cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6282293315131
Journal Mail Official
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Fakuiltas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27160394     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah is a journal that publishes works with lecturers and students from the results of research carried out to complete an undergraduate thesis. Islamic Constitutional Law Islamic International Law Islamic law Islamic politics
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 299 Documents
 8   9   10   11   12 
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL KEDELAI DI KABUPATEN GOWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Yahya, Muh.; Risal, M. Chaerul
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait tindak pidana korupsi dana bantuan sosial kedelai yang melibatkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gowa dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan perundang-undangan. Data bersumber dari data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisis secara deskriptif analitis untuk ditarik kesimpulan. Hasil penelitan menunjukkan bahwa, dalam hukum pidana Islam, korupsi dana bantuan sosial kedelai dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gowa, dapat dikategorikan atau dipersamakan dengan ghulul, yaitu mengambil harta masyarakat, sehingga tidak hanya merugikan satu orang tetapi merugikan orang banyak. Selain itu, perbuatan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gowa juga dapat diketegorikan sebagai tindakan penghiatan terhadap amanah rakyat. Dalam pidana Islam, kedua perbuatan tersebut merupakan hal yang sangat dilarang dan terdapat ancaman sanksi, tetapi penerapan hukumnya di tentukan oleh ta’zir, mulai dari hukum penjara, penyitaan harta, denda dan hukuman mati. Kata Kunci: Bantuan Sosial; Hukum Islam; Korupsi
HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa) Ilyas, Islamiah; Suyuti, M. Gazali
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pokok masalah studi ini adalah hak politik penyandang disabilitas mental dalam mendapatkan hak politiknya pada Pemilihan Umum. Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan. Sumber data di peroleh dari data primer data sekunder melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan dari permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya penyandang disabilitas memiliki hak politik sebagai hak dasar yang dijamin oleh UUD 1945, tetapi penyandang disabilitas mental berat untuk sementara ditangguhkan hak politiknya dan tidak diakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa hingga kesehatan jiwanya pulih kembali. Selain memiliki hak politik dalam Pemilihan Umum, penyandang disabilitas juga dapat berpartisipasi sebagai penyelenggara, baik pada Pemilihan Umum maupun pada Pemilihan Kepala Daerah. Dalam Islam, dikenal istilah baliq atau mukallaf yang artinya seseorang yang dapat dibebani hukum dan mampu menggunakan akalnya dengan baik dan tidak mengalami gangguan jiwa.Kata Kunci: Disabilitas Mental; Hak Politik; KPU Gowa; Pemilihan Umum
KONSEP SIYASAH AL-MALIYAH PADA MASA KHALIFAH UMAR BIN KHATHTHAB DAN KHALIFAH UTSMAN BIN AFFAN Syahrir, Pratiwi Syahyani; Syamsuddin, Darussalam
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Siyasah al-Maliyah merupakan kebijakan politik ekonomi dalam Islam yang diterapkan setelah Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah dan berkembang pesat dimasa pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab dan Utsman bin Affan, dan kebijakan yang dilakukan kedua khalifah tersebut menjadi menjadi acuan bagi praktik kebijakan ekonomi Islam saat ini. Kebijakan politik ekonomi Islam mencakup pendapatan dan pegeluaran negara serta subsidi yang diberikan negara kepada masyarakatnya. Metodologi dalam penelitian ini adalah library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian keuangan negara di masa Khalifah Umar bin Khaththab terlaksana dengansangat baik, di mana Khalifah Umar menerapkan asas kemaslahatan umum dan sangat peduli terhadap kesejahteran masyarakat yang dipimpinnya, baginya pemerataan ekonomi harus dirasakan secara adil dan tidak memberi hak perseorangan secara berlebihan serta saling menghormati dan juga saling membantu. Umar memanfaatkan semua faktor produksi, tanah, tenaga kerja, modal dan mencegah dominasi suatu kelompok tertentu. Sedangkan kebijakan perekonomian yang paling menonjol dimasa kekhalifahan Ustman adalah menata dan mengembangkan sistem perkonomian dengan membuat kontrak dagang dengan negara-negara taklukan. Selain itu, pengembangan potensi sumber daya alam terus dimaksimalkan dengan merevitalisasi aliran air untuk pertanian, pembangunan jalan, penanaman pohon buah-buahan, sehingga pada masanya, pendapatan negara meningkat berkali-kali lipat.Kata Kunci: Khalifah Umar; Khalifah Ustman; Perekonomian; Siyasah al-Amaliyah
PENDIRIAN BANGUNAN DI BANTARAN SUNGAI JE’NEBERANG Setiawan, Agus; Samin, Sabri
