah melakukan hal-hal yang sudah melewati batas kewajaran. Namun kekerasan fisik tersebut belum dapat dikualifisir sebagai pelanggaran HAM.Kata Kunci: HAM; Petugas Lapas; Warga Binaan
HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa) Ilyas, Islamiah; Suyuti, M. Gazali
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pokok masalah studi ini adalah hak politik penyandang disabilitas mental dalam mendapatkan hak politiknya pada Pemilihan Umum. Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan. Sumber data di peroleh dari data primer data sekunder melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan dari permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya penyandang disabilitas memiliki hak politik sebagai hak dasar yang dijamin oleh UUD 1945, tetapi penyandang disabilitas mental berat untuk sementara ditangguhkan hak politiknya dan tidak diakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa hingga kesehatan jiwanya pulih kembali. Selain memiliki hak politik dalam Pemilihan Umum, penyandang disabilitas juga dapat berpartisipasi sebagai penyelenggara, baik pada Pemilihan Umum maupun pada Pemilihan Kepala Daerah. Dalam Islam, dikenal istilah baliq atau mukallaf yang artinya seseorang yang dapat dibebani hukum dan mampu menggunakan akalnya dengan baik dan tidak mengalami gangguan jiwa.Kata Kunci: Disabilitas Mental; Hak Politik; KPU Gowa; Pemilihan Umum
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN LALU LINTAS (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar) Arifuddin, Arifuddin; Risal, M. Chaerul
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar terhadap peraturan lalu lintas pada. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan yuridis dan sosiologis. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari literatur yang memiliki korelasi dengan pembahasan. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisa data dilakukan dengan metode deskriprtif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 1) kepatuhan seseorang terhadap aturan disebabkan rasa ketakutan terhadap sanksi dari aturan tersebut, kepatuhan terhadap aturan disebabkan oleh takutnya hubungan baik dengan pihak lain menjadi rusak dan kepatuhan yang dilandasi dengan perasaan bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai instristik yang dianutnya; 2) Kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan lalu lintas dari kacamata Siyasah Syari’iyah dilandasi oleh beberapa nilai yaitu nilai kasih sayang, nilai kemanfaatan dan nilai keadilan; 3) Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu, kondisi sarana dan prasarana; kurangnya kesadaran hukum dan pengawasan dari penegak hukum.Kata Kunci: Kepatuhan, Mahasiswa, Lalu Lintas
TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP EKSISTENSI LEMBAGA LEGISLATIF SEBELUM DAN SETELAH REFORMASI Nurekasari, Nurekasari; Hasan, Hamzah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga legislatif memegang peran dan fungsi yang sangat strategis dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang dimiliki merupakan instrumen check and balances dalam sebuah negara demokarsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi lembaga legislatif sebelum dan sesudah reformasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual. Eksistensi lembaga legislatif sebelum reformasi dapat dikatakan tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, khususnya fungsi pengawasan dan penganggaran. Pada masa Orde baru muncul stigma lembaga legislatif hanya sebagai lembaga stempel terhadap kebijakan preside. Jika kondisi lembaga legislatif tersebut dihubungkan dengan fungsi ahl al-hall wa al-‘aqd, maka keberadaan lembaga legislatif tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam. Sementara kondisi lembaga legislatif setelah reformasi jauh lebih baik dan berfungsi bila dibandingkan sebelum reformasi. Legislatif memiliki kedudukan yang sejajar dengan presiden sebagai kepala pemerintahan, prinsip check and balances antar cabang kekuasaan berjalan dengan baik, meskipun akan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik. Tetapi paling tidak, “perselingkuhan” antar cabang kekuasaan tidak separah sebelum reformasi.Kata Kunci: Eksistensi; Lembaga Legislatif; Reformasi; Siyasah Syar’iyyah
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENGGUSURAN PAKSA Atifah, Nurul Rezky; Larissa, Dea
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penggusuran paksa, termasuk pandangan hukum tata negara Islam. Penelitian kali ini menggunakan penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penggusuran paksa tersedia dalam bentuk preventif dan represif, dan korban berhak memperoleh hak yang dijamin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018. Sementara dari perspektif Siyasah Syar’iyyah, penggusuran paksa adalah hal yang tidak diperbolehkan, karena tergolong perbuatan yang zalim, sehingga pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan preventif dan upaya represif harus dipoisikan sebagai upaya terakhir.Kata Kunci: Perlindungan hukum; Penggusuran Paksa; Siyasah Syar’iyyah

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 3 (2025): SIYASATUNA Vol 6 No 2 (2025): SIYASATUNA Vol 6 No 1 (2025): SIYASATUNA Vol 5 No 3 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 2 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 1 (2024): SIYASATUNA Vol 4 No 3 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 2 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 1 (2023): SIYASATUNA Vol 3 No 3 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 2 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA Vol 2 No 3 (2021) Vol 2 No 2 (2021) Vol 2 No 1 (2021) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1 No 3 (2020) Vol 1 No 2 (2020) Vol 1 No 1 (2020) Vol 1 No 1 (2019) More Issue