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai pendirian bangunan yang mengubah fungsi bantaran sungai Je’neberang Kabupaten Gowa menjadi kawasan pemukiman penduduk, dan bagaimana fungsi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk mengontrol pendirian bangunan, serta padangan hukum Islam terhadap keberadaan IMB. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif sesuai kondisi riil yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembangunan rumah tinggal yang dilakukan oleh masyarakat telah mengubah fungsi bantaran sungai Je’neberang menjadi kawasan permukiman. Sesuai fungsinya, bantaran sungai Je’neberang bukan merupakan kawasan permukiman, sehingga pendirian bangunan pada kawasan tersebut jelas tidak akan memenuhi persyaratan untuk memperoleh IMB sebagai legalitas untuk mendirikan bangunan. Dalam padangan hukum Islam, terdapat kaidah fiqh yaitu mendahulukan kepentingan umum lebih diutamakan dari pada kepentingan pribadi, sehingga dengan mendirikan bangunan di bantaran sungai akan berbenturan dengan kaidah tersebut, sebab mendirikan bangunan di bantaran sungai jelas akan berdampak buruk pada kepentingan umum, termasuk dampak lingkungan.Kata Kunci: Bangunan; Bantaran Sungai; Je’neberang
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN LALU LINTAS (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar) Arifuddin, Arifuddin; Risal, M. Chaerul
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar terhadap peraturan lalu lintas pada. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan yuridis dan sosiologis. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari literatur yang memiliki korelasi dengan pembahasan. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisa data dilakukan dengan metode deskriprtif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 1) kepatuhan seseorang terhadap aturan disebabkan rasa ketakutan terhadap sanksi dari aturan tersebut, kepatuhan terhadap aturan disebabkan oleh takutnya hubungan baik dengan pihak lain menjadi rusak dan kepatuhan yang dilandasi dengan perasaan bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai instristik yang dianutnya; 2) Kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan lalu lintas dari kacamata Siyasah Syari’iyah dilandasi oleh beberapa nilai yaitu nilai kasih sayang, nilai kemanfaatan dan nilai keadilan; 3) Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu, kondisi sarana dan prasarana; kurangnya kesadaran hukum dan pengawasan dari penegak hukum.Kata Kunci: Kepatuhan, Mahasiswa, Lalu Lintas
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 19 TAHUN 2015 DI KABUPATEN MAJENE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Mangkualam, Asnawi Anwar; Marilang, Marilang
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The main problem of this article is how to implement the Regional Regulation of Majene Regency Number 19 of 2015 in the Permit for the Establishment and Arrangement of Self-Service Layout in Majene Regency from an Islamic Law Perspective. This type of research is classified as field research with a syar'i normative theology approach and an empirical juridical normative approach. The results of this study indicate that the application of the Regional Regulation of Majene Regency number 19 of 2015 in the application of the permit to establish supermarkets in Majene Regency shows that the application of the permit to establish supermarkets in Majene has been implemented, but the application for the establishment permit has not been maximized because there are still violations and points that have not been carried out in accordance with perda In view of Islamic law, the protection of the empowerment of small businesses and traditional markets is an activity that updates the development of human life so that they can benefit with ulil amri from government decisions, in accordance with Maqāṣid al-Syari'ah.
PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA Megawati Megawati; Andi Tenri Padang
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada Kabupaten Sinjai Tahun 2018 dan faktor yang memengaruhinya. Penelitian  ini  merupakan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Sinjai dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pilkada Kabupaten Sinjai Tahun 2018 antara lain melalui: 1) Penguatan Kelembagaan yaitu memperkuat kelembagaan KPU sampai ketingkat paling bawah dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas PPK, PPS dan KPPS; 2) meningkatkan komunikasi dan keterbukaan informasi, KPU menyiapkan segala informasi yang dibutuhkan melalui pelbagai kanal, sehingga publik dapat dengan mudah mengakses seluruh informasi yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada; 3) Program Sosialisasi Politik, yaitu dengan menyiapkan pelbagai metode sosialisasi, seperti tatap muka (face to face), Training Of Trainer, dan Rumah Pintar Pemilu. Sementara faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat partisipasi pemilih pemula diantarnya: tingkat pengetahuan dan kesadaran politik, minimnya pendidikan politik, kesibukan, dan sikap apatis yang disebabkan oleh perilaku aktor-aktor politik yang cenderung koruptif.Kata Kunci: Partisipasi; KPU Sinjai; Pemilih Pemula
AKSESIBILITAS TRANSPORTASI UMUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013) Aprizal, Anjas; Samin, Sabri
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyandang disabilitas pada umumnya memiliki keterbatasan dibanding masyarakat biasa dalam melakukan aktivitas sehari-hari, penyandang disabilitas terkadang mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan mengakses fasilitas umum seperti transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas transportasi umum bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan transportasi umum bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar, khususnya Bus Trans Mamminasata beserta sarana penunjangnya seperti halte masih belum sepenuhnya ramah bagi para penyandang disabilitas. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang untuk memudahkan penyandang disabilitas masih sangat minim, hampir semua Halte belum menyediakan ruangan khusus serta keberadaan jalur khusus (ramp) yang tidak sesuai dengan standar. Kondisi tersebut sangat bertentangan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2013 yang telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk memerhatikan dan menyediakan sarana transportasi umum yang ramah bagi penyandang disabilitas.Kata Kunci: Aksesibilitas; Penyandang Disabilitas; Siyasah Syar’iya; Transpotasi Umum
PERAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD) DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA KEBERSIHAN DAN KESEHATAN (STUDI KASUS DI DESA KALUKU, KEC. BATANG KAB. JENEPONTO) Zulkifli, Alwi Ruhmin; Alimuddin, alimudiin
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelaksanaan pembangunan Desa di Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesungguhnya sudah dilaksananakan sejak tahun 1956. Selain itu pembangunan desa pada mulanya mempergunakan istilah pembangunan masyarakat (community development). Dimana usaha peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya ditentukan oleh swakarsa dan swadaya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu peningkatan swadaya masyarakat Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data yang di peroleh dari informan lapangan untuk menemukan berbagai fakta atau fenomena sosial, berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. Lokasi ini dipilih karena memiliki semua aspek pendukung agar dapat berjalan dengan baik, Lembaga Ketahanan Masyarakat selaku lembaga yang menaungi desa yang bertugas mendorong, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan desa dan membantu desa dalam rangka usaha peningkatan pendapatan masyarakat desa, serta peningkatan usaha-usaha ekonomi desa sesuai peraturan kemendagri tahun 2018 dalam pasal 5 tentang tugas LKMD yang seharusnya dijalankan sebagai mana mestinya. Tapi, nyatanya LKMD selaku lembaga yang menampung aspirasi masyarakat, meningkatkan swadaya gotong royong, dan meningkatkan perekonomian masyarakat dalam hal pembangunan desa tidak terlalu berperam dalam hal pembangunan disana sebab jika dilihat realita yang terjadi masyarakat Desa Kaluku.Kata Kunci: Peran, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pembangunan DesaAbstractThe implementation of village development in Indonesia as an effort to improve the welfare of the community, has actually been carried out since 1956. In addition, village development initially used the term community development. Where efforts to improve the standard of living and welfare of the community are ultimately determined by the self-help and self-help community itself. Therefore an increase in community self-help This research was conducted to collect a number of data obtained from field informants to find various facts or social phenomena, trying to do theorization based on what was observed. The location of the study was conducted in Kaluku Village, Batang District, Jeneponto Regency. This location was chosen because it has all the supporting aspects so that it can run well, the Community Resilience Institute as an institution that houses the village in charge of encouraging, mobilizing community self-help in village development and assisting the village in an effort to increase the income of rural communities, as well as increasing business village economic efforts in accordance with MOHA regulations 2018 in article 5 on LKMD tasks which should be carried out as they should. But, in fact LKMD as an institution that accommodates the aspirations of the community, increases mutual self-help, and improves the community's economy in terms of village development is not too competitive in terms of development there because if seen the reality of the people of Kaluku Village. Keywords: Role, Village Community Resilience Institute (LKMD), Village Development
ASAS KEPENTINGAN UMUM DALAM PEMBANGUNAN DESA CAMPALOGA KECAMATAN TOMMO KABUPATEN MAMUJU Anggun Satriawati; Alimuddin Alimuddin
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai asas kepentingan umum dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya di Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan asas kepentingan umum pada pembangunan Desa Campaloga terlihat dengan pelibatan seluruh unsur masyarakat, mulai dari proses perencanaan sampai pada pengawasan proses pelaksanaan. Sementara bentuk pembangunan yang konkrit diantaranya pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana air bersih, jalan, jembatan, sarana ibadah, dan kantor desa. Sedangkan untuk pembangunan non fisik diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa melalui pelbagai pelatihan, termasuk pembinaan kelompok majelis taklim dan penguatan program PKK yang diarahkan pada peningkatan skill yang diperuntukkan untuk kalangan ibu rumah tangga.Kata Kunci: Desa Campaloga; Kepentingan Umum; Pembangunan

Page 10 of 30 | Total Record : 299

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): SIYASATUNA Vol 6 No 1 (2025): SIYASATUNA Vol 5 No 3 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 2 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 1 (2024): SIYASATUNA Vol 4 No 3 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 2 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 1 (2023): SIYASATUNA Vol 3 No 3 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 2 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA Vol 2 No 3 (2021) Vol 2 No 2 (2021) Vol 2 No 1 (2021) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1 No 3 (2020) Vol 1 No 2 (2020) Vol 1 No 1 (2020) Vol 1 No 1 (2019) More Issue